“Menurut keputusan Komando Umum, kami telah mendapat izin untuk membentuk sebuah pemerintahan sementara yang akan berjalan secara tentatif hingga 1 Maret 2025,” ucap Al-Bashir kepada media Al-Hadath.

SSG awalnya dibentuk oleh organisasi Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) dan kelompok bersenjata lainnya di Provinsi Idlib pada 2017.

Setelah takluknya Damaskus kepada kelompok oposisi pada Ahad (8/12), Perdana Menteri Suriah Mohammad Ghazi Al-Jalali setuju menyerahkan kekuasaan kepada SSG.

Pada Selasa pula, otoritas penerangan Suriah menerbitkan daftar harga gas, bensin, dan emas, serta nilai tukar mata uang, termasuk lira Turki, melalui media sosial Telegram. Nilai tukar 1 dolar AS adalah 35 lira Turki, sementara nilai tukar 1 euro adalah 37,96 lira.

Mata uang Suriah, pound, masih beredar di Damaskus dan Aleppo. Ketika kelompok oposisi merebut kekuasaan, nilai pound Suriah sempat ambruk hingga 25 ribu per dolar AS sebelum berangsur pulih ke nilai sebelumnya sebesar 15 ribu, sebagaimana dikonfirmasi koresponden media Rusia RIA Novosti.

Harga makanan di pertokoan lebih tinggi 30–50 persen dari harga di masa pemerintahan sebelumnya. Makanan pokok seperti buah-buahan dan sayur-sayuran masih tersedia.

Seusai Damaskus ditaklukkan kelompok oposisi Suriah pada Minggu, Al-Jalali dan 18 anggota kabinet lainnya menegaskan komitmen untuk tetap bertahan di Damaskus. Ia juga menyatakan telah berkomunikasi dengan pasukan oposisi yang menyerbu Damaskus di hari yang sama.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia memastikan bahwa Bashar Al-Assad telah mengundurkan diri sebagai presiden Suriah dan keluar dari negara tersebut seusai bernegosiasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Suriah.

Sumber: Sputnik

Pengadilan Banding Paris menolak permohonan Kantor Kejaksaan Anti-Terorisme Nasional Prancis (PNAT) untuk membatalkan surat perintah tersebut, yang menyatakan bahwa Assad memiliki kekebalan hukum.

“Melarang penggunaan senjata kimia adalah bagian dari hukum kebiasaan internasional sebagai aturan wajib, dan kejahatan internasional yang sedang dipertimbangkan oleh para hakim tidak dapat dianggap sebagai bagian dari tugas resmi seorang kepala negara,” kata pengadilan tersebut dalam sebuah pernyataan.

“Dengan demikian, kejahatan tersebut dapat dipisahkan dari kedaulatan yang secara alami melekat pada tugas tersebut. Sehingga surat perintah penangkapan tetap berlaku,” tambah mereka.

Kasus tersebut saat ini akan dikembalikan kepada hakim hakim investigasi, dan jaksa memiliki waktu lima hari untuk mengajukan banding ke Pengadilan Kasasi.

Pada November 2023, sebuah surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk Assad, menudingnya terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang terkait dengan serangan kimia 2013.

Saudara Assad, Maher al-Assad, komandan Divisi Keempat Tentara Suriah, dan seorang jenderal rezim juga menghadapi surat perintah penangkapan.

Pada 21 Agustus 2013, pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia di Ghouta Timur, menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil.

Pada 2018, Ghouta Timur mengalami blokade paling ketat dan penggunaan senjata paling ekstensif oleh pemerintah Suriah. Pihak oposisi terpaksa mengungsi pada April 2018 berdasarkan kesepakatan koersif dengan Damaskus dan Rusia.

Sumber: Anadolu