Jadwal ini tercantum dalam undang-undang kontroversial yang melarang keberadaan badan tersebut. UNRWA sendiri telah beroperasi sejak 1948 di Israel dan di Yerusalem timur, wilayah kota yang dianeksasi oleh Israel setelah Perang Enam Hari pada 1967.

Badan pengungsi tersebut terus-menerus mendapat kritik dari Israel, dan dituding bahwa belasan dari 13 ribu karyawannya di Gaza terlibat dalam serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023.

Dalam surat yang ditujukan kepada kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, Duta Besar Danny Danon mengatakan UNRWA wajib menghentikan operasinya di Yerusalem, dan mengevakuasi semua kantor operasional di kota tersebut, paling lambat tanggal 30 Januari 2025.

UNRWA dianggap sebagai tulang punggung operasi kemanusiaan untuk warga Palestina.

Lembaga ini menyediakan bantuan kepada sekitar enam juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, Lebanon, Yordania, dan Suriah.

Meskipun Yerusalem Timur telah lama menjadi pusat administratif lembaga ini, lembaga ini juga mengelola sekolah dan klinik kesehatan di wilayah tersebut.

Israel juga telah mengesahkan undang-undang yang melarang kontak antara pejabat Israel dan UNRWA, tetapi parlemen secara teknis belum melarang lembaga tersebut beroperasi di Gaza atau Tepi Barat.

Kepala UNRWA Philippe Lazzarini memperingatkan bahwa mencegah lembaga tersebut beroperasi dapat menyabotase gencatan senjata Gaza, serta menggagalkan harapan orang-orang yang telah mengalami penderitaan besar.

“Pekerjaan UNRWA harus terus berlanjut di Gaza dan di seluruh wilayah Palestina yang diduduki,” katanya di platform media sosial X pada Jumat malam.

Kali ini, sekolah di Nuseirat di Kota Gaza jadi sasaran, menewaskan 23 orang.

Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, jumlah korban luka mencapai 73 orang dalam pemboman terhadap Sekolah UNRWA Al-Razi di kamp tersebut.

Dalam sebuah Rekaman video yang diverifikasi oleh lembaga pengecekan fakta Aljazirah, Sanad, diperlihatkan seorang pemuda membawa sisa-sisa roket yang menargetkan sekolah itu.

Dia mengatakan bahwa pengungsi Palestina dibunuh oleh Israel dengan rudal Amerika.

“Kami melihat anak-anak dipenggal dan orang-orang menjadi mayat dan bagian tubuh lainnya di dalam sekolah, dan saya tidak dapat menggambarkan pemandangan mengerikan dari pemboman tersebut,” katanya dilansir Aljazirah.

Rekaman tersebut mendokumentasikan kerusakan dan potongan tubuh berserakan di halaman sekolah yang dipenuhi pengungsi.

Terjadi kekacauan di dalam Rumah Sakit Nasser di Khan Younis setelah kedatangan sejumlah besar orang yang terluka parah dari sekolah itu.

A Palestinian is wailing over the loss of his family in the Israeli massacre at the UNRWA school in Al-Nuseirat refugee camp, where more than 23 Palestinians, most of them children and women sheltering in their tents, were slaughtered. pic.twitter.com/QJPjgLiVWK

— Quds News Network (@QudsNen) July 16, 2024

Serangan Israel terhadap sekolah menengah Al-Razi di jantung kamp – sebuah daerah yang sibuk – terjadi pada jam-jam ketika jalan-jalan di sekitar sekolah penuh dengan orang. Beberapa hari terakhir telah terjadi serangan langsung dan disengaja terhadap enam sekolah Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Gaza.

Sekolah-sekolah itui adalah ruang belajar yang diubah menjadi tempat penampungan dan pusat evakuasi bagi ratusan ribu pengungsi Palestina dari Gaza utara, Kota Gaza, dan yang terbaru, dari Rafah dan Mawasi.

Hampir tujuh dari 10 sekolah yang dikelola UNRWA telah dibom di Gaza sejak awal perang, menurut badan PBB untuk Palestina.

“Lebih dari 95 persen sekolah-sekolah ini digunakan sebagai tempat berlindung ketika terjadi bencana. 539 orang yang berlindung di fasilitas UNRWA telah terbunuh,” kata UNRWA di X.

“Tidak ada tempat yang aman. Pengabaian terang-terangan terhadap premis-premis PBB dan hukum kemanusiaan harus dihentikan.”

Menurut laporan media publik Israel KAN, usul tersebut dilontarkan Erdan sebagai tanggapan terhadap PBB yang memasukkan Israel ke dalam daftar hitam entitas yang melanggar hak anak di zona konflik.

KAN melaporkan bahwa Israel sedang meninjau langkah-langkah tambahan untuk merespons keputusan PBB itu, termasuk memutuskan hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Erdan menyarankan agar pemerintah menolak visa bagi para pejabat PBB dan badan-badan PBB, serta mencegah mereka bekerja di Tepi Barat.

Dia juga pernah mengatakan bahwa Guterres telah memasukkan tentara Israel ke dalam daftar pelanggar hak anak, yang dikenal sebagai “Daftar Aib”.

Israel terus melanjutkan serangan brutal di Jalur Gaza sejak kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyerang Israel pada 7 Oktober, meski ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.

Lebih dari 36.700 warga Palestina di Gaza telah terbunuh, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Serangan Israel juga melukai lebih dari 83.500 warga lainnya.

Selama diserang habis-habisan oleh Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur. Blokade Israel atas pasokan makanan, air bersih, dan obat-obatan juga melumpuhkan kehidupan di wilayah kantong Palestina itu.

Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Pengadilan internasional itu memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di Kota Rafah.

Kota di Gaza itu selatan menampung lebih dari 1 juta warga Palestina yang mengungsi sebelum kota itu diserang Israel pada 6 Mei.

Sumber: Anadolu

Ketika berbicara pada konferensi pers, yang dilaporkan Anadolu, pada Jumat, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan serangan Israel kembali jadi pengingat tragis dan mengerikan menyangkut harga yang harus dibayar oleh warga sipil di Gaza.

“Tentu saja, dia (Guterres) mengutuknya,” kata Dujarric, ketika ditanya mengenai tanggapan Guterres mengenai serangan Israel.

Dujarric menuturkan bahwa sekolah yang digunakan sebagai tempat penampungan itu berusaha memberikan layanan penting kepada warga sipil.

Mengingat tidak ada layanan pendidikan yang disediakan di Gaza, Dujarric mengatakan 300.000 anak yang menerima pendidikan dari UNRWA tidak dapat mengakses pendidikan, sehingga sekolah diubah menjadi tempat penampungan.

“Tidak ada tempat yang aman,” ucapnya.

Mengenai klaim Israel bahwa anggota Hamas hadir di sekolah tersebut, Dujarric berkata bahwa setiap orang dapat mendengarkan apa yang dikatakan orang lain dan setiap orang juga dapat melaporkannya.

“Anda dapat melaporkan apa yang saya katakan dan membuat analisis Anda sendiri. Apa yang dapat saya sampaikan kepada Anda adalah sejumlah besar warga sipil terbunuh, sejumlah anak-anak juga terbunuh,” tuturnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai apakah Guterres memiliki batas dalam menanggapi krisis Gaza, Dujarric mengatakan Sekretaris Jenderal tidak punya “kebiasaan membuat garis batas” dan bahwa Guterres ingin konflik tersebut berakhir.

Dujarric menekankan bahwa PBB telah berulang kali menyerukan gencatan senjata, akses kemanusiaan, dan pembebasan sandera.

“Dalam konflik ini, seperti dalam banyak konflik lainnya, Sekretaris Jenderal bukanlah pihak yang bertanggung jawab,” katanya, menegaskan.

Sumber : Anadolu