Retno memaparkan bahwa bangsa Palestina, khususnya di Gaza, masih menjadi target serangan militer Israel

DEPOKPOS – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendesak Israel untuk segera mengakhiri penjajahan di wilayah Palestina, menyusul fatwa hukum bersejarah yang ditetapkan Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (19/7).

Berdasarkan fatwa ICJ, Indonesia menegaskan bahwa Israel harus mengakhiri pembangunan permukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya.

Selain itu, Israel juga wajib melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi, termasuk mengembalikan tanah-tanah yang diambil sejak 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali.

“Sejalan dengan fatwa hukum tersebut, Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan Mahkamah untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina,” kata Retno dalam keterangan tertulisnya, Minggu.

Dalam fatwa hukum tersebut, tutur Retno, Mahkamah telah menegakkan rules based international order dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina.

⁠”Karenanya, Indonesia mendukung pandangan Mahkamah agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel,” ujarnya.

Penetapan fatwa hukum oleh Mahkamah dipandang sebagai langkah awal untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina yang seutuhnya.

“Fatwa hukum ini menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan Bangsa Palestina,” kata Retno.

Secara faktual, Israel masih menjadi kekuatan pendudukan (occupying power) di wilayah pendudukan Palestina.

Pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan oleh ICJ pun masih terus berlangsung.

Retno memaparkan bahwa bangsa Palestina, khususnya di Gaza, masih menjadi target serangan militer Israel.

“Indonesia kembali menyerukan agar Israel tetap memiliki kewajiban sebagai occupying power untuk memenuhi hak-hak dasar warga Palestina yang mendiami wilayah pendudukan Palestina, sejalan dengan penetapan fatwa Mahkamah,” ujar Retno.

Secara paralel, Indonesia akan mengajak masyarakat internasional dan PBB untuk secara bersama-sama menindaklanjuti fatwa hukum tersebut, dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan Negara Palestina.

Hal itu disampaikan Menlu Retno saat menghadiri Pertemuan Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri Negara-negara Developing-8 atau D-8 yang khusus membahas mengenai perkembangan situasi di Gaza. Anggota D-8 adalah Indonesia, Turki, Malaysia, Mesir, Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria.

“Negara-negara anggota D-8 tidak dapat duduk tenang dan rileks melihat genosida terus terjadi di Gaza,” kata Retno dalam keterangan tertulis, Ahad (9/6/2024).

Saat pertemuan, Retno juga menyampaikan beberapa hal. Salah satunya upaya maksimal dalam membantu Palestina.

“Saya tekankan pentingnya kesatuan di antara negara-negara anggota D-8. Kesatuan ini sangat penting artinya agar kerja D-8 untuk membantu Palestina dapat menghasilkan hasil yang lebih maksimal,” jelasnya.

Dia juga menekankan bahwa perdamaian abadi tentunya merupakan tujuan utama dan tujuan jangka panjang. Baginya, perdamaian tidak akan dapat terwujud jika tidak terjadi gencatan senjata.

“Di sinilah kembali isu gencatan senjata permanen ditekankan oleh semuanya, termasuk Indonesia,” ungkapnya.

Dia juga mencatat beberapa hal yang harus terus dilakukan untuk membantu Palestina. Menurutnya, yang pertama adalah negara D-8 harus terus menggunakan pengaruh agar lebih banyak negara yang mengakui Palestina.

“Saya sampaikan akhir Mei lalu saya berada di Eropa, bertemu antara lain dengan Menlu Norwegia, Spanyol, dan Irlanda, membahas mengenai masalah pentingnya pengakuan terhadap Palestina,” ujarnya.

Selanjutnya, menurut Retno, anggota D-8 harus terus berupaya mendorong agar Palestina dapat menjadi anggota penuh PBB. “Ini bukan jalan yang mudah. Tetapi kita harus berupaya terus berupaya. D-8 harus menjadi driving force bagi upaya ini,” lanjutnya.

Selain itu, dia mengatakan negara D-8 perlu menyuarakan kelancaran bantuan yang masuk di Gaza.

“Nomor tiga, negara D-8 harus terus menyuarakan pentingnya kelancaran bantuan atau unhindered humanitarian assistance dan mendukung kerja UNRWA,” ujarnya.