Komitmen ini mengemuka dalam Lokakarya dan Focus Group Discussion (FGD) Kongres Ekonomi Umat ke-II Provinsi DKI Jakarta bertajuk “Membangun Ekosistem Ekonomi Syariah Jakarta yang Inklusif, Kolaboratif, dan Berkelanjutan” di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Acara yang dibuka dengan keynote dari Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH. Muhammad Faiz dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin ini menyoroti pentingnya kolaborasi dan optimalisasi potensi umat Islam dalam menopang perekonomian daerah.

Suharini Eliawati, M.Si., Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa saat ini peringkat perekonomian Jakarta berada di urutan 71 dunia. Target ambisius untuk melonjak ke posisi 50 besar dunia pada 2030 dipastikan tidak bisa dicapai sendiri oleh Pemprov DKI.

“Saat ini investasi kita ada pada angka 204,2 triliun,” ujar Suharini.

“Dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 2024, meskipun Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, kita pastikan Jakarta akan menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Ekonomi syariah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan,” tegasnya.

Suharini juga menyoroti perlunya menjaga inflasi agar tetap “terjaga dan terkendali”. Ia menawarkan tiga skenario pertumbuhan ekonomi, dengan skenario optimis mencapai 6,08% jika seluruh pihak, termasuk sektor ekonomi syariah, berpartisipasi aktif.

Mandat Halal dan Potensi Zakat Belum Optimal

Mursidi, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah dengan semangat keadilan mendukung stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia secara aktif mendukung rantai nilai halal terintegrasi dan berdaya saing serta melaksanakan business matching pembiayaan syariah bagi UMKM.

Sementara itu, Bukhari Muslim dari Bidang Registrasi Halal BPJPH mengingatkan tentang mandat wajib sertifikasi halal.

“Per 17 Oktober 2026, semua jenis makanan dan minuman harus bersertifikat halal. Kalau tidak, tidak boleh diperjualbelikan,” tegas Bukhari.

BPJPH berupaya membantu UMKM, terutama rumah makan khas daerah, untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui program sertifikasi halal gratis yang didanai dari CSR perusahaan besar.

Dari aspek filantropi Islam, Ahmad Abu Bakar MM, Kepala Baznas Bazis DKI Jakarta, menyampaikan bahwa potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di DKI Jakarta mencapai 64 triliun per tahun. Namun, yang baru terkumpul dan dikelola Baznas Bazis DKI baru sekitar 400 miliar rupiah, menunjukkan kesadaran umat yang masih relatif rendah.

“Potensi zakat se-Indonesia itu ada 325 triliun. Artinya kita masih butuh perjuangan,” kata Ahmad Abu Bakar, seraya menekankan perlunya meningkatkan kepercayaan muzaki agar menunaikan ZIS melalui lembaga resmi.

Pemberdayaan Umat Jadi Solusi Kemiskinan

Bambang Suprihadi, Pimpinan Masjid Raya Bintaro Jaya melalui program Bank Infak, menawarkan model pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Gerakan ini telah membantu 1.700 UMKM dengan dana bergulir mencapai Rp 8,5 miliar.

“Kami adalah lembaga pemberdayaan ekonomi umat berprinsip syariah qardhul hasan, tanpa margin atau riba,” jelas Bambang.

“Dari 1.700 UMKM yang kami bantu, tingkat Non-Performing Financing-nya nol. Ini membuktikan mereka yang kecil ini patuh dan berintegritas untuk membayar,” tambahnya.

Bambang menegaskan bahwa charity atau bantuan sosial tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan, melainkan pemberdayaan ekonomi umat yang bisa mengubah status mustahik menjadi muzaki.

Deklarasi Ekonomi Syariah Jakarta

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan FGD yang dihadiri akademisi, pelaku usaha, pegiat halal, asosiasi UMKM, dan perbankan. Diskusi ini menghasilkan tujuh butir Deklarasi Ekonomi Syariah Jakarta, yang mencakup:

1. Menguatkan pembiayaan syariah yang inklusif dan berkeadilan.

2. Mendorong pengembangan wakaf produktif sebagai sumber keberlanjutan ekonomi umat.

3. Memperkuat peran masjid, pesantren, dan komunitas usaha sebagai inkubator UMKM syariah.

4. Memastikan standardisasi dan sertifikasi halal sebagai fondasi daya saing UMKM.

5. Mempercepat transformasi digital syariah.

6. Mengembangkan marketplace halal sebagai ekosistem pasar berbasis syariah.

7. Memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra strategis.

Menutup kegiatan, Ketua Panitia, Deden Edi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak.

“Kami berterima kasih kepada Pemprov DKI, Baznas BAZIS DKI, Bank Indonesia, dan LPPOM yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Deklarasi yang lahir hari ini adalah langkah besar menuju ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan bagi umat Jakarta,” ungkapnya.

Kongres Ekonomi Umat ini diakhiri dengan pembacaan Deklarasi Ekonomi Syariah dan penandatanganan bersama oleh para pemangku kepentingan. Rekomendasi kongres akan segera disusun untuk mendukung kemajuan dan penguatan ekonomi syariah di Jakarta*

Artikel MUI Dorong Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Syariah dan Motor Nasional pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Posisi ekonomi syariah Indonesia di kancah global pun terus meningkat

JAKARTA – Perkembangan ekonomi syariah dan gaya hidup halal dipandang sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan sumber-sumber pendorong pertumbuhan ekonomi baru dan berkelanjutan. Industri halal di Indonesia semakin menunjukkan kinerja yang positif, dengan pertumbuhan sektor unggulan Halal Value Chain (HVC) pada Triwulan I – 2024 sebesar 1,94% (y-o-y), didukung oleh pertumbuhan tinggi pada sektor makanan dan minuman halal serta modest fashion, masing-masing sebesar 5,87% (yoy) dan 3,81% (yoy).

“Hal ini menunjukkan bahwa ke depannya pertumbuhan ekonomi nasional mampu didominasi oleh pertumbuhan ekonomi syariah melalui pertumbuhan industri halal,” ujar Sekretaris Jenderal Eko S.A Cahyanto yang mewakili Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Kick-off Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2024 di Jakarta, Senin (26/8).

Potensi besar ekonomi syariah dan industri halal ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pengeluaran konsumen muslim sebesar 9,5%, dari USD2 triliun pada 2021 menjadi USD2,29 triliun pada 2022 (berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2023/24).

Di samping itu, populasi penduduk muslim dunia diperkirakan akan bertambah hingga mencapai 2,2 miliar jiwa atau 26,5% dari total populasi dunia di tahun 2030 (berdasarkan Pew Research Center’s Forum on Religion and Public Life).

Karenanya, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yang mencapai 235,6 juta jiwa, memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi syariah dan industri halal.

Posisi ekonomi syariah Indonesia di kancah global pun terus meningkat. Secara keseluruhan, Indonesia berhasil naik satu peringkat menjadi posisi ketiga pada Global Islamic Economy Indicator.

Kenaikan tersebut ditopang oleh tiga indikator, yaitu sektor industri farmasi dan kosmetik halal yang naik dari peringkat delapan ke peringkat lima, sektor industri makanan halal yang menempati peringkat kedua, serta sektor modest fashion yang menempati peringkat ketiga.

Kondisi tersebut berkorelasi dengan upaya yang dilakukan Kementerian Perindustrian dalam pemberdayaan industri halal. Kemenperin menjalankan kebijakan pemberdayaan industri halal melalui penyusunan kebijakan industri halal, penguatan infrastruktur industri halal, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal industri halal.

Selanjutnya, kerja sama internasional dalam rangka akses bahan baku halal, perluasan akses pasar, literasi, edukasi, kampanye, sosialisasi, serta promosi peningkatan pemasyarakatan industri halal melalui penghargaan dan fasilitas pameran industri halal baik tingkat nasional maupun internasional.

Secara rutin, Kemenperin menyelenggarakan Indonesia Halal Industry Awards yang pada 2024 ini telah memasuki tahun keempat. Kemenperin menggelar Kick-off IHYA 2024 sebagai bagian dari rangkaian penganugerahan IHYA. Pada penyelenggaraan IHYA 2023, sebanyak 693 peserta turut berpartisipasi, naik pesat dari jumlah peserta di tahun pertama penyelenggaraannya yang sebanyak 155 peserta.

“Harapan kami, jumlah peserta yang mendaftar IHYA 2024 akan kembali bertambah. Kami mengajak para stakeholder terkait mengambil momen ini untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam pengembangan dan pemberdayaan industri halal nasional demi mewujudkan cita-cita: Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia,” kata Sekjen Kemenperin.

Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal Nila Kumalasari memaparkan, penyelenggaraan IHYA 2024 bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada para pemangku kepentingan, meliputi para pelaku usaha industri, pakar, kementerian, instansi pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga jasa keuangan, yang telah berperan aktif dan/atau melakukan inovasi terus menerus di bidang penumbuhan, pengembangan, dan pemberdayaan industri halal nasional.

IHYA 2024 akan menganugerahkan penghargaan dalam delapan kategori, yaitu Inovasi Halal Terbaik, Program Sosial Kemasyarakatan Terbaik, Rantai Pasok Halal Terbaik, Industri Kecil Terbaik, Kawasan Industri Halal Terbaik, Ekspansi Ekspor Terbaik, Dukungan Finansial Terbaik, serta Dukungan Program Halal Terbaik. Nila menginformasikan, registrasi peserta IHYA 2024 dibuka hingga batas waktu tanggal 13 September 2024 pukul 23.59 WIB melalui laman ihya.kemenperin.go.id.

Artikel Gelaran IHYA 2024 Sinergikan Pengembangan dan Pemberdayaan Industri Halal pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Bagaimana industri halal mempengaruhi perekonomian Indonesia dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan industri halal?

DEPOKPOS – Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas.

Industri halal telah menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.

Bagaimana industri halal mempengaruhi perekonomian Indonesia dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan industri halal?

Kontribusi Industri Halal

Industri halal memiliki beberapa kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Berikut beberapa di antaranya:

1. Berkah bagi Sesama

Industri halal dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dan ekonomi. Melalui industri yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, investor dapat membantu mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang halal dan berkontribusi pada kesejahteraan umum.

2. Diversifikasi Portofolio

Industri halal memungkinkan diversifikasi portofolio yang efektif. Yaitu dengan menempatkan dana didalam berbagai instrumen yang sudah menerapkan dan mematuhi prinsip-prinsip Syariah, investor dapat mengurangi risiko dan memaksimalkan potensi manfaat jangka panjang.

3. Menyelaraskan dengan Prinsip Syariah

Industri halal adalah cara untuk menyelaraskan aktivitas keuangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Kegiatan ekonomi diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan juga keberlanjutan yang sudah diatur oleh ajaran agamaa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Strategi Meningkatkan Industri Halal

Untuk meningkatkan industri halal, beberapa strategi dapat diterapkan. Berikut beberapa di antaranya:

1. Pengembangan Sektor-Sektor Berbasis Syariah
Pengembangan sektor-sektor yang berbasis Syariah dapat membantu meningkatkan industri halal dan mengembangkan sistem ekonomi yang berkelanjutan.

2. Pengembangan Teknologi Berkelanjutan
Pengembangan teknologi berkelanjutan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Pengembangan pendidikan dan pelatihan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri halal dan mengembangkan sistem ekonomi yang berkelanjutan.

4. Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Pengembangan partisipasi masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri halal dan mengembangkan sistem ekonomi yang berkelanjutan.

Industri halal memiliki beberapa kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, Indonesia dapat meningkatkan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan.

Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama dalam mengembangkan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis syariah.

Siti Ratna Sari, mahasiswa STEI SEBI

Artikel Kontribusi Industri Halal terhadap Perekonomian Indonesia pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Pembiayaan syariah, yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian), memainkan peran penting dalam mendukung dan mempercepat perkembangan industri ini. Artikel ini akan membahas bagaimana pembiayaan syariah memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan industri halal.

Motivasi utama yang mendasari pengembangan industri produk halal di Indonesia adalah dengan jumlah pemeluk islam sebesar 87,17% dari total popuulasi atau setara 209,12 juta jiwa, Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia.

Potensi perkembangan ekonomi syariah terutama didukung kesadaran masyarakat muslim Indonesia terhadap konsumsi barang dan jasa halal. Halal Economy and Strategy Roadmap 2018 menyebutkan, total konsumsi barang dan jasa halal Indonesia pada 2017 sekitar US$ 218,8 miliar. Jumlah ini diperkirakan terus tumbuh rata-rata sebesar 5,3 persen dan mencapai US$ 330,5 miliar pada tahun 2025 mendatang.

Industri produk halal global tidak hanya dikerubuti Negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Perusahaan-perusahaan dari China, Thailand, Filipina, Inggris dan Luksembrug juga ikut berebut memproduksi barang-barang halal.

Pengamat Ekonomi Syariah dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyayangkan posisi Indonesia sebagai produsen barang halal masih di bawah Australia dan Singapura yang notabennya negara non muslim. Dengan kata lain, menurutnya Indonesia belum bisa menangkap potensi pasar industri halal, terutama di dalam negeri.

Desainer Syafira Desi dari L’mira Ethnique berharap ekonomi syariah yang mencakup industri produk halal betul-betul dikembangkan dengan serius. Menurut Masterplan Ekonomi Syariah, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi sentra ekonomi syariah dunia.

Kesiapan Indonesia bisa dilihat dari adanya sertifikasi halal, kepedulian terhadap produk ramah muslim, pelayanan yang memudahkan muslim menjalankan keyakinannya, dan lain-lain. Oleh karena itu salah satu faktor pengembangan industri halal di Indonesia adalah ketersediaan pembiayaan syariah.

Pembiayaan syariah memiliki beberapa keunggulan yang dapat mendorong pengembangan industri halal yaitu pertama, prinsip syariah yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. hal ini menarik bagi para pelaku usaha dan konsumen yang ingin menjalankan bisnisnya secara etis dan sesuai dengan syariat islam.

Kedua, suku bunga yang kompetitif dan umumnya lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga bank konvensional. Ketiga, skema pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha halal. Keempat, pendampingan dan pembinaan usaha. Bank syariah tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga memberikan pendampingan dan pembinaan usaha kepada para nasabahnya.

Pembiayaan syariah mendukung industri halal dengan menyediakan akses ke sumber dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah dan lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis tanpa melanggar hukum Islam.

Produk seperti mudharabah (kemitraan berbagi keuntungan), murabahah (pembiayaan berdasarkan markup), dan ijarah (sewa) memberikan alternatif yang etis dan halal bagi perusahaan di industri halal untuk memperoleh modal. Akses ke pembiayaan ini memungkinkan bisnis untuk melakukan ekspansi, meningkatkan kapasitas produksi, dan mengembangkan produk baru yang sesuai dengan standar halal.

Selain itu, pembiayaan syariah mendorong praktik bisnis yang lebih transparan dan etis, yang sejalan dengan nilai-nilai inti dari industri halal. Dalam pembiayaan syariah, semua pihak yang terlibat diharuskan memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko dan manfaat dari transaksi, sehingga mengurangi unsur ketidakpastian (gharar).

Transparansi ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan yang didanai secara syariah. Dengan reputasi yang baik dan kepercayaan yang tinggi, industri halal dapat menarik lebih banyak pelanggan dan memperluas pangsa pasar.

Salah satu contoh dampak positif pembiayaan syariah terhadap pengembangan industri halal adalah kisah PT Barokah Aneka Sukses (BAS) di Sidoarjo, Jawa Timur. BAS merupakah perusahaan yang memproduksi makanan halal dengan menggunakan bahan baku lokak. Dengan bantuan pembiayaan syariah dari Bank Syariah Mandiri, BAS berhasil meningkatkn kapasitas produksinya dan memperluas pasarnya ke luar negeri.

Peran pembiayaan syariah juga terlihat dalam peningkatan inovasi dalam industri halal. Lembaga keuangan syariah sering kali berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) untuk menciptakan produk dan layanan baru yang memenuhi standar halal yang ketat.

Dukungan finansial ini memungkinkan perusahaan untuk berinovasi, baik dalam menciptakan produk baru maupun dalam meningkatkan proses produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk halal tetapi juga menjadikan industri halal lebih kompetitif di pasar global.

Lebih lanjut, pembiayaan syariah juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang mendukung ekosistem industri halal. Investasi dalam fasilitas produksi, laboratorium sertifikasi halal, dan jaringan distribusi yang efisien adalah beberapa contoh bagaimana pembiayaan syariah membantu memperkuat infrastruktur industri halal.

Infrastruktur yang kuat dan terintegrasi memastikan bahwa produk halal dapat diproduksi, disertifikasi, dan didistribusikan dengan efisien, memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang.

Tidak kalah pentingnya, pembiayaan syariah mendukung pengembangan industri halal dengan meningkatkan inklusi keuangan. Dengan menyediakan akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan syariah, lebih banyak pengusaha dan usaha kecil dapat terlibat dalam industri halal.

Inklusi keuangan ini tidak hanya meningkatkan basis produsen dan penyedia layanan dalam industri halal tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

Agar pembiayaan syariah dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengembangan industry halal perlu dilakukan beberapa langkah yaitu, pertama, meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat tentang pembiayaan syariah, hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha.

Kedua, memperkuat sinergi antara bank syariah, pelaku usaha halal, dan pemerintah. Sinergi ini dapat dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung pengembangan industri halal. Ketiga, mengembangkan produk dan layanan pembiyaan syariah yang inovatif. Produk dan layanan pembiayaan syariah harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelaku usaha halal.

Dalam kesimpulannya, pembiayaan syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan industri halal. Dengan menyediakan sumber dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mendorong praktik bisnis yang etis dan transparan, mendukung inovasi, membangun infrastruktur yang kuat, dan meningkatkan inklusi keuangan, pembiayaan syariah dapat membantu para pelaku usaha halal untuk meningkatkan kapasitas produksinya, memperluas pasarnya, meningkatkan daya saingnya, mempercepat pertumbuhan dan perkembangan industri halal.

Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat tentang pembiayaan syariah, memperkuat sinergi antara bank syariah, pelaku usaha halal, dan pemerintah, serta mengembangkan produk dan layanan pembiayaan syariah yang inovatif. Dukungan ini memungkinkan industri halal untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat dan menjadi bagian penting dari ekonomi global yang berkelanjutan dan beretika.

Sabrian Anggur Ramanudin Farabi

Artikel Pembiayaan Syariah Terhadap Pengembangan Industri Halal pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.