Jokowi menyampaikan bahwa insiden kebocoran ini harus segera diatasi

DEPOKPOS – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan pernyataannya mengenai proses penelusuran dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang belakangan ini mengemuka di masyarakat.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi menyampaikan bahwa selaras dengan pernyataan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak ada kebocoran data dan antar lembaga terkait terus melakukan kolaborasi dalam investigasi dan mitigasi.

“Pernyataan kami tentu sama dengan DJP. Sudah disebutkan dalam pernyataan resmi bahwa DJP, Kominfo, BSSN dan Polri berkoordinasi intensif,” kata Prabu dilansir Antaranews, Sabtu.

Pernyataan resmi Kemenkominfo juga menekankan eksistensi dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menyebutkan ada sanksi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran atau membocorkan data pribadi masyarakat.

Sebelumnya, ​Presiden Joko Widodo menyoroti kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang belakangan mencuat. Kali ini, sebanyak enam juta data NPWP diduga bocor dan dijual di forum gelap Breach Forum. Di antara data yang bocor, tercantum nama Presiden Jokowi, kedua anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Jokowi menyampaikan bahwa insiden kebocoran ini harus segera diatasi.

“Kemarin saya sudah sampaikan agar mitigasi dilakukan secepat-cepatnya. Banyak negara juga mengalami hal serupa. Yang paling penting adalah mitigasi cepat dan kejadian serupa tidak terulang lagi,” ujar Jokowi saat mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, seperti dilansir dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/9/2024).

Kebocoran data kali ini pertama kali diungkap oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, melalui akun X (sebelumnya Twitter). Teguh menyebutkan bahwa data NPWP yang bocor termasuk data milik sejumlah pejabat tinggi negara.

Selain Jokowi dan anak-anaknya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, serta Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga masuk dalam daftar data yang diduga bocor.

“Sebanyak 6 juta data NPWP dijual dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor termasuk NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan lainnya,” tulis Teguh di akun X pada Rabu (18/9/2024).

Pembahasan itu dilakukan bersamaan di tengah aksi demonstrasi buruh, mahasiswa, dan sejumlah lapisan masyarakat lainnya yang menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR.

“Kami sampaikan terima kasih kepada presiden yang telah memberikan konsesi sampai terbitnya IUP. Jadi sekarang kami siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan,” kata Gus Yahya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8).

Gus Yahya mengatakan lokasi izin pertambangan yang diberikan pemerintah merupakan tanah seluas 26 hektare bekas proyek tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Ia menyebut produksi baru sebagian yang dieksplorasi namun sudah mulai bisa diproduksi. PBNU pun menargetkan produksi di lahan tambang itu akan dikerjakan secepatnya.

“Karena IUP sudah kelar, mudah-mudahan Januari kita sudah bisa bekerja,” kata dia.

Selain itu, Gus Yahya juga menyebut organisasinya berniat untuk investasi tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur hingga 100 hektare.

“Nanti InsyaAllah kami ingin beli tanah di IKN itu, mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare,” kata Gus Yahya.

Gus Yahya menyebut nantinya tanah itu akan difungsikan untuk pembangunan fasilitas PBNU seperti tempat pendidikan, kesehatan, hingga keagamaan.

Jokowi, kata dia, ikut menyambut dan merestui rencana PBNU untuk berinvestasi di IKN. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat PBNU akan berkoordinasi dengan Otorita IKN.

“Ada sejumlah saran-saran beliau mengenai lokasi yang bagus bisa dibeli oleh NU di IKN. Misalnya fasilitas-fasilitas apa yang mungkin bisa dibangun oleh NU di IKN. Kami berdiskusi soal hal itu tadi,” ujarnya.

Adapun berbarengan dengan aksi di depan gedung DPR yang masih berlanjut, Presiden Jokowi pun terpantau batal menghadiri acara pencanangan gerakan nasional cerdas keuangan dalam rangka Hari Indonesia Menabung pada sekitar pukul 13.30 WIB di Jiexpo Theater.

Namun Jokowi batal menghadiri agenda tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun kehadiran Jokowi dalam acara tersebut digantikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Adapun sebelum bertemu dengan petinggi PBNU. Jokowi juga sempat bertemu dengan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Istana Negara Jakarta.

Ketentuan itu dimuat dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang ditandatangani Presiden Jokowi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengizinkan pendistribusian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dicabut kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi.

Ketentuan itu dimuat dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta, 22 Juli 2024.

Dilansir dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jakarta, Selasa, ketentuan distribusi IUP kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A ayat (1).

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” demikian petikan pasal tersebut.

Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagaimana izin usaha serta memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal tersebut juga mensyaratkan penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara berlaku.

Perpres tersebut mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK bagi badan usaha organisasi masyarakat kepada Menteri Investasi selaku ketua satuan tugas (Satgas).

Setelah izin pengelolaan tambang diterbitkan, maka organisasi masyarakat tersebut harus mengajukan permohonan IUPK melalui sistem One Single Submission (OSS).

Sebelumnya diberitakan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan Perpres 70 bertujuan untuk mewujudkan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan bagi pemerataan investasi.

Selain itu, kata Bahlil, Perpres tersebut juga mengatur penataan perizinan berusaha untuk pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan bagi Badan Usaha Milik desa, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh UMKM.

“Pendistribusian IUP berskala besar akan dilakukan melalui proses tender sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tapi teknis-nya, ada di Kementerian ESDM,” katanya.

Menurut Ginting, ketiga wakil menteri yang baru dilantik itu sesungguhnya diberikan kesempatan magang sebagai menteri dalam Kabinet Presiden Prabowo Subíanto mendatang

DEPOKPOS – Pengamat politik Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting mengungkapkan, tiga wakil menteri yang baru dilantik merupakan hasil konsensus politik antara Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketiga wakil menteri itu kemungkinan besar akan menjadi menteri sesuai bidangnya dalam Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, akhir Oktober 2024 mendatang.

“Ketiga wakil menteri baru di sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi merupakan hasil konsensus politik antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto,” kata pengamat politik UNAS Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu (20/7/2024).

Magang menteri

Menurut Ginting, ketiga wakil menteri yang baru dilantik itu sesungguhnya diberikan kesempatan magang sebagai menteri dalam Kabinet Presiden Prabowo Subíanto mendatang.

Jadi, lanjutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto sesungguhnya sudah memilki tiga calon menteri, yakni Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri Pertanian Sudaryono, dan Menteri Investasi Yuliot Tanjung. Ketiganya dilantik menjadi Wakil Menteri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024)

Keponakan Prabowo

Menurut Ginting, baik Thomas Djiwandono maupun Sudaryono merupakan lingkaran terdekat dari Presiden terplih Prabowo Subianto. Thomas Djiwandono merupakan Keponakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan anak dari Mantan Gubernur Bank Indonesia era Presiden Soeharto, Joseph Soedradjad Djiwandono. Jadi seperti ayahnya, Thomas juga piawai di bidang keuangan. Antara lain lulusan master/magister bidang hubungan internasional dan ekonomi internasional, bendahara umum Partai Gerindra, dan Deputy CEO Arsari Group (2006).

“Walau keponakan Presiden terpiih Prabowo Subianto, namun Thomas Djiwandono memliki latar belakang terkait bidang keuangan. Sehingga penempatannya sebagai Wamen Keuangan merupakan magang sebelum menjadi menterí keuangan pada kabinet mendatang,” ujar Selamat Ginting, dosen FISIP UNAS.

Asisten pribadi Prabowo

Adapun Sudaryono, lanjut Ginting, juga merupakan orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto. Antara lain pernah menjadi asisten pribadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bahkan hingga saat ini menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Tengah. Otomatis Sudaryono juga menjadi kandidat kuat Gubernur Jawa Tengah dari Partai Gerindra.

“Dengan ditunjuknya Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian oleh Presiden Jokowi merupakan konsensus politik antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sehingga Sudaryono tidak akan maju lagi dalam kontestasi Pilkada di Jawa Tengah. Partai Gerindra pun akan mendukung calon yang disodorkan oleh Presiden Jokowi, entah Ahmad Luthfi atau Kaesang Pangarep,” ungkap Ginting.

Profesional

Sedangkan Yuliot Tanjung, kata Ginting, memang sejak lama meniti karier di bidang investasi dan penanaman modal. Antara lain sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kepala Kantor BPKM di Taiwan, Kepala Biro Perencanaan dan Informasi, Direktur Promosi Dalam Negeri, Direktur Pengendalian Pelaksanaan Wilayah II dan Direktur Deregulasi, BKPM.

“Bagi saya penunjukkan Yuliot Tanjung sebagai Wamen Investasi Indonesia dan Wakil Kepala BKPM tidak mengejutkan, karena Yuliot memang profesional di bidang investasi dan penanaman modal,” ungkap Ginting.

Pro dan Kontra

Bagi Ginting, wajar jika publik mengritisi pelantikan tiga wamen itu dengan alasan menghambur-hamburkan uang negara dan negara harus memberikan fasilitas setingkat menteri serta uang penghargaan masa bakti.

“Wah, enak bener ya jadi pejabat tinggí negara cuma tiga bulan tapi dapat uang penghargaan masa bakti yang nilainya lebih dari Rp500 juta,” pungkas Ginting.

Thomas Djiwandono merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sekaligus keponakan Prabowo Subianto

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7).

Mereka yang dilantik yakni Thomas Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan, sehingga kini Menkeu Sri Mulyani memiliki wakil menteri lain selain Suahasil Nazara.

Kemudian Yuliot Tanjung yang mengisi posisi baru selaku Wakil Menteri Investasi. Serta Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvick Hasnul Qolbi.

Thomas Djiwandono merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sekaligus keponakan Prabowo Subianto. Lalu Sudaryono yang merupakan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, dan Yuliot yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM.

Para wakil menteri tersebut dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Presiden Jokowi kemudian mengambil sumpah jabatan wakil menteri yang dilantik dan diikuti ketiga orang tersebut.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti para tamu undangan terbatas yang hadir.

Turut mendampingi Presiden dalam acara pelantikan tersebut yaitu Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Presiden Terpilih RI sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Kemudian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.