Di tengah perubahan ini, akuntansi syariah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak hanya mencatat dan melaporkan transaksi, akuntansi syariah juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa dan pelaku ekonomi syariah untuk memahami bagaimana digitalisasi memengaruhi praktik akuntansi syariah, sekaligus melihat peluang dan tantangan yang ada di depan mata.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Data dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyebutkan bahwa pada triwulan pertama tahun 2025, total aset keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp9.529 triliun, atau sekitar 25,1% dari seluruh aset keuangan nasional. Angka ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah di Indonesia terus tumbuh dan semakin mendapat tempat dalam sistem keuangan nasional.

Kontribusi terbesar berasal dari pasar modal syariah dengan nilai Rp8.176 triliun, kemudian dari perbankan syariah sebesar Rp960 triliun, dan dari industri keuangan non-bank syariah sebesar Rp392 triliun. Pertumbuhan ini tentu menjadi angin segar bagi pelaku usaha syariah, termasuk bagi lulusan akuntansi syariah yang memiliki peluang besar untuk berkarya di sektor ini.

Fintech atau teknologi finansial adalah layanan keuangan yang menggunakan teknologi digital untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi, meminjam uang, menabung, atau berinvestasi. Saat ini, fintech syariah mulai banyak bermunculan dan menjadi solusi keuangan yang sesuai syariah.

Contohnya adalah layanan peer-to-peer (P2P) lending syariah, yaitu platform yang mempertemukan pemberi pinjaman (investor) dan peminjam secara langsung, tanpa perantara bank, namun tetap mengikuti akad-akad syariah seperti akad murabahah (jual beli) atau akad musyarakah (kerja sama). Menurut proyeksi, nilai transaksi fintech syariah di Indonesia bisa mencapai lebih dari US$8,5 miliar pada tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan nyaman menggunakan layanan keuangan berbasis syariah.

Teknologi blockchain adalah sistem pencatatan data yang tidak bisa diubah dan sangat transparan. Blockchain dapat digunakan untuk mencatat transaksi keuangan syariah secara otomatis dan tanpa bisa dimanipulasi. Hal ini sangat membantu dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, aman, dan sesuai dengan prinsip Islam.

Dalam konteks halal supply chain (rantai pasok halal), blockchain bisa digunakan untuk melacak asal-usul produk halal mulai dari produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk halal dan juga membuka peluang baru dalam pelaporan dan audit keuangan syariah.

Di era digital ini, akuntansi syariah harus mampu beradaptasi. Akuntan syariah tidak lagi hanya dituntut bisa menghitung dan menyusun laporan keuangan, tetapi juga harus mampu memahami teknologi, sistem digital, dan regulasi yang terus berubah.

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) yang berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terus berupaya menyesuaikan standar akuntansi dengan perkembangan zaman. Salah satu contohnya adalah penerbitan PSAK 413 tentang penurunan nilai aset syariah, PSAK 408 tentang asuransi syariah, dan PSAK 410 tentang sukuk.

Pembaruan standar ini bertujuan agar laporan keuangan lembaga keuangan syariah lebih relevan, akurat, dan sesuai dengan prinsip syariah di era digital. Dengan standar yang lebih baik, maka transparansi dan kepercayaan investor terhadap keuangan syariah pun meningkat.

Namun, tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah kurangnya tenaga profesional yang menguasai akuntansi syariah dan teknologi sekaligus. Data dari INDEF (Institut for Development of Economics and Finance) menunjukkan bahwa hanya sekitar 9,1% pegawai di sektor keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi Islam. Artinya, masih banyak yang belum memahami konsep syariah secara menyeluruh.

Oleh karena itu, dunia pendidikan, khususnya jurusan akuntansi syariah, harus bisa menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan industri modern. Mahasiswa harus diberi pemahaman tentang teknologi finansial, sistem informasi akuntansi digital, hingga pengenalan tentang artificial intelligence dalam audit dan pelaporan keuangan.

Bagi kita yang sedang menempuh pendidikan di bidang akuntansi syariah, ini adalah peluang emas. Permintaan terhadap tenaga ahli akuntansi syariah yang memahami digitalisasi akan semakin besar. Lulusan yang memiliki kemampuan teknologi dan sekaligus memahami prinsip-prinsip syariah akan menjadi sumber daya yang sangat berharga.

Digitalisasi telah membuka jalan lebar bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Teknologi seperti fintech dan blockchain membawa kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam transaksi keuangan syariah. Namun, perubahan ini juga menuntut akuntansi syariah untuk berkembang dan menyesuaikan diri. Dibutuhkan standar akuntansi yang relevan, sistem pelaporan yang transparan, serta SDM yang memiliki keahlian ganda di bidang syariah dan teknologi.

Sebagai mahasiswa akuntansi syariah, kita memiliki peran penting untuk menjadi generasi penerus yang siap menghadapi tantangan zaman. Dengan bekal ilmu, semangat belajar, dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam, kita bisa menjadi bagian dari transformasi ekonomi syariah Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, modern, dan tetap berlandaskan syariah.

Penulis:
FIRA ALIANI
Mahasiswa Institut Agama Islam SEBI

Salah satu dampak paling signifikan dari digitalisasi adalah peningkatan produktivitas. Teknologi digital memungkinkan otomatisasi proses yang sebelumnya memerlukan tenaga kerja manual, sehingga mengurangi biaya dan waktu produksi. Misalnya, adopsi teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) dalam manufaktur telah memungkinkan prediksi yang lebih akurat, optimisasi rantai pasok, dan pengurangan limbah produksi.

Dalam sektor jasa, teknologi digital memungkinkan penyediaan layanan yang lebih efisien dan personal. Layanan perbankan, misalnya, telah berubah drastis dengan adanya internet banking dan mobile banking, yang memungkinkan transaksi dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi konsumen tetapi juga mengurangi biaya operasional bagi bank.

Menurut laporan McKinsey, digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas global hingga 2-3% per tahun. Laporan ini juga menyoroti bahwa negara-negara yang mengadopsi teknologi digital lebih cepat akan memperoleh manfaat yang lebih besar dalam hal peningkatan produktivitas .

Salah satu kekhawatiran yang sering dikemukakan terkait digitalisasi adalah dampaknya terhadap lapangan kerja, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada tenaga kerja manual. Namun, meskipun digitalisasi memang dapat menggantikan pekerjaan tertentu, ia juga menciptakan jenis pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Industri teknologi informasi, misalnya, telah menciptakan jutaan pekerjaan baru di seluruh dunia, mulai dari pengembang perangkat lunak, analis data, hingga spesialis keamanan siber. Selain itu, munculnya platform ekonomi digital, seperti e-commerce dan gig economy, telah memberikan kesempatan kerja bagi individu di berbagai latar belakang.

World Economic Forum (WEF) memperkirakan bahwa pada tahun 2025, teknologi digital akan menciptakan sekitar 97 juta pekerjaan baru di seluruh dunia, terutama di bidang analisis data, kecerdasan buatan, dan otomasi .

Digitalisasi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ekonomi digital. Ekonomi digital, yang mencakup e-commerce, fintech, dan berbagai layanan digital lainnya, telah menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi global. Di Indonesia, misalnya, ekonomi digital diperkirakan akan mencapai USD 133 miliar pada tahun 2025, menurut laporan Google, Temasek, dan Bain & Company .

Sektor e-commerce telah berkembang pesat, didorong oleh peningkatan penetrasi internet dan adopsi teknologi oleh UMKM. Selain itu, fintech telah merevolusi cara orang mengakses layanan keuangan, terutama di negara-negara berkembang. Dengan adanya fintech, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan sekarang dapat menggunakan layanan keuangan dasar seperti pembayaran digital, kredit mikro, dan investasi.

Digitalisasi juga memungkinkan bisnis untuk menjangkau pasar global. Melalui platform digital, UMKM dapat memasarkan produk mereka ke seluruh dunia tanpa harus memiliki jaringan distribusi fisik. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

Meskipun digitalisasi menawarkan banyak peluang, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital, yaitu perbedaan akses terhadap teknologi digital antara kelompok masyarakat yang berbeda. Di banyak negara berkembang, akses terhadap internet masih terbatas, terutama di daerah pedesaan. Ini menghambat potensi penuh dari digitalisasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, ada juga tantangan terkait regulasi dan perlindungan data. Dalam ekonomi digital, data menjadi aset yang sangat berharga. Namun, tanpa regulasi yang tepat, data ini dapat disalahgunakan, yang dapat merugikan individu maupun perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang memastikan perlindungan data sambil tetap mendorong inovasi digital.

Sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam proses digitalisasi. Peralihan ke ekonomi digital memerlukan tenaga kerja yang terampil dalam teknologi digital. Ini membutuhkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, untuk memastikan bahwa tenaga kerja dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi.

Digitalisasi telah membuktikan dirinya sebagai kunci pertumbuhan ekonomi di era Industri 4.0. Melalui peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja baru, dan penguatan ekonomi digital, teknologi digital telah mengubah lanskap ekonomi global. Namun, untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi, tantangan seperti kesenjangan digital, regulasi, dan keterampilan tenaga kerja harus diatasi. Dengan pendekatan yang tepat, digitalisasi dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Nur Aidah Fitriah
(Mahasiswi STEI SEBI)