UMKM yang akan terlibat MBG perlu memenuhi beberapa persyaratan yang diatur oleh BGN
MAJALAH EKONOMI – Keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diperluas oleh pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan yang adil dan inklusif.
“Dengan mengucapkan bismalah, perluasan keterlibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis secara resmi saya luncurkan. Semoga upaya ini menjadi langkah awal yang kokoh mewujudkan kesejahteraan yang adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ekonomi kerakyatan, sehingga benar-benar menjadi keberkahan bagi seluruh alam,” kata Menteri UMKM Maman Abdurahman di SPPG Cileunyi (Ponpes Al Kasyaf), Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin.
Dengan hadirnya UMKM, kata Maman, sebagai kolaborasi untuk mendukung dan memperkuat apa yang telah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan program MBG agar lebih baik dalam mendukung pembentukan SDM berkualitas.
“Jadi kehadiran pemerintah bukan hanya sekedar memfasilitasi pendidikan saja, tapi bagaimana memfasilitasi untuk meraih mimpi mereka. Selain bekal pendidikan yang baik, juga harus ada bekal nutrisi asupan gizi yang baik juga, agar tumbuh kembangnya menjadi lebih optimal,” ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, pelibatan UMKM ini, karena program MBG memang diarahkan untuk memiliki kemanfaatan ekonomi yang seluas-luasnya di daerah sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.
“Program ini diamanahkan agar ada kemanfaatan ekonomi seluasnya di daerah sekitar dan juga di tingkatan kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Sehingga ekonomi di daerah, ekonomi rakyat menjadi berkeadilan dan menjadi lebih optimal dan lebih hidup,” ucapnya.
Dia menambahkan UMKM yang akan terlibat MBG perlu memenuhi beberapa persyaratan yang diatur oleh BGN, seperti sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), keamanan bahan makanan, sampai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja yang terlibat dari hulu ke hilir program MBG.
“Untuk akses permodalan juga akan kami permudah, kita sudah mendekati bank Himbara dan bank daerah untuk mendukung program ini untuk mempermudah akses permodalan UMKM. Dan UMKM sendiri akan didampingi tiga bulan,” ujarnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana, perluasan keterlibatan UMKM untuk MBG ini, untuk memperkuat program yang telah dijalankan oleh 1.343 SPPG di seluruh Indonesia yang seluruhnya adalah UMKM, kemudian sekitar 2.700 UMKM yang terlibat di dalam rantai pasok MBG selain koperasi, BUMDES dan lainnya, dengan hampir 53 ribu tenaga kerja yang telah terlibat.
“Saya mengucapkan terima kasih atas keterlibatan dan penguatan berbagai pihak dalam program yang merupakan investasi SDM masa depan Indonesia yang juga memberikan dampak ekonomi luas seperti yang disebutkan. Kemudian akan memperkuat capaian target tahun ini bisa 30 ribu SPPG dengan masing-masing 15 suplier, yang tentu saja bisa melibatkan 1,5 juta yang bekerja,” ucapnya.
Terkait pesantren Al-Kasyaf, Dadan menjelaskan bahwa mereka merupakan percontohan lembaga pendidikan yang bisa mandiri lewat keterlibatannya menjadi SPPG dengan memanfaatkan ekosistem dan rantai pasok yang dimiliki sampai pengolahan limbahnya sebagian besar dilakukan secara mandiri.
“Jadi santrinya mendapat makan, lingkungan sekitarnya SD, TK, SMP dapat makan dari pesantren tersebut. Kemudian fasilitasnya kita berikan insentif, sehingga pesantren tidak perlu lagi ngajukan proposal kemana-mana karena sudah ada insentif, jika menjadi mitra BGN. Yang tadinya mungkin kesulitan memasarkan produk ke mana, sekarang gak usah ke mana-mana karena 3.100 yang diberi makan setiap hari itu adalah market baru yang harus dipenuhi rantai pasoknya,” tutur Dadan yang juga menyebut Kabupaten Bandung membutuhkan 361 SPPG.
