Dewan Guru Besar UI mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat bagi semua, termasuk semua lembaga tinggi negara
Putusan MK
Dewan Guru Besar UI: Anulir Putusan MK Upaya Penghianatan Perhadap Konstitusi
Pembangkangan yang dilakukan DPR secara arogan dan vulgar membuat Indonesia kini berada di dalam bahaya otoritarianisme
Anulir Putusan MK, Akankah Wakil Rakyat Mendengar Tuntutan Rakyat?
DPR secepat kilat merevisi UU Pilkada setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024
Pakar Sebut Keputusan Baleg DPR Pembangkangan Terhadap Konstitusi
“Kita menyaksikan bahwa DPR sebenarnya sedang bermain menjadi proksi dari kepentingan penguasa untuk memberi karpet merah bagi kandidat tertentu,” katanya.
Pakar Nilai Revisi UU Pilkada Cacat Hukum dan Tak Sesuai UUD
Revisi UU Pilkada yang dipaksakan oleh Badan Legislasi DPR RI akan membuat aturan tersebut cacat hukum kronis dan batal lantaran tak sesuai dengan UUD
DPR Rela Membangkang Putusan MK, Demi Kaesang?
Pembahasan RUU Pilkada yang terjadi di Badan Legislasi DPR RI kental kepentingan demi memuluskan Kaesang Pangarep
Pasca Putusan MK, Skenario KIM Plus Kuasai Jawa Terancam Gagal Total
Di tengah konsolidasi KIM menggandeng partai-partai lain, MK mengeluarkan putusan yang melonggarkan syarat pencalonan dan mengembalikan syarat usia calon kepala daerah
MK: Calon Kepala Daerah Tak Ikuti Putusan MK, Tidak Sah!
“Calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah,” jelas Saldi
Pasca Putusan MK, KPU Diminta Perpanjang Pendaftaran Calon Kepala Daerah
JAKARTA – Partai Perindo meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan perpanjangan masa pendaftaran calon…
Mahfud MD: Putusan MK Gagalkan Skenario Kotak Kosong dan Calon Boneka
Sebelum putusan MK selain Jakarta, ada banyak daerah lain yang berpotensi melawan kotak kosong atau calon boneka
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.