Program ini merupakan bagian dari kontribusi nyata Maybank Syariah dalam mendukung penguatan sektor UMKM agar semakin berdaya saing, profesional, dan mampu menembus pasar yang lebih luas, baik nasional maupun global.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bapak Azzady Bin Jamaluddin, Head of Shariah Wealth Management, Islamic Organization & Halal Ecosystem Maybank; Bapak Syah Wafi Muhammad, Head of Islamic Organization & Halal Ecosystem; serta Bapak Barkah Santosa, Business Development Islamic Organization & Halal Ecosystem Maybank Syariah dan jajaran pengurus LPPOM Jakarta.

Dalam sambutannya, Azzady Bin Jamaluddin menyampaikan bahwa program fasilitasi sertifikasi halal ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Maybank dalam membangun ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan.

“Bantuan ini menjadi bagian dari komitmen kami dalam membangun ekosistem halal, khususnya membantu UMKM agar naik kelas. Dengan sertifikasi halal, produk yang dihasilkan akan semakin dipercaya oleh konsumen serta dapat memenuhi regulasi pemerintah yang berlaku,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, kewajiban sertifikasi halal di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang implementasinya berada di bawah pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dan di bulan Oktober 2026 ini menjadi bulan wajib Halal Oktober 2026 untuk makanan dan minuman, kosmetik, dan obat tradisional dan barang gunaan.

Pada kesempatan yang sama, LPPOM DKI Jakarta turut memberikan dukungan berupa bantuan Dana Kebajikan dalam bentuk dana bergulir bagi UMKM yang juga berasal dari bantuan Maybank. Bantuan permodalan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas produksi dan mempercepat pertumbuhan usaha.

Direktur LPPOM, Deden Edi Soetrisna, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dana kebajikan (Qordhul Hasan) yang diberikan merupakan dana bergulir yang dirancang untuk membantu meningkatkan permodalan pelaku usaha. “Dana kebajikan ini merupakan dana bergulir yang diharapkan dapat menambah permodalan UMKM, sehingga kapasitas produksi meningkat, produk yang dihasilkan semakin banyak terjual, dan volume usaha terus berkembang,” jelasnya.

Selain seremoni kick off, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan bimbingan teknis (bimtek) sertifikasi halal. Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pendampingan teknis kepada pelaku usaha dalam proses pengisian dokumen, pemenuhan persyaratan, serta implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara tepat dan sistematis.

Melalui kolaborasi antara sektor perbankan syariah dan lembaga pemeriksa halal, program ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan UMKM halal yang tangguh, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta berkontribusi terhadap penguatan industri halal nasional yang saat ini terus berkembang sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia.

Artikel Kick Off Sertifikasi Halal 250 UMKM Kerjasama Maybank dan LPPOM Jakarta pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Peluncuran ditandai dengan penandatanganan MoU pada 9 Desember 2025, berbarengan dengan Rapat Paripurna MUI DKI Jakarta. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, kesehatan, dan perlindungan keluarga yang terus meningkat di wilayah DKI Jakarta.

Ketua Bidang PRK MUI DKI Jakarta, Hj. Nuraini Syaifullah, mengatakan bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menaungi para ulama, zu’ama, dan cendekiawan dari berbagai ormas Islam, MUI DKI Jakarta terus berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Melalui PRK–MUI, isu perempuan, remaja, dan keluarga menjadi salah satu fokus utama, mengingat meningkatnya problem seperti kekerasan dalam rumah tangga, kriminalitas remaja, penyalahgunaan narkoba, trafficking, hingga masalah kesehatan mental dan fisik,” ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai data terbaru menunjukkan urgensi penanganan terpadu. Tingkat kriminalitas di Jakarta meningkat hingga 32 persen pada 2023, sementara kasus narkoba serta kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan tren naik. Pada aspek kesehatan, prevalensi penyakit kronis seperti stroke, hipertensi, dan tingginya kasus obesitas menjadikan intervensi kesehatan masyarakat semakin mendesak.

“Menjawab tantangan ini, PRK–MUI DKI Jakarta menetapkan pendirian pusat layanan baru yang diharapkan menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, PRK–MUI akan menggelar soft launching pendirian pusat layanan tersebut yang dirangkaikan dengan kegiatan Tes IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat). Tes ini ditujukan bagi perempuan usia di atas 35 tahun sebagai upaya deteksi dini kanker leher rahim, salah satu penyakit yang masih menjadi ancaman serius bagi perempuan di Indonesia.

“Kegiatan ini memiliki dua tujuan utama, yaitu memperkenalkan pusat layanan secara resmi serta memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan,” paparnya.

Acara soft launching ditargetkan dihadiri para pemangku kebijakan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Mental Spiritual, serta perwakilan MUI tingkat kota/kabupaten. Sementara kegiatan Tes IVA menargetkan 100 peserta dari lima wilayah kota serta Kabupaten Kepulauan Seribu.

Sejumlah lembaga menjadi mitra pelaksana, antara lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Utara, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Baznas Bazis Jakarta Utara, Asshomadiyah Health Care, serta BPJS Kesehatan DKI Jakarta.

Rencananya, acara akan dilaksanakan pada Senin (22/12/2025) bertempat di Ruang Bahari Lantai 14, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Balai Yos Sudarso, Jakarta Utara.

Dengan pendirian pusat layanan ini, PRK–MUI berharap dapat memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkan Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.*

Artikel MUI DKI Jakarta Dirikan Pusat Layanan Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Komitmen ini mengemuka dalam Lokakarya dan Focus Group Discussion (FGD) Kongres Ekonomi Umat ke-II Provinsi DKI Jakarta bertajuk “Membangun Ekosistem Ekonomi Syariah Jakarta yang Inklusif, Kolaboratif, dan Berkelanjutan” di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Acara yang dibuka dengan keynote dari Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH. Muhammad Faiz dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin ini menyoroti pentingnya kolaborasi dan optimalisasi potensi umat Islam dalam menopang perekonomian daerah.

Suharini Eliawati, M.Si., Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa saat ini peringkat perekonomian Jakarta berada di urutan 71 dunia. Target ambisius untuk melonjak ke posisi 50 besar dunia pada 2030 dipastikan tidak bisa dicapai sendiri oleh Pemprov DKI.

“Saat ini investasi kita ada pada angka 204,2 triliun,” ujar Suharini.

“Dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 2024, meskipun Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, kita pastikan Jakarta akan menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Ekonomi syariah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan,” tegasnya.

Suharini juga menyoroti perlunya menjaga inflasi agar tetap “terjaga dan terkendali”. Ia menawarkan tiga skenario pertumbuhan ekonomi, dengan skenario optimis mencapai 6,08% jika seluruh pihak, termasuk sektor ekonomi syariah, berpartisipasi aktif.

Mandat Halal dan Potensi Zakat Belum Optimal

Mursidi, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah dengan semangat keadilan mendukung stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia secara aktif mendukung rantai nilai halal terintegrasi dan berdaya saing serta melaksanakan business matching pembiayaan syariah bagi UMKM.

Sementara itu, Bukhari Muslim dari Bidang Registrasi Halal BPJPH mengingatkan tentang mandat wajib sertifikasi halal.

“Per 17 Oktober 2026, semua jenis makanan dan minuman harus bersertifikat halal. Kalau tidak, tidak boleh diperjualbelikan,” tegas Bukhari.

BPJPH berupaya membantu UMKM, terutama rumah makan khas daerah, untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui program sertifikasi halal gratis yang didanai dari CSR perusahaan besar.

Dari aspek filantropi Islam, Ahmad Abu Bakar MM, Kepala Baznas Bazis DKI Jakarta, menyampaikan bahwa potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di DKI Jakarta mencapai 64 triliun per tahun. Namun, yang baru terkumpul dan dikelola Baznas Bazis DKI baru sekitar 400 miliar rupiah, menunjukkan kesadaran umat yang masih relatif rendah.

“Potensi zakat se-Indonesia itu ada 325 triliun. Artinya kita masih butuh perjuangan,” kata Ahmad Abu Bakar, seraya menekankan perlunya meningkatkan kepercayaan muzaki agar menunaikan ZIS melalui lembaga resmi.

Pemberdayaan Umat Jadi Solusi Kemiskinan

Bambang Suprihadi, Pimpinan Masjid Raya Bintaro Jaya melalui program Bank Infak, menawarkan model pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Gerakan ini telah membantu 1.700 UMKM dengan dana bergulir mencapai Rp 8,5 miliar.

“Kami adalah lembaga pemberdayaan ekonomi umat berprinsip syariah qardhul hasan, tanpa margin atau riba,” jelas Bambang.

“Dari 1.700 UMKM yang kami bantu, tingkat Non-Performing Financing-nya nol. Ini membuktikan mereka yang kecil ini patuh dan berintegritas untuk membayar,” tambahnya.

Bambang menegaskan bahwa charity atau bantuan sosial tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan, melainkan pemberdayaan ekonomi umat yang bisa mengubah status mustahik menjadi muzaki.

Deklarasi Ekonomi Syariah Jakarta

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan FGD yang dihadiri akademisi, pelaku usaha, pegiat halal, asosiasi UMKM, dan perbankan. Diskusi ini menghasilkan tujuh butir Deklarasi Ekonomi Syariah Jakarta, yang mencakup:

1. Menguatkan pembiayaan syariah yang inklusif dan berkeadilan.

2. Mendorong pengembangan wakaf produktif sebagai sumber keberlanjutan ekonomi umat.

3. Memperkuat peran masjid, pesantren, dan komunitas usaha sebagai inkubator UMKM syariah.

4. Memastikan standardisasi dan sertifikasi halal sebagai fondasi daya saing UMKM.

5. Mempercepat transformasi digital syariah.

6. Mengembangkan marketplace halal sebagai ekosistem pasar berbasis syariah.

7. Memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra strategis.

Menutup kegiatan, Ketua Panitia, Deden Edi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak.

“Kami berterima kasih kepada Pemprov DKI, Baznas BAZIS DKI, Bank Indonesia, dan LPPOM yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Deklarasi yang lahir hari ini adalah langkah besar menuju ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan bagi umat Jakarta,” ungkapnya.

Kongres Ekonomi Umat ini diakhiri dengan pembacaan Deklarasi Ekonomi Syariah dan penandatanganan bersama oleh para pemangku kepentingan. Rekomendasi kongres akan segera disusun untuk mendukung kemajuan dan penguatan ekonomi syariah di Jakarta*

Artikel MUI Dorong Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Syariah dan Motor Nasional pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Forum yang mengusung tema “Fatwa Sebagai Pilar Peradaban Kota dan Penyangga Keutuhan Bangsa” ini mempertemukan para ulama, mufti, dan pemangku kebijakan untuk merumuskan respons keagamaan yang relevan bagi masyarakat kota metropolitan.

Ketua Bidang Fatwa MUI DKI Jakarta, Habib Ahmad Mujtaba bin Shahab, mengingatkan besarnya tanggung jawab seorang mufti.

Ia menilai posisi fatwa saat ini “tertinggal zaman” karena banyak persoalan baru yang belum terjawab. “Dulu posisi fatwa melampaui zaman, saat ini fatwa ketinggalan zaman,” ujarnya.

Mengutip I’lām al-Muwaqqi‘īn, ia menegaskan mufti adalah wakil Tuhan dalam memberi keputusan hukum, sehingga kesalahan fatwa berisiko secara spiritual. Karena itu, menurutnya, syarat-syarat ketat yang ditetapkan ulama klasik seperti al-Ghazālī harus menjadi rambu bagi siapa pun yang memberi fatwa.

Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Muhammad Faiz, menambahkan bahwa fatwa harus luwes dan kontekstual. Ia mencontohkan isu zakat fitrah yang kini lebih banyak dibayarkan dengan uang, serta dinamika standar kekayaan yang berbeda dari masa Nabi. “Konteks masyarakat berubah, termasuk persoalan media sosial. Ijtima’ ini perlu memberi jawaban alternatif yang relevan,” katanya.

Ia menekankan agar Komisi Fatwa MUI DKI tidak hanya berpikir lokal, tetapi mampu merespons perkembangan fatwa di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemprov DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, menyoroti pentingnya harmonisasi ulama dan pemerintah dalam menjawab persoalan masyarakat. Ia mengibaratkan hubungan ulama–umara seperti orang tua bagi rakyat. “Kalau jalan sendiri-sendiri, anak-anaknya akan bingung,” ujarnya.

Ia menegaskan Jakarta sebagai kota global menghadapi tantangan besar akibat arus globalisasi dan aglomerasi wilayah. Karena itu, menurutnya, fatwa tidak hanya harus menjawab kebutuhan warga Jakarta, tetapi juga kawasan penyangga yang bergantung pada ibu kota.

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta 2025 dijadwalkan berlangsung hingga Kamis (27/11) dengan pembahasan berbagai isu kontemporer dan rencana penyusunan fatwa yang adaptif terhadap perkembangan sosial-kemasyarakatan.*

Artikel Ijtima’ Ulama MUI DKI Soroti Tantangan Fatwa di Era Global, Ulama–Umara Diminta Perkuat Sinergi pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Aksi ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk dai kondang Ustaz Abdul Somad (UAS) yang membakar semangat peserta aksi dengan seruan kemanusiaan dan perlawanan terhadap penjajahan

JAKARTA – Ribuan massa tumpah ruah memenuhi kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad pagi (3/8/2025), dalam Aksi Akbar “Bersatu Padu Selamatkan Gaza” yang digelar oleh Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Aksi ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk dai kondang Ustaz Abdul Somad (UAS) yang membakar semangat peserta aksi dengan seruan kemanusiaan dan perlawanan terhadap penjajahan.

“Tidak perlu menjadi Muslim untuk peduli Palestina. Tidak perlu menjadi mukmin untuk peduli Palestina. Cukup menjadi manusia untuk peduli Palestina,” seru UAS dari atas panggung utama, disambut takbir ribuan peserta.

Ustaz Abdul Somad menegaskan bahwa penderitaan rakyat Palestina bukan sekadar isu agama, tetapi panggilan nurani untuk seluruh umat manusia. Ia mengingatkan bahwa saat ini Palestina tengah menunggu suara dan langkah nyata dari umat Islam, termasuk dari Indonesia, negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

“Sekarang Palestina sedang menunggu orang Indonesia. Palestina sedang menunggu Muslim terjauh,” ujarnya lantang.

Dalam orasinya, UAS juga mengingatkan agar kepedulian terhadap Palestina tidak berhenti pada seremoni atau sekadar deklarasi. Ia mengajak para ulama dan umat Islam untuk terus menggaungkan isu Palestina melalui dakwah, simbol-simbol perjuangan, hingga aksi nyata seperti kampanye boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.

“Wahai ulama, wahai ustaz, sampaikanlah khotbah. Pakailah syal Palestina agar umat selalu ingat. Ingatkan mereka dengan syal Palestina. Pakai hijab Palestina kepada ibu-ibu, anak-anak kita,” pesannya.

Ia bahkan mendorong aksi kreatif dalam menyebarkan kesadaran, seperti menempelkan stiker Palestina di tempat minum, motor, mobil, bahkan kulkas.

“Ketika haus dan minum, kita ingat Palestina,” tegasnya.

Terkait kampanye boikot, UAS menyampaikan seruan keras untuk tidak memberikan dukungan finansial sekecil apa pun kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan untuk produk Israel bisa berujung menjadi peluru yang membunuh warga sipil di Gaza.

“Tidak boleh ada satu rupiah pun untuk membeli produk Israel, yang digunakan untuk membeli peluru membunuh warga Palestina,” tandasnya.

Aksi ini menjadi bagian dari gelombang solidaritas global atas tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Jalur Gaza. Selain Ustaz Abdul Somad, hadir pula berbagai tokoh nasional, ulama, pimpinan ormas Islam, serta perwakilan kemanusiaan dan masyarakat lintas agama. Mereka bersatu menyuarakan satu pesan, hentikan penjajahan dan pelaparan terhadap rakyat Palestina.*

Artikel Ribuan Warga Padati Monas pada Aksi “Bersatu Padu Selamatkan Gaza” pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Narasumber yang hadir yaitu, Kombes Pol Zainul Arifin Analis Kebijakan Madya Bidang Narkotika Dit Narkoroba Bareskrim Polri, Ridwan Arif Penyuluh Narkoba Ahli Madya Badan Narkotika Nasional, Dr. KH. Khalilurrahman MA Sekretaris bidang Kesehatan dan lingkungan MUI DKI Jakarta, Dr. Drh. Mujiatun MSi Ketua Komisi Kesehatan dan Lingkungan MUI DKI Jakarta.

Peserta berasal dari pimpinan ormas pemuda se-DKI Jakarta dengan harapan informasi tentang bahaya narkoba dapat disampaikan ke anggota masing-masing.

Dalam sambutannya Khalilurrahman MA Sekretaris bidang Kesehatan dan Lingkungan MUI DKI Jakarta, mengatakan permasalahan narkoba adalah permasalahan dunia. Setiap tahun di peringati hari anti narkoba, ini menunjukan bahwa narkoba adalah musuh bersama, karena yang menjadi korban adalah anak anak sampai remaja.

“Yang kita khawatirkan adalah kalau pemuda saat ini sudah terpapar narkoba, bangsa dan negara kita mau seperti apa? Karena remaja dan pemuda adalah harapan kedepan, dan pemuda hari ini adalah pemimpin bangsa yang akan datang, kalau sudah terpapar apa yang bisa kita harapkan oleh mereka,” pungkasnya.

Menurutnya, narkotika musuh bersama, bahkan data mencatat hingga triliunan rupiah kerugian negara gara gara narkoba. Ini mengganggu keberlangsungan bangsa dan negara.

“Dengan mengundang BNN dan Bareskrim kita akan mengetahui, sejauh mana penegakan hukum agar nantinya kita mendapatkan informasi yang lebih valid,” ucap Khalilurrahman.

Senada, Dr. Syamsul Maarif Wakil Ketua Umum MUI DKI Jakarta apresiasi bidang kesehatan dan lingkungan yang telah melaksanakan kegiatan ini, semoga acara ini bermanfaat untuk para pemuda yang hadir dan memberikan informasi ke teman temannya.

Dikatakannya, narkoba itu masuk kategori Ummul Khobais.

“Kita punya bagan sendiri namanya Ganas Annar. Saya memberikan apresiasi bidang kesehatan atas penyelenggaraan Seminar Kesehatan Islam dan Hidup Sehat Tanpa Narkoba dengan tema Partisipasi MUI DKI Jakarta dalam pencegahan Penggunaan narkoba ini,” tandasnya.

Artikel Diikuti Pimpinan Ormas Pemuda Se-Jakarta, Ganas Annar MUI Kampanye Hidup Sehat Tanpa Narkoba pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Karena begitu pentingnya kehadiran asosiasi ini, Prof Utang menyempatkan diri datang pada acara Jambore Lembaga Mualaf sekaligus deklarasi Alami yang dihelat di Pesantren Nuu Waar Al Fatih Kaaffah Nusantara (AFKN) Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu-Ahad, 2-3 November 2024 lalu.

Menurut Prof Utang, Alami memiliki fungsi strategis dalam pembinaan mualaf secara intensif.

“Alami sesuai peran dan fungsinya untuk menjaga akidah umat khususnya para mualaf,” ungkap Prof Utang.

Terbentuknya Alami, lanjut Prof Utang, dapat mengokohkan sinergi antar lembaga mualaf. “Asosiasi Lembaga Mualaf Indonesia bagian upaya bersinergi menyatukan kekuatan, sikap, pandangan dan langkah-langkah dalam menjalankan tugas sebagai lembaga mualaf,” ujar Prof Utang.

Kepada pengurus Alami terpilih, Prof Utang berharap agar pendataan atau bank data mualaf menjadi program prioritas. Karena selama ini, banyak kasus orang mengaku mualaf untuk mencari keuntungan materi.

“Ya, perlu ada divisi atau departemen atau bisa apa saja namanya, yang berfungsi untuk soal ini,” tegas Prof Utang.

Untuk diketahui, Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia (LDK MUI) dan sejumlah lembaga mualaf menginisiasi pembentukan Asosiasi Lembaga Mualaf Indonesia (Alami).

Peluncuran Alami berbarengan dengan Jambore Lembaga Mualaf yang digelar pekan lalu di Kabupaten Bekasi. Peserta menyepakati Ustaz Abu Deedat Syihab sebagai Ketua Dewan Pengawas Alami dan Ustaz Fadzlan Garamatan sebagai Ketua Dewan Pengurus Alami.*

Artikel Ketua MUI Apresiasi Lahirnya Asosiasi Lembaga Mualaf Indonesia pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

“Jangan pernah berhenti dalam gerakan boikot. Sebab, genosida di sana juga tidak berhenti. Makanya, tugas kita terus mendengungkan gerakan boikot produk Israel dan semua yang terafiliasi,” ujar Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Cholil Nafis di Jakarta, Senin.

Seruan itu bagian dari refleksi MUI atas genosida Israel atas Gaza di Palestina yang genap satu tahun pada 7 Oktober 2024. Cholil berharap kekompakan dan dukungan Muslimin dari seluruh lapisan masyarakat untuk Palestina

Pernyataan resmi otoritas kesehatan di Gaza belum lama ini menyebutkan hampir 45 ribu orang warga Gaza tewas dalam setahun terakhir, dimana sebagian besarnya adalah anak-anak dan perempuan.

Barbarisme mesin-mesin perang Israel telah meluluhlantakkan wilayah kecil di selatan Palestina tersebut, melukai lebih dari 100 ribu orang dan memaksa 2 juta lebih penduduknya hidup di tenda-tenda pengungsian.

Menurut Cholil, derita tak berkesudahan warga Gaza itu seharusnya bisa mengingatkan umat Islam Indonesia terkait tugas dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan perdamaian dunia, termasuk membantu Palestina keluar dari cengkeraman penjajahan Israel.

“Kita membantu Palestina sesuai dengan kemampuan masing-masing. Intinya, ini soal kemanusiaan kita bersama dan karena itu kita tidak boleh diam,” katanya.

Cholil berharap informasi terkait boikot produk Israel dan semua produk terafiliasi bisa terus menggaung di tengah masyarakat, termasuk di media sosial.

“Yang penting dalam gerakan boikot ini, kita semua punya standing position sama, yakni membela Palestina. Kewajiban kita adalah berjuang. Soal berhasil atau tidaknya, itu kehendak Allah SWT,” kata dia.

Menurut Cholil, gerakan boikot produk Israel dan semua produk terafiliasi memiliki pijakan yang sah, yakni pada fatwa MUI dan rekomendasi lembaga agar Muslimin beralih menggunakan produk lokal.

Pada November 2023, Fatwa MUI Nomor 83 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina menegaskan bahwa mendukung agresi Israel ke Palestina adalah hukumnya haram.

Sementara dalam Fatwa MUI No. 14/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 tentang Prioritas Penggunaan Produk dalam Negeri, MUI mendorong warga Muslim Indonesia ikut membangkitkan ekonomi nasional dengan mengkonsumsi produk lokal dan menghindari segala produk terafiliasi maupun diimpor langsung dari Israel.

Artikel MUI Minta Masyarakat Tetap Boikot Produk yang Terafiliasi Israel pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Dalam sambutannya, Faiz Rafdi mengatakan kegiatan ini penting di era digital saat ini.

“Ini harus didorong lagi. Sementara RUU Penyiaran lama sekali diusulkan tapi gak diketok. Ini ini masalah moral, revolusi mental yang berasal dari penyiaran gak disentuh-sentuh, ini penting,” sebagaimana disampaikan dalam sambutannya.

“Saya setuju bahwa konten-konten religi. Bicara halal masih konteksnya makanan dan pakaian. Konten-konten siaran itu perlu ada konsulasi. Tidak hanya semata mata mengejar rating. Apa jadinya umat islam Indonesia?” imbuhnya.

Sambutan Ketua KPID Jakarta yang disampaikan Komisioner KPID Jakarta, Arif Faturahman, M.Si mengatakan bahwa bagaimana KPID Jakarta menjamin dan memastikan masyarakat Jakarta mendapat informasi yang baik dan benar.

“Oleh karena itu, KPID Jakarta dalam hal pengawasan TV dan radio, harus juga dibaren gi oleh masyarakat, oleh ormas. Jadi pengawasan itu bukan hanya di KPID,” ucapnya.

Menurutnya kegiatan serupa kedepan bisa dilakukan. Sifat nya kolaborasi dan kerjasama. Baik antara KPID maupun TV dan radio di DKI Jakarta.

“Tugas kita, baik pemerintah, masyarakat, ormas bisa memastikan masyarakat mendapatkan tontonan yang baik, tidak hanya sekedar hiburan tapi juga edukasi, tambahnya.

Narasumber seminar, Sekertaris Umum MUI DK Jakarta, KH. Auza’I Mahfudz dalam pemaparannya mengatakan membawa orang menuju Allah itu dengan hikmah. Dengan hikmah itulah yang ditafsirkan dengan media media sekarang yang bisa digunakan.

“Kalau saya berbicara di satu majelis, berapa yang nonton? Paling banyak lima ribu orang. Ketika saya menyampaikan satu hadits. Yang nonton TVRI misalnya 30 juta, kalau sejuta yang amalin. Itu saya lagi ngopi dirumah. Pahala saya mengalir terus. Sederhana seperti itu. Buat konten, video-video yang ada unsur dakwah. Amal itu sangat luar biasa,” paparnya.

Menurutnya tidak harus dalam bentuk ceramah. Pesan kebaikan juga bisa. Ajarilah anak anak kalian dengan budaya mereka, bukan dengan budaya engkau. Karena anak anakmu diciptakan dimasa sekarang, bukan dimasa engkau. Semakin mudah berita diterima, maka semakin harus tinggi analisis kita, tambahnya.

“Kalau kebaikan tidak hadir, kemungkaran yang akan hadir. Kalau pesan nabi tidak hadir, pesan setan yang akan hadir. Kalau kita ngga mau memaksa diri kita untuk membuat konten atau kita yang bicara, peran untuk dakwah islam. Maka orang-orang yang melakukan kemungkaran yang akan masuk,” pesannya.

Masuklah ke media sosial dengan kebaikan-kebaikan secara masif atau kemungkaran yang sudah hadir memenangkan dari pada kebaikan, pungkasnya.

Seminar ini menghadirkan narasumber, Sekertaris Umum MUI DK Jakarta, KH. Auza’I Mahfudz, Ketua KPID Jakarta, Puji Hartoyo, SE.MM, Ketua Komisi Infokom MUI DK Jakarta, Raihan Febriansyah, M.Kom dan Produser Program Religi TVRI, Rita Hendri Okmawati. Dengan peserta dari ormas dan mahasiswa se-Jakarta.

Melalui Seminar Penyiaran Aktivis Ormas Islam Jakarta ini diharapkan masyarakat memahami cara berinteraksi dengan media secara bijak dan benar. Dengan indikator, kritis terhadap pesan media, paham tentang isu liputan media, menyadari media bisa mempengaruhi gaya hidup, sikap dan nilai.

Mengembangkan sensitivitas terhadap isi media, memahami persoalan pemilikan, finansial, dan regulasi industri media. Memperhitungkan peran media dalam pengambilan keputusan serta mampu mempengaruhi media.*

Artikel MUI dan KPID Jakarta Gelar Seminar Literasi Penyiaran untuk Ormas Islam pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

“Kita harus melakukan klarifikasi dan tabayyun agar respon yang kita berikan dapat objektif serta produktif bagi umat dan agama,” ucapnya saat dikonfirmasi di Kantor MUI Sulsel Jl Masjid Raya No 1 Makassar seperti dilansir dari laman MUI Sulsel.

Muamar mengungkapkan, setelah dikonfirmasi, kegiatan itu adalah rangkaian kegiatan Agusutusan yang biasa dilakukan dalam bentuk pawai. Kegiatan utama adalah di lapangan yang memang berdekatan dengan Masjid Agung Kota Sengkang. Dia menjelaskan, kemeriahan Agustusan yang biasa terjadi di berbagai tempat dengan iringan musik dan lagu.

Menurut Muamar, mereka adalah peserta Lampion. Dia menjelaskan, dari start dan sepanjang jalan hingga jelang finish mereka sudah berjoget. “Mungkin karena sudah keasyikan dengan dentuman musik dan tambah semangat saat finish, merekapun tambah ngegas jogetnya, mereka larut dan tak sadar bahwa mereka berada di area Masjid Agung. Jadi sebenarnya bukan panitia yang membuat acara khusus depan atau halaman masjid. Hanya kebetulan lapangan utama berdekatan dengan masjid,”ujar Muamar.

Kata Muammar yang juga sebagai Rektor UIM, Sengkang terkenal dengan Kota Santri. Dia mengatakan, kota tersebut memiliki kesan dari luar, jika ada yang menyebut dirinya dengan orang Sengkang, pasti identik dengan anak pangaji (pengaji) dan religius. Sengkang juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Islam di Sulawesi Selatan dengan ulama yang berkaliber dan melahirkan banyak ulama di Sulawesi bahkan Indonesia.

Dia pun menyayangkan jika pemandangan itu terjadi dekat pusat keislaman yakni Masjid Agung Kota Sengkang. Muammar mengungkapkan, jangankan Sengkang, di Makkah saja ada Abu Jahal, sebagaimana juga yang viral di Arab sudah ada diskotik dan lain-lain. Tempat yang baik tidak mutlak penduduknya semua alim beragama. Ada Abu Bakar pasti juga ada Abu Jahal. Bahkan di tempat yang paling mulia, maka penggodanya juga dari tingkatan elitnya.

Muammar berharap, dakwah Islam di mana pun apalagi di pusat keislaman yang tersohor, terus memainkan peran dakwahnya dan yang paling utama adalah pemerintah agar membina masyarakat menjadi masyarakat berakhlak dan berkarakter dengan nilai-nilai agama dan budaya ketimuran.

Artikel Viral Video Dugem di Depan Masjid, MUI Angkat Bicara pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.