Hal tersebut terungkap dari rekaman percakapan Luki dan SA yang beredar di kalangan wartawan dan di laporkan ke PWI Kota Depok, Rabu (26/11/2025).

Dalam rekaman percakapan tersebut terdengar suara ancaman dan penghinaan terhadap profesi wartawan dari oknum pengacara yang diduga SA yang juga mengaku sebagai wartawan.

Mendengar percakapan tersebut, seluruh wartawan PWI Kota Depok pun marah dan melaporkan hal tersebut ke Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah.

Setelah mendengar rakaman tersebut, Rusdy mengecam keras pembicaraan bernada arogan dari oknum diduga SA terhadap Luki.

“Arogan sekali, ini sudah bentuk intimidasi dan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Selain itu saya tegaskan tidak diperbolehkan wartawan merangkap sebagai kuasa hukum atau profesi lain. Begitu juga sebaliknya. Wartawan bekerja menghasilkan produk pers secara berkala dan tercatat secara resmi di organisasi profesi wartawan dan tersertifikasi Dewan Pers,” tegas wartawan senior ini.

Menurut Rusdy aksi premanisme dan penghinaan profesi wartawan merupakan bentuk ancaman kemerdekaan pers yang diatur dalam UU Pers No 40 Tahun 1999.

“Untuk itu, saya minta bagian hukum PWI Kota Depok segera mengkaji persoalan tersebut dan mendampingi perlindungan hukum ke saudara Luki sebagai anggota PWI yang tersertifikasi Dewan Pers,” terang Rusdy.

Lanjut Rusdy, dalam UU Pers pada Pasal 18 Ayat (2) ditegaskan bahwa tindakan ancaman, intimidasi dan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pers secara melawan hukum dan sengaja dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Dalam UU Pers juga diatur hak jawab yang merupakan hak seseorang atau kelompok untuk memberikan tanggapan atau sanggahan atas pemberitaan yang merugikan nama baiknya. UU Pers mewajibkan perusahaan pers untuk melayani hak jawab dan hak koreksi.

“Jika ada permasalahan pemberitaan wartawan, gunakan hak jawab atau mekanisme yang diatur, lapor ke PWI dan Dewan Pers. Benar salahnya pemberitaan wartawan diputuskan melalui sidang etik PWI atau Dewan Pers. Pengacara tidak punya kewenangan menyatakan sebuah pemberitaan benar atau salah apalagi memaksa memanggil wartawan,” jelas Rusdy.

Menurut Luki, ia mendapat kiriman somasi dan menolak datang atas surat pemanggilan Ketua LBH Bapeksi Sugiyarto Atmowidjoyo yang menjadi kuasa hukum dari oknum Ketua Karang Taruna Kelurahan Mampang yang diberitakan telah melakukan pelecehan seksual verbal terhadap seorang ibu rumah tangga.

“Jika dari hasil kajian ternyata ada unsur pelanggaran terhadap UU Pers dan ada unsur pidana terhadap saudara Luki, maka tak segan PWI Kota Depok akan menempuh jalur hukum. Termasuk juga segera akan mengundang Ketua Katar Mampang dan Lurah Mampang ke Kantor PWI Kota Depok untuk klarifikasi latar belakang kasus ini biar tidak menjadi liar tak terkendali yang terus membikin kisruh,” pungkas Rusdy. (***)

Artikel Ketua PWI Depok akan Proses Hukum Oknum Ketua LBH yang Ancam dan Hina Anggotanya pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Program ini menyeleksi 256 jurnalis dari berbagai pelosok Indonesia, dengan total 275 karya jurnalistik yang dikirimkan

DEPOKPOS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi strategis dengan jurnalis, melalui pelaksanaan program BRI Fellowship Journalism 2025.

Sebanyak 45 jurnalis dari berbagai platform media di Indonesia resmi dikukuhkan sebagai penerima beasiswa jenjang S2 dalam acara inaugurasi yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat pada Jumat (13/6/2025). Program ini menjadi bentuk nyata sinergi BRI dan insan pers nasional dalam membangun ekosistem jurnalisme yang sehat dan berkelanjutan.

Para peserta tidak hanya memperoleh akses pendidikan pascasarjana, tetapi juga mendapatkan pembekalan intensif dari 20 mentor yang terdiri atas pemimpin redaksi dan jurnalis senior dari berbagai media ternama di Indonesia.

Pada kegiatan tersebut, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyampaikan, BRI Fellowship Journalism merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk menciptakan kolaborasi berkelanjutan antara dunia media dan institusi perbankan

“Program ini bentuk kolaborasi positif BRI, media, dan rekan-rekan jurnalis sehingga semua pihak mendapatkan manfaat. Tujuan utama program ini, membangun hubungan kuat dan saling menguntungkan antara BRI, media, dan jurnalis di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Program ini menyeleksi 256 jurnalis dari berbagai pelosok Indonesia, dengan total 275 karya jurnalistik yang dikirimkan. Proses seleksi dilakukan secara ketat melalui tiga tahapan yaitu administrasi, psikotes, dan Journalist on Site.

Pada tahap akhir, 115 jurnalis dari media online, cetak, televisi, dan radio mengikuti mentoring dan coaching secara mendalam dari jurnalis senior. Selama dua bulan Journalist on Site, peserta menghasilkan lebih dari 2.400 pemberitaan positif mengenai BRI.

Hendy menambahkan, peningkatan kualitas jurnalisme menjadi aspek penting dalam menghadapi tantangan zaman. “Di tengah era digital yang terus berkembang, peningkatan kualitas jurnalisme menjadi krusial,’’ katanya dalam keterangan Selasa (17/6/2025).

Melalui BRI Fellowship Journalism, kata dia, BRI berharap berkontribusi mencetak jurnalis unggul yang menyuarakan isu-isu strategis bangsa dengan perspektif jernih dan independen, menciptakan pemberitaan konstruktif sehingga ikut memajukan bangsa.

BRI Fellowship Journalism telah diselenggarakan sebanyak 6 kali, dimulai pada 2013 dan 2018 di bawah nama “Beasiswa Jurnalis Cerdas”, lalu bertransformasi menjadi “BRI Fellowship Journalism” sejak 2022 dan terus diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya.

Hingga kini, sebanyak 248 jurnalis dari berbagai daerah telah memperoleh manfaat berupa beasiswa pendidikan pascasarjana di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Artikel BRI Fellowship Journalism 2025 Kukuhkan 45 Jurnalis Penerima Beasiswa S2 pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Jurnalis bukanlah juru ketik. Dalam tugasnya, ada rangkaian substansial yang harus dilalui oleh jurnalis, step by step. Jurnalis dituntut untuk mampu melewati tahapan tersebut dalam waktu yang cenderung sangat terbatas.

Mengetik berita adalah proses paling akhir, setelah melewati proses perencanaan, riset permasalahan, hingga eksekusi peliputan, menjadi bagian esensial yang harus dilalui para jurnalis.

Pun dalam proses wawancara, jurnalis harus bisa memberikan pertanyaan kritis atau merespons dengan umpan balik yang tajam. Bukannya menjadi pasif karena kurang menguasai materi.

Kondisi pasif para jurnalis ini, sayangnya sangat sering terjadi di lapangan sehingga akhirnya hanya menelan informasi dari narasumber mentah-mentah tanpa “mempertanyakannya” kembali.

Jurnalis tidak bisa dan tidak boleh menerima informasi dari narasumber untuk dijadikan berita dengan sudut pandang “apa-adanya” sehingga memberikan kesan bahwa jurnalis seolah hanya penyambung lidah pemerintah.

Yang seharusnya terjadi, jurnalis harus memainkan perannya sebagai watchdog atau anjing penjaga, bukan sebagai anjing peliharaan.

Untuk melihat masalah ini secara proporsional, pernah saya mempertanyakan hal ini kepada salah seorang kawan yang isi pemberitaan medianya cenderung menjadi corong atau penyambung lidah Pemkot Depok.

Alasannya sederhana; Jurnalis juga manusia, perlu makan dan harus ada yang dibawa pulang untuk anak istri. Perlu bensin untuk kendaraan dan lainnya. Intinya, jurnalis perlu pemasukan dan cara termudah adalah dengan “memuji” pemerintah dalam hal ini Pemkot Depok.

Apalagi, masih alasannya, media tempatnya bernaung rutin mendapatkan “rilis” dan “advertorial” dari Pemkot Depok. Mungkin sebagai timbal balik atas “puji-pujinya” selama itu.

Karena alasan itulah dirinya menyajikan berita yang “apa adanya seperti itu”.

Alasan kedua adalah kondisi internal media. Yang ini lebih kasuistik. Ada media yang memilih tidak terlalu kritis pada isu-isu tertentu. Bisa terkait dengan sikap suatu media, atau terkait dengan kepentingan politik media tersebut.

Kembali pada argumen kedua kawan saya tadi menyebut bahwa media tempatnya bekerja tidak terlalu tajam dalam mengkritisi berita-berita skandal pemerintahan yang banyak terjadi.

Pertanyaannya, apakah ini ada kaitannya antara pemilik media yang juga adalah politisi atau didanai politisi dan menjadi subordinasi pemerintah?

Dua argumen kawan saya di atas tentunya bisa belum mewakili alasan keseluruhan mengapa jurnalis memilih sudut pandang “apa adanya” dalam menulis berita. Namun paling tidak kita bisa melihat faktor penting yang mematikan daya kritis para jurnalis.

Mungkin bagi mereka, sikap kritis adalah mengkritisi pengkritik pemerintah, dalam hal ini Pemkot Depok.

Mari tengok kembali rumus Sembilan Elemen Jurnalisme karya Bill Kovach-Tom Rosenstiel, kita akan diingatkan bahwa kewajiban pertama jurnalisme adalah memihak pada kebenaran. Prinsipnya, kebenaran yang simpel saja yang berdasar pada fakta.

Jadi, misalnya ada kebijakan Pemkot Depok yang layak dipertanyakan, maka pengelola media harus menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat luas dengan memberi ruang pada jurnalisnya untuk menulis kritik atas kebijakan tersebut. Sebab loyalitas pertama jurnalisme adalah pada masyarakat.

Jurnalis harus memiliki kebebasan finansial dari sumber yang diliput dan mampu mengemban tugas pemantau dan penyeimbang terhadap pemerintah yang bebas terhadap kekuasaan.

Dan yang paling penting, jurnalis diberi kewenangan untuk mengikuti kebenaran dan hati nuraninya.

SALAM SATU PENA!

Artikel Memainkan Peran sebagai Jurnalis Kritis pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Tahun ini, sebanyak 45 jurnalis dari berbagai platform media resmi diumumkan sebagai penerima beasiswa magister (S2).

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyampaikan bahwa jurnalisme yang sehat dan berkualitas merupakan fondasi penting dalam membangun literasi publik.

Melalui program BRI Fellowship Journalism ini, pihaknya berharap dapat memberikan ruang belajar dan peningkatan kompetensi jurnalis, serta sebagai bentuk apresiasi bagi para jurnalis yang telah menjalankan perannya secara independen dan konstruktif.

“Ini adalah bagian dari kontribusi kami untuk mendukung pers nasional yang tangguh dan berdaya saing,” tuturnya.

Program bergengsi ini diikuti oleh 256 jurnalis dari seluruh Indonesia, mencakup media daring, cetak, televisi, hingga radio. Setelah melalui proses seleksi ketat yang berlangsung sejak September 2024, hanya 151 peserta yang lolos tahap administrasi dan lanjut ke psikotes pada Januari 2025.

Proses berlanjut ke tahap Journalist on Site yang berlangsung selama dua bulan, Maret hingga April 2025. Di fase ini, 129 peserta mendapat bimbingan langsung dari para pemimpin redaksi dan jurnalis senior nasional.

Mentoring intensif ini menjadi bagian penting untuk menyeleksi peserta secara objektif melalui sejumlah tahapan yang dirancang guna menjaga kualitas pelaksanaan program secara menyeluruh, termasuk guna memastikan peserta memiliki kualitas dan layak dalam menerima beasiswa.

Berstatus pemimpin redaksi media nasional dan jurnalis senior, kehadiran para mentor ini memberikan kontribusi penting dalam membekali peserta dengan perspektif, pengalaman, dan masukan yang relevan terhadap dinamika profesi jurnalistik saat ini.

Berdasarkan keseluruhan proses tersebut, sebanyak 45 jurnalis ditetapkan sebagai penerima beasiswa dan diumumkan secara resmi di website BRI pada Mei 2025.

BRI Fellowship Journalism merupakan bagian dari inisiatif social value BRI dalam kerangka program Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli.

Program ini telah diselenggarakan sebanyak enam kali sebagai bentuk konsistensi BRI dalam mendukung peningkatan kualitas pers Indonesia. Melalui program ini, BRI memberikan kesempatan bagi jurnalis untuk menempuh pendidikan lanjutan di jenjang pascasarjana.

Informasi lengkap mengenai daftar penerima beasiswa BRI Fellowship Journalism 2025 dapat diakses melalui situs resmi bri.co.id/fellowshipjournalism.

Artikel BRI Fellowship Journalism 2025, 45 Jurnalis Terbaik Raih Beasiswa S2 pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Ketua KJD Johanes Hutapea atau akrab di sapa bang John mengatakan “Saya berharap dengan adanya perubahan kepengurusan yang ada di Komunitas Jurnalis Depok (KJD), segala program kerja dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya,”ucap bang John saat di temui di lokasi acara, Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Pada, Sabtu, (26/04/25)

“Pada rapat ini kita juga sudah sepakati beberapa program kerja, dan kedepannya pengurus yang terpilih dapat menyampaikan dan menjalankan program kerjanya sesuai tugasnya masing-masing,”tambah John.

Usai melaksanakan rapat perubahan kepengurusan acara dilanjut dengan Halal Bi halal keluarga besar KJD serta para tamu undangan yang tak lain adalah para Insan pers yang bertugas di kota Depok.

Di temui di lokasi acara Muryanto mengatakan, “Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih atas undangannya. Melihat kebersamaan yang ada di KJD saat ini saya sangat senang dan bangga, walau di usianya yang masih muda kegiatan KJD terus berjalan. Menanggapi adanya perubahan kepengurusan dan mengadakan giat Halal Bi Halal (HBH) ini suatu hal yang luar biasa.”ucap Muryanto.

Masih Muryanto. “Adapun masalah peremajaan atau perubahan struktur itu ranahnya KJD. Saya melihat itu sangat baik sekali dan perlu adanya penyegaran kepengurusan. Karena setidaknya untuk kedepannya bisa lebih baik dan berguna bagi semua anggota dan pemberitaan yang di sampaikan bermanfaat untuk masyarakat Kota Depok,” ucap Mur.

Muryanto juga berharap semoga kedepannya KJD tetap semangat dan maju terus terutama struktur yang baru, “Jangan pernah merasa lelah dalam melaksanakan tugasnya. Bekerja penuh semangat untuk kemajuan KJD. Itu saja dari saya sebagai Ketua Majelis Pers Depok (MPD),”tutup Muryanto yang hadir di acara KJD.

Berikut susunan kepengurusan KJD 2025

Pembina : Ishak
Ketua : John Hutapea
Wakil ketua : Marcell

Sekertaris : Welkam (Sek 1)
Susi (Sek 2)
Bendahara : Rohana Sinaga

OKK : Arif Budi P
Bidang Advokasi : Patrik
Humas : Guswanto, Kerry
Kesehatan : Puri, Rina
Seni budaya : SiharR, Roma
Pendidikan : Andar S, Bonar S

Artikel Komunitas Jurnalis Depok Gelar Rapat Perubahan Kepengurusan 2025 pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Suprianto dikeroyok lantaran me-repost berita yang dimuat oleh salah satu media online terkait dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMAD) yang menyeret nama anggota DPRD Nagekeo terpilih Yan Siga dari partai Gerindra yang dimana di dalam komentar postingan berita itu kedua belah pihak saling adu urat saraf dan bukan-bukan soal privasi.

Tak terima, kelompok tim sukses itu kemudian menyambangi kediaman Suprianto dan langsung melakukan aksi pengeroyokan hingga Suprianto mengalami memar dibagian kepala dan juga luka dibagian bibir.

Di uraikan bahwa, pengeroyokan itu terjadi pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekitar pukul 15:50 Wita saat dirinya hendak berangkat melaut. Pengakuannya lagi, ada salah seorang perangkat Pemerintah Desa Tendakinde yakni Kepala Dusun Kaburea inisial DN yang ikut terlibat dalam aksi pengeroyokan dirinya.

“Saat itu saya tengah siap-siap turun laut kemudian DN (kepala dusun), IA dan EE datang ke rumah ketuk-ketuk pintu kemudian saya buka. Lalu DN berkata ke saya bisa kita duduk di dalam ? Lalu saya jawab maaf saya mau turun laut nanti pulang dari laut baru kita ketemu. Tiba-tiba DN menarik kerak baju sembari tanya kenapa kamu sebut saya bloon, kemudian saya jawab karena kamu bawa-bawa keluarga bapak dan bawa-bawa privasinya saya. Setelah itu IA tarik tangan saya dan DN tarik kerak baju saya. Jujur saja saya tidak fokus dengan mereka saya fokus ke anak saya yang teriak histeris di depan pintu sambil berkata sudah – sudah sambil menangis,” terang Suprianto.

Suprianto menjelaskan lagi, setelah menarik kerak baju dan memegang tangannya, IA dan DN seketika mencekik sembari melayangkan pukulan ke arah kepala dan arah mulutnya.

Lebih lanjut, saat itu tim sukses Yan Siga yang lainnya datang sembari berteriak mengancam mau mengusir dan mengancam akan mebakar rumahnya lantaran dirinya dianggap hama.

“Setelah itu saya ditonjok bahkan saya dicekik datang sudah warga melerai. Kemudian datang lagi tim suksesnya Yan Siga yang lainnya sembari teriak-teriak bakar rumah saya katanya saya warga tidak jelas, kemudian saya diancam diusir ada kalimat juga yang saya dengar kalau mereka mau panggil orang Kambubheka untuk pukul saya katanya saya hama di kampung ini yang teriak itu, om do, om nahrudin dan om usmani. Kepala saya bagian kiri bengkak memar bibir bagian kanan luka,” urainya.

Atas aksi pengeroyokan tersebut, Suprianto kemudian membuat laporan polisi di Polres Nagekeo dengan bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STPL/81/VII/2024/SPKT/POLRES NAGEKEO/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR.

Selain itu, Suprianto berharap agar Polres Nagekeo selalu transparan dalam menangani kasus yang menimpa dirinya tersebut.

“Saya berharap Polres Nagekeo transparan dalam menangani kasus yang menimpa saya ini,” pungkasnya.

Sumber: Netralnews.com

Artikel Wartawan Dikeroyok Usai Naikkan Berita Dugaan Korupsi Anggota DPRD Nagekeo pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Rico juga beberapa kali meminta perlindungan dari pihak polisi lantaran kerap menerima ancaman dari oknum yang diyakini sebagai anggota TNI

DEPOKPOS – Keluarga Rico Sempurna Pasaribu, wartawan yang tewas karena dibunuh dalam insiden rumah terbakar di Medan, melaporkan seorang anggota TNI AD yakni Koptu HB dari Batalyon Infantri Simbisa 125 Kabanjahe ke Puspomad di Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024) siang.

HB dilaporkan ke Puspomad lantaran diduga menjadi salah satu dalang dari terbunuhnya Rico bersama keluarganya.

Menurut kuasa hukum keluarga Rico, Irfan Saputra, HB beberapa kali diberitakan oleh Rico lantaran diduga terlibat dalam aktivitas judi di lingkungan TNI. Berita itu pun meluas hingga membuat HB meminta pihak media tempat Rico bekerja untuk menurunkan berita tersebut.

“Ada juga percakapan tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini yang diduga anggota TNI itu kepada pimrednya (Rico) untuk melakukan takedown kepada pemberitaan yang sebelumnya dilakukan,” kata Irfan Saputra di Puspomad, Gambir, Jakarta Pusat.

Tidak hanya itu, Rico juga beberapa kali meminta perlindungan dari pihak polisi lantaran kerap menerima ancaman dari oknum yang diyakini sebagai anggota TNI. Ancaman tersebut sering diterima setelah Rico setelah beberapa kali memberitakan soal keterlibatan HB dalam aktivitas judi.

Karena bukti-bukti tersebut, Irfan dan keluarga korban memberanikan diri untuk melaporkan HB ke Puspomad. Irfan melanjutkan, pihaknya sudah menyerahkan beberapa barang bukti berupa bukti percakapan aplikasi media sosial antara Rico dan HB.

Pihaknya juga telah memberikan bukti percakapan HB kepada pimred media tempat Rico bekerja terkait permintaan menurunkan berita. Irfan berharap Puspomad serius menyelidiki laporan tersebut demi mengungkap adanya tersangka lain dibalik tersangka B, RAS dan YT yang sebelumnya sudah tertangkap.

Artikel Keluarga Ungkap Isi Percakapan Telepon Rico Sempurna Pasaribu yang Tewas Dibakar pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.