Terbukti Langgar Kode Etik, Ketua KPU Diminta Mundur

Terlebih terdapat fakta bahwa Ketua KPU telah dijatuhi paling tidak 3 kali sanksi peringatan keras

Terlebih terdapat fakta bahwa Ketua KPU telah dijatuhi paling tidak 3 kali sanksi peringatan keras

DEPOKPOS – Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) mendesak Ketua KPU RI segera mundur dari kedudukannya di KPU untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pemilu.

“Kepada seluruh anggota KPU RI agar berbenah dan fokus dalam menyelenggarakan Pemilu yang berintegritas,” kata Peneliti PSHK FH UII Muhammad Addi Fauzani di Yogyakarta, seperti dilansir Metro TV, Senin, 5 Februari 2024.

Menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), PSKH FH UII menilai putusan itu sangat kompromistis. Menurut dia, DKPP dalam memutus setiap dugaan pelanggaran etik mestinya belandaskan pada hukum formil yang telah ditetapkan oleh DKPP sendiri sehingga tidak melahirkan putusan yang kompromistis yang mengabaikan prinsip Keadilan Pemilu.

Didampingi peneliti PSHK FH UII lainnya, Erfa Redhani, Addi menambahkan DKPP dalam memberikan sanksi “Peringatan Keras Terakhir” kepada Ketua KPU tidak sesuai dengan ketentuan sanksi Pasal 22 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP, katanya dalam peraturannya hanya mengatur mengenai sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

Terlebih terdapat fakta bahwa Ketua KPU telah dijatuhi paling tidak 3 kali sanksi peringatan keras. Dalam catatan PSHK FH UII, lanjutnya, tingkah laku Ketua KPU RI yang telah berulang kali melakukan pelanggaran etik dan mendapatkan sanksi peringatan keras telah nyata-nyata menafikan amanat konstitusi pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa penyelenggara Pemilu harus memiliki sikap jujur dan adil.

Ditegaskan, pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota KPU lain dalam melakukan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden merupakan suatu tindakan pengabaian terhadap amanat Konstitusi dalam pelaksanaan Pemilu yang harus dilakukan secara berintegritas.