Sebagai representasi Indonesia, DANA menegaskan kontribusi dalam dialog global dan membawa pembelajaran strategis terkait ketahanan ekonomi, inklusi keuangan, dan keberlanjutan.

MAJALAH EKONOMI – DANA memperluas perannya sebagai representasi industri teknologi finansial Indonesia di panggung global melalui keterlibatan aktif dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss. Tahun ini, keterlibatan DANA diperkuat dengan bergabungnya jajaran eksekutif dalam komunitas strategis WEF.

Chief Information Officer DANA, Darrick Rochili, resmi bergabung dalam Chief Strategy Officers Community, sementara Norman Sasono, Chief Technology Officer DANA, menjadi bagian dari Chief Digital & Technology Officers Community. Keterlibatan ini menempatkan DANA dalam percakapan lintas negara terkait tata kelola teknologi, inovasi digital yang bertanggung jawab, serta transformasi ekonomi berkelanjutan—sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam lanskap teknologi finansial global.

WEF Davos 2026 mengusung tema A Spirit of Dialogue, dengan fokus pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik. CEO & Co-Founder DANA, Vince Iswara menyampaikan, “Pertumbuhan yang berkelanjutan muncul dari kepercayaan dan dampak yang dirasakan masyarakat. Maka dari itu, setiap inovasi teknologi termasuk pemanfaatan AI, harus diperkuat dengan prinsip keamanan, perlindungan pengguna, dan tata kelola yang kuat. Pembelajaran dari WEF Davos 2026 ini kami bawa pulang untuk diterjemahkan menjadi aksi nyata, baik bagi DANA maupun keberlangsungan industri tekfin di Indonesia.”

Membawa Dialog Global Menjadi Aksi Nyata

Salah satu topik utama yang mengemuka di WEF Davos 2026 adalah keberlanjutan, sebagai variabel dalam membangun kepercayaan. Chief Finance Officer DANA, Yattha Saputra, menyampaikan, “Dunia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan lingkungan. Sebagai sebuah dompet digital, DANA percaya bahwa kami pun harus ambil andil dalam memperbaiki hal tersebut. Kami juga menyadari bahwa pertumbuhan, tata kelola, dan keberlanjutan harus berjalan beriringan. Untuk itu, sustainability tidak hanya kami lakukan karena sekadar kewajiban, melainkan betul-betul dijadikan pilar operasional dan alat ukur kualitas pertumbuhan demi memastikan keberlanjutan, baik secara bisnis, maupun lingkungan.”

Komitmen berkelanjutan ini didokumentasikan dalam Sustainability Report 2024 yang diluncurkan DANA tahun lalu. Dalam laporan tersebut, DANA juga mencatat bahwa setiap transaksi DANA hanya menghasilkan sekitar 0,14 gram CO₂e, atau sekitar 3% dari emisi satu email pada umumnya.

Inklusi sebagai Strategi Ketahanan Ekonomi

WEF Davos 2026 juga menyoroti pergeseran paradigma terhadap inklusi keuangan. Inklusi kini dipandang sebagai strategi ketahanan ekonomi dan bisnis yang krusial, bukan lagi hanya agenda sosial semata. Terutama di negara berkembang seperti Indonesia, akselerasi inklusi keuangan menjadi modal penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

DANA mencatat 43% pengguna berasal dari kelompok unbanked dan 86% dari kota tier 2-4. Data ini menunjukan bahwa perluasan akses digital tidak hanya memperluas penetrasi layanan, tetapi juga memperkuat basis ekonomi formal di luar kota-kota pusat ekonomi.

Inklusi yang berdampak juga perlu diikuti dengan literasi dan penguatan kepercayaan. Di sisi loyalitas pengguna, DANA mencatat Net Promoter Score (NPS) 84,44%, yang menunjukkan tingkat rekomendasi pengguna yang kuat. Dari aspek sosial, program SisBerdaya dan DisBerdaya sebagai upaya untuk memperluas inklusi melalui edukasi dan pendampingan, telah menjangkau lebih dari 9.000 UMKM perempuan dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan komitmen pasca WEF 2026, DANA akan terus mendorong industri tekfin yang inklusif di Indonesia, dengan memperluas adopsi layanan keuangan digital dan memperkuat literasi keuangan melalui edukasi finansial yang lebih menyeluruh bagi masyarakat.

Artikel DANA Soroti Peran Kepercayaan dan Tata Kelola dalam Ekonomi Digital Global pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Dengan begitu, RM Kari Minang telah memiliki tiga cabang. Dua di antaranya buka di Depok, sementara cabang lainnya ada di Ciputat, Tangerang Selatan.

“Di Depok sudah ada dua cabang. Satu di Sawangan dan satunya lagi di sini. Kami tidak membuka franchise. Tetapi lebih kepada kemitraan atau sebagai investor ya, berinvestasi dari modal umumnya sekitar Rp6 miliar,” jelas Slamet.

Rencananya, dalam waktu dekat ini Kari Minang akan kembali membuka cabang di sekitar Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Universitas Islam Negeri (UIN).

“Alhamdulillah grand opening Kari Minang berjalan lancar. Persiapan untuk itu hampir seminggu. Tamu undangan sesuai dengan ekspektasi kami. Mulai dari Pemkot Depok, tamu pengusaha, serta ulama dan masyarakat,” ujar Manajemen Kari Minang, Muhammad Slamet Suprianto, kepada awak media yang hadir melipit, Jumat (22/8).

Pada momen grand opening ini, sambungnya, masyarakat dapat merasakan nikmatnya berbagai hidangan tanpa batasan dan tanpa dipungut biaya sepeserpun.

Kesempatan ini hanya berlaku pada saat grand opening saja, Jumat (22/8) saja. Sementara pada Sabtu (23/8) ini, Kari Minang memberikan diskon 50 persen untuk semua hidangan.

“Makan puas secara gratis ini hanya sampai pukul 21:00 WIB. Besok, kami masih ada promo diskon 50 persen bagi semua pelanggan kami,” tutur Slamet.

Rumah makan Kari Minang memiliki harga yang kompetitif untuk sekelas warung makan padang yang mewah. Mulai dari Rp15 ribu hingga Rpp100 ribu, dengan sajian makanan yang nikmat dan mudah untuk diterima semua lidah.

“Kari Minang di sini cukup lengkap. Selain menyajikan makanan kami juga menyediakan kafe di dalamnya. Kemudian ada juga private atau meeting room, musala dan outdoor,” jelas Slamet.

“Menu favorit tetap pada rendang. Sebagaimana makanan khas dari Padang,” pungkasnya.

Artikel Cabang Kedua Kari Minang di Depok Hadir di Tole Iskandar pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Diluncurkan bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI, DANA kembali berpartisipasi aktif sebagai Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) nonbank pertama yang menghadirkan layanan pembayaran lintas negara di Jepang. Langkah ini mencerminkan komitmen DANA untuk menciptakan sistem pembayaran yang terhubung dan interoperabel di kawasan ASEAN, sekaligus mendukung Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.

Dalam siaran persnya, Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan inovasi fitur QRIS secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memperluas akseptasi dan mendukung inklusi ekonomi dan keuangan digital. Hal ini turut dibuktikan dengan kesuksesan volume transaksi QRIS Antarnegara yang mencapai lebih dari 5 juta di tiga negara (Malaysia, Thailand, dan Singapura).

Penerimaan yang positif pada QRIS Antarnegara juga dirasakan oleh DANA. Nilai transaksi QRIS Antarnegara melalui aplikasi DANA menunjukkan pertumbuhan tiga kali lipat YoY untuk 12 bulan berakhir Juli 2025.

Vince Iswara, CEO & Co-Founder DANA Indonesia menyampaikan, “Kami akan terus mendukung implementasi QRIS Antarnegara dengan memberikan pengalaman bertransaksi yang optimal. Tiga upaya kami yaitu dengan memberikan teknologi yang aman, menghadirkan tampilan yang ramah pengguna, hingga memastikan pelayanan pengguna yang terbaik. Kami akan memastikan pengguna bisa bertransaksi QRIS dengan lancar di negara-negara tujuan dan memaksimalkan kesempatan ini untuk mempercepat inklusi keuangan maupun mendorong pertumbuhan ekonomi digital.”

Kolaborasi strategis dengan Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dalam implementasi QRIS Antarnegara menegaskan peran DANA sebagai mitra utama dalam mewujudkan visi nasional menuju masyarakat nontunai. Dengan ekspansi ke Jepang, DANA berharap dapat memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem pembayaran digital global, sekaligus membuka jalan bagi kerja sama lintas negara yang semakin erat di masa depan.

Artikel Jangkauan Makin Luas, Bayar QRIS di Jepang Bisa Pakai DANA pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Dengan semangat kampanye #SegampangItu, CUAP bareng Prudential menawarkan solusi praktis yang relevan di era digital. Program ini menggunakan ekosistem digital dengan pendekatan sederhana dan menyenangkan untuk memungkinkan siapa saja bergabung sebagai Cuapers (sebutan untuk peserta CUAP), mulai dari gen-Z, fresh graduate, ibu rumah tangga, kreator konten, hingga pekerja kantoran. Peserta dapat menghasilkan pendapatan tambahan sekaligus memanfaatkan media sosial secara bijak dengan membagikan konten edukatif tentang asuransi dan literasi keuangan di media sosial.

CUAP bareng Prudential merupakan langkah strategis untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi keuangan dan penetrasi asuransi di Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa penetrasi asuransi baru sebesar 2,72% per Februari 2025.

Karin Zulkarnaen, Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia, mengungkapkan, “Melalui program ini, Prudential tidak hanya membuka peluang finansial bagi masyarakat, tetapi juga berupaya mendorong peningkatan pemahaman publik tentang pentingnya perencanaan keuangan dan memiliki proteksi kesehatan, mengingat inflasi medis di Indonesia diprediksikan tahun 2025 meningkat hingga 19%. Kami percaya bahwa edukasi keuangan dan pentingnya memiliki perlindungan harus menjadi bagian dari solusi untuk membantu masyarakat lebih siap menghadapi risiko di masa depan,” ujar Karin.

Untuk memperkuat dampak program ini, Prudential menggandeng figur-figur inspiratif yang dapat memberikan wawasan dan motivasi kepada Cuapers. Salah satunya adalah Leo Giovanni, seorang kreator konten kenamaan Tanah Air. Dalam kolaborasi tersebut, ia membagikan wawasan serta tips praktis mengenai strategi membangun konten afiliasi yang efektif untuk Cuapers.

“Sebagai kreator konten, saya melihat program CUAP bareng Prudential sebagai platform yang tidak hanya memberikan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi juga memungkinkan kita berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keuangan dan proteksi kesehatan. Ini adalah langkah kecil yang bisa membawa dampak besar bagi banyak orang,” ujar Leo.

Sementara itu, Prudential merancang program ini dengan mekanisme yang sederhana namun efektif. Setiap Cuapers akan menerima link affiliate yang dapat mereka share di berbagai platform digital untuk menghubungkan calon nasabah langsung dengan Tenaga Pemasar resmi Prudential. Tautan tersebut memungkinkan setiap interaksi dilacak, dihitung, dan dikonversi menjadi insentif.

Program CUAP bareng Prudential ini menyediakan fitur unggulan seperti materi konten siap pakai, dashboard pemantauan performa, serta berkesempatan mendapatkan insentif menarik dari data nasabah yang dikumpulkan, dan tambahan insentif sebesar Rp200.000 untuk setiap polis nasabah baru yang disetujui. Prudential Indonesia juga mendukung penuh para Cuapers melalui ekosistem asuransi dan keuangan yang aman, transparan, dan terstruktur.

“Melalui CUAP bareng Prudential, kami ingin menciptakan ekosistem yang mendukung kemandirian finansial masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam mencapai Indonesia Emas 2045 dengan memperluas edukasi tentang pentingnya memiliki proteksi agar masyarakat Indonesia memiliki stabilitas keuangan yang tangguh. Dengan peluncuran CUAP bareng Prudential, Prudential kembali menegaskan komitmennya untuk membantu masyarakat Indonesia untuk mewujudkan perlindungan untuk setiap kehidupan untuk masa depan,” tutup Karin.

Artikel ‘CUAP bareng Prudential’ Program Afiliasi dari Prudential Jadi Solusi Praktis di Era Digital untuk Edukasi dan Kemandirian Finansial pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Digitalisasi sebagai pintu akses yang lebih luas , maksudnya Ekonomi dan keuangan syariah memiliki prinsip dasar inklusi, keadilan, dan keberlanjutan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan syariah, khususnya di daerah terpencil. Digitalisasi membuka akses tersebut melalui platform mobile banking syariah, layanan fintech syariah, dan marketplace halal, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk keuangan syariah kapan saja dan di mana saja.

Contohnya, bank-bank syariah kini telah mengembangkan aplikasi digital dengan fitur-fitur lengkap seperti pembukaan rekening online, pembayaran zakat dan wakaf digital, hingga layanan investasi berbasis sukuk. Platform fintech peer-to-peer (P2P) lending syariah juga mulai banyak bermunculan, menyediakan alternatif pembiayaan bagi UMKM tanpa bunga dan sesuai akad syariah.

Sebagai Invovasi dan layanan berbasis teknologi,Digitalisasi mendorong terciptanya berbagai produk dan layanan inovatif yang relevan dengan kebutuhan generasi muda dan pelaku usaha. Dompet digital syariah, e-wallet halal, dan crowdfunding syariah kini hadir sebagai bagian dari ekosistem ekonomi Islam modern. Bahkan, teknologi blockchain mulai dimanfaatkan dalam pencatatan wakaf, zakat, dan transaksi halal agar lebih transparan dan efisien.

Transformasi digital juga memberikan peluang besar untuk memperkuat integrasi antara sektor riil dan sektor keuangan syariah. Sebagai contoh, petani atau pengusaha kecil dapat terhubung langsung dengan investor syariah melalui platform digital berbasis musyarakah (kemitraan) atau mudharabah (bagi hasil), tanpa harus melalui jalur pembiayaan konvensional.

Mendorong Literasi Keuangan Syariah yang lebih modern Salah satu tantangan utama ekonomi syariah adalah minimnya literasi masyarakat, terutama dalam memahami konsep dan keunggulan sistem keuangan syariah. Dengan adanya media digital seperti aplikasi edukatif, e-learning, webinar, dan konten media sosial yang informatif, generasi muda kini bisa belajar tentang ekonomi syariah dengan cara yang lebih menarik dan mudah diakses.

Lembaga-lembaga seperti OJK, BI, DSN-MUI, serta perguruan tinggi juga telah memanfaatkan platform digital untuk menyebarluaskan informasi seputar keuangan syariah. Digitalisasi membuat proses edukasi menjadi lebih cepat, interaktif, dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Maka dari itu Meski potensinya besar, digitalisasi ekonomi syariah masih menghadapi tantangan, seperti kebutuhan akan regulasi yang adaptif, keamanan data, dan integrasi antar platform. Di samping itu, dibutuhkan SDM yang tidak hanya paham teknologi, tetapi juga memahami prinsip-prinsip syariah.

Namun, dengan dukungan dari pemerintah, regulator, dan pelaku industri, digitalisasi diyakini mampu menjadi pilar utama penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah nasional, selaras dengan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi Syariah. Digitalisasi bukan hanya tren, melainkan kebutuhan dalam memperkuat daya saing ekonomi dan keuangan syariah. Dengan transformasi digital yang tepat, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan ekosistem syariah yang kokoh, berdaya saing global, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan umat.

Nazwa Huda Aulia
Institut Agama Islam SEBI

Artikel Digitalisasi Perkuat Ekosistem Ekonomi & Keuangan Syariah pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Hal tersebut tertuang dalam Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diterbitkan OJK per Maret 2025

DEPOKPOS – Otorita Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Maret 2025 jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia turun sebanyak 161 menjadi 1.345 bank dibandingkan data Maret 2024, yakni sebanyak 1.392 bank.

Hal tersebut tertuang dalam Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diterbitkan OJK per Maret 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pengurangan jumlah BPR terkait merger dalam rangka memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar.

“Nah, sehingga memang upaya kita untuk melakukan konsolidasi itu ya akan terus dilakukan. Untuk bagaimana memastikan bahwa jumlah nank ini kemudian menjadi mengecil tetapi dengan kekuatan yang semakin membesar. Karena kalau ngeliat case tadinya penutupan BPR ya, itu ternyata pengurangan jumlah itu, dalam waktu bersamaan itu kita menyaksikan malah peningkatan aset gitu ya,” katanya dalam keterangan tertulis RDK Mei 2025.

Artinya, kata Dian, walaupun BPR kecil dengan peningkatan kapasitas dari modal Rp3 miliar menjadi 6 miliar dan kemudian dilakukan merger maka sudah sangat membantu ekonomi sosial dari BPR itu.

“Karena itu BPR kan sekarang konsolidasinya sangat rame ya. Sedang besar-besaran dari BPR melakukan konsolidasi itu. Dan diperkirakan nih, walaupun waktu-waktu itu kan kita sebenarnya bukan target, tetapi bisa mendekati sampai seribu sisanya itu. Dulu kan saya pernah ngomong pada awal-awal gitu kan, saya akan targetkan menjadi seribu,” katanya

Dian mengatakan pihaknya memiliki pengaturan mengenai exit policy yang menitikberatkan deteksi sejak awal terhadap permasalahan dan kondisi BPR/S yang membahayakan kelangsungan usahanya maupun langkah penyehatan sebagai upaya perbaikan tingkat solvabilitas atau likuiditas.

“Proyeksi BPR/S yang akan mengalami CIU (cabut izin usaha) pada tahun 2025 bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh upaya penyehatan yang dilakukan oleh pengurus dan/atau PSP (pemegang saham pengendali) BPR/S,” ucapnya.

Menurutnya, OJK senantiasa melakukan tindak lanjut pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seiring dengan menjaga stabilitas sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Artikel OJK Catat Penurunan Jumlah BPR Jadi 1.345 Bank pada Maret 2024 pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

“Kami telah melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan bisnis, dan membahas sejumlah sektor. Kami harus fokus pada sektor makanan, kosmetik dan bahan bangunan,” kata Vice President PAIH Łukasz Gwiazdowski di Polandia, Selasa.

Łukasz mengatakan sektor makanan, kosmetik serta bahan bangunan tersebut merupakan langkah awal dalam strategi menemukan solusi bagaimana mempercepat pengembangan bisnis di Indonesia maupun Polandia.

“Ini adalah area yang paling penting bagi kami,” ujarnya.

Namun, di samping itu, ia meyakini masih banyak ruang untuk tumbuh bagi kedua negara dalam bisnis termasuk pula dengan sektor pariwisata. Bahkan, sektor tersebut dinilai mampu menjadi langkah pertama untuk pertumbuhan bisnis lainnya di masa depan.

Apalagi dengan melihat sejarah dalam 10 tahun terakhir, jelas dia, volume perdagangan antara Indonesia dan Polandia terbesar tercatat pada 2023 dengan angka hampir mencapai 2 miliar euro.

“Sekarang kami harus berpikir tentang menggandakan angka ini selama beberapa tahun ke depan,” ujarnya.

Hal itu seiring dengan terjalinnya kerja sama selama 70 tahun pada tingkat diplomasi termasuk dalam mengembangkan bisnis bagi kedua negara. Bahkan bagi Polandia, kerja sama dengan Indonesia merupakan kesempatan besar untuk pertumbuhan ekonomi terutama melihat kondisi geopolitik saat ini.

“Sekarang Polandia adalah negara dengan pertumbuhan tercepat di wilayah kami. Dalam 20 tahun terakhir, ekonomi kami tumbuh 4,5 persen setiap tahunnya,” tambahnya.

Artikel PAIH Fokus Sektor Perdagangan dan Investasi RI-Polandia pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menegaskan, program ini menunjukkan kontribusi Pertamina untuk mendorong perekonomian di Tanah Air. UMKM nasional dimotivasi untuk lebih lebih adaptif dan kompetitif, bahkan berani maju ke kancah internasional.

“Pertamina meyakini UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan memperkuat kapasitas ekspor mereka, Pertamina tidak hanya membina pelaku usaha tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Ini adalah komitmen kami untuk Indonesia yang lebih kuat di pasar global,” tutur Fadjar.

Mengusung semangat “Dari Lokal ke Global”, pelatihan ini membekali para pelaku UMKM dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan praktis terkait ekspor. Materi yang diberikan meliputi strategi memulai ekspor, prosedur dan dokumen ekspor-impor, hingga teknik negosiasi dan penyusunan kontrak dagang. Selain itu, pengemasan produk yang menarik untuk pasar global, penentuan harga, serta strategi digital marketing dan pencarian buyer internasional. Peserta juga mengikuti simulasi ekspor-impor dan kunjungan lapangan untuk pemahaman yang lebih aplikatif.

Program ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya poin ketiga, yaitu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif.

“Melalui pelatihan ini, Pertamina mendorong UMKM tidak tumbuh di dalam negeri saja, namun juga mampu bersaing dan berkontribusi di pasar global.

Salah satu peserta asal Surakarta, Prianggito dari Gunawan Design, menyampaikan antusiasmenya.

“Pelatihan ini membuka wawasan kami tentang dunia ekspor yang sebelumnya terasa sangat kompleks. Sekarang kami lebih percaya diri untuk menjajaki pasar luar negeri. Terima kasih kepada Pertamina yang selalu konsisten mendampingi UMKM seperti kami agar terus naik kelas,” ungkapnya.

Pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi Kesepakatan Bersama Antara Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI dengan Pertamina untuk pengembangan ekspor UMKM, yang telah terjalin pada 22 Juni 2023.

Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan bagi para pelaku UMKM binaan Pertamina untuk melakukan ekspor perdana, sekaligus memperluas pasar dan memperkuat kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.**

Artikel Dorong Ekonomi, Pertamina Tempa 30 UMKM Jadi Eksportir Tangguh pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Indonesia kembali menjadi sorotan dunia internasional. Kali ini, laporan dari lembaga nirlaba asal Amerika Serikat, Tholos Foundation, menempatkan Indonesia di peringkat terbawah dari 122 negara dalam Indeks Hambatan Perdagangan Internasional 2025. Sebuah peringkat yang, dalam kaca mata investor global, jelas tidak menggembirakan. Tholos menyoroti berbagai regulasi yang dianggap sebagai penghalang perdagangan bebas, salah satunya adalah ketentuan mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Namun, apakah semua hambatan perdagangan memang selamanya buruk? Ataukah justru di situlah kita sedang membangun fondasi kedaulatan ekonomi nasional? Indeks semacam ini tentu punya implikasi besar dalam persepsi global terhadap daya saing dan keterbukaan ekonomi Indonesia. Investor mancanegara cenderung menjadikan peringkat seperti ini sebagai referensi awal sebelum melirik suatu negara. Maka, ketika Indonesia dinilai paling banyak menerapkan hambatan perdagangan, sinyal negatif pun mengemuka.

Bisa saja muncul anggapan bahwa birokrasi kita rumit, akses ke pasar terlalu tertutup, atau bahwa proteksionisme menjadi arus utama kebijakan. Namun penting untuk diingat bahwa dalam banyak kasus, narasi yang dibawa oleh institusi asing kerap berpijak pada standar liberalisasi yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan negara berkembang. TKDN misalnya, menjadi salah satu regulasi yang dikritik. Dalam praktiknya, ketentuan ini mewajibkan para pelaku industri untuk menggunakan komponen atau jasa lokal dalam proporsi tertentu.

Tujuannya jelas: mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada barang impor. Dalam logika pembangunan nasional, ini adalah strategi industrialisasi yang sudah banyak diterapkan oleh negara-negara maju pada masa pertumbuhan mereka. Ironisnya, ketika negara berkembang melakukan hal serupa, mereka dituduh menciptakan hambatan perdagangan. Kita tidak menampik bahwa beberapa ketentuan memang bisa menimbulkan distorsi pasar.

Proses sertifikasi TKDN, misalnya, kadang masih dinilai birokratis dan tidak seragam. Tapi menyederhanakan seluruh masalah sebagai hambatan yang ‘buruk’ adalah cara pandang yang terlalu hitam putih. Dalam konteks geopolitik dan ketimpangan struktur global, negara berkembang seperti Indonesia justru butuh ruang kebijakan untuk melindungi sektor-sektor strategisnya. Ketika negara maju menerapkan subsidi masif pada petani mereka, itu disebut “stimulus”.

Ketika Indonesia melindungi pasar dalam negeri dengan kebijakan serupa, itu dianggap “protektionisme”. Yang lebih penting adalah melihat tujuan akhir dari kebijakan perdagangan. Apakah Indonesia ingin menjadi pasar abadi bagi barang asing, ataukah ingin naik kelas menjadi produsen dan inovator? Jika tujuan kita adalah kemandirian dan daya saing berkelanjutan, maka intervensi negara melalui regulasi, termasuk TKDN harus dilihat sebagai upaya konstruktif, bukan hambatan semata.

Menyamakan perlakuan antara negara maju dan negara berkembang dalam indeks semacam ini jelas tidak adil. Kondisi struktur ekonomi, teknologi, dan kapasitas industri kita tidak berada di titik start yang sama. Di sisi lain, kritik dari Tholos Foundation seharusnya juga tidak ditolak mentah-mentah. Ini justru bisa menjadi momen reflektif bagi pemerintah dan pemangku kepentingan nasional.

Kita perlu mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan yang dianggap sebagai hambatan itu benar-benar berdampak positif bagi industri lokal, ataukah malah menjadi sekat-sekat yang membunuh inovasi. Dalam beberapa kasus, kebijakan protektif yang tidak disertai dengan roadmap industrialisasi yang jelas justru bisa menjadi jebakan: membuat industri lokal terlena dalam zona nyaman, tanpa insentif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas.

Di sinilah pentingnya membangun ekosistem perdagangan yang cerdas. Bukan berarti kita harus membuang semua proteksi, tapi bagaimana menciptakan aturan main yang mendorong daya saing dan keberlanjutan. Misalnya, TKDN bisa terus diterapkan, namun mekanisme penilaian dan insentifnya perlu disempurnakan agar tidak menambah beban birokrasi. Regulasi ekspor-impor bisa tetap dijaga, tapi transparansi dan kecepatan layanan harus ditingkatkan.

Perdagangan bebas bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan nasional yang merata dan adil. Banyak pelaku usaha nasional sebenarnya mendukung kebijakan yang disebut sebagai “hambatan perdagangan” itu, karena mereka melihat adanya perlindungan terhadap industri dalam negeri yang masih dalam tahap pertumbuhan. Mereka memahami bahwa bersaing secara langsung dengan perusahaan global tanpa perlindungan sama halnya seperti melempar benih ke ladang tanpa pupuk.

Namun para pengusaha ini juga menuntut konsistensi. Jangan sampai proteksi hanya berlaku di satu sisi, sementara sisi lain seperti ketersediaan bahan baku, stabilitas kebijakan, dan insentif riset—dibiarkan begitu saja. Negara harus hadir secara menyeluruh. Peringkat dari Tholos Foundation, jika ditelaah dengan jernih, bukanlah vonis, melainkan tantangan. Kita harus jujur mengakui bahwa ada pekerjaan rumah besar dalam hal reformasi kebijakan perdagangan, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan transparansi.

Tapi pada saat yang sama, kita juga tidak boleh silau pada narasi “bebas hambatan” yang didorong oleh kepentingan global tertentu. Indonesia harus mampu mendefinisikan sendiri arah perdagangannya, berdasarkan kebutuhan rakyat dan visi jangka panjang bangsa. Dalam dunia yang semakin saling tergantung, tidak ada negara yang benar-benar bisa menutup diri. Tapi keterbukaan yang tanpa kendali pun akan menjerumuskan.

Maka keseimbangan menjadi kata kunci: antara membuka pasar dan melindungi sektor strategis; antara memudahkan investasi dan menjaga kedaulatan ekonomi. Kita tidak anti-perdagangan bebas, tetapi juga tidak ingin menjadi korban kebebasan yang terlalu dini. Sebab pada akhirnya, kemajuan ekonomi bukan ditentukan oleh seberapa besar kita membuka pintu, tetapi seberapa kuat fondasi rumah kita dibangun.

Indonesia harus terus belajar dari negara lain, namun juga harus berani menapaki jalannya sendiri. Dalam sejarah, banyak negara besar yang mencapai kemajuan justru bukan karena patuh pada aturan global, tapi karena berani memelihara kepentingan nasionalnya. Hambatan perdagangan, dalam konteks tertentu, bukanlah penghalang, melainkan pagar pelindung yang menjaga taman ekonomi kita agar tidak diinjak-injak sebelum mekar sempurna.
__________

Artikel Paradoks Proteksi : Menimbang Ulang Hambatan Perdagangan pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Sementara itu mengutip Reuters, nilai tukar rupiah melemah ke level Rp 16.800 per Dolar AS. Tren pelemahan rupiah makin terasa usai perang dagang kian memanas yang dipelopori oleh Presiden AS Donald Trump.

Sejumlah negara telah merespons kenaikan tarif impor Trump dengan melakukan berbagai upaya dan sikap. Pemerintah China mengambil sikap tegas dengan membalas Amerika Serikat atas pengenaan tarif impor tambahan dengan menetapkan tarif yang sama, 34 persen. Tarif ini berlaku untuk semua barang yang dijual AS ke China.

Serangan balik China ke Amerika Serikat soal tarif impor ternyata bikin gerah Presiden AS Donald Trump. Dia mengancam akan menaikkan tarif impor ke China 50 persen jika Negeri Tirai Bambu tidak mencabut kebijakan tarif impor 34 persen ke semua produk AS.

Bukan hanya mengenakan tarif impor yang sama, 34 persen, China juga membalas AS dengan mengurangi sejumlah ekspor logam tanah jarang dan menyetop sementara impor gandum dan pangan lainnya dari AS.

“Jika tarif itu tidak dicabut besok (Selasa, 8 April 2025), sebelum pukul 12:00, maka kami akan memberlakukan tarif sebesar 50 persen, di atas tarif yang sudah kami berlakukan (pada Rabu, 9 April 2025),” kata Trump dikutip dari Reuters, Selasa (8/4).

Artikel Rupiah Melemah ke Level Rp 16.827 per Dolar AS pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.