Menurut Koordinator Advokasi KPPMPI Jan Tuheteru pengalaman sejarah menunjukan bahwa kegiatan ekspor pasir memiliki dampak negatif yang signifikan bukan hanya pada lingkungan dan ekonomi tetapi juga mengancam kedaulatan negara Indonesia.

“Back Stories aktivitas ekspor pasir laut di Indonesia memiliki dampak negatif yang sangat signifikan terhadap lingkungan, ekonomi serta mengancam kedaulatan negara,” kata Jan dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (23/9).

Dia juga menambahkan kebijakan ini perlu ditolak karena sangat berbahaya bagi nelayan maupun masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Karena mereka sangat rentan terhadap ancaman dari dampak penambangan pasir laut.
“Dengan adanya aktivitas penambangan pasir laut mengakibatkan rusaknya penahan atau benteng alam bagi masyarakat pesisir terkhusus pemuda pesisir, perempuan dan nelayan. Ini menjadikan mereka terancam akan dampak penambangan pasir tersebut,” jelas dia.

Jan juga mengungkapkan jika dengan adanya penambangan pasir laut ini mengakibatkan hilangnya daerah tangkap nelayan, hasil tangkapan menurun serta berkurangnya pendapatan nelayan. Menurutnya masih banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan pasir laut.

“Kami melihat jika kegiatan penambangan pasir laut berdampak terhadap hilangnya wilayah tangkap, menurunnya hasil tangkapan ikan dan pendapatan nelayan, selain itu kebijakan ini mengancam kedaulatan bangsa dengan semakin berkurangnya luas wilayah di beberapa daerah karena aktivitas penambangan pasir laut, dan masih banyak dampak negatif lainnya,” ungkap dia.

Pemerintah melalui kementerian perdagangan mengeluarkan kebijakan Permendag Nomor 20/2024 tahun tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/2023 tentang Barang yang Dilarang Untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21/2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

“Ya, saya mengusulkan, kalau bisa, rencana ekspor pasir-laut, kalau memungkinkan, ditunda dulu,” kata Muzani kepada wartawan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9).

Ia mengusulkan agar pemerintah meminta masukan kepada sejumlah pakar sebelum melakukan ekspor pasir laut. Menurutnya, itu akan menunjukkan plus dan minusnya.

Sisi positif berkaitan dengan ekonomi dan negatif berkaitan dengan lingkungan.

“Ini pandangan kami. Ada baiknya juga pandangan dari para ahli ekonomi, ahli ekologi, ahli lingkungan. Untuk kita perhatikan bahwa kita akan menghadapi sebuah perubahan dan masalah ekologi laut yang cukup serius ke depan kalau kegiatan ini dilanjutkan,” katanya.

“Meskipun dari sisi perekonomian, juga kita akan mendapatkan faedah dan nilai tertentu dari jumlah ini,” imbuh dia.

Muzani berpendapat pemerintah tak perlu tergesa-gesa membuka ekspor pasir laut. Menurutnya, ketika sisi negatif kebijakan itu lebih banyak, akan ada dampak di kehidupan mendatang.

“Ya, ini, kalau memungkinkan, dicek dulu dari kegiatan ini antara manfaat dan mudaratnya. Ketika mudaratnya lebih besar dari pendapatan perekonomian yang kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah kegiatan yang akan menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Bidang Energi dan sumber daya alam di DPP PKB, Daniel Johan meminta pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut.

Menurut Daniel, keputusan membuka kembali ekspor pasir laut itu bisa berdampak pada ekologi laut dan menimbulkan masalah sosial.

Ia mengingatkan penambangan pasir laut untuk diekspor bisa menimbulkan permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan alam dan masyarakat.

“Dibukanya keran ekspor pasir laut ini memiliki banyak dampak, baik pada lingkungan dan sosial. Terutama terhadap lingkungan laut yang berdampak secara serius,” kata Daniel dalam keterangannya, Senin (23/9).

Daniel mengatakan dampak serius yang dapat terjadi pada lingkungan laut Indonesia dengan adanya penambangan pasir laut adalah degradasi terumbu karang karena ekstraksi pasir laut dapat merusak habitat laut.

Dampak lainnya adalah penurunan kualitas air karena aktivitas penggalian dapat menyebabkan pencemaran dan perubahan kualitas air laut.

“Pengambilan pasir laut juga dapat mempercepat erosi pantai dan mengubah bentuk garis pantai serta mengganggu habitat spesies laut yang bergantung pada substrat dasar laut untuk berkembang biak,” kata Daniel.

Ia mengatakan kebijakan itu juga dapat menyebabkan penurunan populasi spesies sebab aktivitas penggalian dapat mengancam spesies yang tinggal.

“Belum lagi adanya potensi besar gangguan jaring makanan laut karena perubahan lingkungan dapat mempengaruhi rantai makanan di ekosistem laut,” katanya.

Selain mengancam lingkungan hidup, Daniel menerangkan berbagai dampak sosial yang dapat ditimbulkan dengan diterapkannya kembali kebijakan ekspor pasir laut Indonesia.

“Penambangan pasir laut dalam skala besar bukan hanya dapat menghancurkan ekosistem laut, tapi juga berdampak langsung pada hasil tangkapan ikan dan kesejahteraan nelayan,” kata Daniel.

Daniel juga mengingatkan dampak besar lainnya dari kebijakan penambangan pasir untuk diekspor, yakni hilangnya pulau-pulau kecil Indonesia seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya.

“Kejadian pulau-pulau kecil akan hilang seperti 20 tahun yang lalu selama proses penambangan pasir laut yang diekspor akan terulang,” ujar dia.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk meninjau ulang aturan membuka lagi ekspor pasir laut tersebut.

“Kami mewanti-wanti pemerintah untuk kembali mempertimbangkan kebijakan ini karena ekspor pasir bisa menyebabkan ekologi laut terancam bencana! Dan bila terjadi bencana ekologi, itu bisa merugikan Indonesia berkali-kali lipat dibandingkan keuntungan yang didapat,” kata Daniel.

Larangan ekspor pasir laut yang sudah berjalan selama sekitar lebih dari 20 tahun lalu–sejak masa kepemimpinan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri–kini disebut dibuka kembali di ujung masa kepresidenan Jokowi pada 2024 ini.

Pembukaan kembali ekspor pasir laut diatur lewat Permendag 20/2024 dan Permendag 21/2024 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Berdasarkan aturan tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut sebagai upaya pengendalian hasil sedimentasi di laut. Belakangan Jokowi berdalih yang diekspor itu bukanlah pasir laut, melainkan hasil sedimentasi laut.

“Yang dibuka itu sedimen, sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi bukan, kalau diterjemahkan pasir, beda lho ya,” kata Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

“Sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir, tapi sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen,” imbuh dia.

Hal ini pun mengundang polemik dan mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat.

Jokowi kemudian berdalih bahwa perizinan ekspor tersebut untuk hasil sedimentasi di laut, bukan pasir laut.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka itu sedimen, sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi bukan, kalau diterjemahkan pasir, beda lho ya,” kata Jokowi di Menara Dasareksa, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Tarik-ulur ekspor pasir laut telah berlangsung beberapa tahun terakhir dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Pasir menjadi komoditas yang banyak dilirik untuk dijual ke Singapura yang sedang berupaya memperluas wilayahnya dengan reklamasi besar-besaran.

Namun dalam 10 tahun terakhir sejumlah negara termasuk Kamboja, Filipina dan Malaysia memutuskan menghentikan ekspor pasir mereka ke negara Singa karena pertimbangan lingkungan.

Peneliti ahli utama bidang oseanografi terapan dan manajemen pesisir pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, BRIN Profesor Widodo Setiyo Pranowo berpendapat argumen bahwa hanya sedimen yang diambil tak membuat isu pengerukan material di laut bebas risiko.

Dalam PP 26/2023 bab terkait sedimentasi bisa diinterpretasi sebagai semua material alami mulai dari batu, pasir, lanau, dan lempung. Semua material ini harus diambil pengusaha agar ekosistem laut menjadi lebih sehat. Tetapi yang bernilai ekonomis bagi pengusaha tetap saja sedimen pasirnya.

“Sehingga pertanyaannya adalah seberapa banyak konsentrasi pasir yang bernilai ekonomis diantara seluruh hasil kerukan sedimen?” kata Widodo.

“Untuk mengestimasi volume konsentrasi pasir laut ini diperlukan studi kelayakan berdasarkan survei dan pengukuran, di calon lokasi yang akan dibersihkan,” lanjut dia.

Tim valuasi penting terdiri dari ahli geologi, oseanografi, hidro-geologi, teknik pantai, teknologi kelautan, ekologi laut, sosial masyarakat nelayan/pesisir, dan pakar valuasi ekonomi lingkungan.

“Dan bukan sekedar studi kelayakan saja yang diperlukan, namun juga diperlukan studi untuk memprakirakan dampak pentingnya baik negatif maupun positif berdasarkan data-data dari studi kelayakan tersebut,” tambahnya.

Di Indonesia, pasir banyak dikeruk dari pulau-pulau kecil tak berpenghuni yang kemudian berisiko menyebabkan pulau-pulau ini tenggelam. Ahli memperkirakan sekitar 80 pulau kecil yang dangkal sudah raib akibat praktik semacam ini.

Laporan lembaga Lingkungan PBB tahun 2023 menyebut industri mengeruk enam miliar ton pasir dan sedimen setiap tahun di seluruh dunia. Ini setara dengan lebih dari satu juta truk sampah setiap hari yang berakibat pada makin payahnya keberadaan keanekaragaman hayati laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Penolakan terhadap pembukaan kembali keran ekspor pasir laut juga digaungkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi mengatakan bahwa pasir atau sedimen sangat penting untuk keberadaan masyarakat.

“Bila kita mau ambil pasir atau sedimen pakelah untuk meninggikan wilayah Pantura Jawa dan lain-lain yang sudah parah kena abrasi dan sebagian sudah tenggelam,” kata Susi melalui akun X (Twitter) Kamis (19/9).

Ia meminta agar pemerintah tidak mengekspor pasir laut tetapi mengembalikan tanah, daratan, dan sawah-sawah masyarakat di Pantura.

“BUKAN DIEKSPOR!! Andai dan semoga yang mulia yang mewakili rakyat Indonesia memahami,” ucapnya.

Fraksi PKS di DPR juga menyerukan pembatalan izin karena tidak ada urgensi mengekspor pasir laut. Meski dipakai dalih ditujukan untuk pengerukan sedimen dengan prioritas dalam negeri, Fraksi PKS menilai PP 26/2023 sangat berbahaya bagi lingkungan kelautan di masa depan.

Anggota Komisi VII F-PKS Mulyanto mengatakan pemberian izin ekspor oleh Presiden Jokowi tersebut gegabah.

“Sudah 20 tahun dilarang masak di ujung Pemerintahan yang tinggal satu bulan lagi, justru malah dibuka. Ini kan terkesan kejar tayang,” tegasnya.

Sumber: CNN Indonesia