Dia menilai, Kaesang bukan pejabat publik.

MAJALAH EKONOMI – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office), Hasan Nasbi merespons kabar Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dan sang istri Erina Gudono yang menggunakan pesawat jet pribadi ke Amerika Serikat (AS). Dia menilai, Kaesang bukan pejabat publik.

Dalam sebuah video siniar yang diunggah di akun Instagram @hasan_nasbi dikutip di Jakarta, Rabu (18/9/2024), Hasan menegaskan, di tengah banyaknya pejabat publik yang menggunakan pesawat jet, Kaesang menggunakan fasilitas tersebut dengan status bahwa dirinya bukan pejabat publik dan memiliki bisnis sendiri.

“Konteks private jet ini kan yang disorot soal gaya hidup, kemudian dikaitkan bahwa Mas Kaesang adalah anaknya Presiden. Saya ingin ngasih statement, pertama bahwa Mas Kaesang ini bukan pejabat publik dan dia sudah dewasa, dia sudah punya hidup sendiri, sudah punya bisnis sendiri dan dia bukan pejabat publik,” kata Hasan dalam video tersebut.

Hasan pun menyinggung Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang kerap kali menggunakan pesawat jet pribadi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dia menegaskan, Kaesang dan Megawati keduanya bukanlah pejabat publik.

Kemudian, Hasan juga menyinggung Mahfud MD yang saat masih menjabat sebagai menko polhukam, kerap menggunakan pesawat jet pribadi milik Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 M Jusuf Kalla (JK). Di sisi lain, Kaesang sebagai putra bungsu Presiden Joko Widodo yang menggunakan pesawat jet pribadi justru menjadi berita yang heboh.

Hasan menilai, kondisi tersebut seperti pengadilan oleh pers (trial by press) terhadap Kaesang dan Erina karena ada faktor kebencian. “Saya merasa ini kayak semacam trial by press terhadap Mas Kaesang karena soal kebencian tadi. Kebencian yang mereka tumpuk-tumpuk kemudian ketemu ini kemudian diglorifikasi,” kata Hasan.

Hasan pun meminta publik melihat secara adil dan tidak menyudutkan Kaesang maupun Presiden Jokowi. Sebelumnya Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono mendapat banyak sorotan di media sosial, salah satunya mengenai penggunaan jet pribadi ketika melakukan perjalanan ke AS.

Dugaan gratifikasi itu diperbincangkan warganet, seperti di media sosial X, setelah istri Kaesang, Erina Gudono, mengunggah pemandangan dari dalam jet pribadi melalui media sosial Instagram. Erina mengunggah foto itu bertepatan warganet sedang ribut DPR RI akan merevisi UU Pilkada untuk menghindari putusan MK.

Sumber: republika.co.id

Menurutnya, KPK hanya dipakai untuk membersihkan citra Kaesang

JAKARTA – Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus menyebut kedatangan  Kaesang Pangarep, ke gedung KPK cuma gimik.

Menurutnya, putra Presiden Joko Widodo tersebut bisa saja terang-terangan kepada publik terkait penumpang jet pribadi dalam perjalanan menuju Amerika Serikat (AS) itu.

“Kalau menurut saya itu gimik saja. Karena kalau betul dia hanya nebeng, tunjukin dong manifes pesawatnya, manifes penumpang,” kata Deddy lewat sambungan telepon, Rabu (18/9).

Deddy meminta KPK untuk menunjukkan bukti ke publik terkait keberangkatan Kaesang ke AS. Jika tidak, menurutnya, KPK hanya dipakai untuk membersihkan citra Kaesang.

“Harusnya KPK tunjukin dong ini klarifikasi dari Kaesang benar dia hanya diajak nebeng. Ini manifes penumpangnya. Ini cap imigrasinya yang ada di pesawat, ini lho fotonya, itu klir,” ucap dia.

Kaesang mendatangi kantor KPK pada Selasa (17/9). Ia didampingi Jubir Francine Widjojo, Kuasa Hukum Nasrullah, dan Wakil Menteri ATR/BPN sekaligus Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni.

Dalam hal ini, Kaesang terseret kasus dugaan gratifikasi lewat fasilitas jet pribadi. Dugaan gratifikasi itu mulanya terungkap dari unggahan sang istri, Erina Gudono, di akun Instagram @erinagudono.

Erina membagikan foto perjalanannya ke AS dan gaya hidup mewahnya saat tiba di sana. Pesawat yang digunakan Erina dan Kaesang diduga merupakan jet pribadi karena memiliki bentuk jendela pesawat yang berbeda dari biasanya.

Sejumlah pihak menduga Kaesang menggunakan jet pribadi Gulfstream G650E milik Garena, perusahaan asal Singapura.

KPK kemudian mengungkapkan Kaesang ikut serta alias nebeng jet pribadi sang teman berinisial Y menuju AS pada 18 Agustus 2024. Hal ini berdasarkan keterangan Kaesang saat memberikan klarifikasi.

KPK akan mendalami lebih lanjut informasi dari Kaesang. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan pun menyatakan tak mengetahui apakah Y merupakan WNI atau WNA.

Selain itu, Pahala juga masih belum mengetahui pasti siapa pemilik jet pribadi yang membawa Kaesang dan rombongan ke AS.

Kurnia menilai dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi ini tak hanya menyangkut Kaesang

JAKARTA – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai penggunaan private jet oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sepatutnya ditelusuri lewat dugaan gratifikasi terhadap para penyelenggara negara di lingkaran keluarga Kaesang.

Kaesang adalah putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus adik dari wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Beberapa pekan terakhir Kaesang disorot publik setelah istrinya mengunggah foto sayap pesawat terbang dalam perjalanan ke Amerika Serikat.

Lewat unggahan itu Kaesang diduga pergi ke AS menggunakan jet pribadi.

“Maka dari itu, dugaan gratifikasi harus ditelusuri terkait penyelenggara negara yang ada di sekitar Kaesang. Itu enggak bisa dilepaskan,” kata Kurnia dalam acara Political Show CNN Indonesia, Senin (9/9) malam.

Kurnia menilai dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi ini tak hanya menyangkut Kaesang.

Dia berkata keluarga Kaesang dipenuhi dengan para penyelenggara negara yang masih aktif. Semisal ayahnya Joko Widodo merupakan presiden, kakaknya Gibran Rakabuming Raka merupakan wapres terpilih dan kakak iparnya berstatus wali kota Medan.

“Yang kami yakini ini bukan hanya terkait Kaesang seorang wiraswasta. Tak ada masalah tadi. Tapi keluarga Kaesang ini dipenuhi dengan penyelenggara negara,” kata dia.

Di sisi lain, Kurnia juga mengatakan ada konflik kepentingan terkait penggunaan jet pribadi oleh Kaesang apapun alasannya. Ia menilai sudah semestinya Kaesang peka dengan kondisi semacam ini dan tak melakukannya.

“Harusnya Kaesang peka dengan itu. Apakah jika Kaesang bukan anak Jokowi kemudian orang itu akan ajak Kaesang atau tidak? Pembuktiannya ada di aparat penegak hukum,” kata dia.

Kurnia mengajak publik melihat peristiwa di masa lalu. Menurut dia, dulu mantan Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo sempat diproses hukum lantaran pembantunya menerima suap.

Kasus Djody semestinya bisa diambil pelajaran keluarga atau orang dekat para pejabat aktif bahwa mereka bisa terkena jerat hukum jika bersalah melakukan tindakan korupsi.

“Jadi apalagi kalau dalam konteks keluarganya Kaesang,” kata dia.

Kaesang sejauh ini belum memberikan klarifikasi apapun. Sementara itu Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer (Noel) mengaku menerima informasi bahwa Kaesang menumpang jet pribadi temannya yang seorang anak pengusaha.

Menurut Noel, Kaesang tidak menyewa jet pribadi, melainkan diajak temannya ke Amerika Serikat.

“Bukan menyewa. Enggak ada. Info yang saya dapat pemilik private jet itu kawannya Kaesang. Dan Mas Kaesang diajak ke Amerika,” kata Noel dalam acara Political Show CNN Indonesia.

“Bukan meminjamkan. Jadi anak ini yang punya private jet ini mau ke Amerika. Mas Kaesang diajak nebeng. Salah atau tidak itu orang itu?” kata Noel lagi.

“Saya no comment ya terhadap hal itu. Saya bukan juru bicara mas Kaesang Pangarep”

JAKARTA – Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni enggan berkomentar soal gaya hidup mewah yang ditampilkan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono ketika melakukan perjalanan ke Amerika Serikat (AS).

Menurut dia, itu adalah urusan pribadi keduanya.

“Saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personal,” di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, dilansir CNN Indonesia Minggu (25/8).

“Saya no comment ya terhadap hal itu. Saya bukan juru bicara mas Kaesang Pangarep, saya mengurus partai,” imbuhnya, ketika ditanya soal jet pribadi yang digunakan Kaesang.

Terkait serangan warganet pada Kaesang dan Erina, Raja Juli mengatakan hal tersebut adalah dinamika demokrasi. Ia menyebut setiap warga negara bebas untuk melontarkan saran dan kritiknya.

“Itu bagian dari dinamika demokrasi, itu adalah kebebasan warga negara yang bisa kita nikmati untuk melakukan saran, kritik. Kadang tajam, terlalu tajam, ya monggo. Itu merupakan bagian dari demokrasi,” tuturnya.

Sebelumnya, Kaesang dan Erina menjadi sorotan usai perjalanan mereka ke Amerika Serikat (AS) menampilkan gaya hidup mewah.

Hal tersebut dipicu oleh unggahan di Instagram Stories Erina ketika berada di pesawat yang diduga jet pribadi, unggahannya terkait roti yang diklaim seharga Rp400 ribu, hingga pembelian stroller bayi seharga puluhan juta ketika berada di Amerika Serikat (AS).

Kata kunci ‘Marie Antoinette’ bahkan trending di X pada Kamis (22/8). Sebagian besar cuitan mengaitkan kisah Ratu Prancis yang punya gaya hidup mewah tersebut dengan Erina.

Pembahasan RUU Pilkada yang terjadi di Badan Legislasi DPR RI kental kepentingan demi memuluskan Kaesang Pangarep

JAKARTA – Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai bahwa pembahasan RUU Pilkada yang terjadi di Badan Legislasi DPR RI kental kepentingan demi memuluskan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada 2024.

Kepentingan itu menurutnya terlihat keputusan yang terjadi dalam pembahasan itu, salah satunya mengenai batas usia pencalonan yang menggunakan kembali Putusan Mahkamah Agung yang berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Dengan begitu, harapan Kaesang untuk maju pilkada kembali terbuka.

“Dan itulah yang dipertanyakan oleh publik, oleh masyarakat, kenapa begitu kilat cepat, dan memutuskan usia 30 tahun sesuai dengan putusan MA,” kata Ujang dilansir Republika, Kamis.

Dia menilai masyarakat pun telah mencurigai dan menduga-duga bahwa dinamika yang terjadi di DPR RI hanya bakal menguntungkan pihak tertentu saja. Padahal, kata dia, Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengharuskan calon untuk berusia 30 tahun saat penetapan.

Selain itu, dia pun mewajarkan ketika PDI Perjuangan merasa dirugikan atas hasil pembahasan RUU Pilkada tersebut. PDI Perjuangan kini telah berada di luar koalisi pemerintahan dan memiliki narasi-narasi yang pasti berseberangan dengan partai politik lainnya.

“Oposan pasti dirugikan, dan narasinya narasi perlawanan, narasi penolakan,” katanya.

Seperti diketahui, Kaesang kini disebut-sebut akan maju di Pilkada Jawa Tengah. Yang terbaru, Partai Nasdem pun telah mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Ahmad Luthfi dan Kaesang di Pilkada Jawa Tengah.

Namun Kaesang kini tercatat masih berusia 29 tahun. Sedangkan Kaesang baru akan genap berusia 30 tahun di hari ulang tahunnya pada 25 Desember 2024, setelah melalui tahapan pencalonan Pilkada 2024.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) terkait batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang dihitung sejak pelantikan.

“Setuju ya merujuk pada putusan Mahkamah Agung, ya? Lanjut?” tanya Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek saat memimpin rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Rumusan DIM nomor 72 yang disetujui Panja RUU Pilkada itu berbunyi: “d. berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.”

Sedangkan sebelumnya pada Selasa (20/8), Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon peserta pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal tersebut ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Perkara tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Keputusan ini secara langsung menutup peluang bagi Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, untuk maju dalam Pilkada Jawa Tengah

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menegaskan bahwa syarat usia calon gubernur dihitung sejak penetapan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keputusan ini dituangkan dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Anthony Lee dan Fahrur Rozi pada Selasa (20/8/2024).

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi syarat usia minimum saat mendaftarkan diri sebagai calon.

“Titik atau batas untuk menentukan usia minimum dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah,” ujar Saldi.

Namun, MK menolak untuk memasukkan ketentuan rinci ini ke dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, dengan alasan bahwa norma yang ada sudah jelas dan tidak memerlukan penjelasan tambahan.

“Pasal 7 ayat 2 huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, bak basuluh matohari, cheto welo-welo,” ujar Saldi.

Dengan keputusan ini, MK memastikan bahwa syarat usia minimal 30 tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta minimal 25 tahun untuk calon Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, dan Wakil Bupati tetap berlaku.

Keputusan ini secara langsung menutup peluang bagi Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, untuk maju dalam Pilkada Jawa Tengah, mengingat usianya yang saat ini masih 29 tahun.

Kaesang tiba pada pukul 16.18 WIB di kantor pusat partai politik itu yang berlokasi di Jakarta Selatan. Kehadiran putra bungsu Presiden Joko Widodo itu disambut Ahmad Syaikhu yang sudah menunggu di pintu masuk gedung.

Dalam rilis resmi PSI yang diumumkan sebelum pertemuan itu terjadi, Kaesang mengaku berkunjung ke lokasi itu dalam rangka memenuhi undangan dari PKS.

Undangan silaturahmi PKS ini dilayangkan kepada PSI untuk mencari kesepahaman mengenai isu politik.

“Silaturahmi tidak boleh putus, kami datang memenuhi undangan Presiden PKS,” kata Kaesang.

Pada kunjungan tersebut, petinggi PSI itu membawa rombongan pengurus DPP PSI, termasuk sembilan pengurus perempuan. Selain itu politik, potensi kolaborasi antar partai termasuk dalam Pilkada 2024 pun bakal menjadi pembahasan.

Setelah tiba di lokasi, Kaesang langsung diajak Ahmad Syaikhu untuk masuk ke ruang pertemuan yang ada di sebelah kanan dari pintu masuk gedung. Di ruangan tersebut, rombongan dari PSI juga disambut oleh Sekretaris Jenderal PKS Aboebakar Al Habsyi.

Kemudian di ruangan tersebut, Kaesang bersama para elit PKS itu berpose untuk mengabadikan foto bersama. Pada momen tersebut Syaikhu bersama Kaesang pun berjabatan tangan.

Saat ini, nama Kaesang pun tengah digadang-gadang bakal ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa politisi muda itu menjadi bakal calon gubernur kedua terpopuler di Pilkada Jawa Tengah.