Dengan hanya beberapa klik, kita dapat mengajukan pinjaman tanpa perlu menghadiri kantor bank atau melalui proses yang rumit seperti pada pinjaman konvensional.

Namun, di balik kemudahan tersebut, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati sebelum memutuskan untuk meminjam secara online.

Salah satu alasan utama mengapa pinjaman online begitu diminati adalah kemudahan aksesnya.

Kita dapat mengajukan pinjaman kapan saja dan di mana saja melalui platform online, tanpa perlu mengurus banyak dokumen fisik atau menghadiri pertemuan langsung dengan petugas bank.

Proses pengajuan yang cepat juga merupakan keunggulan besar, keputusan dapat diberikan dalam waktu yang relatif singkat, sering kali dalam hitungan jam.

Meskipun pinjaman online menawarkan kenyamanan dan kecepatan, ada biaya dan suku bunga yang perlu diperhatikan.

Suku bunga pada pinjaman online cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman konvensional, karena risiko yang lebih tinggi bagi pemberi pinjaman online yang umumnya tidak memerlukan jaminan.

Selain itu, ada juga biaya tambahan seperti biaya administrasi, biaya keterlambatan, dan biaya lainnya yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil pinjaman.

Kemudahan penawaran yang diberikan oleh pinjol tidak semanis kenyataannya. Faktanya peminjam merasa terjebak, karena suku bunga terlalu tinggi, dan apabila telat membayar akan mendapatkan teror seperti, ancaman, pencemaran nama baik, penyadapan hingga penyebaran data pribadi tanpa sepengetahuan si peminjam.

Dengan begini peminjam merasa berada di situasi gali lubang tutup lubang.

Pinjaman online bisa menjadi solusi yang sangat berguna dalam situasi-situasi tertentu seperti keadaan darurat keuangan yang memerlukan pencairan dana cepat.

Namun, penting untuk selalu menggunakan pinjaman online dengan bijak, dengan mempertimbangkan baik kebutuhan mendesak maupun kemauan untuk membayar kembali pinjaman tersebut, dan memilih pinjaman online yang legal serta diawasi OJK.

Fazri Lazuardi
Mahasiswa Universitas Pamulang

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh oknum Indofarma tersebut merupakan tindakan korupsi. Persoalan itu pun sudah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Saya belum dapat laporannya, cuma ya kan itu korup,” ujar Erick di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/6) dikutip Detikfinance.

Erick menyebut terbongkarnya permasalahan di BUMN farmasi itu adalah buah hasil aksi bersih-bersih yang kini masih berjalan.

“Kita yang bersih-bersih jalan terus. Yang penting bukan korup secara sistem, tapi ini ada oknum yang korupsi. Kita mesti bedain lah korup secara sistematik sama oknum yang korup,” pungkasnya.

BPK mengungkapkan indikasi kerugian Indofarma dan anak usahanya, PT IGM, mencapai Rp294,77 miliar, serta potensi kerugian sebesar Rp164,83 miliar.

Jumlah itu terdiri dari piutang macet sebesar Rp122,93 miliar, persediaan yang tidak dapat terjual sebesar Rp23,64 miliar, dan beban pajak dari penjualan fiktif Business Unit Fast Moving Consumer Goods (FMCG) sebesar Rp18,26 miliar.

Indikasi dan potensi kerugian itu timbul dari sejumlah masalah. BPK mengungkapkan masalah itu mencakup melakukan transaksi jual-beli fiktif pada Business FMCG, menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, dan menggadaikan deposito pada Bank Oke untuk kepentingan pihak lain.

Lalu, melakukan kerja sama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan customer.

Indofarma dan anak usahanya juga melakukan pinjaman online alias pinjol, serta menampung dana restitusi pajak pada rekening bank yang tidak dilaporkan di laporan keuangan. Dana itu malah digunakan untuk kepentingan di luar perusahaan.

Perusahaan juga mengeluarkan dana tanpa underlying transaction, menggunakan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan melakukan pembayaran kartu kredit/ operasional pribadi.

Tak hanya itu, Indofarma dan PT IGM juga melakukan windows dressing laporan keuangan perusahaan serta membayar asuransi purnajabatan dengan jumlah melebihi ketentuan.