Dalam pemaparannya, Hanafi Rohman menjelaskan bahwa KMI Korea Selatan merupakan wadah silaturahmi dan dakwah bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Muslim. “Komunitas ini menaungi sekitar 23 organisasi mushola/masjid yang tersebar di berbagai kota seperti Seoul, Ansan, Daegu, dan Busan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa komunitas aktif menyelenggarakan kegiatan keagamaan, pendidikan, dan pemberdayaan sosial-ekonomi, termasuk UMKM.

Lebih lanjut, Hanafi memaparkan bahwa dari sekitar 60 ribu WNI di Korea Selatan, sekitar 80% atau mayoritasnya adalah Muslim. Saat ini, terdapat 58 masjid dan mushola yang dikoordinir oleh KMI dan tersebar di seluruh pelosok negeri ginseng tersebut. Lokasi-lokasi tersebut antara lain Mushola Sirothol Mustaqim di Ansan, PUMITA di Busan, Al-Amin dan At-Taubah di Daegu. “Keberadaan komunitas ini sangat krusial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan mahasiswa untuk saling menguatkan di tengah status sebagai minoritas Muslim,” jelas Hanafi.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Adhe Nuansa Wibisono dalam paparannya menyampaikan salam hangat dari Ketua Umum DPP PUI, H. Raizal Arifin. Ia memperkenalkan PUI sebagai organisasi massa Islam besar yang berakar sejak era perjuangan kemerdekaan dengan basis anggota mencapai 20,6 juta orang. “Sebagai ormas nasional dengan jaringan anggota yang luas, PUI memiliki peranan signifikan dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah dan berkontribusi nyata di bidang pendidikan,” tegas Wibisono.

Wibisono menyatakan kesiapan PUI untuk bersinergi dan mengoptimalkan peluang kolaborasi dengan KMI Korea. Ia menyebutkan bahwa ke depan, PUI dapat berkolaborasi dalam menyelenggarakan seminar online terkait kehidupan Muslim di Korea dan peluang lowongan kerja. Kerja sama ini bahkan dapat diperkuat menjadi program pengiriman tenaga kerja terdidik dalam berbagai sektor ke Korea.

“PUI sebagai organisasi Islam terbesar di Jawa Barat dapat menjadi hub strategis dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri,” ungkap Wibisono. Dengan basis anggota yang masif, hal ini disebutkannya sebagai modal strategis untuk penguatan sektor industri dan manufaktur Korea. Sinergi ini, menurutnya, sejalan dengan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan SDM strategis menuju visi Indonesia Emas 2045.

Pernyataan tersebut mendapatkan konteks yang tepat mengingat Korea Selatan tengah membuka kesempatan kerja yang luas bagi tenaga kerja asing. Pemerintah Korea melalui Kementerian Kehakiman telah menetapkan kuota untuk visa pekerja terampil (E-7-4) sebanyak 35.000 orang untuk tahun 2025, ditambah kuota besar untuk visa pekerja non-profesional kategori E-9 sebesar 130.000 orang.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti berbagai gagasan sinergi yang telah dibahas. Kunjungan ini dinilai menjadi langkah awal yang penting dalam mempererat hubungan keumatan lintas negara, sekaligus membuka peluang nyata bagi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan umat Islam Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri, melalui kolaborasi yang saling menguntungkan antara ormas nasional dan komunitas diaspora.

Artikel PUI dan KMI Korea Selatan Buka Pintu Kerjasama Strategis Pengiriman SDM ke Negeri Ginseng pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Diskusi juga menyoroti perubahan paradigma kebijakan luar negeri AS, dari fokus pada Global War on Terrorism (GWOT) menjadi rivalitas dengan China

DEPOKPOS – Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Persatuan Ummat Islam (PUI) melakukan audiensi dengan Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Partai Gelora Indonesia pada Jumat (01/08/2025). Pertemuan ini membahas dinamika geopolitik global, termasuk pergeseran kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump serta isu kemanusiaan seperti konflik Palestina.

Dr. Adhe Nuansa Wibisono, Ketua Bidang HLN DPP PUI, menyambut baik usulan kolaborasi strategis dari Henwira Halim, Ketua Bidang HLN DPN Partai Gelora yang juga Staf Khusus Wakil Menteri Luar Negeri RI. “Kerjasama antara partai politik dan ormas sangat dibutuhkan untuk mengangkat isu-isu kemanusiaan, khususnya isu Gaza Palestina,” tegas Adhe dalam diskusi tersebut. Henwira Halim menambahkan bahwa kesadaran generasi muda Barat terhadap isu Palestina semakin menguat berkat peran media sosial, yang mematahkan monopoli narasi pro-Israel.

Diskusi juga menyoroti perubahan paradigma kebijakan luar negeri AS, dari fokus pada Global War on Terrorism (GWOT) menjadi rivalitas dengan China. “Banyak ahli Rusia di AS tersingkir dalam dua dekade terakhir, menunjukkan dinamika internal yang kompleks,” ungkap Wibisono. Sementara itu, Henwira, yang pernah menjadi Political Staff di Kedubes AS di Jakarta, memberikan perspektif mendalam tentang bagaimana pendekatan America First mempengaruhi strategi Washington di kawasan.

Isu Palestina menjadi sorotan utama dalam pertemuan ini. Henwira menekankan bahwa masyarakat Barat kini memandang Israel melalui lensa apartheid dan holocaust, istilah yang sensitif namun relevan dengan kondisi di Gaza. “Ini adalah momentum untuk memperkuat diplomasi kemanusiaan,” ujarnya. Wibisono sepakat, menegaskan bahwa PUI akan konsisten mengawal isu Palestina melalui kampanye penggalangan dana dan edukasi publik.

Pertemuan ini juga mengkritik ketidaksetaraan dalam kebijakan luar negeri negara-negara besar. “Peradaban Barat memang lebih egaliter, tetapi sektoralisme di tubuh foreign policy AS sering menghambat koherensi kebijakan,” jelas Henwira. Sementara itu, China dinilai masih memiliki insecurity dalam politik luar negerinya, meski berambisi menjadi kekuatan adidaya pengganti AS.

“Dukungan tanpa syarat AS terhadap Israel tidak hanya mengakibatkan penderitaan rakyat Palestina sebagai collateral damage, tetapi juga mengikis nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang selama ini diagung-agungkan oleh peradaban Barat. Kebijakan ini pada akhirnya akan merugikan kredibilitas AS sendiri di mata dunia,” ungkap Henwira.

Kolaborasi antara PUI dan Partai Gelora diharapkan dapat memperkuat suara Indonesia di forum internasional, khususnya dalam mendorong solusi berkeadilan untuk Palestina. “Kami akan menggalang semua stakeholder untuk kampanye masif mengatasi bencana kelaparan di Gaza,” tegas Wibisono. Henwira menambahkan, kesadaran publik yang terus dijaga akan menjadi kunci tekanan global terhadap rezim Israel.

Pertemuan ditutup dengan penukaran cinderamata sebagai simbol komitmen kedua belah pihak untuk memperdalam kerjasama. Kedua organisasi sepakat bahwa isu Palestina bukan hanya masalah regional, tetapi ujian bagi nilai-nilai kemanusiaan universal yang harus dijawab bersama.

Artikel Audiensi HLN PUI dengan Staf Khusus Wakil Menteri Luar Negeri, Bangun Kolaborasi Strategis terkait Isu Palestina pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.