Selama 49 hari dibentuk, Satgas telah melaksanakan kegiatan pengawasan harga beras sebanyak 35.105 kali, atau rata-rata 731 lokasi per hari. Satgas telah memberikan rekomendasi surat teguran sebanyak 920 kali terhadap pelaku usaha yang menjual harga Beras Premium, Medium, maupun Beras SPHP di atas harga eceran tertinggi (HET).

Upaya itu berbuah hasil. Analisis Posko Satgas Pengendalian Harga Beras menunjukkan penurunan harga beras secara nasional baik beras jenis Medium dan Premium di Zona I dan Zona II, di mana rata-rata Kota/Kab di kedua Zona tersebut harga berasnya sudah di bawah HET. Namun untuk di Zona III wilayah Indonesia Timur (Papua dan Maluku) walaupun sudah mengalami penurunan namun harga berasnya masih di atas HET.

Data ini juga linier dengan panel data dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag dan juga diperkuat data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Bahkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, disebutkan sejak bulan Oktober 2025 beras bukan lagi merupakan komoditas penyumbang angka inflasi daerah.

Meski begitu, Satgas Pengendalian Harga tak berpuas diri, pasalnya Zona III Wilayah Indonesia Timur, khususnya wilayah Papua Raya masih di atas HET walaupun terjadi penurunan harga berasnya. Satgas kini fokus menggeber upaya di Papua Raya meski dihadapkan sejumlah tantangan berat.

“Beberapa tantangan yang diidentifikasi utamanya kondisi geografis beberapa Kota/ Kab di wilayah Papua Raya yang sulit diakses oleh moda transportasi darat, khususnya di wilayah Pegunungan. Ditambah terbatasnya moda dan jadwal rute transporasi ke beberapa wilayah yang mengakibatkan biaya transportasinya naik tinggi, bahkan bisa naik 2 kali lipat bila menggunakan pesawat udara,” terang Pelaksana Satgas Pengendalian Harga Beras sekaligus sebagai Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak.

Selain itu, Satgas juga dihadapkan dengan terbatasnya sarana prasarana bandara perintis, sehingga hanya dapat didarati pesawat perintis udara dengan daya muat kecil (1,25 ton). Juga masih terdapat 28 Kota/Kab di wilayah Papua Raya yang belum memiliki Gudang Bulog, sehingga menghambat proses pendistribusian beras.

Cuaca di wilayah Papua Raya yang sering cepat berubah dan cenderung ekstrem juga kerap menghambat proses pendistribusian baras; serta adanya potensi gangguan keamanan pada saat pendistribusian beras ke wilayah Kota/Kab yang dituju.

Meski begitu, lanjut Ade, Satgas Pengendalian Harga Beras tak patah arang. Beberapa langkah mitigasi digeber untuk menembus tantangan itu. Satgas bergerak cepat ,elakukan mapping, audit dan evaluasi wilayah-wilayah Provinsi, Kota dan Kabupaten di wilayah Papua Raya yang harga berasnya masih di atas HET untuk mengetahui gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang permasalahan yang terjadi dan faktor penyebabnya.

“Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk dapat meningkatkan jumlah trayek dan frekuensi Tol Laut, Jembatan Udara dan Perintis Darat yang mengangkut komoditas pangan, khususnya beras ke wilayah-wilayah yang harga berasnya masih di atas HET,” kata Dirtipideksus Bareskrim Mabes Polri itu.

Sejumlah upaya lain yang ditempuh yakni menyiapkan 32 Gudang Filial di 28 Kota/ Kab sebagai terobosan penting di Kota/kab yang belum memiliki Gudang Bulog untuk mempercepat pemerataan distribusi, menekan biaya logistik, mendekatkan ketersediaan beras. Gudang Filial disipakan dengan menggunakan 25 aset Polri, 3 aset Pemda, 1 aset KPU, 3 pinjam pakai dari masyarakat.

Satgas juga berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) hingga menyetujui Biaya Ekspoitasi Beras untuk SPHP di wilayah Papua Raya menjadi beban dalam Harga Pembelian Beras (HPB). Sehingga biaya penyediaan gudang filial, biaya pemindahan stok baik biaya movement, termasuk transportasi, biaya overstapel dan biaya asuransi ditanggung dalam HPB tersebut.

“Persetujuan ini mendorong BULOG untuk tidak ragu-ragu dalam penyaluran beras SPHP karena semua biaya akan ditanggung pemerintah, sehingga harga beras SPHP dapat dijual sesuai dengan HET,” tegas Ade.

Dengan terobosan-terobosan itu, intervensi penyaluran Beras SPHP di seluruh wilayah Papua Raya bisa dipercepat. Satgas pun menargetkan penyaluran beras di 42 Kota/Kab sebanyak 4.634 Ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 2 bulan (November-Desember 2025), khususnya menghadapi Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) guna menjaga ketersediaan dan kestabilan harga beras.

Satgas pun berjibaku demi memastikan penyaluran beras SPHP sampai ke tangan masyarakat. Satgas menembus medan darat yang berat di kawasan Keerom, Sarmi, Jayapura, Merauke, Boven Digoel, Wamena, Tolikara, Puncak, Puncak Jaya, Yalimo, Sorong, Biak, Manokwari, Merauke dan Lanny Jaya.

“Satgas menempuh moda transportasi udara untuk pasokan ke wilayah pegunungan yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat perintis cargo, seperti wilayah Kab pegunungan Bintang, Kab Nduga, Yahukimo, dan Intan Jaya. Juga menggunakan kapal perintis demi menjagnkau wilayah Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Memberamo Raya dan Fakfak,” kata Ade.

Hasilnya, sejak 18 November, Satgas telah mendistribusikan beras SPHP sebanyak 1.354 ton atau 29,22 % dari target realisasi sebesar 4.634 ton. Pada Selasa (9/12/2025), Stagas Pengendalian Harga Beras kembali melakukan penyaluran beras SPHP secara serentak di wilayah Papua Raya sebanyak 827,5 ton.

“Sehingga total beras SPHP yang didistribusikan sebanyak 2.181,5 ton atau 47,08 % dari target realisasi. Diharapkan dengan penyaluran beras SPHP secara serentak di wilayah Papua Raya ini dapat membantu saudara-saudara kita di Papua Raya guna memenuhi ketersediaan beras dan menstabilkan harga beras di akhir tahun,” pungkas Ade.[]

Artikel Tantangan Satgas Pengendali Harga Beras Stabilkan Beras di Papua pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Pada acara yang dimotori Satgas Pengendalian Harga Beras menyalurkan 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 6 (enam) provinsi di wilayah Papua Raya dari total sebanyak 4.634 ton beras SPHP yang akan disalurkan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan masyarakat 6 Provinsi di wilayah Papua Raya selama bulan November – Desember 2025.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan penyaluran ini untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Dia memastikan Polri bersama pemerintah akan menjaga stabilitas harga dan akses pangan yang merata.

“Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” kata Wakapolri melalui keterangannya, Selasa (9/12/2025).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Papua menjadi prioritas pemerintah dalam stabilisasi pasokan pangan. Menurutnya, SPHP bukan hanya program distribusi, tetapi bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegas Amran.

Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan seluruh logistik dan armada siap bergerak ke berbagai wilayah di Tanah Papua, termasuk daerah-daerah terpencil.

Pendistribusian ini juga diharapkan mendukung stabilisasi harga di pasar tradisional dan ritel, sehingga masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman tanpa kekhawatiran lonjakan harga sembako.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang terus mengawal kondisi pangan di Papua, terutama menjelang momen besar keagamaan.

“Ini sangat membantu masyarakat Papua. Pemerintah provinsi siap mendukung penuh distribusinya agar tepat sasaran,” ujarnya.

Polri, kata Dedi, juga mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026 untuk memperkuat sistem penyimpanan komoditas pangan.

“Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” jelas Wakapolri.

Di sisi lain, Dedi menekankan ketahanan pangan merupakan kerjasama antara Pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Dia memastikan penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman.

“Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan,” terang Dedi.

Dia menyatakan akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan presiden.[]

Artikel Jelang Nataru, Satgas Pengendalian Harga Beras SPHP Salurkan 6.434 ton di 6 Provinsi wilayah Papua Raya pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Festival Hutan Adat akan dilaksanakan di Distrik Merdey dan Distrik Masyeta, Kabupaten Teluk Bintuni pada bulan Oktober 2024. Inisiatif ini diprakarsai oleh masyarakat adat Suku Moskona, khususnya Komunitas Marga Ogoney, Marga Masakoda, Marga Yen, dan Marga Yec.

“Harapan dari festival ini adalah agar Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melihat keberadaan masyarakat hukum adat di Tanah Papua secara umum dan lebih khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni,” ujar Piter Masakoda, Ketua Panitia Festival.

Festival ini memiliki beberapa tujuan utama:

– Deklarasi Perlindungan: Memfasilitasi deklarasi perlindungan tempat penting masyarakat adat dan hutan alam orang asli Papua di wilayah Kepala Burung Papua.

– Advokasi Pengelolaan Hutan: Mendorong pembentukan tim percepatan penetapan dan pengelolaan hutan alam berbasis komunitas lokal di Tanah Papua.

– Pengembangan Pangan Lokal: Fasilitasi pembentukan task force untuk pengembangan pangan lokal berbasis komunitas di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

– Seminar Tematik: Menyelenggarakan seminar dengan berbagai tema seperti hak masyarakat adat, hutan, lingkungan, dan mata pencaharian.

– Fasilitasi Dana: Menggalang dana dan meletakkan batu pertama untuk pusat pembelajaran komunitas serta kunjungan lokasi pengembangan pangan lokal dan ekowisata berbasis budaya di wilayah adat Suku Moskona.

Yustina Ogoney SE., MM, Kepala Distrik Merdey dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Distrik Merdey, yang juga tergabung dalam panitia festival, menyatakan dukungannya terhadap acara ini.

Ia menyoroti bahwa festival ini diadakan pada momen dua tahun setelah penyerahan SK hutan adat Marga Ogoney oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Selama dua tahun ini, masyarakat adat Marga Ogoney dan marga lainnya telah aktif mengelola hutan adat mereka secara mandiri dengan berbagai pelatihan untuk kelompok usaha dan pengembangan diri.

“Festival ini bertujuan menampilkan hasil pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat Suku Moskona. Kami berharap festival ini dapat menarik perhatian tamu undangan dari Kabupaten, Provinsi, dan Nasional,” tambah Yustina.

Rencana ke depan termasuk mengundang tamu dari Kantor Staf Kepresidenan, pemerintah provinsi, kabupaten, serta NGO internasional dan lokal.

“Kami berharap festival ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga pemerintah dan publik dapat melihat secara langsung keberadaan hutan adat dan masyarakatnya, serta pentingnya menjaga kelestarian hutan adat,” tutup Yustina.

Artikel Festival Hutan Adat, Inisiatif Pertama Masyarakat Adat Suku Moskona di Tanah Papua pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan mengatakan prajurit TNI yang meninggal dunia adalah Serka JEM, anggota Kodim 1714/PJ.

“Telah terjadi aksi penembakan Gerombolan OPM terhadap aparat TNI atas nama Serka JEM anggota Kodim 1714/PJ mengakibatkan korban meninggal dunia, bertempat di area Sport Center, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, Kamis,” kata Candra dalam keterangannya, Jumat (16/8).

Candra belum menjelaskan kronologi peristiwa itu. Ia hanya mengatakan jenazah anggota TNI itu telah dievakuasi ke RSUD Mulia.

“OPM telah menembak dan membunuh Putra Terbaik Papua saudara JEM dan saat ini jenazah almarhum telah dievakuasi ke RSUD Mulia,” katanya.

Dalam keterangan terpisah, Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom menyatakan mereka telah menewaskan satu prajurit TNI dan melukai satu lainnya dalam kontak tembak.

“Pasukan kami tembak 2 dua orang anggota TNI di Kota Baru Sinak, Kabupaten Puncak Jaya. Satu anggota [TNI] mati dan yang satunya luka tembak,” ujar Sebby mengulang pernyataan pimpinan kelompok OPM terkait, Kalenak Murib.

Artikel Prajurit TNI Kembali Tewas Ditembak Teroris OPM pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Dengan dikuasai kembali Lapangan Terbang Agandugume oleh TNI maka misi kemanusiaan dapat dikerjakan

PAPUA – Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Chandra Kurniawan mengatakan bahwa prajurit Yonif 751/VJS telah membongkar berbagai palang di Lapangan Terbang Agandugume yang sebelumnya sempat dikuasai OPM.

“Pada Jumat (5/7), lapangan terbang tersebut telah dikuasai dan diamankan oleh TNI. Ketika dikuasai OPM, Lapangan Terbang Agandugume sempat tidak beroperasi, ” kata Kapendam, di Jayapura, Jumat malam.

Menurut dia, setelah TNI berhasil menguasai kembali lapangan terbang tersebut, kemudian masyarakat membantu prajurit membersihkan lapangan terbang itu dari bebatuan dan palang yang sengaja ditebarkan oleh OPM agar pesawat tidak bisa mendarat.

“Masyarakat dilaporkan ramai-ramai membersihkan landasan lapangan terbang itu dari patok-patok dan bongkahan batu yang selama ini dipasang oleh OPM,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih.

Dengan dikuasai kembali Lapangan Terbang Agandugume oleh TNI maka misi kemanusiaan dapat dikerjakan yakni membangun gudang logistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Gudang logistik itu dibangun disebabkan hampir setiap tahun dilanda bencana kelaparan akibat cuaca ekstrem yaitu musibah embun beku yang merusak tanaman pertanian. Dengan adanya gudang logistik diharapkan dapat membantu warga saat terjadi bencana alam embun beku sehingga tidak kelaparan.

“Selain di Agandugume, gudang logistik juga dibangun di Sinak,” kata Kapendam.

Artikel TNI Rebut Lapangan Terbang Agandugume yang Sempat Dikuasai Teroris OPM pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.