Dia juga mempertanyakan kasus timah di Bangka dan judi online yang tidak diselesaikan

DEPOKPOS – Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut penggeledahan kantor Wali Kota Semarang sekaligus kader partainya, Hevearita Gunaryati Rahayu, merupakan permainan politik jelang Pilkada 2024.

“Dalam proses politik seperti ini menjelang Pemilukada misalnya ya, sangat wajar jika banyak orang berspekulasi bahwa ini adalah permainan politik dengan menggunakan pendekatan hukum, politisasi hukum ya,” jelas Deddy seperti dilansir tvonenews, Kamis (18/7/2024).

Deddy juga mempertanyakan kasus-kasus dugaan korupsi para ketua umum partai politik yang ramai sebelum Pilpres 2024.

Dia juga mempertanyakan kasus timah di Bangka dan judi online yang tidak diselesaikan.

“Kita mempertanyakan misalnya soal katakanlah soal kasus timah di Bangka itu yang ratusan triliun, apakah memang lebih penting urusan ini daripada itu ya? Soal judi online itu,“ ungkapnya.

“Dan banyak hal lagi misalnya yang menimpa katakanlah ke mana kasus-kasus Ketum parpol yang kemarin hangat sebelum pilpres terus menghilang sekarang. Ini apa iya kasus wali kota Semarang ini menjadi sesuatu yang urgent untuk penegakan hukum? Atau ada tebang pilih di sini atau agenda politik, kita enggak tahu kan,” lanjut Deddy.

Selain itu, dia juga mempertanyakan kasus mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa yang ramai menjelang Pilpres 2024.

“Bagaimana mislanya dengan kasus gubernur Jawa Timur Khofifah yang sudah berkali-kali dipanggil, ya sampai hari ini gimana prosesnya mislanya gitu lho. Ini kan semua membuat kita bertanya-tanya ini murni kasus hukum atau politisasi hukum,” jelasnya.

Dari kasus-kasus tersebut, Deddy menilai penegakan hukum yang dilakukan KPK itu tebang pilih berdasarkan pesanan pihak tertentu.

“Saya tidak bisa bilang PDIP menganggap ini politisasi, tapi nuansa politisasinya itu ya kental sekali jika dilihat dari sisi waktu, tempat, ya kan, dan dibandingkan dengan kasus-kasus lain mega korupsi yang sampai sekarang tidak tersentuh yang saya sudah sebutkan tadi,” kata Deddy.

Selain Ita dan Alwin Basri, ada dua orang lain yang juga dicegah. Keduanya dari pihak swasta berinisial M dan RUD.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan tim penyidik sudah menyurati Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencegah empat orang bepergian keluar negeri.

Larangan bepergian keluar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tahun 2023-2024; dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kota Semarang; serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

“Dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta,” kata Tessa dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta.

“Larangan bepergian ini berlaku selama 6 bulan ke depan. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan. Untuk nama dan inisial tersangka belum dapat disampaikan saat ini,” ujarnya menambahkan.

Tessa mengonfirmasi penyidik lembaga antirasuah juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Semarang hari ini. Namun, ia belum menjelaskan lebih lanjut terkait penggeledahan ini.

Salah satu lokasi yang digeledah adalah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Dari informasi yang dihimpun, politikus PDIP itu juga tengah diperiksa penyidik KPK.