Pernyataan tersebut merespons kekhawatiran masyarakat terkait beredarnya Pertalite (RON 90) yang dioplos menjadi Pertamax (RON 92)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa skema blending –proses pencampuran– bahan bakar minyak (BBM) tidak menyalahi aturan selama spesifikasi atau kualitas bahan bakar diproduksi sesuai standar.

“Boleh (dicampur) sebenarnya, selama kualitasnya, speknya sama,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut merespons kekhawatiran masyarakat terkait beredarnya Pertalite (RON 90) yang dioplos menjadi Pertamax (RON 92). Kegiatan blending biasa terjadi di refinery atau kilang minyak untuk mengubah spek bahan bakar minyak (BBM) agar sesuai dengan standar.

Perbuatan keliru oleh Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga adalah melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.

Riva kini telah menjadi tersangka di Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sangat besar, yakni Rp193,7 triliun.

Terkait dengan pembelian RON 90 dan RON 92, Bahlil menyampaikan pentingnya perbaikan penataan terhadap izin-izin impor BBM.

Kementerian ESDM kini telah membenahinya dengan memberi izin untuk 6 bulan, bukan satu tahun sekaligus.

“Makanya sekarang, izin-izin impor kami terhadap BBM tidak satu tahun sekaligus. Kami buat per enam bulan, supaya ada evaluasi,” ucap dia.

Selain itu, kata Bahlil produksi minyak yang tadinya diekspor tidak akan lagi diizinkan untuk mengekspor agar diolah di dalam negeri.

“Nanti yang bagus, kami suruh blending. Nanti yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kami minta harus diolah di dalam negeri,” ucap Bahlil.

Terpisah, Pelaksana Tugas Harian (Pth) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo menyebut penambahan zat aditif pada bahan bakar minyak (BBM) Pertamax atau RON 92 bersifat untuk meningkatkan performa.

Penambahan zat aditif pada BBM umum dilakukan untuk meningkatkan performa mesin kendaraan, baik itu bensin maupun solar.

Ega mengatakan, RON 92 yang dijual oleh Pertamina telah sesuai dengan spesifikasi. Penambahan zat ini, bertujuan sebagai anti-karat, detergensi agar mesin menjadi lebih bersih dan membuat ringan kendaraan.

“Jadi tidak betul bahwa Pertamax ini adalah produk oplosan karena kita tidak melakukan hal tersebut,” katanya.

Gugatan tersebut salah satunya dilakukan oleh kader internal Partai Golkar M. Rafik. Ia menjelaskan gugatan itu dilakukan lantaran pelaksanaan Munas melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar.

Pasalnya, kata dia, berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 poin 2 AD/ART Golkar Tahun 2019 disebutkan bahwa Munas seharusnya baru dilaksanakan pada Desember 2024 dan bukan pada Agustus kemarin.

“Perintah melaksanakan Munas XI tersebut jelas dan tegas termaktub di dalam Anggaran Dasar Partai Golkar hasil Munas X Partai Golkar Tahun 2019 yang menyebut bahwa Munas diselenggarakan setiap 5 tahun di bulan Desember” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (24/8).

Ia menilai seharusnya Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Plt Ketum bersama Sekjen dan pengurus yang lain dapat tetap melanjutkan sisa masa jabatan Airlangga Hartarto yang telah mundur sampai Desember 2024.

Oleh sebab itu, ia mempertanyakan langkah kepemimpinan Agus Gumiwang yang langsung menetapkan forum Munas pada tanggal 20-21 Agustus kemarin serta menerbitkan SK Kepanitiaan di anggal 15 Agustus 2024.

“Makanya salah satu gugatan kita ke PN meminta PN tuh membatalkan seluruh hasil hasil Munas XI inkonstitusional Tanggal 20-21 Agustus 2024 di Jakarta tersebut karena dasar hukum penyelenggaraannya sudah salah,” jelasnya.

Di sisi lain, Rafik juga berharap agar Kementerian Hukum dan HAM dapat membatalkan seluruh hasil hasil Munas XI Partai Golkar, termasuk membatalkan Bahlil sebagai Ketum Golkar.

“Agar untuk sementara Kemenkumham RI cq Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) tidak serta merta menerima berita acara perubahan Badan Hukum Partai Golkar periode 2019-2024 karena kasus ini sedang diajukan ke PN,” tuturnya.

Rafik juga menjelaskan perkara gugatan ini sudah terdaftar di PN Jakarta Barat dengan nomor Perkara 762/Pdt.Su-Parpol/2024/PN Jkt.Brt tertanggal 23/08/2024.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan Partai Golkar siap menghadapi gugatan hasil Munas yang diajukan ke pengadilan tersebut.

“Silahkan aja orang mau menggugat, semua punya hak untuk menggugat, kami hadapi saja sesuai aturan AD/ART serta ketentuan hukum dan konstitusi,” kata Adies, Sabtu (24/8).

Adies meyakini tak ada aturan dalam AD/ART yang dilanggar dalam penyelenggaraan Munas Golkar.

Ia mengatakan ⁠semua proses perubahan AD/ART terkait tanggal, bulan, dan tahun digelarnya Munas Golkar sudah ditetapkan dan disahkan sejak pada saat Rapat Pleno DPP Partai Golkar dan Rapimnas.

“Semua pemegang hak suara DPD Propinsi dan DPD Kab/Kota dan Organisasi Pendiri dan didirikan, total 561 suara semua meminta Munas di percepat agar di laksanakan pada bulan Agustus 2024,” lanjutnya.

Momen itu viral di media sosial. Tampak dalam foto yang beredar, sosok mirip pria yang baru saja didampuk menjadi pimpinan Partai Golkar itu tengah duduk bersandar sambil melakukan panggilan telpon dan disebelahnya terdapat satu botol diduga minuman beralkohol.

Di dekatnya juga tampak gelas yang juga diduga berisi minuman keras tersebut.

Foto tersebut salah satunya diunggah akun X @MurtadhaOne1.

Khusnuzon aja

Ketum golkar yang baru dan menteri kesayangan jokowi ini lagi nenggak teh campur air putih pic.twitter.com/5hRp342Dk4

— ꦩꦸꦂꦠꦝ (@MurtadhaOne1) August 23, 2024

“Khusnuzon aja Ketum Golkar yang baru dan menteri kesayangan jokowi ini lagi nenggak teh campur air putih,” bunyi keterangan dalam akun tersebut dikutip siap.viva.co.id pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Menurut informasi yang beredar, diduga minuman beralkohol itu berlabel Habiki.

Harganya cukup mahal, sekira Rp 29-30 juta atau setara 7 kali lipat UMR Kota Depok yang nilainya sekira Rp 4 juta-an.

“Hibiki itu harganya 29-30 juta,” tulis @MurtadhaOne1. Namun demikian, hingga berita ini diturunkan kabar viral tersebut belum terkonfirmasi.