“Bagi saya pribadi yang jadi persoalan di bawah adalah lapangan kerja. Lapangan kerja ini menjadi persoalan yang serius,” kata Pramono di hadapan masyarakat saat menggelar blusukan ke Jalan Cideng, Gambing, Jakarta Pusat pada Senin, 30 September 2024.

Mantan sekretaris kabinet itu juga berjanji akan menggelar job fair atau pameran karir secara rutin jika dirinya dan Rano Karno memenangkan Pilkada Jakarta. “Ada yang disebut dengan job fair di setiap kecamatan setiap 3 bulan sekali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pramono juga menekankan urgensi balai pelatihan kerja untuk mendukung kebijakan peningkatan lapangan kerja yang dirinya rencanakan.

“Kecamatan harus punya balai latihan kerja supaya orang ada kepastian untuk belajar bekerja dan kemudian ada penyalurannya,” tuturnya.

Tak sampai di situ, Pramono turut meminta restu warga setempat untuk mendukungnya di Pilkada Jakarta dan merealisasikan janji-janjinya. “Mudah-mudahan saya bisa bermanfaat untuk masyarakat yang memang membutuhkan di Jakarta,” ucapnya.

Pramono tiba di Kampung Cideng pukul 12.45 dengan mengenakan kemeja hijau dan celana hitam serta sarung hitam bermotif yang dikalungkan di lehernya. Kedatangannya disambut meriah dengan yel-yel warga sekitar.

Dalam kunjungan itu, Pramono turut masuk ke rumah salah satu penduduk dan ikut masuk ke halaman belakang. Sekitar satu meter dari pintu belakang rumah itu terdapat rel kereta api yang menghubungkan Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Duri.

Adapun kunjungan Pramono ke Cideng baru selesai sekitar pukul 13.30. Dia turut berfoto dan bersalaman dengan warga sekitar sambil menuju mobil yang ditumpanginya.

Salah satunya yakni Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri yang akan dibangun di kawasan Pancoran Mas.

“Kami sudah punya lahan bekas rumah pemotongan bewan (RPH) yang rencananya juga akan dijadikan MTs Negeri Kota Depok,” kata IBH, Ahad (29/9).

IBH menjelaskan, pihaknya akan membangun sekolah negeri di beberapa kecamatan yang lain.

“Insyaallah kita akan bangun sekolah negeri di berbagai tempat ya, ada di wilayah Jatijajar, Curug, di Mampang, Insyaallah ya,” jelasnya.

“Dimana pun warga Depok yang kekurangan SMP Negeri, kalau ada lahannya, Insyaallah akan kita bangunkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, IBH menerangkan, bahwa saat pemerintahan Idris-Imam sudah ada beberapa sekolah negeri yang dibangun.

“Seperti pada pemerintahan Idris-Imam yang membangun beberapa sekolah negeri. Tahun ini saja ada satu sekolah dibangun, SMP Negeri 34 yang dibangun di Pondok Cina,” ungkapnya.

IBH juga menuturkan, bahwa nantinya akan ada sekolah negeri yang tersebar di 63 kelurahan di Kota Depok.

“Setiap kecamatan SMP Negeri sudah ada, cuma kelurahan pun ada yang belum punya SMP Negeri, nanti mudah-mudahan setiap kelurahan itu kita memiliki SMP Negeri,” pungkasnya.

Hal itu disampaikan Ahmad Syaikhu usai melakukan aktivitas jalan santai dan sapa warga pada hari keempat kampanye di Situ Buleud, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Sabtu 28 September 2024.

Menurut dia, janji tersebut merupakan bagian dari 17 program prioritas pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar nomor urut 3, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie (ASIH).

“Puskesmas-puskesmas yang memang sudah layak ditingkatkan jadi rumah sakit tipe D, ya kita akan tingkatkan sehingga bisa memiliki lebih banyak lagi ruang-ruang rawat inap,” ucap Syaikhu.

Ia meyakini dengan banyaknya rumah sakit di daerah, masyarakat tidak lagi harus pergi jauh untuk berobat ke rumah sakit yang ada di kota besar.

Seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHD) di Kota Bandung.

“Sehingga tidak terkonsentrasi harus ke Bandung, ke Hasan Sadikin dan sebagainya, itu di tingkat kecamatan mereka bisa melayani dengan baik,” ungkap dia.

Bukan hanya di Purwakarta, kata Syaikhu, peningkatan fasilitas kesehatan ini juga akan berlaku di seluruh kabupaten/kota di Jabar, khususnya daerah pedesaan.

“Kita akan mengupayakan peningkatan dari sarana prasarana yang ada, misalnya kita lihat di daerah-daerah yang terluar khususnya ya di daerah-daerah pedesaan ini sulit untuk bisa menjangkau ketersediaan rumah sakit,” kata dia.

Selain itu, pasangan ASIH juga akan meningkatkan puskesmas-puskesmas yang ada di desa menjadi PONED alias Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar.

Menurut dia, hal ini sebagai upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

“Kita akan meningkatkan apa yang sudah ada puskesmas-puskesmas bisa jadi akan menjadi PONED, itu bisa melakukan rawat inap khususnya bagi mereka yang akan melahirkan,” jelas Syaikhu.

“Salah satu yang memang akan menjadi perhatian adalah bagaimana supaya juga memperbanyak tadi modal transportasi yang terintegrasi,” kata Suswono saat ditemui awak media di stasiun MRT Cipete Raya, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024.

Dia juga menyinggung kaum kelas menengah atas yang menggunakan kendaraan pribadi. Menurutnya, penggunaan kendaraan pribadi tersebut menjadi faktor penyebab kemacetan Jakarta.

Suswono menambahkan, mereka perlu diedukasi untuk mengganti kebiasaan mobilisasinya dengan menggunakan transportasi umum.

“Mungkin yang perlu diedukasi nanti justru kelas menengah ke atas ini. Supaya apa? Mau mencoba MRT seperti ini,” ujar Suswono.

Ia mengatakan, edukasi tersebut dapat berupa testimoni positif penggunaan transportasi umum. “Ternyata kepastian waktunya jelas, lebih pasti. Kemudian juga tidak mengalami stres di jalan dengan mobil pribadi begitu ya,” kata Suswono.

Selain memperbanyak jumlah transportasi umum, Suswono juga menyampaikan keinginannya untuk mengintegrasi transportasi umum dengan kawasan aglomerasi.

“Itu yang harapannya nanti sekalian sampai dari Bogor, dari Bogor atau juga sampai ke Bekasi, sampai ke Banten, nah itu kan di antaranya akan kita lakukan seperti itu, jadi diperpanjang,” kata Suswono.

Ia optimis apabila transportasi umum sudah terintegrasi dengan baik akan membuahkan hasil berupa kebiasaan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sebagai opsi utama mereka dalam bepergian.

“Saya yakin suatu saat kalau integrasinya tadi baik, kemana-mana mudah dengan transportasi umum,” ujarnya.

Rano Karno yang berpasangan dengan Pramono Anung di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta, mendapatkan nomor urut 3 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selaku calon wakil gubernur, dia mengklaim suara para alumni sekolah di Jakarta Selatan akan bermuara ke Pramono-Rano Karno.

“Insyaallah sekolah se-Jakarta Selatan mendukung kami,” ujar Rano Karno, didampingi oleh Pramono Anung, selaku calon gubernurnya.

Pria yang akrab disapa Bang Doel ini mengungkap pula bahwa wacana pembongkaran sekolah pernah bergulir di pemerintah DKI Jakarta. Namun dia memastikan, jika Pramono-Rano Karno memenangi Pilgub, wacana serupa itu tidak akan terjadi.

“Janji pertama saya, kalau memang tidak untuk kepentingan umum, kami tidak akan membongkar sekolah-sekolah yang ada di sini (Jakarta Selatan),” ujar Rano Karno, sembari menyebut, “SMAN 6 Jakarta sudah lama wacananya akan dibongkar. Janji saya, tidak akan pernah kami bongkar.”

Janji kampanye Rano Karno ini disambut oleh tepuk tangan para pendukungnya. Terpantau ada yang bersorak “Pramono-Rano satu putaran” usai janji tersebut diucapkan.

Adapun alasan Rano Karno memilih tidak ingin menggusur sekolah, dipicu oleh permasalahan nostalgia. Dalam pandangannya, selain jadi wadah pendidikan, sekolah juga berperan sebagai pengisi memori anak-anak di masa depan.

“Agar anak kita, cucu kita, punya kebanggaan bahwa ibu, bapak, eyang, kakungnya pernah sekolah di sini,” ucap Rano Karno.

Ihwal Pilgub Jakarta 2024, Pramono-Rano Karno disokong oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Mereka bakal bertarung melawan Ridwan Kamil-Suswono yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus), serta Dharma Pongrekun-Kun Wardana dari jalur independen.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan juga akan menyasar pembimbing rohani

DEPOK – Pasangan nomor urut 1, Imam Budi Hartono (IBH) dan Ririn Farabi Arafiq janjikan peningkatan kesejahteraan guru jika mereka terpilih memimpin Kota Depok.

“Kalau kemarin kami punya program meningkatkan dana insentif buat guru honorer. Nah, untuk para guru-guru lainnya yang bukan honorer yang sudah guru tetap insya Allah kami akan menaikkan TPP atau Kesra bagi para guru dan juga bagi para pengawas dari sekolah,” ucap IBH.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan juga akan menyasar pembimbing rohani yang pada masa dirinya memimpin bersama Mohammad Idris telah diberikan kepada 2.000 orang.

Program ini, juga akan ditambah dengan nama Bimroh Plus dan menyasar tambahan penerima insentif seperti penjaga masjid, pemandi jenazah dan penjaga makam.

“Insya Allah Depok akan menjadi lebih baik dari sisi pemahaman agamanya, dari sisi keamanannya dan mudah-mudahan akan berdampak kepada kesejahteraan,” tandasnya.

“Jadi, SS jangan asal janji ! Lihat kemampuan dirinya menjadi Sekretaris Daerah Kota Depok, tidak mampu menanganinya,” tambahnya.

DEPOK – Viral pernyataan Calon Wali Kota Depok, Supian Suri (SS), di hadapan pendukungnya, yang menyebut akan menyelesaikan masalah kemacetan, di Kota Depok, khususnya di Jalan Raya Sawangan tersebut.

Bambang Sutopo, selaku anggota DPRD Kota Depok, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bahwa Supian Suri (SS) terlalu gegabah jika menyebutkan, penyelesaian kemacetan di Jalan Raya Sawangan adalah prioritas utama. Yang seharusnya SS, sudah memahaminya, Jalan Raya Sawangan itu, merupakan ranah pemerintah pusat.

“Maka, itu terlalu konyol karena sudah pasti niatnya hanya memojokkan pemerintah daerah periode ini, lebih kepada memojokkan pemerintahan pak Idris-Imam,” ujar Bambang kepada wartawan, Rabu (25/9/2024).

Ia juga menduga isu tersebut sengaja dihembuskan untuk membunuh karakter pemerintah di mata masyarakat. Padahal, Supian Suri sudah tentu tahu kendala apa yang terjadi pada di wilayah Jalan Raya Sawangan tersebut.

Bahkan, di tingkat Provinsi Jabar juga ada lebih dari 4 anggota yang duduk di parlemen yang itu mewakili Kota Depok. Sudah tentu, ikut memperjuangkan masalah yang ada di Jalan Raya Sawangan Kota Depok itu.

“Artinya, SS sudah tahu masalah kemacetan di Jalan Raya Sawangan. SS’kan bagian dari Pemkot Depok, sudah lebih dari 25 tahun loh, jadi jangan merasa seolah-olah jadi orang tidak tahu,” ketua Bambang.

Diakuinya, bahwa dirinya permah mengikuti rapat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang, dimana salah satu prioritasnya adalah pembangunan Jalan Raya Sawangan.

“Namun lagi-lagi, itu ada di ranah pemerintah pusat. Sejak era pemerintahan pertama juga telah diperjuangkan, namun karena banyak faktor hingga kini belum terealisasi,” ucap Bambang.

“Jadi, SS jangan asal janji ! Lihat kemampuan dirinya menjadi Sekretaris Daerah Kota Depok, tidak mampu menanganinya,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Supian Suri berjanji akan mengatasi masalah kemacetan di Jalan Raya Sawangan yang sudah sering dikeluhkan warga. Janji ini disampaikan Supian ketika melakukan dialog dengan warga Sawangan.

“Saya dan Chandra Rahmansyah (cawalkot) berkomitmen untuk menuntaskan masalah kemacetan di Jalan Raya Sawangan, sebagai prioritas utama jika terpilih di Pilkada Depok 2024,” ujar Supian dikutip dari Instagramnya @bangsupians.

Materi kampanye tersebut meliputi: a. visi, misi, dan program pasangan calon untuk kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, b. visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.

Timbul pertanyaan apakah masayarakat dapat menggugat janji politik capres-cawapres atau caleg yang tidak direalisasikan setelah mereka terpilih.

Menurut Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Prof Rosa Agustina, masyarakat bisa saja menggugat janji politik. Namun gugatan itu sulit dikabulkan oleh pengadilan. Tapi, perlu dilihat apakah janji kampanye tersebut mengkat atau tidak.

“Kalau mengikat berarti ada akibat hukum, kalau ingkar janji, sesuai hukum perjanjian ada perjanjian mengikat dan tidak mengikat. Kalau tidak dilaksanakan akan ada efek moral, efeknya orang tidak percaya lagi. Nah, apakah janji politik itu bisa digugat? Saya kira susah, tapi seharusnya bisa ya, tapi saya tidak yakin akan dikabulkan pengadilan,’’ jelas Prof Rosa.

Prof Rosa melanjutkan kampanye merupakan ranah publik, yang mana janji yang dinyatakan tidak harus tertulis dan bisa saja secara lisan, tetapi ada moral yang melekat di dalamnya. Dia mengingatkan seseorang dipercaya karena tutur katanya. Bila omongan seseorang tidak dapat dipercaya, lantas apa yang bisa dipercaya oleh masyarakat.

Dalam teori hukum, terdapat 4 syarat perjanjian yaitu cakap, sepakat, hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks kampanye, capres/caleg dan pemilihnya memenuhi syarat cakap karena kedua belah pihak sudah dewasa dan tidak di bawah pengampuan. Kemudian sepakat berarti ada kehendak dari kedua belah pihak.

“Sepakat artinya kan kehendak dari kedua belah pihak, tetapi antara caleg dan pemilih selaku pihak keduanya kan ada banyak. Kemudian syarat hal tertentu harus dapat terpenuhi apa tidak dan terpenuhinya sebab yang halal,’’ ujarnya.

Dalam pemilu, pemenuhan syarat sepakat masih ambigu diantara capres/caleg dan para pemilihnya. Sedangkan salah satu syarat perjanjian dinyatakan sah apabila adanya kesepakatan para pihak. Artinya, harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri.

Sebab, janji politik hanya diucapkan oleh capres/caleg pada masa kampanye. Sementara pemilih tidak mengikatkan diri untuk melakukan suatu prestasi dari janji politik tersebut. Salah satu artikel Hukumonline berjudul Janji Politik Pejabat Tak Bisa Digugat Secara Perdata, menjadi salah satu contoh artikel yang menjelaskan bahwa ketidakberhasilan janji politik bukan karena kesengajaan, tidak bisa menjadi sengketa hukum.

“Kita menginginkan semua rumah bisa terkoneksi internet minimal 100 Mbps,” kata Kun

JAKARTA – Calon wakil gubernur DKI nomor urut dua, Kun Wardana Abyoto menjanjikan internet gratis minimal 100 megabit per second (Mbps) untuk memudahkan masyarakat mendapat akses informasi.

“Kita menginginkan semua rumah bisa terkoneksi internet minimal 100 Mbps,” kata Kun usai dialog bersama Forum Purna Pejabat Pemprov DKI di Jakarta Selatan, Kamis.

Kun mengatakan pihaknya sudah melakukan kajian mulai dari konektivitas hingga infrastruktur terkait program yang disiapkan apabila dirinya terpilih.

Dia menilai dengan tersedianya internet gratis, maka masyarakat mampu belanja berekreasi bisa dari rumah sehingga mampu mengurangi kemacetan, polusi udara dan sebagainya.

Maka dari itu, dia memastikan adanya internet gratis agar tidak menimbulkan diskriminasi dan kesenjangan sosial di kalangan masyarakat.

“Kita tidak ingin ada diskriminasi dari penerimaan informasi, jadi semua memiliki hak yang sama terhadap informasi,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, nantinya akan bekerjasama dengan operator yang salah satunya memberikan insentif untuk pajak.

Kemudian, pihaknya juga akan berfokus pada empat hal yakni perangkat, jaringan, wadah digital (platform), dan aplikasi. Adapun pihaknya berencana untuk menyempurnakan aplikasi pemerintah JAKI.

“Aplikasi ini kita akan sempurnakan JAKI menjadi super apps (aplikasi super) yang sanggup menyentuh berbagai sektor pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, keuangan, logistik dan lain-lain,” ujarnya.

Baca juga: KI DKI ingatkan pentingnya keterbukaan informasi saat pilgub Jakarta

Calon gubernur nomor urut 2 di Pilkada Jakarta 2024 Dharma Pongrekun menyebutkan Kartu Jakartaku Aman menjadi salah satu program unggulan.

KPU DKI Jakarta telah menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta.

Selain memberi dana Rp 200 juta untuk RW di Jakarta, Ridwan Kamil juga berencana menaikkan insentif untuk RT/RW se-Jakarta dengan nominal setinggi-tingginya. “Program ini hadir agar pembangunan di RW itu bisa dilaksanakan secara demokratis dan maksimal,” kata pria yang akrab disapa Emil itu, saat ditemui di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Emil turut menjanjikan kepada RT dan RW yang totalitas dalam membangun wilayahnya, bakal mendapatkan gaji yang layak dari pemerintah. “RT/RW yang kerja keras luar biasa, kami naikkan nanti penghasilannya setinggi-tingginya,” ujar eks gubernur Jawa Barat itu.

Adapun perihal insentif dan pendanaan itu, bukan diberikan kepada individu pejabat RT/RW. Melainkan bakal disalurkan demi kepentingan wilayah tersebut. Emil sebelumnya juga sudah membeberkan program ini saat deklarasi relawan di Hotel Swiss-Belinn, Kemayoran, Senin, 16 September lalu.

Dia menyebut, anggaran untuk setiap RW bisa menggunakannya demi kelancaran pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Selain itu, dana tersebut juga bisa untuk merealisasikan kegiatan ekonomi di lingkungan RW seperti mendirikan koperasi dan bantuan dana usaha.

“Perlu saya klarifikasi, ini bukan insentif untuk pengurus RW, ya, tapi anggaran untuk pengelolaan lingkungan. Basisnya harus kebijakan,” ucap Emil, sembari menyebut, “Misalnya untuk membeli gerobak sampah, pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan perbaikan jalan di gang-gang.