Penunjukan Muhadjir menunjukkan keterlibatan Muhammadiyah dalam pengelolaan BSI. Bila menengok ke belakang, pada tahun lalu Muhammadiyah sempat menginstruksikan penarikan dana dari BSI ke sejumlah bank syariah lain, seperti Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat.

Surat bernomor 320/1.0/A/2024 yang dikeluarkan pada 30 Mei 2024 mengatur rasionalisasi dana simpanan dan pembiayaan di BSI agar dialihkan ke bank-bank yang selama ini bekerja sama dengan persyarikatan. Spekulasi terkait pendirian bank umum syariah (BUS) baru oleh Muhammadiyah dibantah oleh OJK.

“OJK telah menerima permohonan perubahan kegiatan usaha BPR milik Muhammadiyah menjadi BPR Syariah (bukan pendirian bank baru),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae. Kepada Republika, Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas juga membenarkan hal tersebut dengan mengatakan sedang berupaya membenahi BPRS yang ada.

Selain keterlibatan Muhammadiyah, BSI juga menunjuk tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Abdul Ghofur Maimoen, sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Ketua Dewan Pengawas Syariah dipegang Hasanudin yang juga Ketua Dewan Syariah Nasional MUI, dan Oni Sahroni, penulis buku fikih, turut masuk dalam dewan tersebut.

Susunan Dewan Komisaris BSI setelah RUPST adalah Muhadjir Effendy sebagai Komisaris Utama, Felicitas Tallulembang dan Nizar Ahmad Saputra sebagai Komisaris Independen, serta Meidy Firmansyah, Mochammad Agus Rofiudin, Kamaruddin Amin, Muhammad Syafii Antonio, dan Addin Jauharuddin sebagai komisaris. Direktur Utama BSI dijabat Anggoro Eko Cahyo dengan wakil Bob Tyasika Ananta dan beberapa direktur lain yang mengisi posisi strategis. Dewan Pengawas Syariah terdiri atas Ketua Hasanudin, serta anggota Mohamad Hidayat, Oni Sahroni, dan Abdul

Surat resmi tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya

DEPOKPOS – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi penegasan kembali terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel.

Surat resmi tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.

“Merujuk Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H/20 September 2021 M sebagaimana terlampir, dengan ini kami tegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan, tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini,” isi surat edaran tersebut.

Wakil Ketua Umum PBNU, H Amin Said Husni menegaskan, surat pelarangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel yang keluar pada masa Kiai Said dan ditegaskan kembali pada masa kepengurusan Gus Yahya.

“Sebetulnya kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti ACJ yang disebutkan secara eksplisit di dalam surat itukan sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode yang lalu ketika Ketua Umumnya KH Said Aqil Siroj,” kata Amin Said Husni, Jumat (19/7/2024).

Amin mengatakan, pelarangan hubungan atau kerja sama dengan lembaga yang disebutkan dalam surat instruksi itu seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), American Jewish Committee (AJC), dan sejenisnya tidak pernah dicabut sejak 2021 silam.

“Dan surat itu sampai hari ini tidak pernah dicabut, tidak pernah juga direvisi karena itu sifatnya masih berlaku,” jelasnya.

Amin bercerita, yang melatarbelakangi surat tersebut diedarkan kembali adalah, setelah adanya kabar terkait lima orang nahdliyin yang berkunjung menemui Presiden Israel tanpa sepengetahuan PBNU.

“PBNU sekarang hanya menegaskan kembali me-remind seluruh jajaran struktural Nahdlatul Ulama baik itu pengurus wilayah, pengurus cabang sampai ke paling bawah. Termasuk ke Banom dan lembaga-lembaga di lingkungan NU termasuk perguruan tinggi, pondok-pondok pesantren atau madrasah lain itu masih terikat keputusan PBNU,” katanya.

Terkait konsekuensi yang didapat selepas adanya penegasan Kembali surat edaran itu, Amin mengatakan PBNU akan terus melakukan pembinaan agar dapat mencegah kejadian serupa. “Nanti akan ada pembinaan,” tandasnya.

“Pilihannya mengundurkan diri atau dimundurkan dari organisasi. Jadi, saya minta mereka segera memilih”

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul meminta lima kader NU yang sempat menemui Presiden Israel Isaac Herzog segera memilih antara mengundurkan diri atau diberhentikan dari kepengurusan NU.

“Pilihannya mengundurkan diri atau dimundurkan dari organisasi. Jadi, saya minta mereka segera memilih,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemberhentian kelima orang dari kepengurusan di lingkungan NU bisa dipertimbangkan sebagai pembelajaran agar kelak tidak ada lagi kejadian serupa.

“PBNU meminta kepada lembaga dan badan otonom tempat bersangkutan mengabdi untuk mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut dengan dua pilihan mengundurkan diri atau diberhentikan,” kata dia.

Sejauh ini, kata dia, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya telah memanggil satu dari lima orang kader NU itu, sementara empat orang lainnya telah dipanggil oleh para ketua lembaga dan badan otonom tempat mereka menjadi pengurus.

“Satu orang telah dimintai keterangan oleh Ketum langsung dan sisanya sudah dimintai keterangan oleh ketua lembaga masing-masing,” kata dia.

Gus Ipul menyampaikan bahwa dari hasil tabayun yang dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa kepergian lima orang kader itu ke Israel atas nama pribadi dan sama sekali tidak mewakili lembaga. Keberangkatan mereka ke Israel dibiayai oleh sebuah LSM yang dalam undangannya tertera agenda dialog antariman, tidak ada jadwal untuk bertemu Presiden Israel.

Mereka beralasan bahwa keberangkatan itu bertujuan untuk turut serta menciptakan perdamaian antara Israel dan Hamas.

Terkait tindakan tersebut, kata Gus Ipul, lima kader NU itu telah mengaku salah. Meskipun begitu, kepergian mereka tetap melanggar ketentuan NU.

“Meski mereka telah meminta maaf karena pergi tanpa izin dan pemberitahuan, tapi kepergian ini melanggar ketentuan, apalagi kerja sama atau komitmen kerja sama dengan pihak luar negeri harus seizin PBNU,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebanyak lima orang nahdliyin mengunjungi Presiden Israel Isaac Herzog dan foto mereka viral di media sosial. Kelima orang tersebut berasal dari sejumlah lembaga di bawah naungan PBNU, seperti Fatayat NU, Pengurus Pusat (PP) Pagar Nusa NU, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten.