“Sebanyak 483.507 pemilih dari generasi milenial, yang merupakan kelahiran dari tahun 1981 sampai 1996,” ungkap Ketua KPU Depok Willi Sumarlin kepada awak media, Minggu (29/09/24).

Sementara itu, generasi Z yang dihitung berdasarkan tahun kelahiran 1997 hingga 2008 mencapai 338.328 pemilih.

Generasi X yang dihitung dari tahun 1965-1980 mencapai 425.604 pemilih, generasi baby boomer yang dihitung dari tahun 1946-1964 167.652 pemilih, dan generasi pre-boomer 12.552 pemilih yakni mereka yang lahir tahun 1945 kebawah.

“Sementara itu total DPT adalah 1.427.674 yang tersebar di 11 kecamatan. Dengan total 2.763 Tempat Pemilihan Suara (TPS),” tambahnya.

Pemilih Disabilitas

Willi juga menyebut, sebanyak 3.873 orang berkebutuhan khusus atau disabilitas telah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Ribuan pilih disabilitas tersebut tersebar di 2.763 Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang telah kami siapkan,” ungkap Willi.

Menurutnya, pemilih disabilitas itu terdiri dari disabilitas fisik 1.619 orang, disabilitas intelektual 276 orang, kemudian disabilitas mental 689 orang.

“Kemudian disabilitas sensorik wicara 685 orang, disabilitas sensorik rungu 177 dan disabilitas sensorik netra 427 orang,” ungkapnya.

“Kami ingin di Pilkada 2024 nanti pemilih disabilitas hak pilihnya tetap terjamin tanpa membeda-bedakan dengan pemilih lainnya,” tegas Willi.

Sementara di Pilkada 2024 total DPT di Kota Depok mencapai 1.427.674 yang tersebar di 11 kecamatan.

Dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 700.215 kemudian pemilih perempuan sebanyak 727.459.

“Jadi, SS jangan asal janji ! Lihat kemampuan dirinya menjadi Sekretaris Daerah Kota Depok, tidak mampu menanganinya,” tambahnya.

DEPOK – Viral pernyataan Calon Wali Kota Depok, Supian Suri (SS), di hadapan pendukungnya, yang menyebut akan menyelesaikan masalah kemacetan, di Kota Depok, khususnya di Jalan Raya Sawangan tersebut.

Bambang Sutopo, selaku anggota DPRD Kota Depok, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bahwa Supian Suri (SS) terlalu gegabah jika menyebutkan, penyelesaian kemacetan di Jalan Raya Sawangan adalah prioritas utama. Yang seharusnya SS, sudah memahaminya, Jalan Raya Sawangan itu, merupakan ranah pemerintah pusat.

“Maka, itu terlalu konyol karena sudah pasti niatnya hanya memojokkan pemerintah daerah periode ini, lebih kepada memojokkan pemerintahan pak Idris-Imam,” ujar Bambang kepada wartawan, Rabu (25/9/2024).

Ia juga menduga isu tersebut sengaja dihembuskan untuk membunuh karakter pemerintah di mata masyarakat. Padahal, Supian Suri sudah tentu tahu kendala apa yang terjadi pada di wilayah Jalan Raya Sawangan tersebut.

Bahkan, di tingkat Provinsi Jabar juga ada lebih dari 4 anggota yang duduk di parlemen yang itu mewakili Kota Depok. Sudah tentu, ikut memperjuangkan masalah yang ada di Jalan Raya Sawangan Kota Depok itu.

“Artinya, SS sudah tahu masalah kemacetan di Jalan Raya Sawangan. SS’kan bagian dari Pemkot Depok, sudah lebih dari 25 tahun loh, jadi jangan merasa seolah-olah jadi orang tidak tahu,” ketua Bambang.

Diakuinya, bahwa dirinya permah mengikuti rapat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang, dimana salah satu prioritasnya adalah pembangunan Jalan Raya Sawangan.

“Namun lagi-lagi, itu ada di ranah pemerintah pusat. Sejak era pemerintahan pertama juga telah diperjuangkan, namun karena banyak faktor hingga kini belum terealisasi,” ucap Bambang.

“Jadi, SS jangan asal janji ! Lihat kemampuan dirinya menjadi Sekretaris Daerah Kota Depok, tidak mampu menanganinya,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Supian Suri berjanji akan mengatasi masalah kemacetan di Jalan Raya Sawangan yang sudah sering dikeluhkan warga. Janji ini disampaikan Supian ketika melakukan dialog dengan warga Sawangan.

“Saya dan Chandra Rahmansyah (cawalkot) berkomitmen untuk menuntaskan masalah kemacetan di Jalan Raya Sawangan, sebagai prioritas utama jika terpilih di Pilkada Depok 2024,” ujar Supian dikutip dari Instagramnya @bangsupians.

“Kita menginginkan semua rumah bisa terkoneksi internet minimal 100 Mbps,” kata Kun

JAKARTA – Calon wakil gubernur DKI nomor urut dua, Kun Wardana Abyoto menjanjikan internet gratis minimal 100 megabit per second (Mbps) untuk memudahkan masyarakat mendapat akses informasi.

“Kita menginginkan semua rumah bisa terkoneksi internet minimal 100 Mbps,” kata Kun usai dialog bersama Forum Purna Pejabat Pemprov DKI di Jakarta Selatan, Kamis.

Kun mengatakan pihaknya sudah melakukan kajian mulai dari konektivitas hingga infrastruktur terkait program yang disiapkan apabila dirinya terpilih.

Dia menilai dengan tersedianya internet gratis, maka masyarakat mampu belanja berekreasi bisa dari rumah sehingga mampu mengurangi kemacetan, polusi udara dan sebagainya.

Maka dari itu, dia memastikan adanya internet gratis agar tidak menimbulkan diskriminasi dan kesenjangan sosial di kalangan masyarakat.

“Kita tidak ingin ada diskriminasi dari penerimaan informasi, jadi semua memiliki hak yang sama terhadap informasi,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, nantinya akan bekerjasama dengan operator yang salah satunya memberikan insentif untuk pajak.

Kemudian, pihaknya juga akan berfokus pada empat hal yakni perangkat, jaringan, wadah digital (platform), dan aplikasi. Adapun pihaknya berencana untuk menyempurnakan aplikasi pemerintah JAKI.

“Aplikasi ini kita akan sempurnakan JAKI menjadi super apps (aplikasi super) yang sanggup menyentuh berbagai sektor pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, keuangan, logistik dan lain-lain,” ujarnya.

Baca juga: KI DKI ingatkan pentingnya keterbukaan informasi saat pilgub Jakarta

Calon gubernur nomor urut 2 di Pilkada Jakarta 2024 Dharma Pongrekun menyebutkan Kartu Jakartaku Aman menjadi salah satu program unggulan.

KPU DKI Jakarta telah menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta.

Mandra merupakan salah satu artis yang menjadi ikon di sinetron “Si Doel Anak Sekolahan”

JAKARTA – Calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta 2024 dari PDIP, Rano Karno, diantar oleh Mandra sahabatnya menuju KPU Daerah Jakarta untuk pengundian nomor urut paslon Pilgub Jakarta 2024.

Mandra merupakan salah satu artis yang menjadi ikon di sinetron “Si Doel Anak Sekolahan”.

“Kita bawa kenek sekarang. Bandar ikan kita, bawa ini bandar ikan. Sama saya bawa anak saya ini si Rey Bong si doel kecil. Insya Allah mudah-mudahan lancar semua,” kata Rano berkelakar di Hotel Acacia, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Pria yang akrab disapa Bang Doel ini menyebut bahwa Mandra selalu mengantarnya setiap dirinya maju sebagai calon di Pilkada.

Menggunakan kemeja putih, Pramono dan Rano Karno didampingi oleh sejumlah tokoh dalam agenda pengundian nomor urut ini.

Adapun nama-nama pihak yang datang mendampingi bakal gubernur Jakarta diantaranya adalah Cak Lontong, Mandra, dan seorang aktor pemeran film Si Doel.

Berdasarkan jadwalnya, Pramono dan Rano berangkat dari The Acacia Hotel di kawasan Jakarta Pusat. Paslon yang diusung oleh PDIP dan Partai Hanura itu datang menggunakan oplet.

KPU Jakarta akan melaksanakan agenda pengundian nomor urut paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

“Yang pasti tadi kami sudah menetapkan tiga pasangan calon yang besok diikuti oleh pengambilan nomor urut ya. Ini lokasi pengambilan nomor urut di sini,” kata Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata saat ditemui awak media di kantornya, Jakarta pada Ahad, 22 September 2024.

Pengundian nomor urut tersebut dilakukan langsung oleh masing-masing paslon di gedung KPU Jakarta dengan mengambil bola di fishball yang telah disediakan. Acara pengundian nomor urut berlangsung sekitar pukul 19.00 WIB.

Honor pada Pilkada 2024 ini sama dengan Pilkada 202

DEPOKPOS – Honor untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada 2024 turun jika dibandingkan dengan honor KPPS pada Pilpres dan Pileg 2024 pada Februari lalu.

Pada Pemilu Serentak 2024, Ketua KPPS mendapat honor sebesar Rp1,2 juta dan anggota KPPS mendapat Rp1,1 juta.

Sementara pada Pilkada 2024 ini, honor Ketua KPPS sebesar Rp900 ribu dan anggota KPPS sebesar Rp850 ribu.

“Untuk pelaksanaan Pilkada, melalui surat Menkeu disetujui sebesar Rp900 ribu untuk ketua dan anggota sebesar Rp850 ribu,” kata anggota KPU RI Parsadaan Harahap di Kantor KPU Jakarta, Selasa (17/9).

Ia menjelaskan besaran honor itu salah satunya karena pertimbangan beban kerja KPPS Pilkada 2024 tidak seberat pada saat Pemilu Serentak 2024. Di Pemilu 2024, ada lima jenis surat suara yang harus dicoblos pemilih.

“Ini dengan pertimbangan memang kotak suaranya hanya dua ya, pemilihan gubernur dan pemilihan wakil gubernur, sementara kemarin kita mengetahui kotak suaranya ada lima kotak suara,” ujarnya.

Harahap menjelaskan honor pada Pilkada 2024 ini sama dengan Pilkada 2020. Besaran honor ini sudah naik jika dibandingkan tahun 2019.

“Tahun 2020 itu juga sebesar itu. Namun dibandingkan Pilkada sebelum itu, termasuk Pileg dan Pilpres 2019, kenaikannya signifikan, karena sebelumnya ketua Rp550.000 dan anggota Rp500.000,” ujarnya.

KPU membuka rekrutmen anggota KPPS untuk Pilkada serentak 2024 mulai 17 September. Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan total ada 3.045.623 anggota KPPS yang dibutuhkan KPU se-Indonesia untuk Pilkada 2024.

Menurut rencana, akan ada 435.089 TPS yang akan melayani 203.290.554 pemilih berdasar data daftar pemilih sementara (DPS).

Masa kerja KPPS untuk Pilkada 2024 adalah satu bulan, yakni sejak pelantikan pada 7 November hingga 8 Desember 2024.

Proses rekrutmen akan dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan se-Kota Depok.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kota Depok, Roberto Rossi, mengatakan bahwa rekrutmen ini terbuka bagi semua warga yang memiliki KTP Depok.

Menurutnya ini kesempatan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

“Kami mengundang seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan penyandang disabilitas untuk bergabung. Rekrutmen ini dilakukan secara terbuka dan inklusif,” katanya, Kamis (12/09/24).

Dirinya merinci, rekrutmen ini dimulai dengan pengumuman pendaftaran serta penerimaan dan verifikasi kelengkapan berkas pada 12 hingga 28 September 2024.

Bagi peserta yang lolos seleksi administrasi, tes wawancara akan digelar pada 12 hingga 22 Oktober 2024.

“Untuk jumlah PTPS masih menunggu penetapan bersamaan dengan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dari KPU,” jelasnya.

Selanjutnya, penetapan dan pengumuman calon PTPS terpilih dilakukan pada 23 hingga 25 Oktober 2024, dengan pelantikan dijadwalkan pada 3-4 November 2024.

Dikatakannya, untuk menjadi Pengawas TPS, pelamar harus merupakan Warga Negara Indonesia berusia minimal 21 tahun, setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Selain itu, calon harus memiliki integritas, kepribadian yang kuat, jujur, dan adil.

Keahlian dalam penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu juga menjadi syarat utama.

Calon Pengawas TPS diharuskan berpendidikan minimal SMA atau sederajat dan berdomisili di kecamatan setempat sesuai KTP.

Kondisi kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika juga menjadi persyaratan wajib.

Mereka yang berminat juga harus sudah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik minimal 5 tahun sebelum mendaftar, serta tidak menduduki jabatan politik, pemerintahan, atau di BUMN/BUMD pada saat mendaftar.

Bawaslu juga mensyaratkan calon Pengawas TPS untuk tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih, serta tidak pernah menjadi anggota tim kampanye dalam Pemilu sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir.

Selain itu, mereka harus bersedia bekerja penuh waktu dan tidak menduduki jabatan politik, pemerintahan atau di BUMN/BUMD selama masa keanggotaan.

“Calon Pengawas juga tidak boleh terikat dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu,” tutupnya.

KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah

JAKARTA – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menyepakati, pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang dihelat pada 2025 bila kotak kosong menang melawan calon tunggal.

Hal itu terjadi lantaran ada puluhan daerah menyelenggarakan calon tunggal melawan kotak kosong. Karena itu, jika kotak kosong menang maka digelar pemilihan ulang dengan kandidat lainnya.

“Daerah dengan pilkada hanya terdiri dari satu pasangan calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen, kami menyetujui pilkada diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni 2025, sebagaimana diatur dalam Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/9/2024).

Selanjutnya, RDP memutuskan Komisi II DPR RI akan membahas lebih lanjut bersama Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI mengenai Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon pada rapat kerja dan RDP yang akan datang. “Nanti kita lanjutkan tanggal 27 September untuk draf PKPU-nya,” kata Doli sebelum menutup RDP Komisi II tersebut.

Sebelumnya, KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada 2024 berdasarkan data per Rabu (4/9/2024) pukul 23.59 WIB. Adapun 41 daerah itu terdiri atas satu provinsi, 35 kabupaten dan lima kota.

Berikut calon tunggal dalam Pilkada 2024:

Provinsi: Papua Barat

Kabupaten/kota: Aceh – Aceh Utara – Aceh Taming

Sumatra Utara – Tapanuli Tengah – Asahan – Pakpak Bharat – Serdang Berdagai – Labuhanbatu Utara – Nias Utara

Sumaera Barat – Dharmasraya

Jambi – Batanghari

Sumatera Selatan – Ogan Ilir – Empat Lawang

Bengkulu – Bengkulu Utara

Lampung – Lampung Barat – Lampung Timur – Tulang Bawang Barat

Kepulauan Bangka Belitung – Bangka – Bangka Selatan – Kota Pangkal Pinang

Kepulauan Riau – Bintan

Jawa Barat – Ciamis

Jawa Tengah – Banyumas – Sukoharjo – Brebes

Jawa Timur – Trenggalek – Ngawi – Gresik – Kota Pasuruan – Kota Surabaya

Kalimantan Barat – Bengkayang

Kalimantan Selatan – Tanah Bumbu – Balangan

Kalimantan Timur – Kota Samarinda

Kalimantan Utara – Malinau – Kota Tarakan

Sulawesi Selatan – Maros

Sulawesi Tenggara – Muna Barat

Sulawesi Barat – Pasangkayu

Papua Barat – Manokwari – Kaimana

KPK menegaskan penyidikan tersebut tidak akan mengganggu jalannya Pilkada 2024

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sudah ada satu bakal calon kepala daerah (bacakada) yang berstatus tersangka.

Informasi ini disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Selasa (10/9/2024).

“Baru satu, baru satu (bacakada berstatus tersangka, -red),” kata Tessa.

Ia menyebut surat terkait bacakada berstatus tersangka yang nantinya akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), saat ini masih diproses pihaknya.

“Belum, belum itu (surat ke KPU, -red) masih dalam proses diskusi dan pembicaraan di internal,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com.

Meski demikian ia masih enggan membeberkan identitas bacakada di Pilkada 2024 yang berstatus tersangka tersebut.

Mengingat, sesuai dengan kebijakan KPK, identitas pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi beserta rincian perkaranya akan diumumkan saat dilakukan penahanan terhadap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Diberitakan sebelumnya, KPK memastikan tetap melakukan proses penegakan hukum terhadap bacakada yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Meski demikian, KPK menegaskan penyidikan tersebut tidak akan mengganggu jalannya Pilkada 2024.

“KPK akan memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan, tidak akan mengganggu proses pilkada yang sedang berlangsung,” kata Tessa, Selasa (3/9).

Ia juga memastikan penyidikan yang berjalan tidak digunakan sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan politik dalam proses tersebut.

Proses hukum di KPK, lanjut ia, juga akan berjalan sesuai dengan jadwal dan rencana penyidikan yang disusun, termasuk proses hukum terhadap calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2024.

“Semua giat penyelidikan dan penyidikan di KPK tetap berproses sesuai jadwal. Termasuk yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku menerima segala tanggapan dari pihak manapun. Baginya, seluruh pendapat perlu dihargai sebagai keindahan demokrasi.

“Nggak ada masalah. Saya ke sana kan sebagai undangan. Kalau ditolak kan saya nggak akan berdiri di podium. Bahwa di sana ada pendukung juga, itulah indahnya demokrasi,” kata Ridwan yang akrab disapa Bang Emil saat dijumpai di Jakarta, Kamis.

Menurut Ridwan, ekspresi dapat disampaikan dengan berbagai cara. Entah itu dengan mengacungkan ibu jari, berteriak, membuat spanduk dan lain sebagainya.

Sehingga, bagi dirinya yang sudah dua kali menjalani pilkada, hal tersebut sudah biasa dia hadapi.

“Saya sudah mengalami dua kali pilkada mirip-mirip. Jadi saya nggak gimana-gimana. Diterima dengan lapang dada, terima kasih atas ekspresinya,” kata Ridwan.

Tak hanya itu, terkait penolakan dukungan dari Jakmania, Ridwan juga menegaskan bahwa sudah berkali-kali menyatakan akan mencintai grup tersebut apabila terpilih menjadi gubernur Jakarta kelak.

Namun, lanjut Ridwan, apabila pihak Jakmania belum menerima, dia pun memahami hal tersebut. Dia mengatakan, sebagai orang baru, saat ini dia sedang fokus untuk mempelajari tentang Jakarta.

“Poinnya, jika ada kesempatan pasti saya lakukan (bertemu Jakmania). Bukan dijadikan spesial. Semua yang saya datangi adalah sumber pembelajaran sebagai calon gubernur. Sebagai orang baru saya tahu diri. Pengetahuan masih minim sehingga diperbanyak silaturahmi untuk mengetahui apa sih harapan aspirasi masyarakat,” kata Ridwan.

Nama Cak Lontong diumumkan langsung oleh Pramono saat berkunjung ke Museum Bang Yos, milik eks Gubernur Jakarta Sutiyoso di kawasan Jatisampurna, Kota Bekasi, Kamis (5/9).

“Ketua tim pemenangannya pasti di luar dugaan semua yaitu Cak Lontong,” kata Pram dalam jumpa pers usai pertemuan.

Pram mengatakan dirinya ingin kontestasi di Pilkada berlangsung dengan gembira meski tetap serius.

“Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim bergembira ria tapi serius. Jadi Cak Lontong, nama Cak Lontong itu Lies Hartono,” katanya.

Pram sekaligus menegaskan bahwa Ahok dan Anies tak akan terlibat dalam tim pemenangannya di Pilkada. Menurut Pram, Ahok akan bertanggung jawab di Pilkada secara nasional untuk PDIP.

Meski begitu, lanjut Pram, Ahok tetap akan mendukung dirinya. Dia mengaku telah berkali-kali berkomunikasi dengan Ahok dan menyatakan kolega satu partainya itu akan mendukung penuh.

“Untuk Ketua Tim Pemenangan, inikan ditunggu-tunggu. Selalu pertanyaannya apakah Mas Anies atau Pak Ahok. Pak Ahok bertanggung jawa secara nasional untuk pikada,” kata Pram.

“Dan Pak Ahok sudah berkali-kali berkomunikasi dengan saya akan membantu all out untuk itu termasuk sekarang ahokers sekrang sudah trbuka mendeklarasikan akan memberikan dukungan kepada saya dan Bang Doel,” imbuhnya.