Melalui rilis resminya, Opan menegaskan bahwa, “secara aklamasi iya, dan tadi telah disaksikan bersama. Pengangkatan Rosid untuk pegang kendali pelaksana tugas sementara FWJ Indonesia DKI Jakarta. Secara legal pun telah diterbitkan SK nya. ” Tegas Opan.

Penunjukkan Rosid sebagai Plt DPD FWJ Indonesia Jakarta menurut Opan keputusan tersebut telah melalui penilaian serta pertimbangan-pertimbangan organisasi dan akhirnya diputuskan berdasarkan hasil koordinasi antara Plt sebelumnya ibu Tri Wulansari dengan Sekretaris Jenderal, OKK maupun kehumasan Dewan Pimpinan Pusat, “jelasnya.

Dalam rapat yang dihadiri para koordinator wilayah, pembina, penasehat, pengurus harian DPP serta para calon pengurus FWJ Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta merupakan titik terang untuk melakukan penyegaran guna perluasan jaringan organisasi.

Lebih lanjut Opan menjelaskan bahwa SK pelaksana tugas sementara itu memiliki masa waktu paling lama 6 bulan setelah diterbitkan. Gunanya agar mereka segera menyiapkan berbagai hal menuju pelantikan.

“SK itu juga bisa digunakan untuk melakukan audience kepihak-pihak terkait, seperti Pemprov DKI, Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, dan lainnya sebagai langkah demi terciptanya sinergitas yang utuh dalam berkomunikasi. “Jelas Opan.

Sebelumnya acara yang dibuka oleh Kabid Humas DPP FWJ Indonesia Ferri Faisal Junivia atau yang akrab dipanggil Ferry Sang menyambut baik kehadiran para undangan. Seremonial pun berlangsung hangat meski cuaca sedang tidak bersahabat.

Dalam kesempatan uang sama, sebagai ketua Plt FWJI DKI Jakarta sebelumnya, Tri wulansari atau yang akrab disapa Wulan mengatakan keputusan ketua umum sudah tepat. Ini merupakan kemajuan guna membangun program-program organisasi bersama para korwil kedepan. “Jelas Wulan yang juga menjabat secara legalitas sebagai bendahara umum DPP FWJ Indonesia itu.

Lenih rinci dia juga mengatakan bahwa agar Rosid selalu pegang amanah dan menjalankan organisasi sesuai AD/ART. Menjadi pemimpin lanjut Wulan harus memiliki sikap yang bijak, jujur dan amanah. Harus bisa ngemong kepada korwil – korwil dan para anggota se DKI Jakarta, “semoga jabatan ini akan segera dinaikkan menjadi ketua yang sah dengan segera dilakukan pengukuhan secara resmi. “Ucap Wulan.

Dalam acara tersebut juga ada beberapa nasihat dari dewan pembina yang Hadir yakni Bambang Yudy Baskoro dan Haris Supriyono.

Dalam wejangan itu tentunya untuk saling melihat sisi kebaikan maupun kekurangan.

Bambang Yudy Baskoro atau yang akrab disapa Om Beng mengatakan, “FWJ Indonesia adalah salah satu organisasi cukup besar dan sudah memiliki nama baik, maka jagalah dan tetap konsisten, ini wadah organisasi orang-orang pilihan, cerdas dan professional. Jadi harus dijaga marwah organisasi ini, berikanlah yang terbaik untuk organisasi (FWJ Indonesia.red) jangan sebaliknya. Saya yakin Bung Rosid mampu nahkodai FWJ Indonesia DKI Jakarta, ”terang Om Beng sapaan gaulnya.

Diakhir keterangannya, Om Beng menyampaikan. “Sukses untuk Bung Rosid dan kawan-kawan yang telah berdiri tadi untuk diserahkan SK Pelaksana Tugas sementara oleh Ketua Umum FWJ Indonesia. Amanah itu merupakan tanggungjawab moral, dan jangan dijadikan beban. Semua berawal dari proses untuk mencapai kematangan berorganisasi. Yang perlu diwaspadai, jika ada yang mengaku-ngaku sebagai pengurus maupun anggota FWJ Indonesia di wilayah DKI Jakarta, kami sebagai pembina berpesan agar Bung Rosid segera mengambil sikap tegas organisasi hingga nantinya tidak lagi ada oknum yang memanfaatkan situasi dan kondisi demi kepentingan pribadi. “Pungkasnya.[]

Artikel Rosid Siap Gawangi Plt FWJI DPD Jakarta pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengabdiannya kepada organisasi FWJ Indonesia untuk warga terdampak pengguna jalan dan masyarakat.

Sebagai bentuk kegiatan nyata, Siti Mariam menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk respon atas keluhan warga yang selama bertahun-tahun harus melintasi jalan rusak dan berlubang sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari bahkan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Dengan penuh semangat kebersamaan, ketua korwil FWJI Kab Bekasi turun langsung ke lokasi bersama jajarannya, mereka bergotong royong melakukan penambalan jalan menggunakan material batu, pasir dan semen, serta merapikan permukaan jalan agar dapat dilalui kendaraan dengan lebih aman.

“Ini merupakan wujud nyata peran kami di organisasi Pers FWJ Indonesia serta kepekaan kami sebagai wartawan untuk masyarakat. Peran dan fungsi kami bukan hanya sebagai penyampai informasi akan tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggungjawab sosial. “Kata Mariam.

Lebih dari itu, dia juga menekankan bahwa FWJ Indonesia tidak hanya hadir dalam pemberitaan, namun juga hadir secara langsung di tengah masyarakat. “Jalan ini sangat vital bagi warga Desa Kertamukti, sehingga kami tergerak untuk ikut membantu memperbaikinya. “Ucap Siti Mariam di sela-sela kegiatan.

Sebagai bentuk kemandirian organisasinya, dia menegur Pemerintahan setempat untuk lebih melihat realita dan fakta yang ada dilapangan. Melalui aksi sosial ini diharapkan dapat menginspirasi berbagai pihak, baik pemerintah maupun elemen masyarakat lainnya, untuk bersama-sama peduli terhadap infrastruktur lingkungan.

Sementara warga Desa Kertamukti ikut menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi kepedulian FWJ Indonesia ditengah masyarakat. Salah satu warga setempat mengaku sangat terbantu dengan adanya perbaikan jalan tersebut.

“Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Siti Mariam dan FWJ Indonesia. Jalan ini sering dilalui anak-anak sekolah dan warga yang bekerja. Semoga ke depan ada perhatian lebih dari pemerintah. “Harap seorang warga.

Selain perbaikan jalan, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara FWJ Indonesia korwil Bekasi Kabupaten dengan masyarakat Desa Kertamukti.[]

Artikel FWJI Korwil Kab Bekasi Tegur Kepekaan Pemerintah lewat Aksi Bersih-bersih pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Aksi gabungan yang dihadiri oleh ketua umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan beserta jajaran DPP nya yang juga dihadiri para perwakilan korwil FWJI dari berbagai wilayah Bekasi Kabupaten, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Bogor Kabupaten, Bogor Kota dan tuan rumah sendiri Korwil FWJI Depok.

Selain itu hadir juga jajaran dari Penggiat anti obat-obatan terlarang, Kang Edo beserta jajarannya serta ketua umum LSM Ganas, brian Sakti dalam aksi ini.

Terbentang tulisan spanduk aksi jelas terbaca ‘Desak Kapolres Depok Bongkar dan Tangkap Jaringan Pengedar Obat Keras Daftar Tipe Gevaarlijk (G) sebagai muatan New Psychoactive Substances atau Narkoba Jenis Baru.

Dalam orasi damainya Ketua Tim 9 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FWJ Indonesia, Bahrudin alias bang Bule yabg didampingi wakil ketua Tim 9 Risky Syaifulloh menekankan tidak ada hal yang sulit jika ingin bersih-bersih wilayah dari peredaran narkotika dan obat obatan keras daftar G jika semua kepolisian bersama element dan para organ bersatu.

“Kami hadir disini membawa pesan generasi bangsa. Begitu dahsyatnya pengaruh negatif para pengkonsumsi obat-obat daftar G dilingkungan kita. Kami mendesak Kapolres dan jajarannya segera bongkar dan tangkap jaringan obat-obat perusak generasi. Jangan beri ruang sedikitpun peredaran obat-obat syetan itu di wilayah hukum Polres Depok. “Ucap Bule dalam orasi di depan Mako Polres Depok, Selasa (25/11/2025).

Respon Polres Depok menerima perwakilan masa aksi menjadi contoh presisi dalam ketegasan prinsip melindungi, mengayomani dan melayani masyarakat begitu terasa kental dan menyatu. Di dalam ruang diskusi sedikitnya ada 9 perwakilan masa aksi dan jajaran perwira Polres depok yang terdiri dari Kasat Narkoba, Kasat Intel, Wakasat Narkoba, Kanit Narkoba, Kanit Intel dan jajaran anggota Polres depok lainnya untuk perekatan konsep sterilisasi di wilayah hukum polres metro depok.

“Apresiasi setinggi tingginya kami sampaikan kepada Kapolres Depok beserta jajaran, terkhusus Kasat Narkoba yang telah lakukan upaya-upaya penyelamatan anak bangsa dari peredaran obat-obat daftar G. Depok merupakan benteng wilayah dari perbatasan Bogor, Tangerang dan Bekasi, benteng inilah yang harus dijaga dari masuknya pengaruh negatif. “Kata Ketum FWJ Indonesia Opan diruang pertemuan Polres Depok kemaren.

Langkah pemberantasan pengedar obat daftar G di wilayah hukum Polres Depok telah menjadi contoh penting bagi wilayah-wilayah lainnya. Ketegasan Kapolres Kombes Pol Abdul Waras dan Kasat Narkoba Kompol Yefta Ruben Hasian Aruan beserta jajarannya telah mencatat prestasi gemilang.

“Tidak ada kata komproni bagi para pengedar dan pemakai obat obatan daftar G di wilayah hukum kami ini bang. Instruksi pimpinan kami sangat tegas. Ketegasan kami sebagai Polri bisa dilihat. Saat ini hampir semua aduan masyarakat soal peredaran obat-obatan jenis itu telah kami sidak dan para pelakunya sudah kami tangkapi hingga ke meja hijau. Komitmen itulah yang kami pegang. “Tegas Kasat Narkoba Kompol Ruben.

Kedepannya kata dia, FWJ Indonesia dapat bersinergi dan menjadi bagian dalam penyampaian informasi Polres Depok yang lebih cepat dan akurat.[]

Artikel Massa dari Elemen Gabungan Desak Polres Depok Bongkar dan Tangkap Para Pengedar Obat Daftar G pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

“Kehadiran kami di sini merupakan sebuah kehormatan. Sebagai organisasi pers nasional, FWJ Indonesia, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya karena dapat hadir sebagai tamu kehormatan,” ujar Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya, atau yang akrab disapa Opan, di Ubud, Bali (13/11/2025).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, Opan menyampaikan bahwa para raja atau pemimpin puri di Bali tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya pada tahun 2025. Walaupun peran mereka saat ini lebih sebagai pemimpin adat dan budaya, bukan sebagai penguasa politik atau pemerintahan.

Menurutnya, ada beberapa catatan penting terkait kehadiran mereka di tahun 2025:

1. Peran Adat dan Budaya: Puri (istana kerajaan) di Bali masih berfungsi sebagai pusat kegiatan adat, keagamaan, dan pelestarian budaya.

2. Para pemimpin puri, yang sering disebut “Tjokorda” atau “Ida Dalem”, dihormati sebagai pemangku adat dan simbol warisan sejarah Bali.

3. Partisipasi dalam Acara Resmi: Para raja atau pemimpin puri sering diundang dan berpartisipasi dalam acara-acara penting, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun komunitas lokal. Contohnya, pada Oktober 2025, Ida Dalem Semaraputra (Raja Klungkung) beserta raja se-Bali lainnya menghadiri Klungkung Heritage Festival 2025.

4. Pelestarian Warisan: Mereka aktif dalam upaya melestarikan warisan budaya, seperti tradisi jamuan kerajaan (“Kuliner Cara Puri”) dan seni pertunjukan Bali.

5. Daftar Puri yang Masih Ada: Beberapa puri yang masih aktif dan memiliki peran penting secara adat antara lain Puri Agung Semarapura (Klungkung), Puri Agung Ubud, Puri Agung Gianyar, Puri Agung Denpasar, dan Puri Agung Tabanan.

6. Pertemuan Regional/Nasional: Para pemimpin puri juga terlibat dalam pertemuan yang lebih luas, seperti pertemuan raja-raja se-Nusantara, untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam sistem bernegara.

Secara ringkas, Opan menyampaikan bahwa kehadiran raja-raja di Bali pada tahun 2025 ditandai dengan peran aktif mereka dalam menjaga dan mempromosikan adat istiadat serta budaya Bali di tengah masyarakat modern.

Saat berada di antara para raja, Kepala Bidang Budaya dan Pariwisata FWJ Indonesia, Mairoji Saputra, yang didampingi oleh Kapolsek Ubud, Kapolsek Ubud Kompol I Wayan Putra Antara, S.Pd., M.H, beserta jajaran, menyampaikan bahwa gelaran sakral tahunan ini memberikan kesan tersendiri bagi organisasinya. Ia bahkan merasa terhormat dapat hadir dalam acara tersebut.

“Acara seperti ini tidak terjadi dua kali dalam setahun. Tamu undangan pun terbatas, dan hanya dihadiri oleh para raja dan bangsawan dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka semua berkumpul untuk memperingati hari jadi Kerajaan Ubud. Selain itu, mereka juga membahas isu-isu penting terkait dengan kebudayaan dan pariwisata di Bali,” jelas Roji.

Dalam acara ini, FWJ Indonesia secara tidak langsung terlibat dalam upaya pelestarian budaya dan pariwisata di Bali. Seremoni ini sangat penting sehingga berbagai diskusi dan dialog dengan para raja serta bangsawan mengalir, membahas isu-isu terkait dengan kebudayaan dan pariwisata di Bali.

“Intinya, pertemuan ini membahas tentang pentingnya melestarikan kebudayaan dan tradisi, serta meningkatkan pariwisata di Bali,” ucap Roji.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolsek Ubud, Kompol I Wayan Putra Antara, S.Pd., M.H., menambahkan, “Puji syukur, acara berjalan lancar, aman, dan kondusif hingga selesai.” Katanya.

Lebih lanjut, Made Suteja sebagai Perwakilan Koordinator Sekaa, menyampaikan terima kasih kepada FWJ Indonesia atas kehadiran dan dukungannya. “Kami sangat menghargai kehadiran FWJ Indonesia yang telah datang jauh-jauh dari Jakarta untuk menghadiri acara ini. Kami berharap dapat terus bekerja sama dalam melestarikan kebudayaan dan meningkatkan pariwisata di Bali,” ujarnya.

Acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya, termasuk tarian tradisional Bali, musik, dan lain-lain. Para tamu undangan juga dapat menikmati kuliner khas Bali dan berbelanja di pasar seni yang diadakan di lokasi acara.[]

Artikel Dapat Kehormatan Seremoni 30 Raja Di Puri Agung Ubud, FWJ Indonesia Katakan Ini pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Kekhawatiran Forum LSM Riau Bersatu, sejak awal penyitaan lahan kebun sawit diareal hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menjadi kenyataan. Karena dalam perjalanannya hingga lahan dalam penguasaan Satgas PKH dikelola PT. Agrinas Palma Nusantara, telah banyak menuai konflik di tengah masyarakat.

Ketua Forum LSM Riau Bersatu, Ir. Robert Hendrico mengamati, perkembangan PT Agrinas Palma Nusantara dengan sandaran Perpres No. 5 tahun 2025, berdampak bahwa kebijakan regulasi memunculkan konflik di masyarakat sekitar hutan, seperti kasus di Kab. Siak, Kabupaten Rohil dan Kab. Rohul.

Oleh sebab itu, kata Robert, dirinya bersama Tokoh Masyarakat berencana akan menggelar Dialog Terbuka dengan melibatkan Pelaku Usaha, Isntansi terkait, serta Stakeholder lainnya.

“Dalam waktu dekat kita akan mengadakan dialog terbuka terkait PT Agrinas Palma Nusantara. Hari ini kita akan merumuskan poin-poin yang akan kita bawa dalam dialog terbuka nanti,” ucap Robert saat membuka acara Pra Dialog dengan tema “Membedah Perkebunan Sawit Dalam Kawasan Hutan Ditinjau dari Perpres No. 5 Tahun 2025 dan keberadaan PT Agrinas Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Dalam Kawasan Hutan” yang diadakan di Wareh Kupie, jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Senin (03/11/2025).

“Yang penting status kepemilikan kebun sawit harus jelas, jangan pula penertiban yang dilakukan justru menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, lahan hasil sitaan Satgas PKH yang ditertibkan diserahkan kepada PT Agrinas. Namun yang terjadi, PT Agrinas yang merupakan perusahaan BUMN malah meng-KSO kan. Kalau PT. Agrinas itu tangguh, cerdas dan profesional, harusnya tangguh dan qualified, bukan meng-KSO kan.

Rancunya lagi, kata Robert, persoalan lahannya belum diselesaikan, malah PT Agrinas menyepakati Kerjasama Operasional (KSO) kepada perusahaan lain, tanpa menyelesaikan persoalannya.

Menurut Robert, selama ini PT Agrinas sangat kurang memberikan sosialisasi. Padahal masyarakat sangat berharap kepada PT. Agrinas, apakah mereka yang tergabung pada Koperasi atau Kelompok Tani mendapatkan pekerjaan dari pengelolaan sawit yang berada dalam kawasan hutan? Tapi kenyataannya, mereka yang mengelola datang dari daerah luar, sehingga yang terjadi, hadirnya PT. Agrinas menimbulkan persoalan baru.

Ia juga mengatakan, terkait ketidak sinkronan kinerja PT. Agrinas, Forum LSM Riau Bersatu akan menyurati PT Agrinas yang hingga kini belum diketahui keberadaan kantornya.

Sementara itu, Tokoh Cendikiawan, Mayjen (Purn) Priyadi Agus Priyanto mengatakan, PT Agrinas yang merupakan sebuah BUMN seharusnya memiliki pemikiran bisnis yang bisa mendapatkan hasil untuk negara. Sedangkan PT. Agrinas mendapatkan limpahan pekerjaan dari Satgas PKH dalam kondisi overload, sehingga dalam mengelola sawit jadi kesulitan. Pekerjaan yang dilimpahkan kepada pihak KSO malah menghasilkan konflik di tengah masyarakat sekitar hutan.

Diantara persoalan tersebut akibat limpahan pekerjaan yang diterima, sementara persoalan legalitas lahan perkebunan dari sitaan Satgas PKH belum diselesaikan. Seharusnya mereka mengerjakan dulu secara hukum lahan tersebut menjadi legal, baru di KSO kan.

Sebaliknya yang terjadi, PT Agrinas meng-KSO kan tugasnya kepada pihak lain non masyarakat, sementara kondisi persoalan belum diselesaikan.Indikasi pemain lama dan pemain baru (perusahaan) ini tercermin dalam kondisi di KSO kan ini.

Konsekuensinya, ketika PT Agrinas tidak mampu tentu dengan mengganti perusahaan yang baru. Sedangkan perusahaan baru ia harus mengelola dengan petani lama yang telah mengalami tingkat kesejahteraan dengan cara lama. Sementara melalui PT. Agrinas, harus menyesuaikan dengan sistem maunya PT. Agrinas yakni persentase 60:40.

Kondisi ini tidak serta merta dimengerti oleh para Petani. Apakah dipahami atau tidak oleh Pengusaha, karena di lapangan terjadi benturan. Biaya operasional tinggi, perusahaan tak mau rugi. Sedangkan masyarakat kalau tak bekerja mau makan apa?

Ketika diambil masyarakat, maka muncul istilah penjarahan. Lalu datang orang lain terjadi ribut dan muncullah korban, seperti di Rohil dan Rohul baru-baru ini, serta di Siak. Artinya, petani lama kaget karena kesejahteraannya berkurang, sementara perusahaan mau untung besar.

“Hal ini terjadi seperti kondisi lepas kontrol, karena begitu ada konflik di lapangan, baru kewalahan, siapa yang mengatasi? Kondisi ini terjadi merata di hampir 1,5 juta hektar lahan pengelolaan PT. Agrinas,” kata Mayjen (Purn) Priyadi Agus Priyanto yang merupakan mantan Danrem 031.

“Karena lemahnya pengawasan, sehingga yang berjalan semaunya mereka. Pihak PT. Agrinas harusnya dikonfirmasi atas kinerja mereka mengapa sampai muncul konflik hingga korban,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Tokoh Masyarakat Riau, Fauzi Kadir, merasa turut bertanggungjawab, peduli atas kondisi yang terjadi. Kondisi terjadi saat ini tak terlepas keteledoran masa lalu juga.

Kita harapkan dari dialog ini masyarakat jadi cerdas dan pemerintah jangan semudahnya mempermainkan masyarakat. “Jadi pra dialog yang digagas Forum LSM Riau Bersatu ini sangat bagus, apalagi mengundang narasumber kompeten,” kata Fauzi Kadir.

“Kita suka tak suka memang harus menerima. Namun demikian, PT. Agrinas jangan anggap Negeri ini tak ada rakyatnya, sebaliknya Negara ini karena ada rakyatnya. PT. Agrinas kelabakan ketika belum siap dengan semua aspek manajemen pengelolaan,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh Tokoh Masyarakat lainnya, Ian Machyar. Ia sangat mendukung kegiatan yang digelar Forum LSM Riau Bersatu. Karena kegiatan dilakukan dalam rangka membela masyarakat yang terzolimi. Dengan adanya LSM ini sekaligus menjadi kontrol bagi PT. Agrinas yang juga belum ada prestasi maupun manfaatnya bagi masyarakat.

Ketua LSM Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara (Gakorpan) DPD Prov. Riau, Rahmad Panggabean yang turut hadir dalam acara pra dialog tersebut, memaparkan beberapa informasi dan hasil investigasi yang mereka lakukan di beberapa daerah terkait PT Agrinas Palma Nusantara.

“Sebelum terjadi bentrokan berdarah di Rohil antara Masyarakat dengan pihak perusahaan penerima KSO dari PT. Agrinas, Saya sudah turun ke lokasi. Dan Saya berkeyakinan saat itu, ini pasti terjadi bentrokan antara masyarakat dengan perusahaan. Akhirnya terjadi juga,” ujar Rahmad.

Sembari memperlihatkan beberapa bukti, Ia juga mengatakan, bahwa tak menutup kemungkinan hal serupa terjadi di Kampar Kiri. Pasalnya kata Rahmad, hasil penelusuran LSM Gakorpan DPD Prov. Riau di beberapa desa yang ada di Kec. Kampar Kiri, lahan sitaan Satgas PKH yang dikelola oleh PT. Agrinas Palma Nusantara kemudian melakukan perjanjian kerjasama kemitraan atau Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. Parumartha Permai, tanpa ada sosialiasi kepada Petani maupun pelaku usaha, ini akan menjadi pemicu awal ketidakadilan yang dialami petani setempat. PT. Agrinas Palma Nusantara hanya memberikan surat pemberitahuan ke Kepala Desa bahwa lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) ek PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI) seluas 13.49, 17 Ha akan dikelola oleh PT. Agrinas dan telah melakukan perjanjian kerjasama kemitraan atau Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. Parumartha Permai.

Tapi, surat pemberitahuan tersebut juga diterima oleh beberapa org petani, tanpa amplop bertuliskan PT. Agrinas Palma Nusantara, seperti yang diterima oleh beberapa orang Kepala Desa. Disini kami menilai, ada upaya ingin menguasai lahan petani dengan mengatasnamakan PT. Agarinas. Kemungkinan lain, PT. Agrinas dengan perusahaan penerima KSO bekerjasama dengan Oknum Kepala Desa diduga ingin “menguasai” lahan petani.

“PT. Agrinas Palma Nusantara kan milik pemerintah (BUMN). Mengirim surat kepada pemilik lahan bermodalkan amplop polos harga seribuan dengan tulisan tangan tanpa nama maupun logo PT. Agrinas? Kenapa berbeda dengan amplop surat yang diterima Kepala Desa? Apa benar surat dari PT. Agrinas, atau direkayasa?” tanya Rahmad sambil menunjukkan surat yang diterima Sanusi Sitorus di Desa Rambai dan surat Supendi di Desa IV Koto Setingkai.

Terbaru, ungkap Rahmad, informasi yang mereka terima, bahwa yang memberikan surat kepada Sanusi Sitorus dan Hutagaol melalui Kepala Desa Sungai Rambai, Dedi Kandar SY, serta Supendi melalui istri Kepala Desa IV Koto Setingkai, bukan pihak PT. Agrinas, tetapi pihak PT. Parumartha Permai yang diduga bernama Fernandus Gultom.

Ironisnya, surat Supendi ditulis tangan bernada rasis, Supendi (Pendi Cina).

“Dari rangkaian yang saya sampaikan di atas, apabila surat untuk petani benar-benar dari PT. Agrinas Palma, sebegitu buruk kah administrasi di perusahaan milik negara tersebut? Saya tak percaya. Ini saya duga ada “permainan” untuk mengambil keuntungan dari lahan petani,” imbuh Rahmad.

“Seharusnya PT. Agrinas Palma Nusantara melakukan perjanjian kerjasama kemitraan atau Kerjasama Operasional (KSO) kepada Kelompok Tani atau Koperasi setempat. Kalau ini dilakukan, tidak akan ada kemarahan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam acara pra dialog, dihadiri Ketua Forum LSM Riau Bersatu dan jajaran, Robert Hendrico, Tokoh Cendekiawan Riau, Mayjen (Purn) Priyadi Agus Priyanto, Pejabat Disbun Riau, Tokoh Masyarakat Riau, Fauzi Kadir dan Ian Machyar, Ketua LSM Gakorpan Prov. Riau, Rahmad Panggabean, Akademisi, Pengacara, Pelaku Usaha, Ketua Koperasi serta dukungan dari lembaga kontrok publik lainnya seperti FWJ Indonesia.[]

Artikel FWJ Indonesia dan Gakorpan Sebut Negara Harus Hadir Diperkara Warga Dengan PT Agrinas Riau pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Berdasarkan aduan masyarakat dan warga terdampak dengan belum terbitnya segala bentuk administrasi perijinan maupun dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai muatan terpenting bagi setiap usaha kegiatan terhadap lingkungan hidup, meskipun pihak pengembang telah mengajukan proses administrasi yang dibutuhkan dalam pemenuhan sesuai aturan yang berlaku.

“Aduan warga terdampak sebenarnya telah menjadi kajian kami di FWJ Indonesia, mengingat sebelum kami turun aksi pada tanggal 9 Oktober 2025 lalu, kami sudah lakukan berbagai upaya kajian internal dan penyerapan dari berbagai aduan warga. Kajian ini penting untuk pengambilan keputusan sebelum suatu usaha atau kegiatan dilaksanakan, serta berfungsi sebagai syarat dalam proses perijinan. Karena Amdal akan memastikan pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan secara signifikan. “Kata Opan.

Lebih lanjut dia mengatakan respon cepat Pemkot Tangerang telah menjadi satu catatan penting bagi organisasi FWJ Indonesia sebagai kontrol publik tata kelola Pemerintah “Pada prinsipnya kami mendukung langkah-langkah Pemerintah dalam mengenjot laju pembangunan diberbagai sektor, namun hal utama yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan, keselamatan dan kenyamanan warga terdampak. “Bebernya.

Opan juga menyebut dirinya bersama Bendahara Umum Tri Wulansari, Ketua FWJI Korwil Tangerang Kota Cecep Yuliardi beserta jajarannya dan disaksikan oleh ketua FWJI Provinsi Banten Robby Liu beserta jajarannya telah menghadap Camat Pinang Syarifudin Harja Winata pada Selasa (14/102025) untuk berdiskusi guna mencari solusi terbaik untuk warga Pinang yang terdampak.

“Dalam pertemuan itu telah dibacakan hasil notulen pertemuan antar dinas terkait, Camat Pinang, dan pengembang sutera Rasuna yang digelar di Pemkot Tangerang pada hari Senin (13/10/2025). “Ucapnya.

Sebagai bentuk tanggungjawab moril dan menjaga kondusivitas wilayah, Camat Pinang Syarifudin menyampaikan apa yang telah dilakukan FWJ Indonesia berdasarkan aduan warga menjadi catatan penting. Bahkan dia menegaskan Pemerintah Kota Tangerang terus berupaya melakukan berbagai pembenahan signifikan dalam menata wilayah.

“Negara kita merupakan wujud demokrasi. Dengan seperti ini kami berterimakasih sehingga kami bisa lebih intens dalam melakukan pengawasan wilayah maupun menerima berbagai kritik saran yang sifatnya membangun. “Jelas Camat Pinang.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Wawan Fauzi saat dikonfirmasi langsung mengatakan untuk sementara waktu kegiatan pembangunan yang dilakukan pengembang Sutera Rasuna di wilayah Kecamatan Pinang diminta untuk menghentikan segala kegiatannya sebelum perijinan selesai.

“Kesimpulan yang kami berikan hasil pertemuan forum Pemkot Tangerang Senin kemaren tanggal 13 Oktober 2025 seperti itu bang. Kami juga berikan ketegasan untuk percepatan disarankan mereka (pengembang) Sutera Rasuna agar mengurus perijinan terhadap bangunan yang sudah terbangun dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PTSP dan DLH terkait jenis doklingkungan yang sesuai. “Papar Kadis LH, Wawan Fauzi ketika ditemui diruangan kerjanya, Rabu (15/10/2025).

Bahkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang meminta segenap warganya untuk saling berkomunikasi 2 arah sehingga tercapainya intensitas yang baik guna menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat.

“Kami Dinas LH terutama saya sebagai Kepala Dinasnya sangat mengapresiasi untuk rekan-rekan FWJ Indonesia dalam memberikan masukan dan aduan masyarakat sehingga kami dapat lakukan pembenahan sebagai bentuk penataan Kota Tangerang. Jadi kami berharap untuk warga Tangerang Kota bisa langsung membuat aduan melalui contact persons pribadi saya baik melalui WhatsApp maupun call. Kami sangat membutuhkan berbagai detail terkhusus soal dampak lingkungan agar kedepannya apa yang kami bangun bersama Pemerintah Kota Tangerang menjadi bentuk pelayanan publik yang dinikmati seluruh warga. “Pungkas Kadis LH.[]

Artikel FWJ Indonesia Apresiasi Kerja Cepat Camat Pinang dan Kadis LH Pemkot Tangerang pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Aksi yang melibatkan FWJ Indonesia dan perwakilan warga Pinang ini dinilai bentuk protes keras adanya pembangunan perumahan komersil oleh Sutera Rasuna di wilayah Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Opan juga menegaskan regulasi wilayah menjadi tanggungjawab walikota sebagai pejabat nomor 1 diwilayahnya.

“Indikasi yang terduga menjadi tidak kondusif wilayah, Perwal dan Perda telah dibenturkan oleh para oknum pejabat yang menjadi lahan basah untuk menghasilkan rupiah dengan mengorbankan warga setempat dan pengguna jalan. Banyak dump truck bermuatan lebih terlihat beroperasional diluar jam ketentuan dan bahkan telah memutus kabel-kabel listrik dan merusak jalan warga. “Tegssnya.

Persoalan krusial yang mendasar, lanjut Opan. Pengembang perumahan Sutera Rasuna tidak mengindahkan peraturan wilayah yang telah ditetapkan. Bahkan dampak Amdalpun sama sekali belum terbit. Itu jelas adanya indikasi permaian oknum pejabat di Walikota Kota Tangerang.

“Desakan kami sangat jelas ke Walikota ya, copot Camat Pinang Syarifudin Harja Winata alias Logot dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Wawan Fauzi yang diduga kuat menerima aliran dana dari pengembang untuk melancarkan operasional pembangunan perumahan Sutera Rasuna. “Jelas Opan.

Lebih rinci dia juga menegaskan, Walikota Kota Tangerang harus melihat kondisi dan keluhan warganya, jika tidak ingin dinobatkan sebagai walikota terdzholim tahun 2025.

Sementara Ketua FWJ Indonesia korwil Tangerang Kota Cecep Yuliardi mengatakan perwakilan peserta aksi telah diterima diruang Banmus DPRD Tangkot yang dihadiri oleh Ketua DPRD, Komisi 1, Asda 1, Asda 2, Kaban Kesbangpol, Bendum DPP FWJ Indonesia, Ketua FWJ Indonesia DPD Provinsi Banten, dan perwakilan lainnya dari Korwil Kab Tangerang, Tangsel, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Bekasi Kota, dan Bekasi Kabupaten.

Dalam pertemuan itu Cecep Yuliardi menegaskan untuk ditutup segera aktivitas pembangunan perumahan komersial sutera rasuna di kecamatan Pinang dengan berbagai alasan perijinan Amdal, adanya pungli oknum Pejabat Pemkot Tangerang dan yang lebih serius adalah keselamatan warga.

Menanggapi berbagai tuntutan aksi, Asda 2 Ruta Ireng Wicaksono Pemkot Tangerang akan merapatkannya terlebih dahulu dengan dinas-dinas terkait dengan ketentuan batas 1×24 jam paska pertemuan hari ini.

‘Kami sangat berterimakasih atas kritik dan saran dengan turunnya aksi kawan-kawan FWJ Indonesia disini untuk menuntut kejelasan perijinan Amdal dan lainnya demi kepentingan warga. Bsok akan kami rapatkan dan memanggil Dinas-Dinas terkait. Besok juga akan segera kami informasikan ke temen-temen FWJ Indonesia. “Janji Asda 2 Ruta.

Menanggapi polemik yang terjadi atas tuntutan peserta aksi, Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam menyatakan akan segera meminta Pemkot terkait untuk lebih konsen untuk kepentingan warga, sehingga tidak muncul hal-hal yang lebih besar.

“Kami DPRD akan menjembatani antara Pemkot Tangerang dengan kawan-kawan demi terselesaikannya persoalan warga. Pada prinsipnya, kehadiran investor di wilayah kami sebagai bentuk Pendapatan Daerah untuk pembangunan, namun semua harus sejalan dengan aturan yang berlaku. “Pungkas Rusdi.[]

Artikel Walikota Tangerang Sachrudin Desak Copot Camat Pinang dan Kadis LH pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Kabar tersebut disambut baik Oleh seluruh pengurus maupun anggota Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI), melalui ketua umumnya Mustofa Hadi Karya atau biasa disapa Opan, ” selamat atas kenaikan pangkat yang diterima oleh Abangda kita Zain Dwi Nugroho yang sudah pecah bintang, “ucap Opan melalui siaran persnya, di sebuah resto seafood Kepiting Montok News, Tangkot, pada Selasa, (7 Oktober 2025).

“Sudah sepantasnya beliau mendapatkan kenaikan pangkat itu, dinilai dari dedikasi kerja nyatanya yang selalu tegas, humble tetapi tetap mengedepankan sikap humanisnya sebagai sosok perwira yang dicintai oleh bawahannya bahkan dikalangan insan pers, “terang Opan.

Semoga dengan kenaikan pangkat dan saat memimpin jabatan yang barunya Abangda Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho akan selalu amanah dan mempertahankan sikap humanisnya, “tambah Opan.

Upacara kenaikan pangkat Pati Polri berbarengan dengan 27 perwira tinggi (Pati) Polri yang lainnya, tertuang dalam Surat Telegram Kapolri, ST/2134/IX/KEP./2025 tertanggal 19 September dan ST/2192/IX/KEP./2025 tertanggal 24 September.

Diketahui Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho, SH, S.I.K, M.Si, lulusan Akpol 1997, adalah salah satu putra terbaik kelahiran Demak, Jawa Tengah.[]

Artikel FWJ Indonesia Ucapkan Selamat Atas Pecah Bintangnya Zain Dwi Nugroho pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

“Kami para tergugat 1 dan tergugat 2 serta keluarga besar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini. Terlebih kepada ketua PN Bekasi, Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) yang turut berikan pengawasan internal atas perkara 642/Pdt.G, sehingga hasil yang diputuskan Majelis Hakim sangat objektif dan mengedepankan rasa berkeadilan sesuai dengan amanah Undang-Undang. “Ucapnya.

PY juga berharap perkara yang telah dilaporkannya atas dugaan Pidana maupun etik kepolisian di Propam terhadap mantan suaminya DS di Polda Metro Jaya dan Mabes Polri dapat segera kembali di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, dia juga akan melaporkan kembali DS atas pencemaran nama baiknya atas berbagai kebohongan dan pemutar balikan fakta yang ada.

“Saya serta keluarga besar berharap laporan-laporan yang sudah diterbitkan di Polda Metro Jaya dan Mabes Polri baik Pidana maupun etik kepolisian terhadap DS segera diproses. Mengingat DS adalah anggota aktif di kepolisian wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota. “Pinta Putri.

Terkait aset rumah yang ditempati mantan suaminya, PY meminta DS untuk segera mengosongkan rumah miliknya Itu, sebagai aparat yang paham akan hukum sepatutnya mematuhi putusan pengadilan dan fakta yang ada, karena disinyalir DS telah merubah isi rumah juga dengan sengaja mengganti kunci rumah tanpa konfirmasi.

“Kami keluarga besar tidak ingin ada lagi DS dirumah saya itu ya. Karena itu aset rumah saya dan suratnya pun atas nama saya. Silahkan anda (DS) keluar rumah dengan kesadaran anda, “Tegas PY.

Sementara jubir PN Bekasi, Daryanto ketika dikonfirmasi pada Kamis (2/10/2025) membenarkan perkara 642/Pdt.G/2024 atas nama pengguat DS dan tergugat 1 PY, tergugat 2 RA telah terbit putusan sidang E Court oleh Majelis Hakim.

“Dalam putusan itu, perkaranya tidak diterima alias kabur. Kalau dibaca berdasarkan amar putusan perkara 642/Pdt.G/2024/PN Bks, tanggal 2 Oktober 2025 mengadili dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur. Sehingga dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. “Rincinya.

Terpisah, ketua umum FWJ Indonesia Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ssbtu (4/10/2025) juga memberikan semangat dan apresiasi untuk Majelis Hakim PN Bekasi atas putusan yang berkeadilan terkait perkara itu.

“PN Bekasi perlu kita diapresiasi. Dengan amar putusan yang memutus gugatan penggugat tidak jelas atau kabur sehingga gugatannya tidak diterima merupakan bukti para pencari keadilan dapat merasakan benar keadilan ditegak kan dengan tegak lurus. “Pungkasnya.[]

Artikel Terbukti Tak Ada Pembatalan Akta, Eks Istri Anggota Polisi Minta Ini pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Insiden yang terjadi pada kamis (11/9/2025) dikantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Tangerang Kabupaten itu menurutnya sangat melukai profesi jurnalis dan tentunya menjadi catatan penting atas prilaku oknum security melakukan tindakan yang melanggar hukum terkhusus Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers serta pelanggaran HAM.

“Apapun itu, dan apapun alasannya sangat tidak dibenarkan bagi siapapun melakukan tindakan tak elok dengan mempersekusi, menghina dan melakukan tindakan arogansi terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya. “Ucap Opan dalam keterangan Pers nya di Jakarta, Jum’at (12/9/2025).

Sebagai aktivis pers, dia menekankan peristiwa itu tidak lepas dari tanggungjawab Kepala Dinas Perkim dan Bupati Tangerang Kabupaten sebagai pimpinan pejabat dari instansi terkait.

“Itu jelas tanggungjawab kepala dinasnya dan Bupati untuk mengambil sikap tegas dalam menangani perkara ini. Jangan-jangan semua security di instansi Pemkab Tangerang di didik preman seperti itu untuk menghadapi rekan-rekan jurnalis dilapangan. “Singgungnya.

Opan mengancam akan lakukan aksi turun ke kantor Bupati Tangerang dalam waktu 2X24 jam jika perkara ini tidak segera diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum. “Kami akan gelar aksi demo minggu depan jika sampai 2 hari ini tidak ada ketegasan kepala dinas perkim dan bupatinya terkait persoalan itu. “Tegasnya.

Insiden yang dialami seorang wartawan bernama Zack dari media Gakorpan itu kata Opan merupakan perbuatan yang sangat jelas melanggar norma-norma Bangsa. Dimana oknum tersebut terang-terangan mengatakan dirinya bebas untuk berkata kotor, bego dan tolol kepada siapapun saat bertugas.
‎
‎Peristiwa itu bermula ketika para awak media hadir di kantor Dinas Perkim Tangerang Kabupaten untuk konfirmasi kejurnalistikan sebagai kontrol publik tata kelola Pemerintah.

“Pengakuan Zack begini ya ke saya, ada beberapa awak media kemaren itu untuk konfirmasi hal-hal kejurnalistikan di kantor dinas perkim itu. Namun ditunggu berjam-jam tak kunjung dapat dijumpai para pejabat dinas Perkim. “Urai Opan.

Lebih lanjut dikatakan sewaktu rekan-rekan media berada di meja security, mereka dijumpai (E), (Ma) dan juga (Ag) yang mengaku security kantor dinas Perkim. ‎Awak media pun bertanya ke mereka perihal maksud dan tujuan untuk konfirmasi ke pejabat Perkim. Namun yang didapat justru jawaban sinis, kasar dan kotor dari oknum security bahkan sampai melakukan pengusiran tak elok terhadap Zack dengan melontarkan bahasa keras, bernada lantang sambil mengatakan, ‘saya bebas mau ngomong dan berkata kotor, bego, tolol atau apa kek, apa urusan lo’ itu hak saya’. “Kata oknum security dinas perkim ke Zack sambil menyeret dirinya keluar kantor.[]

Artikel Ketum FWJ Indonesia; Oknum Security Dinas Perkim Persekusi dan Hina Jurnalis Jelas Langgar UU Pers dan HAM pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.