Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta drg. Deden Edi mengatakan terdapat 500 UMKM sudah selesai menjalani pelatihan dan akan segera menerima sertifikat halal.

“Terima kasih Maybank dan Muhammadiyah DKI Jakarta. Selain membangun ekosistem halal di Jakarta, sekaligus membina pelaku usaha UMKM agar bisa bertahan dan menjangkau pasar lebih luas,” kata Deden.

Menurut Deden, berdasarkan data, ada 400 ribu pelaku UMKM yang tergabung Jakpreneur di Jakarta. Dengan tiga tantangan utama yaitu, kebutuhan modal, bahan baku dan kebutuhan pembinaan.

Sementara itu, Direktur Unit Usaha Syariah Maybank Jakarta Indonesia, Romy Buchari mengatakan bahwa penandatanganan kolaborasi dan kerjasama yang digelar merupakan dukungan atas ekosistem halal di Jakarta.

“Ekosistem halal yang besar namun seperti belum terkoordinir. Insyaallah ini baru permulaan. Dan akan ditingkatkan lagi kedepannya. Memberikan pemberdayaan, demi tumbuhnya ekosistem halal yang lebih besar kedepan. Semoga menjadi permulaan yang baik,” ucap Romy.

Ditambahkan, dana bantuan yang disampaikan adalah dana bantuan dari Maybank Islamic Malaysia. Untuk diketahui, Maybank Islamic Malaysia jadi perbankan syariah terbesar keempat di dunia.

Maybank memiliki 300 cabang dengan 20 cabang syariah. Meski konvensional tapi juga menerapkan syariah first.

Mybanker mengedepankan layanan syariah. Tidak hanya kompetitif sebagai produk syariah. Tapi juga kompetitif dari segi layanan perbankan secara umum.

Penandatanganan kerja sama dihadiri Direktur LPPOM MUI Pusat Muti Arintawati, Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta, drg. Deden Edi Sutrisna, Direktur Unit Usaha Syariah Maybank Romy Buchari, Sekum MUI DKI Jakarta, KH. Auzai Mahfudz, Lc, perwakilan LPM UMKM Muhammadiyah Jakarta, Nosri, serta sejumlah pelaku UMKM.

Maybank Syariah telah menyerahkan bantuan dana untuk UMKM di Jakarta, Malang dan Yogyakarta sebesar Rp3,5 milyar atau setara 1 juta ringgit Malaysia melalui LP UMKM Muhammadiyah.*

Bakso menjadi makanan yang digemari hampir semua kalangan. Penjual bakso pun mudah ditemui.

DEPOKPOS – Meski menjadi makanan populer, tetapi masih banyak pelaku usaha bakso baik kedai maupun gerobak keliling yang belum menggantongi sertifikat halal. Padahal sesuai amanat UU Jaminan Produk Halal (JPH), bakso merupakan produk pangan yang wajib bersertifikat halal sebelum Oktober 2024.

Di Jakarta, pelaku usaha bakso pun amat sedikit yang sudah menggantongi sertifikat halal dari pemerintah. Apa penyebabnya?

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Deden Edi Sutrisna mengungkapkan penyebabnya. Menurut Deden, di Jakarta hingga saat ini belum ada jasa penggilingan daging yang bersertifikat halal.

Hal ini diungkap Deden saat memberi sambutan pada Seminar Halal “Mewujudkan Penggilingan Daging Bakso Bersertifikat Halal di Wilayah Jakarta” di Sunlake Hotel Sunter, Jakarta Utara, Selasa (30/7/2024).

“Di Jakarta, kami belum menemukan penggilingan daging halal yang dapat digunakan para pelaku usaha bakso. Dan tentunya sangat berpengaruh dalam proses sertifikasi halal dan ketersediaan bakso halal di masyarakat,” ungkap Deden.

Dikatakan Deden, sebetulnya banyak pelaku usaha bakso yang sudah mengajukan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI Jakarta. Para pelaku usaha bakso tersebut sebagai besar masih menggiling daging sapi bahan membuat bakso di jasa penggilingan umum.

“Karena penggilingan daging tersebut belum halal, maka kami belum bisa meloloskan para pengusaha bakso tersebut untuk mendapatkan sertifikat halal,” jelas Deden.

Maka, diselenggarakan seminar halal ini merupakan ikhtiar mencari solusi. Seminar ini, kata Deden, diikuti oleh 130 peserta yang sebagian besar pelaku usaha bakso di Jakarta.

“Seminar ini dirancang dan timbul karena kegelisahan kami selaku LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang langsung berhadapan dengan para pelaku usaha di lapangan,” ujar Deden.

Ketua Asosiasi Mie dan Bakso Seluruh Indonesia Lasiman menyambut baik gelaran seminar halal yang diselenggarakan MUI Provinsi DKI Jakarta ini. Lasiman mengaku, saat ini memang amat sedikit penggilingan daging halal. Sehingga ini menjadi penyebab belum banyak pelaku usaha bakso yang memperoleh sertifikat halal.

“Jadi pedagang bakso seluruh Indonesia itu persentase sertifikasi halalnya tidak lebih dari satu setengah persen,” kata Lasiman.

Untuk mengatasi problem ini, Lasiman mengajak semua pihak untuk mewujudkan penggilingan daging bersertifikat halal di berbagai tempat. Asosiasi yang dia pimpin pun sedang mengupayakan penyediaan alat penggilingan daging dengan harga terjangkau.

Sementara itu, narasumber lain Perwakilan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) Provinsi DK Jakarta Aceng Zaini menyampaikan langkah konkret.

Pihak Pemprov DK Jakarta siap berkolaborasi pengadaan penggilingan daging halal di setiap kecamatan.

“Pemprov DKJakarta siap membangun fasilitas penggilingan bakso yang memenuhi standar halal dengan pengawasan secara ketat agar sesuai dengan aturan halal,” jelas Aceng.

Selain itu, hadir pula narasumber Ketua Umum MUI DK Jakarta KH Muhammad Faiz, Sekretaris Umum MUI DK Jakarta KH Auza’i Mahfudz, Kepala Pusat Sertifikasi dan Registrasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanuddin, dan Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi DK Jakarta Renova Ida Siahaan.

Pada kesempatan ini, Ketum MUI Jakarta Muhammad Faiz berbagi cerita pengalaman saat bertugas sebagai petugas sertifikasi halal LPPOM MUI. Ia pernah mengunjungi perusahaan pemotongan sapi di luar negeri yang dinilai sangat mementingkan aspek halal dan kesehatan.

Sementara Sekum MUI Jakarta, KH Auza’i Mahfudz menyampaikan materi tentang kriteria hewan yang halal dikonsumsi umat Islam.*