Penutupan tersebut tidak hanya membatasi akses umat Islam ke salah satu situs suci, tetapi juga berdampak langsung pada pelaksanaan ibadah, termasuk pelarangan shalat Idulfitri baru-baru ini di kawasan tersebut.

UBN menegaskan bahwa kondisi ini melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia karena Masjid Al Aqsa merupakan salah satu dari tiga masjid suci dalam Islam.

Ia menilai, pelarangan shalat Idulfitri di Al Aqsa menjadi simbol nyata dari terhambatnya kebebasan beribadah bagi umat Islam di Palestina.

“Ini bukan sekadar penutupan fisik, tetapi juga pengekangan hak dasar umat Islam untuk beribadah, termasuk pada momentum besar seperti Idulfitri,” ujar UBN dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).

UBN juga menyoroti lemahnya solidaritas umat Islam global dalam merespons kondisi tersebut. Ia menyebut, fakta bahwa lebih dari dua miliar umat Islam di dunia tidak mampu menjaga satu masjid, yakni Masjid Al Aqsa, merupakan tamparan keras bagi dunia Islam.

“Fakta dua miliar umat Islam tidak mampu menjaga satu masjid, yakni Masjid Al Aqsa, adalah tamparan bagi kita semua. Ini menunjukkan umat Islam belum mampu melindungi tanah suci tersebut,” tegasnya.

UBN mendorong seluruh elemen bangsa Indonesia untuk turut berkontribusi dalam memperjuangkan pembukaan kembali Masjid Al Aqsa melalui langkah-langkah damai dan konstruktif.

Salah satu upaya yang diserukan adalah meramaikan media sosial dengan tagar #EnteringAlAqsa sebagai bentuk solidaritas global terhadap kondisi yang terjadi di Masjid Al Aqsa.

Pimpinan Perkumpulan AQL itu menjelaskan bahwa penggunaan tagar tersebut bukan tanpa dasar. Ia menyebut, #EnteringAlAqsa terinspirasi dari firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 21.

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan umat untuk memasuki tanah suci yang telah ditetapkan, yang oleh sebagian ulama ditafsirkan sebagai wilayah yang di dalamnya terdapat Masjid Al Aqsa.

“Tagar ini bukan sekadar simbol, tetapi panggilan iman. Ini terinspirasi dari perintah Allah dalam Al-Maidah ayat 21 untuk memasuki tanah suci,” ujar UBN.

UBN yang juga Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) itu menilai, semangat yang terkandung dalam ayat tersebut dapat menjadi penggerak bagi umat Islam untuk terus memperjuangkan akses dan kebebasan beribadah di Masjid Al Aqsa.

Menurutnya, melalui kesadaran kolektif dan upaya bersama, termasuk kampanye digital, harapan untuk pembukaan kembali Al Aqsa dapat semakin menguat.

Ia pun berharap solidaritas
umat Islam di seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, dapat menjadi dorongan moral yang kuat agar Masjid Al Aqsa kembali terbuka dan umat Islam dapat berziarah dan menjalankan ibadah, termasuk shalat lima waktu tanpa hambatan.*

Artikel 28 Hari Al Aqsa Ditutup, UBN Ajak Rakyat Indonesia Gaungkan #EnteringAlAqsa pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Penutupan tersebut tidak hanya membatasi akses umat Islam ke salah satu situs suci, tetapi juga berdampak langsung pada pelaksanaan ibadah, termasuk pelarangan shalat Idulfitri baru-baru ini di kawasan tersebut.

UBN menegaskan bahwa kondisi ini melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia karena Masjid Al Aqsa merupakan salah satu dari tiga masjid suci dalam Islam.

Ia menilai, pelarangan shalat Idulfitri di Al Aqsa menjadi simbol nyata dari terhambatnya kebebasan beribadah bagi umat Islam di Palestina.

“Ini bukan sekadar penutupan fisik, tetapi juga pengekangan hak dasar umat Islam untuk beribadah, termasuk pada momentum besar seperti Idulfitri,” ujar UBN dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).

UBN juga menyoroti lemahnya solidaritas umat Islam global dalam merespons kondisi tersebut. Ia menyebut, fakta bahwa lebih dari dua miliar umat Islam di dunia tidak mampu menjaga satu masjid, yakni Masjid Al Aqsa, merupakan tamparan keras bagi dunia Islam.

“Fakta dua miliar umat Islam tidak mampu menjaga satu masjid, yakni Masjid Al Aqsa, adalah tamparan bagi kita semua. Ini menunjukkan umat Islam belum mampu melindungi tanah suci tersebut,” tegasnya.

UBN mendorong seluruh elemen bangsa Indonesia untuk turut berkontribusi dalam memperjuangkan pembukaan kembali Masjid Al Aqsa melalui langkah-langkah damai dan konstruktif.

Salah satu upaya yang diserukan adalah meramaikan media sosial dengan tagar #EnteringAlAqsa sebagai bentuk solidaritas global terhadap kondisi yang terjadi di Masjid Al Aqsa.

Pimpinan Perkumpulan AQL itu menjelaskan bahwa penggunaan tagar tersebut bukan tanpa dasar. Ia menyebut, #EnteringAlAqsa terinspirasi dari firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 21.

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan umat untuk memasuki tanah suci yang telah ditetapkan, yang oleh sebagian ulama ditafsirkan sebagai wilayah yang di dalamnya terdapat Masjid Al Aqsa.

“Tagar ini bukan sekadar simbol, tetapi panggilan iman. Ini terinspirasi dari perintah Allah dalam Al-Maidah ayat 21 untuk memasuki tanah suci,” ujar UBN.

UBN yang juga Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) itu menilai, semangat yang terkandung dalam ayat tersebut dapat menjadi penggerak bagi umat Islam untuk terus memperjuangkan akses dan kebebasan beribadah di Masjid Al Aqsa.

Menurutnya, melalui kesadaran kolektif dan upaya bersama, termasuk kampanye digital, harapan untuk pembukaan kembali Al Aqsa dapat semakin menguat.

Ia pun berharap solidaritas
umat Islam di seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, dapat menjadi dorongan moral yang kuat agar Masjid Al Aqsa kembali terbuka dan umat Islam dapat berziarah dan menjalankan ibadah, termasuk shalat lima waktu tanpa hambatan.*

Artikel 28 Hari Al Aqsa Ditutup, UBN Ajak Rakyat Indonesia Gaungkan #EnteringAlAqsa pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Dalam pernyataan bersama, Minggu (10/8), para menteri luar negeri dari Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugal, Slovenia, dan Spanyol mengatakan mereka mengecam keras pengumuman terbaru Pemerintah Israel mengenai intensifikasi pendudukan dan serangan militer, termasuk di Kota Gaza.

“Keputusan ini hanya akan memperdalam krisis kemanusiaan dan semakin membahayakan nyawa para sandera yang masih ditahan,” bunyi pernyataan bersama tersebut.

Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana pendudukan Kepala Otoritas Benjamin Netanyahu pada Jumat pagi, yang kemudian ditentang luas.

Para menteri luar negeri tersebut mencatat bahwa rencana pendudukan tersebut akan menyebabkan jumlah kematian yang sangat tinggi dan tidak dapat diterima dan pengusiran paksa hampir 1 juta warga sipil Palestina.

“Kami dengan tegas menolak segala bentuk perubahan demografis atau teritorial di Wilayah Pendudukan Palestina,” tegas mereka, sembari menambahkan bahwa tindakan seperti itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional.

Para menteri tersebut juga memperingatkan bahwa intensifikasi serangan militer dan pendudukan Kota Gaza merupakan hambatan serius terhadap upaya penerapan solusi dua negara.

“Jalur Gaza harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Negara Palestina bersama Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur,” kata pernyataan itu, seraya menyebutkan bahwa pengakuan Palestina dan Israel merupakan jaminan keamanan terbaik bagi keduanya dan akan menjamin stabilitas seluruh kawasan Timur Tengah.

“Kami terus menyerukan gencatan senjata segera dan penghentian permusuhan secara permanen, pembebasan segera seluruh sandera yang ditahan oleh Hamas, dan masuknya bantuan kemanusiaan secara cepat, tanpa hambatan, dan dalam skala besar,” tambahnya.

Serangan militer Israel di Gaza kembali dilanjutkan pada 18 Maret dan sejak itu, sebanyak 9.862 orang telah tewas dan 40.809 lainnya luka-luka, menghancurkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang sempat berlaku pada Januari.

Israel sedang menghadapi kecaman internasional yang meningkat akibat perang mematikan di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 61.400 orang sejak Oktober 2023. Kampanye militer itu telah menghancurkan wilayah kantong tersebut dan membuatnya berada di ambang kelaparan.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di wilayah kantong tersebut.

Artikel 8 Negara Eropa Mengutuk Rencana Penjajahan Penuh Israel di Gaza pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Sebanyak 56.647 warga Palestina telah menjadi korban penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi sejak Oktober 2023 lalu (Tempo.co/02/07/2025)

Hampir setiap hari ada korban tewas maupun luka-luka akibat kekejaman Zionis. Laki-laki, perempuan, orang tua maupun anak kecil, semua menjadi korban kekejaman Zionis. Hingga kini, bukan malah berhenti, akan tetapi kekejaman mereka terhadap warga Palestina semakin menjadi-jadi. Pada akhir bulan Juni lalu, Zionis kembali melakukan serangan udara di jalur Gaza, telah menewaskan sedikitnya 68 orang, termasuk diantara mereka ada yang sedang mengantri bantuan makanan.

Jika ditotalkan sejak bulan Mei, setidaknya ada 580 korban tewas dan 4.000 orang luka-luka akibat serangan Zionis di wilayah pendistribusian makanan.
(CNBC Indonesia/30/06/2025)

Padahal disinyalir tempat tersebut adalah tempat yang aman, namun nyatanya Zionis Yahudi memandang kondisi tersebut bagaikan ‘sasaran empuk’ untuk membantai warga gaza karena tengah berkerumun untuk sekedar mengambil bantuan makanan.

Sungguh, kejahatan Zionis Yahudi semakin melanggar perikemanusiaan dan menunjukkan kebiadaban yang sangat luar biasa.

Tak Cukup Hanya Bantuan Kemanusiaan

Sejak terjadinya penjajahan yang dilakukan oleh Zionis, kaum muslimin diseluruh dunia bahu membahu untuk membantu warga Palestina dengan berdonasi juga mengirim tenaga medis. Namun nyatanya penjajahan masih terus berlangsung, menunjukkan bahwa sebenarnya bantuan kemanusiaan tidak cukup untuk menghentikan penjajahan yang dilakukan oleh Zionis.

Terlebih lagi, ketika yang bergerak itu hanya rakyatnya saja. Sedangkan para penguasa dunia hanya bisa diam mengecam bahkan tak jarang bergandengan tangan dengan penjajah Zionis.

Hal ini terjadi karena kuatnya cinta pada kedudukan dan kekuasaan membuat para peguasa negeri muslim buta mata dan hatinya sehingga lalai akan hubungan persaudaraan atas dasar iman. Sungguh, hal tersebut sangat menyakiti hati warga Palestina. Mereka bukan hanya disakiti secara fisik oleh penjajah, mereka pun bahkan disakiti secara mental oleh para penguasa kaum muslimin yang tidak menunjukkan kepeduliannya untuk membantu mengusir penjajah Zionis dari wilayah mereka.

Upaya Penyadaran Terhadap Ummat

Bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina tidak serta merta menghentikan penjajahan, maka dari itu harus ada upaya yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin diluar wilayah Palestina yaitu dengan upaya penyadaran.

Upaya ini berupa penyadaran terhadap ummat bahwa para penguasa kaum muslimin harus bergerak dan bersatu dalam satu komando untuk dapat mengusir Zionis. Maka dari itu kaum muslimin harus menuntut para penguasa negeri mereka agar turut serta bergerak. Dalam hal ini, para pengemban dakwah lah yang akan menggerakkan ummat untuk upaya penuntutan terhadap para penguasa negeri kaum muslimin.

Hal ini tentu menjadi tugas besar bagi para pengemban dakwah karena merekalah yang terlebih dahulu memahami.

Para pengemban dakwah juga dituntut untuk terus berusaha mewujudkan opini umum atas solusi hakiki persoalan Palestina yang dilandasi dengan kesadaran umum. Mereka terus memimpin umat menuju jalan yang sudah ditempuh Rasulullah saw menuju penegakan hukum Allah sebagai sarana untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam dengan tegaknya Khilafah.

Para pengemban dakwah juga harus terus menjaga keistiqomahan berjalan dalam dakwah sesuai thariqah Rasulullah Saw, meningkatkan kemampuannya dalam membangun kesadaran umat juga menguatkan hubungan dengan Allah agar pertolongan Allah segera datang.

Wahai kaum muslimin terkhusus para pengemban dakwah, marilah kita terus bergandengan tangan, bahu membahu dalam menapaki jalan yang telah Rasulullah contohkan, karena jalan ini tentunya kedepan akan semakin terjal, namun akan mudah dilalui jika kita tetap beriringan, semoga keistiqomahan kita berbuah kemenangan.

Wallahu a’lam bishshowaab.

Artikel Kekejaman Zionis Semakin Menggila pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Aksi yang digelar sejak pukul 06.00 WIB ini dihadiri puluhan ribu peserta serta sejumlah tokoh penting nasional

JAKARTA – Seruan solidaritas untuk rakyat Palestina menggema di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, dalam Aksi Akbar “Bersatu Padu Selamatkan Gaza” yang diselenggarakan oleh Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ahad pagi (3/8/2025).

Puncak momen dari aksi tersebut adalah pembacaan Pernyataan Sikap Peserta Aksi Akbar dalam tiga bahasa: Inggris, Arab, dan Indonesia.

Pembacaan pernyataan dimulai oleh Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim dalam bahasa Inggris, dilanjutkan oleh Ustaz Zaitun Rasmin dalam bahasa Arab, dan ditutup oleh KH Cholil Nafis dengan pembacaan dalam bahasa Indonesia. Ketiganya merupakan tokoh nasional yang dikenal aktif dalam isu-isu kemanusiaan dan keislaman.

Isi pernyataan mencakup lima poin utama, antara lain:

1. Mengutuk keras genosida di Gaza yang ditandai pembantaian dan pelaparan massal terhadap warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak.

2. Menyerukan tindakan konkret kepada pemimpin negara-negara Islam dan negara lainnya yang masih memiliki nurani kemanusiaan untuk segera menghentikan pembantaian dan pelaparan sebagai senjata perang.

3. Mendesak Mesir dan Yordania agar membuka blokade dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza secara berkelanjutan.

4. Meminta Presiden RI Prabowo Subianto memimpin seruan dunia menghentikan genosida serta memperjuangkan kemerdekaan penuh Palestina sesuai amanat konstitusi Indonesia.

5. Mengimbau umat Islam dan masyarakat dunia untuk terus memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel dan memperbanyak doa Qunut Nazilah hingga genosida berakhir dan Palestina merdeka.

“Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan,” kutipan konstitusi UUD 1945 ini turut ditekankan dalam pernyataan sikap tersebut.

Aksi yang digelar sejak pukul 06.00 WIB ini dihadiri puluhan ribu peserta serta sejumlah tokoh penting nasional, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Wakil Menteri Perumahan Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta serta tokoh ulama seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Das’ad Latif, Ustaz Bachtiar Nasir, Buya Amirsyah Tambunan, Prof. Din Syamsuddin, dan lain sebagainya.

Aksi ini menjadi simbol kuat solidaritas rakyat Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina sekaligus desakan moral kepada dunia internasional untuk segera menghentikan kekejaman yang terus berlangsung di Gaza.*

Artikel Dari Jakarta untuk Dunia, Seruan Hentikan Genosida Gaza Menggema dalam Tiga Bahasa! pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Aksi ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk dai kondang Ustaz Abdul Somad (UAS) yang membakar semangat peserta aksi dengan seruan kemanusiaan dan perlawanan terhadap penjajahan

JAKARTA – Ribuan massa tumpah ruah memenuhi kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad pagi (3/8/2025), dalam Aksi Akbar “Bersatu Padu Selamatkan Gaza” yang digelar oleh Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Aksi ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk dai kondang Ustaz Abdul Somad (UAS) yang membakar semangat peserta aksi dengan seruan kemanusiaan dan perlawanan terhadap penjajahan.

“Tidak perlu menjadi Muslim untuk peduli Palestina. Tidak perlu menjadi mukmin untuk peduli Palestina. Cukup menjadi manusia untuk peduli Palestina,” seru UAS dari atas panggung utama, disambut takbir ribuan peserta.

Ustaz Abdul Somad menegaskan bahwa penderitaan rakyat Palestina bukan sekadar isu agama, tetapi panggilan nurani untuk seluruh umat manusia. Ia mengingatkan bahwa saat ini Palestina tengah menunggu suara dan langkah nyata dari umat Islam, termasuk dari Indonesia, negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

“Sekarang Palestina sedang menunggu orang Indonesia. Palestina sedang menunggu Muslim terjauh,” ujarnya lantang.

Dalam orasinya, UAS juga mengingatkan agar kepedulian terhadap Palestina tidak berhenti pada seremoni atau sekadar deklarasi. Ia mengajak para ulama dan umat Islam untuk terus menggaungkan isu Palestina melalui dakwah, simbol-simbol perjuangan, hingga aksi nyata seperti kampanye boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.

“Wahai ulama, wahai ustaz, sampaikanlah khotbah. Pakailah syal Palestina agar umat selalu ingat. Ingatkan mereka dengan syal Palestina. Pakai hijab Palestina kepada ibu-ibu, anak-anak kita,” pesannya.

Ia bahkan mendorong aksi kreatif dalam menyebarkan kesadaran, seperti menempelkan stiker Palestina di tempat minum, motor, mobil, bahkan kulkas.

“Ketika haus dan minum, kita ingat Palestina,” tegasnya.

Terkait kampanye boikot, UAS menyampaikan seruan keras untuk tidak memberikan dukungan finansial sekecil apa pun kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan untuk produk Israel bisa berujung menjadi peluru yang membunuh warga sipil di Gaza.

“Tidak boleh ada satu rupiah pun untuk membeli produk Israel, yang digunakan untuk membeli peluru membunuh warga Palestina,” tandasnya.

Aksi ini menjadi bagian dari gelombang solidaritas global atas tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Jalur Gaza. Selain Ustaz Abdul Somad, hadir pula berbagai tokoh nasional, ulama, pimpinan ormas Islam, serta perwakilan kemanusiaan dan masyarakat lintas agama. Mereka bersatu menyuarakan satu pesan, hentikan penjajahan dan pelaparan terhadap rakyat Palestina.*

Artikel Ribuan Warga Padati Monas pada Aksi “Bersatu Padu Selamatkan Gaza” pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Diskusi juga menyoroti perubahan paradigma kebijakan luar negeri AS, dari fokus pada Global War on Terrorism (GWOT) menjadi rivalitas dengan China

DEPOKPOS – Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Persatuan Ummat Islam (PUI) melakukan audiensi dengan Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Partai Gelora Indonesia pada Jumat (01/08/2025). Pertemuan ini membahas dinamika geopolitik global, termasuk pergeseran kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump serta isu kemanusiaan seperti konflik Palestina.

Dr. Adhe Nuansa Wibisono, Ketua Bidang HLN DPP PUI, menyambut baik usulan kolaborasi strategis dari Henwira Halim, Ketua Bidang HLN DPN Partai Gelora yang juga Staf Khusus Wakil Menteri Luar Negeri RI. “Kerjasama antara partai politik dan ormas sangat dibutuhkan untuk mengangkat isu-isu kemanusiaan, khususnya isu Gaza Palestina,” tegas Adhe dalam diskusi tersebut. Henwira Halim menambahkan bahwa kesadaran generasi muda Barat terhadap isu Palestina semakin menguat berkat peran media sosial, yang mematahkan monopoli narasi pro-Israel.

Diskusi juga menyoroti perubahan paradigma kebijakan luar negeri AS, dari fokus pada Global War on Terrorism (GWOT) menjadi rivalitas dengan China. “Banyak ahli Rusia di AS tersingkir dalam dua dekade terakhir, menunjukkan dinamika internal yang kompleks,” ungkap Wibisono. Sementara itu, Henwira, yang pernah menjadi Political Staff di Kedubes AS di Jakarta, memberikan perspektif mendalam tentang bagaimana pendekatan America First mempengaruhi strategi Washington di kawasan.

Isu Palestina menjadi sorotan utama dalam pertemuan ini. Henwira menekankan bahwa masyarakat Barat kini memandang Israel melalui lensa apartheid dan holocaust, istilah yang sensitif namun relevan dengan kondisi di Gaza. “Ini adalah momentum untuk memperkuat diplomasi kemanusiaan,” ujarnya. Wibisono sepakat, menegaskan bahwa PUI akan konsisten mengawal isu Palestina melalui kampanye penggalangan dana dan edukasi publik.

Pertemuan ini juga mengkritik ketidaksetaraan dalam kebijakan luar negeri negara-negara besar. “Peradaban Barat memang lebih egaliter, tetapi sektoralisme di tubuh foreign policy AS sering menghambat koherensi kebijakan,” jelas Henwira. Sementara itu, China dinilai masih memiliki insecurity dalam politik luar negerinya, meski berambisi menjadi kekuatan adidaya pengganti AS.

“Dukungan tanpa syarat AS terhadap Israel tidak hanya mengakibatkan penderitaan rakyat Palestina sebagai collateral damage, tetapi juga mengikis nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang selama ini diagung-agungkan oleh peradaban Barat. Kebijakan ini pada akhirnya akan merugikan kredibilitas AS sendiri di mata dunia,” ungkap Henwira.

Kolaborasi antara PUI dan Partai Gelora diharapkan dapat memperkuat suara Indonesia di forum internasional, khususnya dalam mendorong solusi berkeadilan untuk Palestina. “Kami akan menggalang semua stakeholder untuk kampanye masif mengatasi bencana kelaparan di Gaza,” tegas Wibisono. Henwira menambahkan, kesadaran publik yang terus dijaga akan menjadi kunci tekanan global terhadap rezim Israel.

Pertemuan ditutup dengan penukaran cinderamata sebagai simbol komitmen kedua belah pihak untuk memperdalam kerjasama. Kedua organisasi sepakat bahwa isu Palestina bukan hanya masalah regional, tetapi ujian bagi nilai-nilai kemanusiaan universal yang harus dijawab bersama.

Artikel Audiensi HLN PUI dengan Staf Khusus Wakil Menteri Luar Negeri, Bangun Kolaborasi Strategis terkait Isu Palestina pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Protokol Hannibal adalah protokol militer kontroversial yang mengizinkan penggunaan senjata tanpa pandang bulu, bahkan terhadap warga sipil Israel sendiri

MAJALAH EKONOMI – Militer Israel akhirnya mengakui bahwa angkatan udaranya menerapkan Protokol Hannibal terkait serangan pejuang Palestina ke Israel pada 7 Oktober 2023. Militer Israel dilaporkan menembaki ‘apa pun yang bergerak’ di sepanjang perbatasan Gaza untuk mencegah penangkapan tentaranya.

Dalam laporan resmi soal kegagalan pada 7 Oktober 2023 yang dilansir kemarin, militer Israel untuk pertama kalinya mengakui bahwa angkatan udaranya menerapkan Protokol Hannibal yang kontroversial pada hari itu, demikian yang dilaporkan surat kabar Israel Jerusalem Post pada Kamis. Prosedur kontroversial ini, termasuk pembunuhan terhadap tahanan dan penculiknya, dilaporkan dikeluarkan sekitar pukul 10.30, di tengah serangan di sepanjang perbatasan Israel-Gaza.

Protokol Hannibal adalah protokol militer kontroversial yang mengizinkan penggunaan senjata tanpa pandang bulu, bahkan terhadap warga sipil Israel sendiri, dalam upaya mencegah penangkapan tentara Israel.

Meskipun para pejabat secara historis enggan mengakui penerapannya, penggunaannya telah didokumentasikan dalam operasi militer di masa lalu, khususnya dalam operasi militer melawan Gaza dan Lebanon.

Menurut Jerusalem Post, pada tanggal 7 Oktober, angkatan udara Israel “menembak apapun yang bergerak” di sepanjang perbatasan. Pasukan Israel melancarkan sekitar 945 serangan udara dan menembakkan 11.000 kali dari helikopter, yang mengakibatkan banyak korban jiwa, tambah laporan itu. Ini berarti dari sekitar 1.200 sipil dan militer Israel yang tewas hari itu, diantaranya karena tembakan militer Israel sendiri.

The Jerusalem Post juga memberikan kronologi kejadian pada hari itu. Pada pukul 05.30. pejuang Palestina melancarkan serangan ke Israel selatan di bawah serangan roket dan serangan drone. Kemudian pada 06.30 perlawanan Palestina menerobos pertahanan perbatasan Israel di beberapa titik.

Pada 07.30, markas depan militer Israel di Kibbutz Re’im diserbu. Pukul 08.00 pejuang Palestina mulai memindahkan tawanan Israel ke Gaza. Baru pada 10.30 – Angkatan udara Israel memulai Protokol Hannibal, menembaki sasaran bergerak di sepanjang perbatasan.

Menurut laporan itu, militer Israel akan merilis temuan penyelidikan internalnya antara 25 Februari dan 4 Maret, sebelum penunjukan kepala staf baru, Mayjen Eyal Zamir, pada 5 Maret. Investigasi ini akan mengkaji kegagalan militer, rantai komandonya, dan keputusan yang mengarah pada operasi besar-besaran Palestina.

Pada tanggal 7 Februari, mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah mengkonfirmasi laporan sebelumnya mengenai penggunaan prosedur militer Israel yang kontroversial. Dalam wawancara pertamanya sejak dipecat November lalu, Gallant ditanya oleh Channel 12 Israel apakah perintah telah diberikan untuk menerapkan kebijakan tersebut pada hari itu.

“Saya pikir secara taktis di beberapa tempat memang demikian, di tempat lain tidak, dan itu menjadi masalah,” jawabnya dalam wawancara.

Pada awal Desember 2023, mantan pemimpin Partai Buruh Israel Shelly Yachimovich menyerukan penyelidikan terhadap penerapan Protokol Hannibal’ yang dilakukan tentara Israel di kota-kota Israel di sekitar Jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober, Aljazirah Arab melaporkan.

“Ada kampanye kekerasan untuk mencegah penyelidikan/pembicaraan tentang peristiwa neraka di mana Brigadir Jenderal Hiram memerintahkan sebuah tank untuk menembak dan menyerbu rumah di Bari, dengan sengaja membunuh 12 sandera, termasuk anak-anak. Hannibal akan berguling-guling di kuburnya,” tulis Yachimovich di X.

Pada Januari 2024, surat kabar Israel Yediot Ahronoth melaporkan bahwa militer Israel menerapkan Petunjuk Hannibal, membunuh tentara dan warga sipilnya sendiri untuk mencegah Hamas menjadikan mereka sebagai tawanan.

Investigasi yang dilakukan oleh surat kabar Ibrani mengungkapkan bahwa tentara Israel “menginstruksikan semua unit tempurnya untuk mempraktikkan Protokol Hannibal’, meskipun tanpa menyebutkan nama eksplisitnya secara jelas.”

Perintah tersebut adalah untuk menghentikan “dengan cara apapun segala upaya Hamas untuk kembali ke Gaza, menggunakan bahasa yang sangat mirip dengan ‘Protokol Hannibal’ yang asli, meskipun ada jaminan berulang kali dari lembaga keamanan bahwa prosedur tersebut telah dibatalkan,” kata laporan itu.

Investigasi Aljazirah pada bulan Maret tahun lalu juga menemukan “bukti bahwa protokol ini digunakan terhadap warga sipil Israel” pada tanggal 7 Oktober. Pada Juli 2024, surat kabar Haaretz Israel mengungkapkan bahwa tentara Israel memerintahkan pengaktifan Petunjuk Hannibal pada 7 Oktober.

Investigasi yang dilakukan oleh surat kabar tersebut mengkonfirmasi bahwa tentara Israel mengeluarkan perintah untuk memastikan tidak ada kendaraan yang diizinkan kembali ke Gaza selama serangan tersebut, meskipun terdapat risiko bagi penduduk Israel di sekitar Gaza.

“Ini bukanlah perintah pertama yang diberikan oleh divisi tersebut dengan tujuan menggagalkan penculikan bahkan dengan mengorbankan nyawa orang yang diculik, sebuah prosedur yang dikenal di kalangan militer sebagai Protokol Hannibal’,” surat kabar tersebut melaporkan.

Artikel Israel Resmi Akui Bunuh Warganya Sendiri Gunakan Protokol Hannibal pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Namun, dalam memorandum terbaru, ada dua negara yang seakan mendapat “perlakuan khusus” dari AS soal kebijakan ini sehingga masih menerima bantuan dari Negeri Paman Sam. Siapakah dua negara itu?

Dalam memorandum yang disebut diterbitkan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio beberapa hari setelah Trump dilantik itu, AS menyatakan menghentikan bantuan ke luar negeri kecuali bantuan militer dan makanan darurat untuk Israel dan Mesir.

Israel memang merupakan sekutu terdekat Amerika dan kerap mendapat dukungan berlimpah tanpa syarat dari Negeri Paman Sam, termasuk selama melancarkan agresi brutal ke Jalur Gaza Palestina sejak 7 Oktober 2023 lalu yang kini sedang gencatan senjata.

Usai dilantik, Trump langsung menerapkan pengetatan bantuan luar negeri demi mengutamakan kepentingan domestik AS yang dikenal sebagai slogan “America First”.

“Tidak ada dana bantuan baru yang wajib diberikan atau perpanjangan bantuan yang telah diberikan sampai setiap permintaan bantuan atau perpanjangan bantuan ditinjau dan disetujui,” tulis memorandum tersebut seperti dilansir AFP.

Pembekuan tersebut dilaporkan turut berlaku terhadap bantuan luar negeri AS kepada Ukraina yang selama ini menerima bantuan militer dari AS dibawah pimpinan Presiden Joe Biden.

Di sisi lain, Marco Rubio juga menyebut pembekuan itu tak berlaku untuk bantuan makanan darurat AS untuk sejumlah negara yang tengah mengalami krisis seperti di Sudan dan Suriah.

Sebelumnya, Trump sudah menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan sementara semua program bantuan luar negeri AS selama 90 hari.

Bantuan luar negeri bakal ditinjau ulang untuk menentukan apakah program tersebut sejalan dengan tujuan kebijakan Trump.

Artikel Trump Hentikan Seluruh Bantuan Luar Negeri AS, Kecuali untuk Israel pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Jadwal ini tercantum dalam undang-undang kontroversial yang melarang keberadaan badan tersebut. UNRWA sendiri telah beroperasi sejak 1948 di Israel dan di Yerusalem timur, wilayah kota yang dianeksasi oleh Israel setelah Perang Enam Hari pada 1967.

Badan pengungsi tersebut terus-menerus mendapat kritik dari Israel, dan dituding bahwa belasan dari 13 ribu karyawannya di Gaza terlibat dalam serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023.

Dalam surat yang ditujukan kepada kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, Duta Besar Danny Danon mengatakan UNRWA wajib menghentikan operasinya di Yerusalem, dan mengevakuasi semua kantor operasional di kota tersebut, paling lambat tanggal 30 Januari 2025.

UNRWA dianggap sebagai tulang punggung operasi kemanusiaan untuk warga Palestina.

Lembaga ini menyediakan bantuan kepada sekitar enam juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, Lebanon, Yordania, dan Suriah.

Meskipun Yerusalem Timur telah lama menjadi pusat administratif lembaga ini, lembaga ini juga mengelola sekolah dan klinik kesehatan di wilayah tersebut.

Israel juga telah mengesahkan undang-undang yang melarang kontak antara pejabat Israel dan UNRWA, tetapi parlemen secara teknis belum melarang lembaga tersebut beroperasi di Gaza atau Tepi Barat.

Kepala UNRWA Philippe Lazzarini memperingatkan bahwa mencegah lembaga tersebut beroperasi dapat menyabotase gencatan senjata Gaza, serta menggagalkan harapan orang-orang yang telah mengalami penderitaan besar.

“Pekerjaan UNRWA harus terus berlanjut di Gaza dan di seluruh wilayah Palestina yang diduduki,” katanya di platform media sosial X pada Jumat malam.

Artikel Israel Usir Badan PBB dari Yerusalem pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.