Kabar penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 kembali menampar nurani publik. Dikutip dari Kompas.id pada Kamis (8/1/2026), KPK menetapkan Yaqut dan Ishfah atau Gus Alex sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan terkait pengelolaan kuota haji. Keduanya disangka melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena diduga menyebabkan kerugian negara.

Kasus ini bukan sekadar persoalan hukum biasa. Ia menyentuh sesuatu yang jauh lebih sensitif: ibadah umat. Haji bukan sekadar perjalanan administratif, tetapi panggilan suci yang dinantikan jutaan kaum Muslim dengan penuh harap. Ketika urusan yang begitu sakral justru diseret ke pusaran dugaan korupsi, maka yang terluka bukan hanya keuangan negara, tetapi juga rasa keadilan dan kepercayaan umat.

Ironisnya, pelanggaran seperti ini kerap berulang dari waktu ke waktu. Kekuasaan yang seharusnya menjadi amanah untuk melayani rakyat justru berubah menjadi alat untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok. Inilah potret rapuhnya integritas ketika nilai-nilai agama tidak benar-benar menjadi fondasi dalam mengelola kekuasaan. Ketika kehidupan dipisahkan dari tuntunan Ilahi, hawa nafsu sering kali lebih dominan daripada rasa takut kepada Allah.

Padahal sejarah Islam menunjukkan standar kepemimpinan yang sangat tinggi. Dikisahkan seorang khalifah memadamkan lampu yang menggunakan fasilitas negara ketika hendak berbincang dengan keluarganya tentang urusan pribadi. Ia tidak ingin sekejap pun menggunakan hak publik untuk kepentingan pribadi. Sikap ini lahir dari kesadaran mendalam bahwa setiap amanah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Sayangnya, teladan seperti ini terasa semakin langka pada hari ini. Publik berkali-kali disuguhi berita penyalahgunaan kekuasaan, seolah jabatan hanyalah jalan menuju privilese, bukan amanah yang berat. Padahal, dalam pandangan Islam, kepemimpinan adalah tanggung jawab yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, bukan sekadar kehormatan yang dibanggakan.

Karena itu, sudah saatnya umat memiliki standar yang lebih tegas dalam menilai kepemimpinan. Bukan sekadar retorika politik atau citra yang dibangun menjelang pemilu, melainkan integritas, ketakwaan, dan komitmen untuk menegakkan nilai-nilai keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Tanpa landasan tersebut, penyalahgunaan kekuasaan hanya akan terus berulang dalam bentuk yang berbeda.
Umat tentu merindukan hadirnya pemimpin yang benar-benar takut kepada Allah, pemimpin yang menyadari bahwa setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap fasilitas yang digunakannya akan dipertanyakan di hadapan-Nya. Hanya dengan kepemimpinan yang berlandaskan ketakwaan dan keadilan itulah masyarakat dapat merasakan hadirnya rahmat bagi seluruh alam.

Artikel Ketika Amanah Kekuasaan Dikhianati pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.