Menang tapi gagal masuk Senayan, Tia diganti oleh Bonnie Triyana, caleg peraih suara terbanyak kedua di dapil Banten 1

JAKARTA – Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029 terpilih dari PDI Perjuangan, Tia Rahmania, baru menerima surat pemecatan dirinya tiga hari setelah Komisi Pemilihan Umum resmi mengganti Tia sebagai caleg terpilih Pemilu 2024 di daerah pemilihan Banten 1.

Tia diganti oleh Bonnie Triyana, caleg peraih suara terbanyak kedua di dapil Banten 1.

“Tia Rahmania baru mengetahui perubahan namanya di KPU pada Senin malam. Sedangkan surat pemecatan fisiknya baru diantarkan ke rumahnya pada hari Kamis,” kata Jupryanto Purba, pengacara Tia Rahmania, lewat keterangan tertulis, Kamis malam, 26 Maret 2024.

Sesuai dengan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1596/KPTS/DPP/IX/2024, partai memberhentikan Tia sebagai anggota karena menolak dan membangkang putusan Mahkamah Partai atas penyelesaian perselisihan internal hasil Pemilu 2024.

PDI Perjuangan menilai pembangkangan itu merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat.

Surat Keputusan Nomor 1596 itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada 13 September 2024.

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum 2024 calon anggota legislatif di dapil Banten 1, Tia memperoleh 37.359 suara sah. Sedangkan Bonnie meraih 36.516 suara. PDIP pun mendapat satu jatah kursi DPR di dapil Banten 1.

Bonnie tidak menerima hasil pemilu tersebut. Ia lantas melaporkan Tia bersama delapan panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Kabupaten Lebak dan Pandeglang ke Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten. Tia dituduh mencuri perolehan suara sah partai.

Putusan Bawaslu Banten atas laporan tersebut terbit pada akhir Mei 2024. Bawaslu menyatakan PPK di dua kabupaten tersebut terbukti melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Meski mereka terbukti bersalah, Bawaslu tidak menangani hasil pemilu karena sudah menjadi obyek perselisihan pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Bonnie tidak mengadukan persoalan dugaan penggelembungan suara Tia ini ke Mahkamah Konstitusi. Ia justru mengadukannya ke Mahkamah PDIP.

Putusan Mahkamah PDIP menyatakan Tia terbukti mengalihkan suara partai menjadi perolehan suaranya, sehingga ia dipecat dari keanggotaan partai.

Jupryanto Purba mengatakan PDIP tidak langsung menyampaikan surat pemecatan tersebut kepada Tia. Sehingga ia menduga ada keinginan untuk menjatuhkan Tia menjelang pelantikan anggota DPR 2024-2029 terpilih pada awal Oktober mendatang

Chico menyebut, kehadiran Tia Rahmania dalam agenda Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional pada Ahad lalu tidak diketahui oleh Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Sehingga, kehadirannya di lokasi tersebut patut dipertanyakan.

“Yang bersangkutan sudah diberhentikan oleh Mahkamah Partai pada 13, September lalu dan suratnya sudah disampaikan pada KPU,” ujar Chico dilansir Tempo, Kamis, 26 September 2024.

Saat hadir dalam agenda Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lemhamnas, Ahad lalu. Tia Rahmania secara tiba-tiba mengkritisi Wakil Ketua KPk Nurul Ghufron yang menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut. Ia mengkritisi Ghufron manakala tengah menyampaikan materi ihwal penguatan nilai-nilai antikorupsi.

Kritik Tia terhadap Ghufron, dilakukan lantaran Tia menilai Ghufron tak sejalan dengan pemaparan materinya. Bahkan, ia menyinggung kasus Ghufron di Dewan Pengawas KPK.

“Mending bapak bicara kasus bapak gimana bapak bisa lolos Dewas, dewan etik kemudian di PTUN sukses. Gimana kasus bapak memberikan rekomendasi kepada ASN, bagaimana kasus-kasus bapak yang lain bisa lolos. Mohon maaf bapak bukan produk dari kami. Korupsi itu intinya etika dan moral pak,” kata Tia.

Tia Rahmania merupakan anggota DPR terpilih dari PDIP pada pemilihan legislatif 2024. Ia memperoleh sebanyak 37.359 suara di daerah pemilihan Banten I yang mengantarkannya menuju parlemen. Akan tetapi, asa Tia untuk melenggang ke Senayan terhempas usai PDIP memberikan sanksi pemberhentian sebagai anggota.

Chico menjelaskan Tia diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran. Mahkamah Partai memutus Tia telah melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik serta disiplin partai.

Sebagai tindak lanjut, kata dia, Mahkamah PDIP kemudian menyerahkan surat beserta hasil persidangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tujuan melakukan penggantian posisi sebagai anggota DPR terpilih kepada Tia Rahmania.

Kemudian, Chico melanjutkan, pada 3 September Mahkamah Etik atau Badan Kehormatan PDIP kembali menyidangkan perkara pelanggaran etik Tia Rahmania atas pemindahan suara partai ke perolehan pribadi.

“Hasilnya, Mahkamah Etik memutus bersalah dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari partai,” ujar dia.

Keputusan Mahkamah Etik ihwal pemberhentian keduanya disampaikan pada KPU pada 13, September 2024. Sehingga kritiknya terhadap Wakil Ketua KPK bukan mewakili kami karena yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai anggota partai.

Adapun, penggantian Tia Rahmania tertuang dalam lampiran Surat Keputusan KPU Nomor 1368 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemiihan Umum Tahun 2024.

Pada SK yang ditanda tangani Ketua KPU, Mochamad Afifuddin tersebut, Tia sebagai peraih suara terbanyak dalam pemiihan legislatif lalu akan digantikan kolega satu partainya, Bonnie Triyana yang merupakan peraih suara kedua terbanyak di daerah pemilihan Banten I.

“Bonnie Triyana. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menggantikan calon terpilih atas nama Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog. Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota Partai,” jelas keterangan dalam lampiran surat keputusan KPU, dilihat Tempo, Kamis, 26 September 2024.

Sumber: Tempo.co

Salah satu anggota tim advokasi, Victor W Nadapdap akan membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ini mengingat hal tersebut diduga bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan.

“Berdasarkan keputusan kongres PDI Perjuangan pada 9 Agustus 2019 telah ditetapkan keputusan No. 10/KPTS/Kongres-V/PDI-Perjuangan/VIII/2019 tentang AD/ART PDI Perjuangan, sekaligus mengesahkan program dan menugaskan DPP PDI-P masa bakti 2019-2024,” kata Victor dalam keterangan yang diterima pada Selasa (10/9/2024).

Jika Kemenkumham RI mengesahkan SK No. M.HH-05.11.02 tahun 2024, maka menurut Victor hal tersebut bertentangan dengan pasal 17 terkait struktur dan komposisi yang mengatur masa bakti DPP PDIP selama 5 tahun.

“Berdasarkan pasal 17 tentang struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti anggota DPP selama 5 tahun, maka seharusnya masa bakti kepengurusan yang sesuai dengan AD/ART adalah hingga 9 Agustus 2024,” ujar Victor.

Victor juga menambahkan seharusnya berdasarkan pasal 70 AD/ART PDIP, menetapkan kongres partai dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menyempurnakan serta menetapkan AD/ART partai. Dengan mengikuti aturan tersebut maka menurut m Victor perubahan AD/ART yang memuat masa bakti kepengurusan harus dilakukan melalui kongres.

“Hal ini tentunya sejalan dengan pasal 5 UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 mengenai partai politik. Perubahan AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik yakni kongres,” ujar Victor.

Sebelumnya, Puan Maharani dalam sambutannya pada penutupan Rakernas PDI Perjuangan ke-V di Jakarta menyatakan Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah memperpanjang masa bakti DPP PDI Perjuangan menjadi hingga tahun 2025 tanpa melalui kongres sebagai hak prerogatif ketua umum partai.

Sementara dalam AD/ART PDI Perjuangan tidak disebutkan adanya hak prerogatif ketua umum untuk mengubah AD/ART, dimana masa bakti 2019-2024 telah diatur selama 5 tahun dalam AD/ART partai.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, tim advokasi pelapor mengajukan gugatan melalui e-court PTUN Jakarta dengan tergugat Menteri hukum dan HAM. Sebagai langkah awal Tim Advokasi telah melakukan upaya keberatan ke Menkumham pada 28 Agustus 2024 dan menunggu jawabannya

“Kami percaya dan meyakini putusan PTUN Jakarta untuk memerintahkan Kementerian hukum dan HAM RI untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan (SK) No. M.HH-05.AH.11.02 tahun 2024 tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia PDIP masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025,” ucap Victor.

Kehadiran Anies dikonfirmasi terkait dengan agenda Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2024.

Anies pun memuji konsistensi PDIP dalam mengawal konstitusi menyangkut konstelasi yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Ia juga memuji gerakan sipil masyarakat, mahasiswa, hingga anak STM yang turun ke jalan menyuarakan penegakan demokrasi.

“Ini yang kita hargai, penjaga konstitusi adalah penjaga negara,” ujarnya.

Sebelumnya, seorang wartawan sempat bertanya, apakah Anies akan nurut dengan Megawati sebagai salah satu bentuk syarat dukung?

Anies menjawab secara diplomatis. Menurut Anies, semua menyadari bahwa beliau (Megawati Soekarnoputri) selalu merujuk pada keberpihakan kepada amanat konstitusi cita-cita bernegara.

“Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang nersatu, beragama dan bersama, itu yang kita jadi rujukan bersama-sama,” ujar Anies selepas pertemuan.

Seperti diketahui, Ketum PDIP Megawati menceritakan, jelang ke Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, dia melihat adanya para kadernya yang berseragam hitam.

Megawati lalu menanyakan itu kepada salah-satu orang kepercayaannya di partai, Komarudin Watubun yang juga merupakan salah-satu ketua DPP PDI Perjuangan.

“Saya tanya si Komar, itu satgas apa? kok namanya satgas hitam ya? Katanya Pak Komar, ‘oh satgasnya mau dukung Pak Anies itu Bu’. Oh begitu?,” kata Megawati.

Megawati menyebut bukan perkara mudah bagi Anies Baswedan jika menjadikan PDI Perjuangan sebagai mitra untuk Pilkada Jakarta. Apalagi mengingat Anies Baswedan, bukanlah kader dari Banteng Moncong Putih.

Meski begitu, mantan Presiden ke-5 RI itu, memberikan harapan untuk Anies Baswedan. Tetapi, Megawati memberikan syarat yang tak gampang.

“Dia benar nih kalau mau sama PDI (Perjuangan)? Kalau mau jangan kayak begitu dong ya. Mau nggak nurut ya?,” begitu kata Megawati.

Ucapan Megawati itu, pun disambut riuh para kadernya dengan tepuk tangan. “Iya, dong,” tegas Megawati.

Anies mendatangi kantor PDIP Jakarta, Sabtu (24/8/2024).

“Ini bukan pertemuan pertama. Tapi memang kita membahas dan berdiskusi tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara agar pikiran tentang kebangsaan, dan keindonesiaan bisa bisa berjalan seiring,” ujar Anies dalam konferensi pers, Sabtu (24/8/2024).

“Kita juga berdiskusi bagaimana kehidupan bernegara, keberagaman, dan ke-Indonesiaan ini bisa kita jaga beriringan,” ujar Anies.

Meski demikian, Anies belum menjelaskan apakah ia akan resmi maju di Pilkada DKI ataupun akan bergabung dengan PDI Perjuangan.

“Kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, lalu kita tentukan langkah,” ujar Anies menegaskan.

Anies dalam kesempatan tersebut juga menegaskan apresiasi terhadap PDIP yang setia dalam konsistensi mengawal konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

“PDIP harus kita hargai, penjaga negara, mengawal konstitusi kita,” ujar Anies menegaskan.

Ketua DPD PDIP Jakarta, Ady Wijaya juga memberi sinyal kemungkinan PDIP mengusung Anies di DKI.

“Kalau saya, insya Allah Anies maju,” ujar dia menegaskan.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno yang menyebut pasangan Anies Baswedan-Rano Karno unggul atas Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

JAKARTA – Juru bicara PDIP Chico Hakim tidak membantah pernyataan Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno yang menyebut pasangan Anies Baswedan-Rano Karno unggul atas Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta. Namun, dia mengatakan, kemenangan bukan menjadi satu-satunya pertimbangan.

“Ya kami juga memang mendengar berbagai lembaga survei juga menilai bahwa pasangan Anies-Rano diproyeksikan menang bila melawan Pak RK-Suswono. Namun tentu ini kami tampung, tetapi tentu pertimbangan-pertimbangan lain tetap kami pertimbangkan karena terkait usung-mengusung calon di pilkada bukan sekadar mencari kemenangan semata,” kata Chico, Sabtu (24/8/2024).

Chico menegaskan calon yang menang dari PDIP juga harus sejalan dalam ide hingga ideologi. Karena itulah, dia menyebut, sampai saat ini pihaknya masih mencari-cari calon yang tepat tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPD Demokrat Jakarta Mujiyono mengatakan calon gubernur DKI Jakarta yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus Ridwan Kamil (RK) sangat mungkin akan berhadapan dengan lawan berat di Pilgub Jakarta usai putusan MK terkait Pilkada. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pernyataan Mujiyono sebagai bentuk peringatan.

“Saya kira itu sebagai bentuk warning dari Demokrat ke jagoan yang mereka usung di KIM plus RK-Suswono ya soal kemungkinan lawan berat,” kata Adi kepada wartawan, Jumat (23/8/2024).

Adi mengatakan lawan terberat RK tentu calon yang nantinya diusung PDIP. Misalnya, kata Adi, jika PDIP mengusung Anies Baswedan dengan Rano Karno tentunya akan menjadi lawan serius bagi RK.

“Ya lawan terberatnya tentu kalau PDIP memajukan Anies Baswedan dengan Rano Karno ya, atau Anies Baswedan dengan Hendi atau Anies Baswedan dengan kader PDIP, tentu itu akan menjadi lawan yang serius bagi Ridwan Kamil,” ujar Adi.

Adi mengatakan elektabilitas Anies saat ini jauh di atas RK. Karena itulah, ujar Adi, RK harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas.

“Apapun judulnya elektabilitas Anies itu paling menjulang sangat jauh dengan Ridwan Kamil yang saya kira masih butuh kerja keras ya untuk mengejar selisih ketertinggalannya dan dengan Anies Baswedan,” ungkap Adi.

Anies terlihat datang didampingi mantan politikus PDIP Boy Sadikin dan orang dekatnya Tom Lembong

JAKARTA – Calon gubernur (cagub) DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mendatangi kantor DPD PDIP Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/8/2024).

Anies terlihat datang didampingi mantan politikus PDIP Boy Sadikin dan orang dekatnya Tom Lembong.

Terlihat juga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Adapun Anies menjadi salah satu kandidat yang disodorkan DPD PDIP Jakarta ke DPP PDIP untuk maju sebagai cagub Jakarta 2024.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung sebagian kalangan yang mendorong Anies untuk maju Pilgub Jakarta 2024, melalui PDIP. Megawati mengaku turut mendengar suara dari para kadernya sendiri tentang ‘ribut-ribut’ agar PDIP menggaet Anies.

Meski begitu, Megawati menegaskan, tak mudah untuk menjadikan PDIP sebagai tunggangan meraih jabatan. “Saya tuh jadi suka garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita (PDIP) dicari-cari dukungannya. Bingung saya loh,” kata Megawati di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Megawati pun menyindir Anies yang saat ini sedang mencari-cari kendaraan untuk kembali maju pada Pilgub Jakarta 2024. “Kamu ke mana ya kemarin sore ya? Lah, iya lah, mbok jangan begitu dong,” ujarnya.

Megawati bercerita, sebelum ia datang ke Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, ia melihat adanya para kadernya yang berseragam hitam. Megawati lalu menanyakan itu kepada salah-satu orang kepercayaannya di partai, Komarudin Watubun yang juga merupakan salah satu ketua DPP PDIP.

“Saya tanya si Komar, itu satgas apa? Kok namanya satgas hitam ya? Katanya Pak Komar, ‘oh satgasnya mau dukung Pak Anies itu Bu’. Oh begitu?” kata Megawati.

Lalu Megawati menyampaikan soal dukungan terhadap Anies. “Aku bilang, ‘enak saja ya, ngapain gue (saya) disuruh dukung Pak Anies?” ujar Megawati.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Muhammad Haji Said Abdullah menjelaskan, partainya akan mendorong pasangan Anies Rasyid Baswedan-Hendrar Prihadi untuk maju Pilgub Jakarta 2024. Hendrar adalah kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (BPKP). Dia adalah kader PDIP, yang merupakan mantan wali kota Semarang.

“Ya mungkin nanti PDIP bisa bawa Anies sama Hendrar orang keduanya,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Said bahkan mengaku, sudah berkomunikasi dengan Anies secara langsung terkait rencana pasangan tersebut. Hanya saja, ia tidak menjelaskan hasil komunikasi terkait pasangan Anies-Hendrar.

“Ya memang dari sejak awal Pak Anies yang cagub. Kami akan orang keduanya,” ucap Said.

Dia berpendapat bahwa bila PDIP memutuskan mendukung Anies maka terjadi kontestasi yang menarik pada Pilkada Jakarta

JAKARTA – Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa pilihan rasional bagi PDI Perjuangan adalah menggandeng mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta.

Ardli menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Pilkada Jakarta.

“Dengan kesempatan emas bahwa PDIP dapat mencalonkan kandidat secara mandiri tanpa koalisi, ini harus dimanfaatkan betul jika ingin memenangkan pertarungan pilkada. Demikian dengan Anies Baswedan, bagi Anies ini adalah kesempatan, dan jalan terakhir jika ingin maju pada Pilkada Jakarta, dan melanjutkan karier politiknya,” kata Ardli seperti dilansir Antara, Sabtu.

Dia berpendapat bahwa bila PDIP memutuskan mendukung Anies maka terjadi kontestasi yang menarik pada Pilkada Jakarta. “Masyarakat bisa benar-benar merasakan atmosfer demokrasi dalam proses pemilihan kepala dan wakil kepala daerah Daerah Khusus Jakarta,” ujarnya.

Sebelumnya, Selasa (20/8), MK mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. MK membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.

Lewat putusan tersebut, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu di daerah bersangkutan mulai dari 6,5 – 10 persen.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, terdapat 8.248.283 jiwa yang termasuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada Jakarta.

Oleh karena itu, ambang batas minimal untuk Pilkada Jakarta adalah paling sedikit 7,5 persen suara Pemilu 2024. Sementara itu, PDIP meraih 14,01 persen suara pada Pemilu 2024, sehingga bisa mengusung bakal pasangan calon sendiri.

“Di kantor DPD Jakarta. Jam 12.30 WiB,” kata Jubir Anies, Sahrin Hamid, Sabtu.

Sahrin tak merinci lebih jauh tujuan Anies menyambangi kantor DPD PDIP Jakarta. Ia hanya mengatakan kunjungannya itu sebatas silaturahmi.

“Silaturahmi dengan DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta,” kata dia.

Nama Anies belakangan ini santer dikabarkan akan maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Namun belum ada satupun partai politik yang resmi akan mengusungnya sampai saat ini.

Sementara PDIP juga sebagai satu-satunya partai politik pemilik kursi di parlemen DPRD DKI Jakarta yang belum mengumumkan kandidat yang akan diusungnya.

PDIP memenuhi syarat untuk mengusung sendiri kandidatnya di Pilkada DKI Jakarta jika merujuk hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru-baru ini diputuskan. MK memperbolehkan partai politik yang memiliki minimal perolehan suara 7,5 persen untuk mengusung kandidatnya di Pilgub DKI Jakarta.

MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terhadap UU Pilkada berkaitan dengan partai politik yang tak punya kursi DPRD bisa usung calon gubernur hingga perubahan ambang batas pencalonan Gubernur-Wakil Gubernur.

Politisi PDIP Masinton Pasaribu juga menyambut baik putusan MK ini. Dia menyebut putusan MK ini menyelamatkan suara rakyat dan menghindari konspirasi calon tunggal di berbagai daerah di Indonesia.

“Menarik ini putusan MK menyelamatkan suara rakyat dan menghindari konspirasi calon tunggal di berbagai daerah Indonesia. Pastinya PDI Perjuangan akan mencalonkan Cagub-Cawagub di Provinsi DK Jakarta dan Provinsi lainnya,” ujar dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.

MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

Putusan terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu dibacakan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8). Dalam pertimbangannya, MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional.