Abdul Kohar membantah pernyataan PT Pertamina Patra Niaga yang mengklaim tak ada pengoplosan atau blending Pertamax dengan Pertalite

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga menyatakan pihaknya tidak melakukan blending (oplosan) BBM. Yang terjadi adalah penambahan zat aditif pada BBM jenis Pertamax sebelum didistribusikan ke SPBU.

Pernyataan tersebut disampaikan Pth PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra saat rapat dengar pendapat (hearing) dengan komisi XII DPR, Rabu (26/2/2025).

Ega menjelaskan, di terminal pihaknya menerima sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi untuk Pertamax, ditambahkan aditif. Jadi ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna.

“ Proses injeksi tersebut adalah proses umum dalam industri minyak. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas produk. Meskipun sudah dalam RON 90 maupun RON 92, itu sifatnya masih best fuel, artinya belum ada aditif,” kata Mars Ega, Rabu (26/2/2025).

Namun Direktur Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung), Abdul Kohar membantah pernyataan PT Pertamina Patra Niaga yang mengklaim tak ada pengoplosan atau blending Pertamax dengan Pertalite.

Abdul Kohar menegaskan bahwa pihaknya bekerja dengan alat bukti dan ada RON 90 (Pertalite) atau di bawahnya 88 diblending dengan 92 (Pertamax). Jadi oplos RON dg RON.

Menurutnya, temuan tersebut berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa penyidik. Bahkan, bahan bakar minyak (BBM) oplosan tersebut dijual dengan harga Pertamax.

Ia kembali menegaskan bahwa belnding RON 90 atau di bawahnya Ron 92 dan dipasarkan seharga Pertamax (92) adalah fakta.

“Nanti ahli yang meneliti. Tapi fakta-fakta alat bukti yg ada seperti itu. Keterangan saksi menyatakan seperti itu,” ujarnya saat Konferensi Pers di Kantir Kejagung, Rabu (26/2/2025).

Pernyataan tersebut merespons kekhawatiran masyarakat terkait beredarnya Pertalite (RON 90) yang dioplos menjadi Pertamax (RON 92)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa skema blending –proses pencampuran– bahan bakar minyak (BBM) tidak menyalahi aturan selama spesifikasi atau kualitas bahan bakar diproduksi sesuai standar.

“Boleh (dicampur) sebenarnya, selama kualitasnya, speknya sama,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut merespons kekhawatiran masyarakat terkait beredarnya Pertalite (RON 90) yang dioplos menjadi Pertamax (RON 92). Kegiatan blending biasa terjadi di refinery atau kilang minyak untuk mengubah spek bahan bakar minyak (BBM) agar sesuai dengan standar.

Perbuatan keliru oleh Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga adalah melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.

Riva kini telah menjadi tersangka di Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sangat besar, yakni Rp193,7 triliun.

Terkait dengan pembelian RON 90 dan RON 92, Bahlil menyampaikan pentingnya perbaikan penataan terhadap izin-izin impor BBM.

Kementerian ESDM kini telah membenahinya dengan memberi izin untuk 6 bulan, bukan satu tahun sekaligus.

“Makanya sekarang, izin-izin impor kami terhadap BBM tidak satu tahun sekaligus. Kami buat per enam bulan, supaya ada evaluasi,” ucap dia.

Selain itu, kata Bahlil produksi minyak yang tadinya diekspor tidak akan lagi diizinkan untuk mengekspor agar diolah di dalam negeri.

“Nanti yang bagus, kami suruh blending. Nanti yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kami minta harus diolah di dalam negeri,” ucap Bahlil.

Terpisah, Pelaksana Tugas Harian (Pth) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo menyebut penambahan zat aditif pada bahan bakar minyak (BBM) Pertamax atau RON 92 bersifat untuk meningkatkan performa.

Penambahan zat aditif pada BBM umum dilakukan untuk meningkatkan performa mesin kendaraan, baik itu bensin maupun solar.

Ega mengatakan, RON 92 yang dijual oleh Pertamina telah sesuai dengan spesifikasi. Penambahan zat ini, bertujuan sebagai anti-karat, detergensi agar mesin menjadi lebih bersih dan membuat ringan kendaraan.

“Jadi tidak betul bahwa Pertamax ini adalah produk oplosan karena kita tidak melakukan hal tersebut,” katanya.

Aturan pembatasan BBM subsidi akan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM). Sampai saat ini, aturan masih dalam tahap finalisasi

JAKARTA – Pemerintah bakal memberlakukan pembatasan kendaraan yang bisa membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti pertalite. Tujuannya, agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin ini bisa tepat sasaran.

Aturan pembatasan BBM subsidi akan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM). Sampai saat ini, aturan masih dalam tahap finalisasi.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dengan aturan ini, khususnya pemilik angkutan umum dan layanan taksi online.

Kepada mereka, pemerintah masih memberikan izin membeli BBM subsidi.

“Yang menyangkut masyarakat banyak, yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat itu tetap mendapatkan subsidi. Seperti angkot, ojol, taxi online, bus umum,” ujarnya dikutip dari CNBCIndonesia, Selasa (10/9).

Selain itu, kendaraan logistik juga masih diperbolehkan untuk menggunakan BBM subsidi. Juga beberapa industri yang akan dipilah berdasarkan kriteria.

“Kemudian juga mungkin kalau di laut, transportasi laut, kemudian kereta api, semuanya masih tetap mendapatkan BBM bersubsidi,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan kebijakan pembatasan pembelian pertalite Cs juga tak akan menyasar pengguna kendaraan roda dua alias motor.

“Ya kan kalau (BBM) subsidi katakanlah yang sepeda motor tuh enggak akan dicabut. Yang mau kita tertibkan adalah subsidi yang 6 persen-7 persen yang orang itu tidak berhak terima,” jelas dia di JCC Senayan, Jumat (6/8), melansir CNBC Indonesia.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah tengah melaksanakan rapat untuk membahas pengetatan pembelian BBM bersubsidi di Indonesia.

Nantinya, pihaknya bakal melarang 6-7 persen kendaraan untuk mengisi BBM subsidi. Hal itu sebab kendaraan tersebut termasuk jenis kendaraan yang dimiliki oleh orang mampu yang tak berhak menikmati BBM subsidi.

Ia membeberkan nantinya pendataan masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi akan menggunakan kecerdasan buatan (AI).

“Ya, yang tidak berhak terima (BBM subsidi) dengan sistem AI,” imbuhnya.

Luhut menekankan pemerintah masih akan menganggarkan dana untuk subsidi BBM. Ia memastikan subsidi BBM tak akan dicabut, melainkan hanya akan menertibkan siapa saja yang berhak menerima subsidi BBM.

“Kan masih rapat, nanti, sebenarnya enggak ada subsidi yang dicabut, tuh enggak ada,” tandasnya.

Pemerintah berencana membatasi pembelian pertalite dan BBM subsidi lainnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah saat ini masih melakukan sosialisasi agar pelaksanaan pembatasan pembelian BBM subsidi pada 1 Oktober 2024 mendatang dapat diberlakukan.

“Memang ada rencana begitu (berlaku 1 Oktober), karena begitu aturannya keluar, permen (peraturan menteri)-nya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Waktu sosialisasi ini yang sedang saya bahas,” ujar Bahlil di Kompleks DPR RI, Selasa (27/8).

Kendati, Bahlil belum bisa membocorkan kriteria kendaraan seperti apa yang bakal diperbolehkan mendapat subsidi BBM. Ia mengatakan saat ini pembahasan masih terus berlanjut.

Manajer Komunikasi, Relasi, dan CSR Pertamina Patra Niaga Ahad Rahedi mengatakan agar cepat mendapat QR Code maka konsumen harus menyiapkan dokumen yaitu STNK, KTP, serta foto kendaraan tampak samping dan depan.

Ia mengatakan bahwa semua dokumen harus jelas. Artinya, kualitas dokumen harus diperhatikan agar tulisannya tidak ada yang rusak dan kabur saat difoto.

Adapun seluruh dokumen tersebut dilampirkan saat masyarakat mendaftarkan kendaraannya melalui website subsiditepat.mypertamina.id.

“Pertamina Patra Niaga menggunakan teknologi AI dan dibantu verifikasi apabila tidak dapat terbaca sempurna maka akan dikembalikan. Dan hal ini yang akan memakan waktu,” ujar Ahad seperti dikutip dari Antara, Selasa (3/9).

Ahad menuturkan apabila masyarakat tetap kesulitan, maka dapat mendatangi SPBU terdekat maupun booth subsidi tepat yang tersedia di area publik.

Di sana, Pertamina telah menyediakan layanan konsultasi di seluruh SPBU dan beberapa booth yang dibuka baik kerjasama dengan pemerintah daerah (pemda) maupun mandiri.

Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan layanan konsultasi melalui saluran Call Center Pertamina 135, video call Aplikasi MyPertamina, Chatbot NADIA yaitu Aplikasi MyPertamina dan WhatsApp ke 08111350135.

Masyarakat disarankan segera mendaftar QR Code kendaraannya supaya bisa membeli BBM bersubsidi jenis pertalite maupun biosolar ketika pembatasan sudah diterapkan 1 Oktober 2024.

Kepala Seksi Komunikasi Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Taufiq Kurniawan mengatakan upaya ini merupakan salah satu bagian dari sosialisasi yang sudah dilakukan sejak awal Agustus.

“Pendaftaran itu terbuka di seluruh Indonesia sehingga kami ajak daftar secepatnya karena verifikasi untuk satu kendaraan itu kurang lebih tujuh hari,” kata Taufiq di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (28/8).

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila,  Kanjuruhan berdarah. Rakyat dibunuhi.
17 Agustus Hari Kemerdekaan, pertalite dihapus. 
Rezim Jokowi anti sejarah! Ini penghinaan pada bangsa Indonesia”

Benarkah Pertalite akan dihapus mulai 17 Agustus?

Penjelasan:

Sebelumnya, dilansir dari ANTARA, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi sebelumnya diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat BBM mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan itu disampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan BBM yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024. Namun, tidak ada narasi BBM subsidi akan dihapus.

Disisi lain, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sejauh ini pemerintah belum membahas tentang kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Presiden ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (16/07).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024.

“Nggak ada batasan di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok,” kata Arifin di Jakarta, pekan lalu.

Arifin mengatakan masih perlu mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima BBM bersubsidi, sehingga jika pembatasan diterapkan maka benar-benar tepat sasaran.