Seperti yang terjadi di Polres Mojokerto, ketika awak media konfirmasi dan mencoba meminta tanggapan terkait bungkamnya Kasat Narkoba Polres Mojokerto, AKP Erik terkait adanya dugaan aliran dana terhadap 3 pelaku penyalahgunaan pil koplo, Kapolres Mojokerto, AKBP Dr.(C) Andi Yudha Pranata, S.H., S.I.K., M.Si., enggan memberikan tanggapan ataupun hak jawab.

AKBP Dr.(C) Andi Yudha Pranata, S.H., S.I.K., M.Si., malah menanyakan terkait legalitas media apakah sudah terverifikasi Dewan Pers dan sudah UKW. Dimana, hal ini menunjukkan bahwa Kapolres Mojokerto tidak mengetahui tentang UU Pers No. 40 Tahun 1999.

“Hak jawab berarti sebagai wartawan kepada Polres Mojokerto ya. Sebelum saya perintahkan ke Kasi Humas, saya bisa dikirimi PDF perusahaan pers yang tersaftar Dewan Pers dan hasil UKW ya. Memang ada perintah dari saya ke Kasi Humas untuk merapikan dulu mitra-mitra mana yang wartawan dan mana yang citizen journalist,” pesan whatsapp Kapolres Mojokerto pada hari Senin (09/03/2026).

Menyikapi hal itu, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan menyinggung kapasitas seorang Kepala Kepolisian Mojekerto telah melakukan pembungkaman informasi dan berdalih melibatkan peraturan yang digelembungkan dewan pers soal UKW dan verifikasi media.

Persoalan itu tegas disampaikan Opan, bahwa peraturan yang dibuat Dewan Pers soal UKW dan verifikasi media sejatinya melanggar konstitusi. Dia menyebut dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers tidak adanya perintah UKW dan verifikasi media.

“Kita bicara soal konstitusi Undang Undang Pers, dan bukan bicara soal peraturan ilegal dewan pers ya. Dimana di dalam UU Pers jelas tugas dewan pers hanya melakukan pendataan perusahaan-perusahaan pers dan juga tidak ada kaitannya dengan UKW. “Jelas Opan dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Opan menilai peristiwa yang dilakulan Satnorkoba Polres Mojekerto melanggar Perkap Polri dan proses hukum terhadap pelaku kejahatan. Hal itu tentunya akan membawa dampak buruk bagi AKBP Andi Yudha Pranata selaku Kapolres.

“Kapasitas seorang Kapolres guna menjawab konfirmasi rekan-rekan media sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah kejurnalistikan. Dia seakan-akan menuduh konfirmasi yang dilayangkan awak media tidak perlu dijawab dengan alasan UKW dan verifikasi media. Itu jelas sangat mendiskriminatifkan kerja jurnalistik. “Singgungnya.

Lebih lanjut Opan juga menegaskan bahwa Jurnalis bukanlah mitra akan tetapi sebagai bentuk sinergitas dalam informasi faktual dan aduan masyarakat. Tentunya hal tersebut menjadi dasar pentingnya jajaran kepolisian memahami tugas dan fungsi jurnalis serta lebih mendalami UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers adalah Undang Undang tunggal atau Lex specialis yang sampai detik ini tidak ada Peraturan Pelaksana (PP) nya. Meski dewan pers membuat peraturan pelaksana versi mereka, itu jelas sebagai produk ilegal yang tidak memiliki kekuatan hukum konstitusi dari profesi jurnalis. “Pungkas Opan.[]

Artikel Ketum FWJ Indonesia Sentil Kapolres Mojokerto Tak Paham UU Pers pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Melalui rilis resminya, Opan menegaskan bahwa, “secara aklamasi iya, dan tadi telah disaksikan bersama. Pengangkatan Rosid untuk pegang kendali pelaksana tugas sementara FWJ Indonesia DKI Jakarta. Secara legal pun telah diterbitkan SK nya. ” Tegas Opan.

Penunjukkan Rosid sebagai Plt DPD FWJ Indonesia Jakarta menurut Opan keputusan tersebut telah melalui penilaian serta pertimbangan-pertimbangan organisasi dan akhirnya diputuskan berdasarkan hasil koordinasi antara Plt sebelumnya ibu Tri Wulansari dengan Sekretaris Jenderal, OKK maupun kehumasan Dewan Pimpinan Pusat, “jelasnya.

Dalam rapat yang dihadiri para koordinator wilayah, pembina, penasehat, pengurus harian DPP serta para calon pengurus FWJ Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta merupakan titik terang untuk melakukan penyegaran guna perluasan jaringan organisasi.

Lebih lanjut Opan menjelaskan bahwa SK pelaksana tugas sementara itu memiliki masa waktu paling lama 6 bulan setelah diterbitkan. Gunanya agar mereka segera menyiapkan berbagai hal menuju pelantikan.

“SK itu juga bisa digunakan untuk melakukan audience kepihak-pihak terkait, seperti Pemprov DKI, Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, dan lainnya sebagai langkah demi terciptanya sinergitas yang utuh dalam berkomunikasi. “Jelas Opan.

Sebelumnya acara yang dibuka oleh Kabid Humas DPP FWJ Indonesia Ferri Faisal Junivia atau yang akrab dipanggil Ferry Sang menyambut baik kehadiran para undangan. Seremonial pun berlangsung hangat meski cuaca sedang tidak bersahabat.

Dalam kesempatan uang sama, sebagai ketua Plt FWJI DKI Jakarta sebelumnya, Tri wulansari atau yang akrab disapa Wulan mengatakan keputusan ketua umum sudah tepat. Ini merupakan kemajuan guna membangun program-program organisasi bersama para korwil kedepan. “Jelas Wulan yang juga menjabat secara legalitas sebagai bendahara umum DPP FWJ Indonesia itu.

Lenih rinci dia juga mengatakan bahwa agar Rosid selalu pegang amanah dan menjalankan organisasi sesuai AD/ART. Menjadi pemimpin lanjut Wulan harus memiliki sikap yang bijak, jujur dan amanah. Harus bisa ngemong kepada korwil – korwil dan para anggota se DKI Jakarta, “semoga jabatan ini akan segera dinaikkan menjadi ketua yang sah dengan segera dilakukan pengukuhan secara resmi. “Ucap Wulan.

Dalam acara tersebut juga ada beberapa nasihat dari dewan pembina yang Hadir yakni Bambang Yudy Baskoro dan Haris Supriyono.

Dalam wejangan itu tentunya untuk saling melihat sisi kebaikan maupun kekurangan.

Bambang Yudy Baskoro atau yang akrab disapa Om Beng mengatakan, “FWJ Indonesia adalah salah satu organisasi cukup besar dan sudah memiliki nama baik, maka jagalah dan tetap konsisten, ini wadah organisasi orang-orang pilihan, cerdas dan professional. Jadi harus dijaga marwah organisasi ini, berikanlah yang terbaik untuk organisasi (FWJ Indonesia.red) jangan sebaliknya. Saya yakin Bung Rosid mampu nahkodai FWJ Indonesia DKI Jakarta, ”terang Om Beng sapaan gaulnya.

Diakhir keterangannya, Om Beng menyampaikan. “Sukses untuk Bung Rosid dan kawan-kawan yang telah berdiri tadi untuk diserahkan SK Pelaksana Tugas sementara oleh Ketua Umum FWJ Indonesia. Amanah itu merupakan tanggungjawab moral, dan jangan dijadikan beban. Semua berawal dari proses untuk mencapai kematangan berorganisasi. Yang perlu diwaspadai, jika ada yang mengaku-ngaku sebagai pengurus maupun anggota FWJ Indonesia di wilayah DKI Jakarta, kami sebagai pembina berpesan agar Bung Rosid segera mengambil sikap tegas organisasi hingga nantinya tidak lagi ada oknum yang memanfaatkan situasi dan kondisi demi kepentingan pribadi. “Pungkasnya.[]

Artikel Rosid Siap Gawangi Plt FWJI DPD Jakarta pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengabdiannya kepada organisasi FWJ Indonesia untuk warga terdampak pengguna jalan dan masyarakat.

Sebagai bentuk kegiatan nyata, Siti Mariam menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk respon atas keluhan warga yang selama bertahun-tahun harus melintasi jalan rusak dan berlubang sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari bahkan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Dengan penuh semangat kebersamaan, ketua korwil FWJI Kab Bekasi turun langsung ke lokasi bersama jajarannya, mereka bergotong royong melakukan penambalan jalan menggunakan material batu, pasir dan semen, serta merapikan permukaan jalan agar dapat dilalui kendaraan dengan lebih aman.

“Ini merupakan wujud nyata peran kami di organisasi Pers FWJ Indonesia serta kepekaan kami sebagai wartawan untuk masyarakat. Peran dan fungsi kami bukan hanya sebagai penyampai informasi akan tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggungjawab sosial. “Kata Mariam.

Lebih dari itu, dia juga menekankan bahwa FWJ Indonesia tidak hanya hadir dalam pemberitaan, namun juga hadir secara langsung di tengah masyarakat. “Jalan ini sangat vital bagi warga Desa Kertamukti, sehingga kami tergerak untuk ikut membantu memperbaikinya. “Ucap Siti Mariam di sela-sela kegiatan.

Sebagai bentuk kemandirian organisasinya, dia menegur Pemerintahan setempat untuk lebih melihat realita dan fakta yang ada dilapangan. Melalui aksi sosial ini diharapkan dapat menginspirasi berbagai pihak, baik pemerintah maupun elemen masyarakat lainnya, untuk bersama-sama peduli terhadap infrastruktur lingkungan.

Sementara warga Desa Kertamukti ikut menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi kepedulian FWJ Indonesia ditengah masyarakat. Salah satu warga setempat mengaku sangat terbantu dengan adanya perbaikan jalan tersebut.

“Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Siti Mariam dan FWJ Indonesia. Jalan ini sering dilalui anak-anak sekolah dan warga yang bekerja. Semoga ke depan ada perhatian lebih dari pemerintah. “Harap seorang warga.

Selain perbaikan jalan, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara FWJ Indonesia korwil Bekasi Kabupaten dengan masyarakat Desa Kertamukti.[]

Artikel FWJI Korwil Kab Bekasi Tegur Kepekaan Pemerintah lewat Aksi Bersih-bersih pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Melalui pengurus DPP FWJI terhimpun donasi/bantuan berupa makanan ringan/snack dan juga susu UHT serta pakaian layak pakai, yang diserahkan melalui Kantor Koshabara Baharkam Polri, di Pasir Gunung Selatan, Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, pada hari Sabtu, (13/12/2025).

Tri Wulansari salah satu pengurus DPP FWJI didampingi oleh Risky Syaifulloh dari salah satu Tim 9 FWJI menyerahkan bantuan yang diterima oleh petugas piket saat itu, yakni Bharada Iksan dan Bharada Rio untuk ditampung terlebih dahulu dan nantinya akan disalurkan ke lokasi bencana.

“Terima kasih untuk rekan – rekan jurnalis yang tergabung dalam FWJI dan juga dari para donasi yang memberikan kepercayaan untuk menyalurkan bantuan bencana peduli Sumatera kepada FWJ Indonesia, semoga amal kebaikan dan rasa perduli kita bisa sedikit meringankan beban mereka, “kata Wulan.

Wulan juga mengatakan, “bantuan kita lebih prioritas untuk kaum anak-anak yang menjadi korban bencana disana, yakni berupa susu, biskuit dan snack, semoga dengan adanya makanan ringan untuk anak-anak ini dapat sedikit menjadi pelipur lara buat mereka, walau tak banyak, dan harapan dan do’a kami dari keluarga besar FWJ Indonesia semoga tidak ada lagi bencana susulan dan berharap agar infrastruktur segera ditanggulangi dengan cepat oleh pemerintah, agar mereka yang terdampak dapat segera menata kehidupannya lagi.

Risky Syaifulloh, Wakil Ketua Tim 9 DPP FWJI menambahkan, “Kami dari Tim 9 FWJ Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang telah memberikan bantuan dan dukungan untuk korban bencana Sumatera, Semoga amal kebaikan kita semua dapat diterima dan menjadi berkah bagi kita semua.

“Kami juga berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita di sana dan dapat meringankan beban mereka. “tutupnya.[]

Artikel Peduli Bencana Sumatera, FWJI Salurkan Bantuan Melalui Baharkam Polri pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Aksi gabungan yang dihadiri oleh ketua umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan beserta jajaran DPP nya yang juga dihadiri para perwakilan korwil FWJI dari berbagai wilayah Bekasi Kabupaten, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Bogor Kabupaten, Bogor Kota dan tuan rumah sendiri Korwil FWJI Depok.

Selain itu hadir juga jajaran dari Penggiat anti obat-obatan terlarang, Kang Edo beserta jajarannya serta ketua umum LSM Ganas, brian Sakti dalam aksi ini.

Terbentang tulisan spanduk aksi jelas terbaca ‘Desak Kapolres Depok Bongkar dan Tangkap Jaringan Pengedar Obat Keras Daftar Tipe Gevaarlijk (G) sebagai muatan New Psychoactive Substances atau Narkoba Jenis Baru.

Dalam orasi damainya Ketua Tim 9 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FWJ Indonesia, Bahrudin alias bang Bule yabg didampingi wakil ketua Tim 9 Risky Syaifulloh menekankan tidak ada hal yang sulit jika ingin bersih-bersih wilayah dari peredaran narkotika dan obat obatan keras daftar G jika semua kepolisian bersama element dan para organ bersatu.

“Kami hadir disini membawa pesan generasi bangsa. Begitu dahsyatnya pengaruh negatif para pengkonsumsi obat-obat daftar G dilingkungan kita. Kami mendesak Kapolres dan jajarannya segera bongkar dan tangkap jaringan obat-obat perusak generasi. Jangan beri ruang sedikitpun peredaran obat-obat syetan itu di wilayah hukum Polres Depok. “Ucap Bule dalam orasi di depan Mako Polres Depok, Selasa (25/11/2025).

Respon Polres Depok menerima perwakilan masa aksi menjadi contoh presisi dalam ketegasan prinsip melindungi, mengayomani dan melayani masyarakat begitu terasa kental dan menyatu. Di dalam ruang diskusi sedikitnya ada 9 perwakilan masa aksi dan jajaran perwira Polres depok yang terdiri dari Kasat Narkoba, Kasat Intel, Wakasat Narkoba, Kanit Narkoba, Kanit Intel dan jajaran anggota Polres depok lainnya untuk perekatan konsep sterilisasi di wilayah hukum polres metro depok.

“Apresiasi setinggi tingginya kami sampaikan kepada Kapolres Depok beserta jajaran, terkhusus Kasat Narkoba yang telah lakukan upaya-upaya penyelamatan anak bangsa dari peredaran obat-obat daftar G. Depok merupakan benteng wilayah dari perbatasan Bogor, Tangerang dan Bekasi, benteng inilah yang harus dijaga dari masuknya pengaruh negatif. “Kata Ketum FWJ Indonesia Opan diruang pertemuan Polres Depok kemaren.

Langkah pemberantasan pengedar obat daftar G di wilayah hukum Polres Depok telah menjadi contoh penting bagi wilayah-wilayah lainnya. Ketegasan Kapolres Kombes Pol Abdul Waras dan Kasat Narkoba Kompol Yefta Ruben Hasian Aruan beserta jajarannya telah mencatat prestasi gemilang.

“Tidak ada kata komproni bagi para pengedar dan pemakai obat obatan daftar G di wilayah hukum kami ini bang. Instruksi pimpinan kami sangat tegas. Ketegasan kami sebagai Polri bisa dilihat. Saat ini hampir semua aduan masyarakat soal peredaran obat-obatan jenis itu telah kami sidak dan para pelakunya sudah kami tangkapi hingga ke meja hijau. Komitmen itulah yang kami pegang. “Tegas Kasat Narkoba Kompol Ruben.

Kedepannya kata dia, FWJ Indonesia dapat bersinergi dan menjadi bagian dalam penyampaian informasi Polres Depok yang lebih cepat dan akurat.[]

Artikel Massa dari Elemen Gabungan Desak Polres Depok Bongkar dan Tangkap Para Pengedar Obat Daftar G pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Bahrudin, Kepala Tim 9 DPP FWJI Indonesia, menekankan Pasar Seni Ubud sebagai destinasi yang menawarkan lebih dari sekadar itu. “Pasar Seni Ubud adalah tempat kita menemukan berbagai barang, mulai dari aksesoris khas Bali, pakaian dengan desain unik, hingga kesenian yang mencerminkan kekayaan budaya Bali,” ujarnya saat dikonfirmasi (13/11).

Lebih lanjut, Ria perwakilan FWJI Korwil Jakarta Selatan, menambahkan bahwa Pasar Seni Ubud menawarkan kemudahan akses dan fasilitas memadai. “Selain lokasinya yang sentral dan mudah dijangkau, Pasar Seni Ubud juga menyediakan area parkir luas. Di dalam pasar, kita bisa menemukan produk unggulan seperti kaos barong, pernak-pernik boho, kaos rayon nyaman, outer motif khas Bali, aquarium mini, dan berbagai kerajinan tangan lainnya,” jelasnya.

Selain itu, Ria menuturkan bahwa Kualitas barang di Pasar Seni Ubud sangat baik, dan harga masih bisa dinegosiasikan. “Pasar ini wajib dikunjungi untuk mencari oleh-oleh atau sekadar menikmati suasana pasar tradisional Bali,” katanya.

Di lokasi yang sama, Risky, salah seorang anggota rombongan, mengungkapkan kekagumannya terhadap Pasar Seni Ubud sebagai representasi ekonomi kerakyatan. “Pasar Ubud berhasil menghipnotis wisatawan dengan menjajakan karya seni dan berbagai kebutuhan sehari-hari berkualitas. Sepanjang jalan di pasar ini, kita bisa melihat karya seni khas Bali yang indah dan mempesona,” katanya.

“Interaksi dengan pedagang lokal memberikan wawasan berharga tentang kehidupan dan budaya masyarakat Bali” sambungnya.

Mairoji Eka Saputra, Kepala Bidang Budaya Pariwisata FWJI, menegaskan bahwa kegiatan “FWJI On The Road Traveling Go To Bali” memiliki tujuan lebih dalam daripada sekadar berlibur. “Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kami mempromosikan pariwisata Indonesia dan memperkenalkan kekayaan budaya berbagai daerah,” ujarnya.

Hal ini sejalan dengan pesan Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya, saat melepas rombongan pada Senin, 10 November 2025, di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Beliau menekankan bahwa perjalanan ini bukan hanya sekadar jalan-jalan, tetapi juga kesempatan untuk belajar, berbagi, dan menginspirasi.

Perlu diketahui, Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) adalah organisasi wartawan yang berkomitmen mendukung jurnalisme berkualitas, mempromosikan pariwisata Indonesia, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. FWJI berperan aktif dalam kegiatan sosial dan budaya, serta mendukung pengembangan potensi daerah di seluruh Indonesia. (*/Red)

Artikel FWJ Indonesia: Pasar Seni Ubud, Destinasi Wajib dalam Jelajah Budaya Bali pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan promosi pariwisata di kawasan Ubud, memperkenalkan kekayaan budaya, serta mempererat tali silaturahmi antara media dan komunitas lokal.

Puri Ubud, yang terletak di Jl. Raya Ubud No.8, Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, menjadi destinasi utama dalam kunjungan ini. Sebagai pusat budaya dan sejarah, Puri Ubud menawarkan pengalaman mendalam tentang warisan seni dan tradisi Bali yang kaya. Lokasinya yang strategis menjadikannya ikon penting dalam peta pariwisata Bali.

Di lokasi, Kapolsek Ubud, KOMPOL I Wayan Putra Antara, S.Pd., M.H., menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya FWJ Indonesia. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya peran media dalam mempromosikan potensi pariwisata daerah.

“Kami sangat mendukung program FWJI dalam mempromosikan Bali, khususnya destinasi wisata Ubud. Inisiatif seperti ini sangat penting untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan memperkenalkan keindahan serta keunikan budaya Bali,” ujarnya di depan Pintu Utama Puri Ubud, Bali (12/11).

Ditempat yang sama, Kapolsek I Wayan Putra Antara juga menambahkan bahwa kunjungan wisatawan ke Ubud tetap stabil pasca banjir yang sempat melanda beberapa wilayah di Bali. “Ubud tidak terdampak banjir, sehingga kunjungan wisatawan tetap berjalan lancar. Kami terus berupaya menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan yang datang,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolsek Ubud didampingi oleh Kanit Intel Polsek Ubud, IPTU I Nyoman Budiasa, dan Kapolsubsektor Catus Patha Ubud, Aipda Wayan Arip Dipa. Mereka berdiskusi secara mendalam bersama rombongan FWJI mengenai berbagai aspek, termasuk situasi keamanan terkini, kondisi sosial budaya masyarakat Ubud, serta upaya-upaya pelestarian lingkungan dan warisan budaya.

Dalam rombongan FWJ Indonesia ini, terdiri dari Kepala Bidang Budaya & Pariwisata (Budpar) FWJI, Mairoji Eka Saputra, Bendahara Umum FWJI, Tri Wulansari, Kepala Bidang Tim 9 Dewan Pimpinan Pusat FWJI, Bahrudin atau yang biasa disapa Bang Bule, serta perwakilan dari FWJI Korwil Tangerang Kota, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.

Kepala Bidang Budpar FWJI, Mairoji Eka Saputra, menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat serta koordinasi yang selaras dan harmonis untuk mencapai tujuan bersama dari pihak kepolisian Polsek Ubud.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan penuh dari Polsek Ubud yang telah memfasilitasi kegiatan FWJI On The Road Traveling Go To Bali. Koordinasi yang baik ini memastikan seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar dan aman,” ungkapnya.

Meskipun kunjungan berlangsung di tengah cuaca yang kurang bersahabat dengan hujan yang terus mengguyur, Mairoji menambahkan bahwa kehadiran dan pelayanan dari pihak kepolisian memberikan kesan positif bagi seluruh rombongan.

“Kehadiran bapak-bapak polisi sangat membantu dan memberikan rasa aman, serta menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung kegiatan positif seperti ini. Kami sangat mengapresiasi dedikasi mereka,” pungkasnya.

Kunjungan FWJ Indonesia ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi promosi pariwisata Ubud dan Bali secara keseluruhan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara media dan kepolisian dalam mendukung pembangunan daerah, serta mempromosikan pelestarian budaya dan lingkungan. (*/Red)

Artikel FWJI “Go To Bali” Kunjungi Puri Ubud, Kapolsek Berikan Apresiasi pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Kekhawatiran Forum LSM Riau Bersatu, sejak awal penyitaan lahan kebun sawit diareal hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menjadi kenyataan. Karena dalam perjalanannya hingga lahan dalam penguasaan Satgas PKH dikelola PT. Agrinas Palma Nusantara, telah banyak menuai konflik di tengah masyarakat.

Ketua Forum LSM Riau Bersatu, Ir. Robert Hendrico mengamati, perkembangan PT Agrinas Palma Nusantara dengan sandaran Perpres No. 5 tahun 2025, berdampak bahwa kebijakan regulasi memunculkan konflik di masyarakat sekitar hutan, seperti kasus di Kab. Siak, Kabupaten Rohil dan Kab. Rohul.

Oleh sebab itu, kata Robert, dirinya bersama Tokoh Masyarakat berencana akan menggelar Dialog Terbuka dengan melibatkan Pelaku Usaha, Isntansi terkait, serta Stakeholder lainnya.

“Dalam waktu dekat kita akan mengadakan dialog terbuka terkait PT Agrinas Palma Nusantara. Hari ini kita akan merumuskan poin-poin yang akan kita bawa dalam dialog terbuka nanti,” ucap Robert saat membuka acara Pra Dialog dengan tema “Membedah Perkebunan Sawit Dalam Kawasan Hutan Ditinjau dari Perpres No. 5 Tahun 2025 dan keberadaan PT Agrinas Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Dalam Kawasan Hutan” yang diadakan di Wareh Kupie, jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Senin (03/11/2025).

“Yang penting status kepemilikan kebun sawit harus jelas, jangan pula penertiban yang dilakukan justru menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, lahan hasil sitaan Satgas PKH yang ditertibkan diserahkan kepada PT Agrinas. Namun yang terjadi, PT Agrinas yang merupakan perusahaan BUMN malah meng-KSO kan. Kalau PT. Agrinas itu tangguh, cerdas dan profesional, harusnya tangguh dan qualified, bukan meng-KSO kan.

Rancunya lagi, kata Robert, persoalan lahannya belum diselesaikan, malah PT Agrinas menyepakati Kerjasama Operasional (KSO) kepada perusahaan lain, tanpa menyelesaikan persoalannya.

Menurut Robert, selama ini PT Agrinas sangat kurang memberikan sosialisasi. Padahal masyarakat sangat berharap kepada PT. Agrinas, apakah mereka yang tergabung pada Koperasi atau Kelompok Tani mendapatkan pekerjaan dari pengelolaan sawit yang berada dalam kawasan hutan? Tapi kenyataannya, mereka yang mengelola datang dari daerah luar, sehingga yang terjadi, hadirnya PT. Agrinas menimbulkan persoalan baru.

Ia juga mengatakan, terkait ketidak sinkronan kinerja PT. Agrinas, Forum LSM Riau Bersatu akan menyurati PT Agrinas yang hingga kini belum diketahui keberadaan kantornya.

Sementara itu, Tokoh Cendikiawan, Mayjen (Purn) Priyadi Agus Priyanto mengatakan, PT Agrinas yang merupakan sebuah BUMN seharusnya memiliki pemikiran bisnis yang bisa mendapatkan hasil untuk negara. Sedangkan PT. Agrinas mendapatkan limpahan pekerjaan dari Satgas PKH dalam kondisi overload, sehingga dalam mengelola sawit jadi kesulitan. Pekerjaan yang dilimpahkan kepada pihak KSO malah menghasilkan konflik di tengah masyarakat sekitar hutan.

Diantara persoalan tersebut akibat limpahan pekerjaan yang diterima, sementara persoalan legalitas lahan perkebunan dari sitaan Satgas PKH belum diselesaikan. Seharusnya mereka mengerjakan dulu secara hukum lahan tersebut menjadi legal, baru di KSO kan.

Sebaliknya yang terjadi, PT Agrinas meng-KSO kan tugasnya kepada pihak lain non masyarakat, sementara kondisi persoalan belum diselesaikan.Indikasi pemain lama dan pemain baru (perusahaan) ini tercermin dalam kondisi di KSO kan ini.

Konsekuensinya, ketika PT Agrinas tidak mampu tentu dengan mengganti perusahaan yang baru. Sedangkan perusahaan baru ia harus mengelola dengan petani lama yang telah mengalami tingkat kesejahteraan dengan cara lama. Sementara melalui PT. Agrinas, harus menyesuaikan dengan sistem maunya PT. Agrinas yakni persentase 60:40.

Kondisi ini tidak serta merta dimengerti oleh para Petani. Apakah dipahami atau tidak oleh Pengusaha, karena di lapangan terjadi benturan. Biaya operasional tinggi, perusahaan tak mau rugi. Sedangkan masyarakat kalau tak bekerja mau makan apa?

Ketika diambil masyarakat, maka muncul istilah penjarahan. Lalu datang orang lain terjadi ribut dan muncullah korban, seperti di Rohil dan Rohul baru-baru ini, serta di Siak. Artinya, petani lama kaget karena kesejahteraannya berkurang, sementara perusahaan mau untung besar.

“Hal ini terjadi seperti kondisi lepas kontrol, karena begitu ada konflik di lapangan, baru kewalahan, siapa yang mengatasi? Kondisi ini terjadi merata di hampir 1,5 juta hektar lahan pengelolaan PT. Agrinas,” kata Mayjen (Purn) Priyadi Agus Priyanto yang merupakan mantan Danrem 031.

“Karena lemahnya pengawasan, sehingga yang berjalan semaunya mereka. Pihak PT. Agrinas harusnya dikonfirmasi atas kinerja mereka mengapa sampai muncul konflik hingga korban,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Tokoh Masyarakat Riau, Fauzi Kadir, merasa turut bertanggungjawab, peduli atas kondisi yang terjadi. Kondisi terjadi saat ini tak terlepas keteledoran masa lalu juga.

Kita harapkan dari dialog ini masyarakat jadi cerdas dan pemerintah jangan semudahnya mempermainkan masyarakat. “Jadi pra dialog yang digagas Forum LSM Riau Bersatu ini sangat bagus, apalagi mengundang narasumber kompeten,” kata Fauzi Kadir.

“Kita suka tak suka memang harus menerima. Namun demikian, PT. Agrinas jangan anggap Negeri ini tak ada rakyatnya, sebaliknya Negara ini karena ada rakyatnya. PT. Agrinas kelabakan ketika belum siap dengan semua aspek manajemen pengelolaan,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh Tokoh Masyarakat lainnya, Ian Machyar. Ia sangat mendukung kegiatan yang digelar Forum LSM Riau Bersatu. Karena kegiatan dilakukan dalam rangka membela masyarakat yang terzolimi. Dengan adanya LSM ini sekaligus menjadi kontrol bagi PT. Agrinas yang juga belum ada prestasi maupun manfaatnya bagi masyarakat.

Ketua LSM Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara (Gakorpan) DPD Prov. Riau, Rahmad Panggabean yang turut hadir dalam acara pra dialog tersebut, memaparkan beberapa informasi dan hasil investigasi yang mereka lakukan di beberapa daerah terkait PT Agrinas Palma Nusantara.

“Sebelum terjadi bentrokan berdarah di Rohil antara Masyarakat dengan pihak perusahaan penerima KSO dari PT. Agrinas, Saya sudah turun ke lokasi. Dan Saya berkeyakinan saat itu, ini pasti terjadi bentrokan antara masyarakat dengan perusahaan. Akhirnya terjadi juga,” ujar Rahmad.

Sembari memperlihatkan beberapa bukti, Ia juga mengatakan, bahwa tak menutup kemungkinan hal serupa terjadi di Kampar Kiri. Pasalnya kata Rahmad, hasil penelusuran LSM Gakorpan DPD Prov. Riau di beberapa desa yang ada di Kec. Kampar Kiri, lahan sitaan Satgas PKH yang dikelola oleh PT. Agrinas Palma Nusantara kemudian melakukan perjanjian kerjasama kemitraan atau Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. Parumartha Permai, tanpa ada sosialiasi kepada Petani maupun pelaku usaha, ini akan menjadi pemicu awal ketidakadilan yang dialami petani setempat. PT. Agrinas Palma Nusantara hanya memberikan surat pemberitahuan ke Kepala Desa bahwa lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) ek PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI) seluas 13.49, 17 Ha akan dikelola oleh PT. Agrinas dan telah melakukan perjanjian kerjasama kemitraan atau Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. Parumartha Permai.

Tapi, surat pemberitahuan tersebut juga diterima oleh beberapa org petani, tanpa amplop bertuliskan PT. Agrinas Palma Nusantara, seperti yang diterima oleh beberapa orang Kepala Desa. Disini kami menilai, ada upaya ingin menguasai lahan petani dengan mengatasnamakan PT. Agarinas. Kemungkinan lain, PT. Agrinas dengan perusahaan penerima KSO bekerjasama dengan Oknum Kepala Desa diduga ingin “menguasai” lahan petani.

“PT. Agrinas Palma Nusantara kan milik pemerintah (BUMN). Mengirim surat kepada pemilik lahan bermodalkan amplop polos harga seribuan dengan tulisan tangan tanpa nama maupun logo PT. Agrinas? Kenapa berbeda dengan amplop surat yang diterima Kepala Desa? Apa benar surat dari PT. Agrinas, atau direkayasa?” tanya Rahmad sambil menunjukkan surat yang diterima Sanusi Sitorus di Desa Rambai dan surat Supendi di Desa IV Koto Setingkai.

Terbaru, ungkap Rahmad, informasi yang mereka terima, bahwa yang memberikan surat kepada Sanusi Sitorus dan Hutagaol melalui Kepala Desa Sungai Rambai, Dedi Kandar SY, serta Supendi melalui istri Kepala Desa IV Koto Setingkai, bukan pihak PT. Agrinas, tetapi pihak PT. Parumartha Permai yang diduga bernama Fernandus Gultom.

Ironisnya, surat Supendi ditulis tangan bernada rasis, Supendi (Pendi Cina).

“Dari rangkaian yang saya sampaikan di atas, apabila surat untuk petani benar-benar dari PT. Agrinas Palma, sebegitu buruk kah administrasi di perusahaan milik negara tersebut? Saya tak percaya. Ini saya duga ada “permainan” untuk mengambil keuntungan dari lahan petani,” imbuh Rahmad.

“Seharusnya PT. Agrinas Palma Nusantara melakukan perjanjian kerjasama kemitraan atau Kerjasama Operasional (KSO) kepada Kelompok Tani atau Koperasi setempat. Kalau ini dilakukan, tidak akan ada kemarahan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam acara pra dialog, dihadiri Ketua Forum LSM Riau Bersatu dan jajaran, Robert Hendrico, Tokoh Cendekiawan Riau, Mayjen (Purn) Priyadi Agus Priyanto, Pejabat Disbun Riau, Tokoh Masyarakat Riau, Fauzi Kadir dan Ian Machyar, Ketua LSM Gakorpan Prov. Riau, Rahmad Panggabean, Akademisi, Pengacara, Pelaku Usaha, Ketua Koperasi serta dukungan dari lembaga kontrok publik lainnya seperti FWJ Indonesia.[]

Artikel FWJ Indonesia dan Gakorpan Sebut Negara Harus Hadir Diperkara Warga Dengan PT Agrinas Riau pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Hakim tunggal yang dipimpin oleh Dedy Heriyanto S.H menilai dalam surat gugatan penggugat tidak terlihat uraian secara lengkap dan jelas (kabur).

Dalam petikan putusan mengatakan, “karena tidak ada uraian secara lengkap dan jelas tentang obyek sengketa yakni uang dana titipan sejumlah Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), Hakim menilai terhadap gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas.

Sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvanklijke verklaard);
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard), maka Penggugat adalah di pihak yang kalah.

Hakim juga menghukum Penggugat membayar biaya perkara sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma Nomor 4 Tahun
2019 serta peraturan perundang-undangan lainnya, bahwa:

MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Sementara tergugat Oma Lusiana bn Candi Kencana perempuan lansia berusia 78 tahun saat mengetahui hasil putusan sidang gugatan PMH atas dirinya sebagai tergugat langsung mengucap rasa syukur, “Alhamdulillah, hakim memutuskan dengan sangat bijak dan Obyektif, sesuai dengan bukti-bukti (data/fakta) dipersidangan, kalaupun dari penggugat tidak puas dengan hasil putusan ini dan nantinya akan melakukan keberatan, itu hak dia (Ricky) sebagai penggugat, tapi saya tetap optimis tidak pernah melakukan apa yang penggugat tuduhkan terhadap saya, “Ucap Oma Lusiana saat dikonfirmasi, Rabu (15/10/2025).

Lebih lanjut, Oma meyakini dirinya justru telah dirugikan secara materiil dan moril oleh penggugat, langkah selanjutnya kata Oma Lusiana pihaknya akan minta pendamping oleh FWJ Indonesia untuk melakukan gugatan balik, apakah itu membuat Laporan Kepolisian Pidana atau melakukan gugatan wanprestasi sebagai bentuk kepastian hukum atas dirinya yang sudah dicemarkan nama baiknya oleh tergugat.

Terpisah, Ketua Umum FWJ Indonesia Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan ketika dikonfirmasi atas pendampingan terhadap Oma Lusiana merespon baik, bahkan pihaknya pernah menyuratkan Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) dan Ketua PN Tangerang sebagai bentuk pengawasan perkara nomor 84/Pdt.G.S.

Opan juga menyinggung terkait sertifikat sebidang tanah kosong (SHM) Nomor 1639 atas nama Maria bn Candi Kencana yang masih dipegang oleh penggugat untuk segera dikembalikan ke tergugat.

“Kita bisa melihat dari sudut perbankan, dimana jika seseorang membungakan uang dalam suatu pinjaman kali berijin dan dibawah pengawasan OJK sah-sah saja karena itu sudah diatur dalam menurut hukum Negara, itu pun suku bunga ditentukan berapa kisaran bunga tertinggi yang berlaku. Singgungnya

Lebih rinci kata Opan dalam perkara dan kasus Oma Lusiana, dia menuding perbuatan penggugat sebagai lintah darat dengan kiasan menepuk air terciprat muka sendiri. Hal itu karena Pengugat dengan sengaja menggugat Oma Lusiana melalui PMH dengan dugaan penipuan dan pengelapan, tapi justru malah sebaliknya.

“Faktanya penggugat merekayasa jumlah pinjaman dan angsuran yang sudah dibayarkan. Bahkan penggugat diduga telah melakukan dibawah tekanan yang berujung adanya perampasan dari hak-hak Oma Lusiana sehingga sertifikat SHM milik tergugat diberikan untuk jaminan tanpa adanya ijin perbankan (ilegal).

“Atas dasar itu, kami yang akan diberikan kuasa pendampingan meyakini Penggugat bisa saja dikenakan pasal 273 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), pasal ini mengatur tentang rentenir yang meminjamkan uang tanpa izin, yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori III dan juga tekanan dibawah ancaman dengan Pasal Pasal 369 ayat (1) KUHP untuk pemerasan dengan ancaman pencemaran atau pengungkapan rahasia atau bisa dengan Pasal 448 UU 1/2023 sebagai objek pemaksaan dengan ancaman kekerasan atau pencemaran tertulis. “Bebernya.

Tentunya lanjut Opan, sebagai organisasi yang menjalankan profesi kontrol publik tata kelola Pemerintah menyambut baik atas permintaan wanita lansia itu. Sebagai organisasi yang mengedepankan etika profesi atas berbagai aduan masyarakat. Tentunya hal ini menjadi lumrah sesuai fungsinya. ‘Jelas Opan di Jakarta, Kamis,(16/10/2025).[]

Artikel Ketum FWJ Indonesia Apresiasi Hakim Tunggal PN Tangerang Diperkara 84/Pdt.G.S pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Berdasarkan aduan masyarakat dan warga terdampak dengan belum terbitnya segala bentuk administrasi perijinan maupun dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai muatan terpenting bagi setiap usaha kegiatan terhadap lingkungan hidup, meskipun pihak pengembang telah mengajukan proses administrasi yang dibutuhkan dalam pemenuhan sesuai aturan yang berlaku.

“Aduan warga terdampak sebenarnya telah menjadi kajian kami di FWJ Indonesia, mengingat sebelum kami turun aksi pada tanggal 9 Oktober 2025 lalu, kami sudah lakukan berbagai upaya kajian internal dan penyerapan dari berbagai aduan warga. Kajian ini penting untuk pengambilan keputusan sebelum suatu usaha atau kegiatan dilaksanakan, serta berfungsi sebagai syarat dalam proses perijinan. Karena Amdal akan memastikan pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan secara signifikan. “Kata Opan.

Lebih lanjut dia mengatakan respon cepat Pemkot Tangerang telah menjadi satu catatan penting bagi organisasi FWJ Indonesia sebagai kontrol publik tata kelola Pemerintah “Pada prinsipnya kami mendukung langkah-langkah Pemerintah dalam mengenjot laju pembangunan diberbagai sektor, namun hal utama yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan, keselamatan dan kenyamanan warga terdampak. “Bebernya.

Opan juga menyebut dirinya bersama Bendahara Umum Tri Wulansari, Ketua FWJI Korwil Tangerang Kota Cecep Yuliardi beserta jajarannya dan disaksikan oleh ketua FWJI Provinsi Banten Robby Liu beserta jajarannya telah menghadap Camat Pinang Syarifudin Harja Winata pada Selasa (14/102025) untuk berdiskusi guna mencari solusi terbaik untuk warga Pinang yang terdampak.

“Dalam pertemuan itu telah dibacakan hasil notulen pertemuan antar dinas terkait, Camat Pinang, dan pengembang sutera Rasuna yang digelar di Pemkot Tangerang pada hari Senin (13/10/2025). “Ucapnya.

Sebagai bentuk tanggungjawab moril dan menjaga kondusivitas wilayah, Camat Pinang Syarifudin menyampaikan apa yang telah dilakukan FWJ Indonesia berdasarkan aduan warga menjadi catatan penting. Bahkan dia menegaskan Pemerintah Kota Tangerang terus berupaya melakukan berbagai pembenahan signifikan dalam menata wilayah.

“Negara kita merupakan wujud demokrasi. Dengan seperti ini kami berterimakasih sehingga kami bisa lebih intens dalam melakukan pengawasan wilayah maupun menerima berbagai kritik saran yang sifatnya membangun. “Jelas Camat Pinang.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Wawan Fauzi saat dikonfirmasi langsung mengatakan untuk sementara waktu kegiatan pembangunan yang dilakukan pengembang Sutera Rasuna di wilayah Kecamatan Pinang diminta untuk menghentikan segala kegiatannya sebelum perijinan selesai.

“Kesimpulan yang kami berikan hasil pertemuan forum Pemkot Tangerang Senin kemaren tanggal 13 Oktober 2025 seperti itu bang. Kami juga berikan ketegasan untuk percepatan disarankan mereka (pengembang) Sutera Rasuna agar mengurus perijinan terhadap bangunan yang sudah terbangun dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PTSP dan DLH terkait jenis doklingkungan yang sesuai. “Papar Kadis LH, Wawan Fauzi ketika ditemui diruangan kerjanya, Rabu (15/10/2025).

Bahkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang meminta segenap warganya untuk saling berkomunikasi 2 arah sehingga tercapainya intensitas yang baik guna menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat.

“Kami Dinas LH terutama saya sebagai Kepala Dinasnya sangat mengapresiasi untuk rekan-rekan FWJ Indonesia dalam memberikan masukan dan aduan masyarakat sehingga kami dapat lakukan pembenahan sebagai bentuk penataan Kota Tangerang. Jadi kami berharap untuk warga Tangerang Kota bisa langsung membuat aduan melalui contact persons pribadi saya baik melalui WhatsApp maupun call. Kami sangat membutuhkan berbagai detail terkhusus soal dampak lingkungan agar kedepannya apa yang kami bangun bersama Pemerintah Kota Tangerang menjadi bentuk pelayanan publik yang dinikmati seluruh warga. “Pungkas Kadis LH.[]

Artikel FWJ Indonesia Apresiasi Kerja Cepat Camat Pinang dan Kadis LH Pemkot Tangerang pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.