Proses rekrutmen akan dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan se-Kota Depok.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kota Depok, Roberto Rossi, mengatakan bahwa rekrutmen ini terbuka bagi semua warga yang memiliki KTP Depok.

Menurutnya ini kesempatan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

“Kami mengundang seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan penyandang disabilitas untuk bergabung. Rekrutmen ini dilakukan secara terbuka dan inklusif,” katanya, Kamis (12/09/24).

Dirinya merinci, rekrutmen ini dimulai dengan pengumuman pendaftaran serta penerimaan dan verifikasi kelengkapan berkas pada 12 hingga 28 September 2024.

Bagi peserta yang lolos seleksi administrasi, tes wawancara akan digelar pada 12 hingga 22 Oktober 2024.

“Untuk jumlah PTPS masih menunggu penetapan bersamaan dengan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dari KPU,” jelasnya.

Selanjutnya, penetapan dan pengumuman calon PTPS terpilih dilakukan pada 23 hingga 25 Oktober 2024, dengan pelantikan dijadwalkan pada 3-4 November 2024.

Dikatakannya, untuk menjadi Pengawas TPS, pelamar harus merupakan Warga Negara Indonesia berusia minimal 21 tahun, setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Selain itu, calon harus memiliki integritas, kepribadian yang kuat, jujur, dan adil.

Keahlian dalam penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu juga menjadi syarat utama.

Calon Pengawas TPS diharuskan berpendidikan minimal SMA atau sederajat dan berdomisili di kecamatan setempat sesuai KTP.

Kondisi kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika juga menjadi persyaratan wajib.

Mereka yang berminat juga harus sudah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik minimal 5 tahun sebelum mendaftar, serta tidak menduduki jabatan politik, pemerintahan, atau di BUMN/BUMD pada saat mendaftar.

Bawaslu juga mensyaratkan calon Pengawas TPS untuk tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih, serta tidak pernah menjadi anggota tim kampanye dalam Pemilu sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir.

Selain itu, mereka harus bersedia bekerja penuh waktu dan tidak menduduki jabatan politik, pemerintahan atau di BUMN/BUMD selama masa keanggotaan.

“Calon Pengawas juga tidak boleh terikat dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu,” tutupnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok kini telah memiliki Pojok Pengawasan

DEPOK – Berlokasi di kantor Bawaslu Kota Depok, fasilitas Pojok Pengawasan ini diresmikan langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Depok, Fathul Arif pada Kamis (04/07/24).

Keberadaan Pojok Pengawasan ini menegaskan komitmen Bawaslu Kota Depok dalam mengawal demokrasi dan memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berjalan jujur, adil dan transparan.

“Kami berkomitmen untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses Pilkada. Pojok Pengawasan ini adalah salah satu upaya kami untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada diawasi dengan ketat dan setiap pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya, Rabu (09/07/24).

Dikatakannya, Pojok Pengawasan memiliki peran strategis dalam pengawasan Pilkada 2024.

Fasilitas ini dirancang sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran pemilu, seperti pelanggaran administratif, kode etik dan tindak pidana pemilu.

Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran secara langsung, sehingga setiap tahapan Pilkada dapat diawasi dengan ketat dan segera ditindaklanjuti.

Selain sebagai pusat pengaduan, Pojok Pengawasan berfungsi sebagai ruang demokrasi terbuka bagi masyarakat, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan masukan, kritik dan saran yang konstruktif.

Di sini, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai tahapan Pilkada, peraturan pemilu dan hak-hak pemilih, sehingga dapat berperan secara lebih efektif dan berinformasi dalam proses demokrasi.

“Kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada 2024, guna menciptakan pemilihan yang bersih dan berkualitas serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal,”ungkapnya.

Dirinya menambahkan, Pojok Pengawasan juga akan menjadi tempat edukasi bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam proses pemilu serta prosedur pengawasan dan pelaporan yang benar.

“Adanya Pojok Pengawasan ini adalah langkah konkret Bawaslu Kota Depok dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang Pilkada 2024, menunjukkan tanggung jawab mereka dalam mengawasi pemilu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi terkait lainnya,” tutupnya.