Setiap tahun, jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia menunaikan ibadah haji. Di Indonesia, haji telah menjadi simbol status sosial, spiritualitas, bahkan identitas kultural yang istimewa. Gelar “Haji” bukan hanya menunjukkan seseorang telah melaksanakan rukun Islam kelima, tetapi juga menjadi penanda kesalehan dan kehormatan sosial. Namun, sejarah panjang gelar ini menunjukkan bahwa ia bukan semata produk kultural, melainkan juga bentukan dari dinamika kolonialisme dan kontrol sosial.

Sejarawan Azyumardi Azra dalam karyanya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara menyoroti bagaimana Tanah Suci menjadi ruang bertemunya ulama Nusantara dengan jaringan intelektual global yang membawa arus pemikiran pembaruan dan antikolonialisme. Para jamaah haji tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga mengalami transformasi intelektual dan ideologis yang kemudian dibawa pulang ke tanah air.

Karena itu, pemerintah kolonial Belanda memandang para haji sebagai sosok potensial yang perlu diawasi. Berdasarkan saran Christiaan Snouck Hurgronje, seorang orientalis dan penasihat utama pemerintah Hindia Belanda, dikeluarkanlah Ordonansi Haji 1916 sebagai upaya untuk mengatur—dan sebenarnya mengendalikan—arus umat Islam yang pergi ke Tanah Suci. Tujuan utamanya bukan hanya administratif, tetapi juga politis: mencegah munculnya pemimpin-pemimpin lokal yang terinspirasi oleh semangat perlawanan Islam global.

Snouck Hurgronje menyadari bahwa Islam, jika dimobilisasi secara sosial-politik, bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas kolonial. Oleh karena itu, ia menyarankan agar ibadah haji dan ekspresi keagamaan dibiarkan berjalan sebatas ritual, tetapi diawasi agar tidak menjadi kekuatan politik.

Sejarawan Taufik Abdullah menambahkan bahwa para haji bukanlah figur pasif. Mereka sering kali menjadi penggerak perubahan di daerah asalnya—baik dalam bentuk pendidikan Islam, pembentukan organisasi sosial, maupun perlawanan terhadap ketidakadilan struktural. Kasus Haji Wasid dalam Pemberontakan Petani Banten 1888 menjadi salah satu bukti bagaimana pengalaman spiritual haji bisa menjelma menjadi energi resistensi sosial.

Dari perspektif Mazhab Ciputat—yang dikenal sebagai aliran pemikiran Islam progresif, kontekstual, dan rasional yang berkembang sejak era Harun Nasution, Nurcholish Madjid, hingga Azyumardi Azra—fenomena haji tidak bisa dipisahkan dari relasi antara agama, negara, dan kekuasaan. Mazhab ini mendorong kita untuk tidak hanya melihat haji secara normatif-teologis, tetapi juga secara sosiologis, historis, dan politis.

Mazhab Ciputat memandang agama sebagai kekuatan kultural yang hidup di tengah masyarakat dan senantiasa dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan politik. Gelar “Haji” dalam masyarakat Indonesia misalnya, adalah produk dari relasi kolonial yang justru memanfaatkan agama sebagai alat kontrol sosial. Gelar itu, meskipun kini dimaknai sebagai prestise moral, pada awalnya lahir sebagai bagian dari proyek administrasi dan kontrol kolonial terhadap umat Islam.

Dalam semangat Islam rasional dan kontekstual ala Harun Nasution, haji seharusnya dimaknai sebagai proses penyadaran spiritual yang membuahkan etika sosial. Bukan sekadar gelar kehormatan, tetapi panggilan untuk melawan ketimpangan dan ketidakadilan. Mazhab Ciputat akan mengajak kita melihat bahwa pengalaman haji bukan puncak dari kesalehan individual, melainkan titik awal dari komitmen moral untuk perubahan sosial.

Lebih jauh lagi, Azyumardi Azra sebagai representasi Mazhab Ciputat generasi baru, menunjukkan bahwa ibadah haji sejak dahulu merupakan bagian dari dinamika Islam kosmopolitan. Para haji menjadi perantara pertukaran ide, pembaruan pemikiran, dan pembentukan solidaritas lintas bangsa. Maka dari itu, pembatasan terhadap haji oleh kolonial bukan hanya persoalan kontrol administratif, melainkan strategi untuk memutus jejaring kesadaran Islam global yang semakin berpengaruh terhadap gerakan pembebasan nasional.

Sudah saatnya umat Islam di Indonesia merefleksikan ulang makna haji—tidak hanya sebagai ritual individual, tetapi sebagai pengalaman transformasi sosial. Dalam kerangka Mazhab Ciputat, haji adalah medium pembebasan spiritual yang menuntut tanggung jawab sosial. Ibadah ini harus membentuk manusia yang sadar akan ketertindasan, peka terhadap ketimpangan, dan terlibat dalam perjuangan etis untuk kemanusiaan.

Sebagaimana warisan para haji dalam sejarah Indonesia: mereka bukan hanya pulang dengan gelar, tetapi dengan tekad untuk membangun masyarakat yang lebih adil, tercerahkan, dan merdeka dari segala bentuk penindasan.

*Penulis adalah Trio MAS FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Identitas bangsa tercermin dalam keragaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia

DEPOKPOS – Kebudayaan Indonesia merupakan warisan yang kaya dan beragam dari berbagai suku, agama, dan tradisi yang ada di nusantara. Indonesia, sebagai negara multikulturalisme, memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya dan unik.

Kebudayaan ini mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari bahasa, adat istiadat, seni, musik, tarian, pakaian adat, makanan tradisional, hingga sistem nilai dan keyakinan. Identitas bangsa adalah ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya.

Dalam konteks kebudayaan Indonesia, identitas bangsa tercermin dalam keragaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kebudayaan menjadi fondasi utama dalam membentuk identitas suatu bangsa.

Tapi sangat disayangkan setelah pengakuan dari negara lain bahwa dari masakan padang, batik, reog ponorogo diklaim oleh negara tetangga, Indonesia merasa itu adalah budaya yang harus dilestarikan. Negara tetangga menjadikan budaya kita sebagai aset pariwisata yang sangat menguntungkan.

Pentingnya Kebudayaan sebagai Identitas Bangsa adalah sebagai pembedaan dengan Bangsa Lain. Kebudayaan menjadi cara untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia.

Dengan membangun kesadaran nasionalisme melalui pemahaman dan penghargaan terhadap kebudayaannya sendiri, masyarakat akan semakin memiliki rasa nasionalisme yang kuat.

Menjaga keberagaman kebudayaan sebagai identitas bangsa juga membantu menjaga keberagaman budaya di tengah arus globalisasi yang semakin masif.

Kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional dapat terancam oleh masuknya budaya asing di era globalisasi. Namun, dengan menghidupkan kesadaran kultural dan nilai-nilai Pancasila, kebudayaan Indonesia dapat tetap menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Salah satu yang bisa kita lakukan jangan malu memakai produk dalam negeri, bukan berarti produk dalam negeri itu kualitasnya tidak bagus. Justru kita harus bangga memakai produk Indonesia yang banyak disukai oleh negara tetangga. Buktinya batik, banyak sekali turis mancanegara yang membawa cendera mata batik apabila datang ke Indonesia.

Sebagai generasi muda kita harus bisa memberikan pencerahan bahwa budaya perlu dilestarikan salah satunya dengan tidak malu belajar menari dari daerah-daerah yang ada di Indonesia dan kita bisa mengenalkan dan mengajarkannya kepada anak-anak yang masih kecil juga.

Karena mereka sebagai generasi penerus bangsa yang akan memimpin negeri kita tercinta ini di masa yang akan datang.

Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dan unsur kebudayaan yang sebagaimana tersirat dalam Bhineka Tunggal Ika yang artinya “Walaupun berbeda-beda tetap satu jua”.

Kebudayaan lama yang sering disebut sebagai kebudayaan asli bangsa Indonesia di mana kebudayaan ini belum terjamah oleh kebudayaan asing harus tetap kita pertahankan karena ini merupakan suatu kebanggaan atau kekayaan bangsa kita.

Oleh karena itu, agar kebudayaan asli bangsa Indonesia ini tetap ada mari kita jaga bersama.

Kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa memiliki peran penting dalam membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Kebudayaan nasional yang beragam dan unik dengan melestarikan dan mempromosikan keanekaragaman kebudayaan ini dengan baik dapat menjadi ciri khas yang memperkaya identitas bangsa Indonesia.

Indonesia dapat kaya akan warisan budayanya untuk masa depan yang lebih berarti dan berkelanjutan. Kebudayaan Indonesia bukan sekedar warisan nenek moyang belaka tetapi juga merupakan landasan yang kuat dalam membentuk identitas bangsa yang beragam namun tetap bersatu.

Oleh karena itu, menjaga dan mengembangkan kebudayaan Indonesia menjadi kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk tetap menjadi bangsa yang unik dan beridentitas.

Rani Febriyani