Sebagai inisiasi lahirnya GENTAR, 2 orang putra Betawi ini, Hairul Rizal alias bang Jalil serta Abdullah Yusuf atau yang biasa disapa bang Dul alias Lolo yang juga sebagai penasehat IKAP menyebut perlu adanya sebuah gerakan Nasional dalam membangun komunikasi guna menjaga kondusifitas wilayah dari tawuran dan narkoba.

“Kita berawal dari wilayah hukum Polda Metro Jaya, ini akan menjadi virus positif yang kami yakini akan terbentuk di wilayah hukum Polda Banten, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim dan seterusnya. Namun untuk saat ini, kami fokuskan pada sektorial wilayah hukum Polda Metro Jaya terlebih dahulu, setelah itu baru kita gaungkan menjadi Gerakan Nasional GENTAR. “Tegas bang Dul.

Tercetusnya Gentar lanjut dia, adalah sebuah pemikiran akal sehat dengan sering kali terjadinya tawuran baik antar pelajar, antar kelompok wilayah dan lainnya. Karena dia memprediksi persoalan tawuran tidak lain akibat dari ketimpangan sosial di masyarakat atas bebasnya Narkoba dan sejenisnya serta minum-minuman keras. Terlebih hilangnya kontrol orangtua terhadap anak-anaknya.

“Sebagai pendiri sekaligus pembina GENTAR, kami hanya memiliki satu tekad, yakni pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dengan berperan sebagai putra-putri terbaik bangsa untuk ikut andil melakukan penjagaan wilayah disetiap sektor. “Kata bang Dul paska digelarnya silaturahmi akbar Gentar di sekretariat IKAP dan GENTAR berlokasi di Warung Betawi Bang Jalil, Jalan Siaga ll No.33 RT 05/05 Pejaten Barat Kec Ps Minggu Jakarta Selatan, Minggu (17/11/2024).

Lebih rinci dia menyebut bahwa keterlibatan perumusan pendirian GENTAR itu sendiri juga tak lepas dari peran Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Jakarta (IKAP), Aparatur Pemerintah, TNI/POLRI, dan segenap tokoh ulama, tokoh masyarakat, ormas dan juga para lembaga kontrol sosial dan para advokat/pengacara yang peduli dengan keberadaan wilayah masing-masing.

“Komitmen bersama kami tadi menjadi satu kesetaraan bersama yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Mengingat beberapa dekade belakangan ini remaja banyak diluar kontrol orang tua, sehingga melakukan aksi tawuran, mengkonsumsi Narkoba dan obat-obatan terlarang serta minum-minuman keras yang menimbulkan efek domino negatif ditengah masyarakat. “Jelasnya.

Sementara, ketua umum GENTAR, Hairul Rizal atau yang biasa disapa bang Jalil dalam sambutannya mengatakan pembentukan wadah ini sebagai landasan sinergitas bersama TNI, Polri guna membantu menekan kerawanan lingkungan serta menjaga keamanan dari upaya-upaya tindakan tawuran serta peredaran maupun pengkonsumsian Narkoba dan sejenisnya.

“Ini merupakan silaturahmi Akbar menjelang akan di deklrasikannya organisasi GENTAR. Disini alhamdulillah hadir dari berbagai lintas ormas, tokoh masyarakat, para ulama, TNI, Polri, bahkan dari berbagai organisasi kontrol sosial dan kawan-kawan advokat. Kami yakin, penyatuan visi serta misi yang sama akan terbentuk keharmonisan maupun kesiapan yang matang dalam menata wilayah bebas tawuran dan narkoba. “Ucap bang Jalil.

Sebagai bentuk kepedulian bersama dan berperan penting menjaga kondusifitas wilayah, ketua umum GENTAR akan mendorong adanya nota kesepahaman dengan TNI, Polri dan Pemerintah sehingga mempermudah program-program GENTAR kedepan.

Silaturahmi Akbar GENTAR turut dihadiri Wakapolsek Pasar Minggu, AKP Sri Mulat, Camat Pasar Minggu Arif Wibowo, Perwakilan Danramil, Ormas FBR, BPPKB Banten, Jawara Betawi, FPI, FORKABI, PP, Legend 21, Kembang Latar, FWJ Indonesia, para advokat, para tokoh ulama dan tokoh masyarakat.[]

Ketentuan itu dimuat dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang ditandatangani Presiden Jokowi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengizinkan pendistribusian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dicabut kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi.

Ketentuan itu dimuat dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta, 22 Juli 2024.

Dilansir dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jakarta, Selasa, ketentuan distribusi IUP kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A ayat (1).

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” demikian petikan pasal tersebut.

Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagaimana izin usaha serta memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal tersebut juga mensyaratkan penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara berlaku.

Perpres tersebut mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK bagi badan usaha organisasi masyarakat kepada Menteri Investasi selaku ketua satuan tugas (Satgas).

Setelah izin pengelolaan tambang diterbitkan, maka organisasi masyarakat tersebut harus mengajukan permohonan IUPK melalui sistem One Single Submission (OSS).

Sebelumnya diberitakan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan Perpres 70 bertujuan untuk mewujudkan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan bagi pemerataan investasi.

Selain itu, kata Bahlil, Perpres tersebut juga mengatur penataan perizinan berusaha untuk pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan bagi Badan Usaha Milik desa, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh UMKM.

“Pendistribusian IUP berskala besar akan dilakukan melalui proses tender sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tapi teknis-nya, ada di Kementerian ESDM,” katanya.