Lantas apa yang membuat Bahlil berubah pikiran?

Bahlil menyebut ada lobi-lobi politik di balik putusan untuk menunjuk kembali Airin. Negosiasi, kata ia, berjalan terus hingga keputusan akhir dibuat. Namun Bahlil tidak menyebutkan lobi-lobi politik seperti yang terjadi di internal Golkar.

Bahlil hanya menekankan bahwa politik itu dinamis. Ia pun telah berkomunikasi dengan Gerindra selaku pendukung utama di koalisi Andra Soni-Dimyati Natakusumah.

“Untuk Provinsi Banten yang pasti ditunggu-tunggu ini prosesnya panjang, pasti barang bagus banyak minat, kalau gak barang bagus sedikit yang berminat, saking bagus ada juga yg minat,” ujar Bahlil.

Sejatinya DPD Golkar Banten telah mengusulkan nama Airin ke DPP untuk maju di Pilgub Banten. Bahkan Golkar di bawah Airlangga Hartarto ketika itu sudah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Airin.

Namun setelah pergantian mendadak ketum dari Airlangga ke Bahlil, surat rekomendasi itu dicabut. Airin pun tidak tahu mengapa Golkar mencabut dukungan itu. Sementara, PDIP telah terlebih dulu memberika rekomendasi kepada Airin dan Ade Sumardi.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bahkan meminta bakal calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany mengenakan pakaian bernuansa merah-hitam saat pengumuman calon kepala daerah gelombang ketiga di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin.

“Saya tadi nanya itu ke Mbak Airin, ya. ‘Nanti mesti pakai ini loh, merah-hitam loh (saat pengumuman cakada PDIP)’,” ujar Megawati di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin.

Adapun warna merah-hitam identik untuk mencirikan PDIP. Oleh karena itu, Presiden Kelima RI menilai Airin harus menggunakan pakaian bernuansa merah-hitam lantaran partai berlambang banteng moncong putih itu sudah mendukungnya untuk maju dalam Pilkada Banten 2024.

“Iyalah, mau dijadikan (bakal calon gubernur), tapi coba masa tidak pakai merah-hitam,” katanya.

Megawati juga menyarankan Airin yang tidak mendapatkan dukungan dari Golkar untuk maju melalui jalur perseorangan atau independen. Sementara itu, jalur tersebut sudah tutup sudah pada Mei 2024.

Gugatan tersebut salah satunya dilakukan oleh kader internal Partai Golkar M. Rafik. Ia menjelaskan gugatan itu dilakukan lantaran pelaksanaan Munas melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar.

Pasalnya, kata dia, berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 poin 2 AD/ART Golkar Tahun 2019 disebutkan bahwa Munas seharusnya baru dilaksanakan pada Desember 2024 dan bukan pada Agustus kemarin.

“Perintah melaksanakan Munas XI tersebut jelas dan tegas termaktub di dalam Anggaran Dasar Partai Golkar hasil Munas X Partai Golkar Tahun 2019 yang menyebut bahwa Munas diselenggarakan setiap 5 tahun di bulan Desember” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (24/8).

Ia menilai seharusnya Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Plt Ketum bersama Sekjen dan pengurus yang lain dapat tetap melanjutkan sisa masa jabatan Airlangga Hartarto yang telah mundur sampai Desember 2024.

Oleh sebab itu, ia mempertanyakan langkah kepemimpinan Agus Gumiwang yang langsung menetapkan forum Munas pada tanggal 20-21 Agustus kemarin serta menerbitkan SK Kepanitiaan di anggal 15 Agustus 2024.

“Makanya salah satu gugatan kita ke PN meminta PN tuh membatalkan seluruh hasil hasil Munas XI inkonstitusional Tanggal 20-21 Agustus 2024 di Jakarta tersebut karena dasar hukum penyelenggaraannya sudah salah,” jelasnya.

Di sisi lain, Rafik juga berharap agar Kementerian Hukum dan HAM dapat membatalkan seluruh hasil hasil Munas XI Partai Golkar, termasuk membatalkan Bahlil sebagai Ketum Golkar.

“Agar untuk sementara Kemenkumham RI cq Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) tidak serta merta menerima berita acara perubahan Badan Hukum Partai Golkar periode 2019-2024 karena kasus ini sedang diajukan ke PN,” tuturnya.

Rafik juga menjelaskan perkara gugatan ini sudah terdaftar di PN Jakarta Barat dengan nomor Perkara 762/Pdt.Su-Parpol/2024/PN Jkt.Brt tertanggal 23/08/2024.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan Partai Golkar siap menghadapi gugatan hasil Munas yang diajukan ke pengadilan tersebut.

“Silahkan aja orang mau menggugat, semua punya hak untuk menggugat, kami hadapi saja sesuai aturan AD/ART serta ketentuan hukum dan konstitusi,” kata Adies, Sabtu (24/8).

Adies meyakini tak ada aturan dalam AD/ART yang dilanggar dalam penyelenggaraan Munas Golkar.

Ia mengatakan ⁠semua proses perubahan AD/ART terkait tanggal, bulan, dan tahun digelarnya Munas Golkar sudah ditetapkan dan disahkan sejak pada saat Rapat Pleno DPP Partai Golkar dan Rapimnas.

“Semua pemegang hak suara DPD Propinsi dan DPD Kab/Kota dan Organisasi Pendiri dan didirikan, total 561 suara semua meminta Munas di percepat agar di laksanakan pada bulan Agustus 2024,” lanjutnya.

Dari pantauan di lokasi, terlihat Babah Alun yang menggunakan kemeja berwarna biru tua datang ke kantor DPP sekitar pukul 10.03 WIB.

“Saya serahkan surat dulu ya, nanti kita ngobrol (wawancara),” kata Babah Alun kepada awak media.

Babah Alun mengaku akan menyerahkan surat tersebut kepada Sekjen Partai Golkar.

Babah Alun pun langsung masuk ke lift untuk naik ke lantai atas gedung.

Sebelumnya, Babah Alun mengatakan bahwa dia mundur dari kepengurusan Partai Golkar dan pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024.

“Betul, betul, betul,” kata Babah Alun saat dihubungi dari Jakarta, Minggu.

Diungkapkan bahwa pengunduran dirinya tersebut belum diinformasikan kepada pihak partai. Walaupun demikian, pada hari Senin (12/8) akan memasukkan surat pengunduran diri secara resmi ke DPP Partai Golkar.

“Iya, saya akan ketemu Sekjen. Saya akan sampaikan surat-surat. Jadi, pencalonan saya, baik di Jakarta pun saya kembalikan, baik di Jawa Barat saya kembalikan. Padahal, hasil survei saya lumayan, di bawah Kang Emil (mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil),” ujarnya.

Babah Alun mengatakan bahwa pengunduran dirinya tersebut karena menurutnya politik terlalu keras dan kasar.

“Tidak pantas dengan karakter saya, tidak pantas, dan saya lihat dengan Airlangga mundur ini satu momentum karena Airlangga mundur pasti ada satu alasan besar, yang kita enggak tahu. Akan tetapi, buat saya, ya saya cukup tahu dan saya cukup mengerti, saya tidak ingin main kasar dan saya tidak ingin main keras,” jelasnya.

Walaupun demikian, dia menampik bahwa momentum mundur yang diambilnya disebabkan pengunduran diri Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Momentumnya saya pas bersamaan. Akan tetapi, kalau mundurnya niatnya sudah mulai dari Juli kemarin, tetapi pas momentumnya aja,” ujarnya.

Seperti diketahui, PKS yang merupakan pemenang Pemilu legislatif di Kota Depok mengusung Imam Budi Hartono sebagai calon wali kota. Sementara Golkar menempatkan dr Ririn Farabi A Rafiq sebagai menjadi calon wali kota atau calon wakil wali kota.

“Koalisi Imam-Ririn diusung PKS dan Golkar lebih ramah dan santun membuka diri kepada semua pihak termasuk partai-partai di Depok,” ucap Ketua DPD PKS Kota Depok, Imam Budi Hartono, di Depok, Jumat (10/5).

Sosok yang masih menjabat Wakil Wali Kota Depok ini menyebut semakin banyak yang membantu pasti Kota Depok cepat maju dan warganya semakin sejahtera.

Pria yang akrab disapa Bang Imam ini mencontohkan konsep Pentahelix yang sering digaungkan dalam melibatkan semua pihak tidak cuma eksekutif dan legislatif saja.

“Tapi semua unsur termasuk media, pebisnis dan semua komunitas dan masyarakat,” imbuhnya.

DPP PKS telah menetapkan Imam Budi Hartono sebagai calon Wali Kota Depok pada Pilkada 2024 yang digelar pada 27 November 2024. Imam mengaku siap maju di Pilkada Depok 2024 karena telah diamanatkan oleh PKS.

“SK DPP PKS sudah saya terima. Jadi diamanahkan saya untuk maju di Pilkada 2024,” kata Imam.

Sedangkan DPD Golkar Kota Depok memutuskan dr Ririn Farabi A Rafiq maju sebagai calon wali kota atau wakil wali kota pada Pilkada serentak 2024.