Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin mengatakan bahwa melalui komunikasi via WhatsApp dan telepon, dua pasangan calon telah mengonfirmasi rencana pendaftaran mereka pada tanggal 29 Agustus 2024.

Mereka adalah pasangan Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq serta pasangan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah.

“Hingga saat ini, belum ada pasangan calon lain yang berkomunikasi secara resmi terkait pendaftaran,” jelas Willi, Rabu (28/08/24).

Selain itu, KPU juga akan berkoordinasi terkait waktu dan rute keberangkatan pasangan calon menuju KPU, untuk menghindari kemacetan atau bentrokan di lapangan.

Koordinasi ini dilakukan dengan Polres Metro Depok dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok terkait pengaturan lalu lintas, termasuk pengalihan arus di sekitar Jalan Margonda.

Meskipun tidak ada batasan jumlah massa yang mendampingi pasangan calon saat pendaftaran, KPU membatasi akses ke dalam ruangan pendaftaran hanya untuk pengurus tim kampanye atau partai politik pengusung yang telah ditentukan.

“Jumlah perwakilan yang diperbolehkan masuk ke dalam ruang pendaftaran akan diatur sesuai ketentuan,” tutup Willi Sumarlin.

Persiapan ini dilakukan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Willi Sumarlin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan Help desk khusus untuk membantu koordinasi dengan Liaison Officer (LO) dari pasangan calon.

Help desk ini akan memfasilitasi proses pendaftaran melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON), yang mencakup pembuatan dan aktivasi akun serta pengunggahan dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan.

“Pada saat pendaftaran, pasangan calon wajib menyerahkan dokumen fisik untuk diverifikasi kesesuaiannya dengan dokumen yang telah diunggah ke SILON,” ujar Willi Sumarlin, Rabu (28/08/24).

Katanya, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon meliputi Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, kemudian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan sebaginya.

“Yang biasanya agak sulit itu verifikasi LHKPN oleh KPK biasanya memerlukan waktu lebih lama karena harus diselesaikan oleh KPK sebelum dokumen tersebut dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU,” katanya.

Setelah pendaftaran, KPU akan melakukan pemeriksaan administrasi yang mencakup verifikasi berbagai dokumen penting, seperti formulir dukungan dari partai politik, ijazah pendidikan dan surat-surat keterangan lainnya yang telah diunggah melalui SILON.

Misalnya, keabsahan ijazah pendidikan akan diverifikasi dengan mengkonfirmasinya ke lembaga pendidikan asal, Dinas Pendidikan atau instansi yang menerbitkan ijazah tersebut.

“Jika semua dokumen dan persyaratan administrasi telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, pasangan calon akan ditetapkan secara resmi pada tanggal 22 September 2024,” jelasnya.

Penetapan ini akan diikuti dengan pengundian nomor urut pasangan calon pada hari yang sama.

Nomor urut ini akan digunakan sebagai identitas pasangan calon selama masa kampanye yang dimulai pada 25 September, tiga hari setelah penetapan.

“Masa kampanye juga akan mencakup agenda debat publik yang diselenggarakan oleh KPU. Setelah masa kampanye berakhir, akan ada masa tenang selama tiga hari sebelum pemungutan suara dimulai,” ungkapnya.

“Proses Pemungutan suara direncanakan berakhir pada 16 Desember 2024, dengan harapan semua proses berjalan lancar tanpa kendala,” tambahnya.

Acara ini akan diisi dengan kegiatan sosialisasi dan panggung hiburan yang akan dilaksanakan pada Minggu, 14 Juli 2024, dengan titik start dan finish di Alun-alun Kota Depok.

Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin, mengungkapkan bahwa kegiatan ini gratis dan terbuka untuk umum.

“Pada jalan sehat tersebut, KPU menyediakan fasilitas berupa kaos, topi dan snack serta akan ada penampilan musik, sosialisasi pilkada, dan pengundian doorprize,” katanya,, Jumat (12/07/24).

Willi menjelaskan bahwa jalan sehat ini merupakan bagian dari upaya sosialisasi Pilkada Kota Depok yang akan digelar pada 27 November mendatang.

Ia berharap masyarakat dapat hadir dan mengikuti kegiatan ini.

“Jalan sehat, selain sebagai sosialisasi, tentunya bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama. Kami berharap KPU dapat melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada dengan baik,” ungkapnya.

“Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada serta memperkuat semangat demokrasi di Kota Depok,” tutupnya.

KPU Kota Depok mencatat Per 9 Juli 2024 sudah 1.106.889 warga tercoklit.

Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin, menyampaikan bahwa progres Coklit di berbagai kecamatan sudah mencapai angka yang signifikan.

Seperti di Kecamatan Beji, progres coklit telah mencapai 86,9 persen, Kecamatan Bojongsari mencatatkan angka 76,5 persen, Kecamatan Cilodong progres coklit mencapai 71,5 persen, sedangkan di Kecamatan Cimanggis mencapai 72,9 persen.

Kemudian Kecamatan Cinere mencatat progres coklit sebesar 77,2 persen, sementara di Kecamatan Cipayung telah mencapai 94,8 persen, Kecamatan Limo progres coklit berada di angka 63,4 persen dan di Kecamatan Pancoran Mas mencapai 72,6 persen.

Selanjutnya Kecamatan Sawangan menunjukkan progres Coklit sebesar 81,7 persen, Kecamatan Sukmajaya mencapai 88,3 persen dan Kecamatan Tapos mencapai 67, persen.

Secara keseluruhan, dari total data pemilih sebanyak 1.424.656, sudah tercoklit sebanyak 1.106.889 pemilih atau sekitar 77,7 persen.

Sementara itu 317.767 pemilih masih belum tercoklit.

“Proses coklit ini akan selesai minggu ini, meskipun tahapan penyusunan daftar pemilih baru akan dimulai pada 25 Juli mendatang,” ungkapnya.

Ketua KPU Kota Depok Wili Sumarlin di Depok, Kamis mengatakan pemberian SK tersebut untuk dasar pengajuan calon wali kota dan wakil wali kota di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

“SK penetapan anggota DPRD Depok terpilih dari KPU juga sebagai dasar pengajuan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok,” kata Wili.

Wili menambahkan penyerahan 50 SK penetapan anggota DPRD Depok terpilih. Satu anggota DPRD terpilih meninggal dunia dari partai PKS, yaitu Farida Rahmayanti.

“Nanti ada mekanisme pergantian antar-waktu (PAW) anggota terpilih yang meninggal dunia. Kami menunggu dari DPD PKS Depok. Untuk pengajuan akan melakukan perubahan SK penetapan,” kata Wili.

Sementara untuk syarat partai mengusung calon wali kota dan wakil wali kota harus 20 persen dari jumlah kursi di DPRD Kota Depok sebanyak 50 kursi.

“Minimal 10 kursi, kalau tidak mencapai 10 kursi harus berkoalisi dengan partai lain,” ungkapnya.

Wili menyebut, partai yang bisa mengusung calon wali kota dan wakil wali kota hasil Pileg 2024 hanya satu partai yaitu PKS. Adapun PKS meraih 13 kursi dan berhak menduduki ketua DPRD Kota Depok.

“Untuk saat ini hanya satu partai yang mengusung calon wali kota dan wakil wali kota tanpa berkoalisi dengan partai lain,” ungkap Wili.