Menurut pria yang akrab disapa Foke itu, Andilan Kebo bukan sekadar kegiatan budaya, tetapi juga memiliki muatan sosial dan religius yang mendalam.

“Dalam setiap harta yang kita miliki, ada hak orang lain, baik yang meminta maupun tidak meminta,” ujar Foke saat menghadiri kegiatan Andilan Potong Kebo di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (18/3/2026).

Ia menjelaskan, tradisi ini lahir dari inisiatif masyarakat (bottom-up), di mana warga secara kolektif melakukan patungan untuk membeli kerbau. Hewan tersebut kemudian disembelih, dan dagingnya dibagikan kepada peserta andilan serta masyarakat yang membutuhkan.

Foke menilai nilai solidaritas, kepedulian sosial, dan semangat berbagi dalam tradisi ini merupakan kekuatan utama masyarakat Betawi yang tidak boleh hilang.

“Mudah-mudahan tradisi ini bisa berkembang lebih jauh, sekaligus memperkuat pelestarian budaya Betawi di Jakarta,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa upaya menghidupkan kembali tradisi ini telah dimulai sejak tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, Andilan Potong Kebo digelar di kawasan Agrowisata Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tradisi tersebut dihidupkan kembali oleh tokoh Betawi, KH Marullah Matali, setelah sempat lama tidak lagi dilaksanakan di tengah masyarakat.

Tahun ini kegiatan Andilan potong kebo diketuai oleh M.I Ridwan Boim.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan dukungan penuh terhadap pelestarian tradisi Andilan Kebo sebagai bagian dari identitas Jakarta.

Menurut Pramono, tradisi ini sarat nilai kebersamaan, mulai dari sistem arisan, gotong royong, hingga semangat berbagi kepada masyarakat.

“Ini adalah tradisi budaya yang harus kita rawat terus-menerus,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak sembilan ekor kerbau disembelih sebagai bagian dari tradisi menjelang Idulfitri.

Pramono menegaskan, pelestarian budaya Betawi menjadi penting, terutama setelah ditetapkannya sebagai budaya utama Jakarta melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.

“Di tengah transformasi Jakarta menjadi kota global, kita ingin memastikan budaya Betawi tetap hidup dan berkembang sebagai identitas yang membanggakan,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga berkomitmen memperkuat pelestarian budaya, di antaranya melalui rencana penyelenggaraan haul ulama Betawi pada Juni mendatang serta renovasi Museum MH Thamrin.

Pramono juga menegaskan pentingnya menjaga Jakarta sebagai kota yang inklusif bagi semua agama, salah satunya melalui perayaan hari besar keagamaan di ruang publik.

“Apa yang dilakukan di Bundaran HI saat Natal, Imlek, Nyepi, hingga Ramadan dan Idulfitri menjadi contoh toleransi yang bisa menjadi role model bagi daerah lain,” tuturnya.

Baik Foke maupun Pramono sepakat, Andilan Kebo bukan hanya tradisi, tetapi juga fondasi sosial yang memperkuat kebersamaan masyarakat Betawi sekaligus menjaga identitas Jakarta di tengah arus modernisasi.

Artikel Foke Angkat Bicara soal Andilan Kebo, Pramono Langsung Tancap Gas Jaga Tradisi Betawi pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Dalam kegiatan tersebut, Pemprov DKI menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan, operasi katarak, hingga pembagian kacamata gratis untuk masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung sejak Senin (8/12/2025) hingga Jumat (12/12/2025) ini melibatkan TP PKK Pusat, TP PKK DKI Jakarta, Dinkes DKI Jakarta, tenaga kesehatan, mitra kolaborator, serta berbagai komunitas masyarakat.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sekaligus Tim Pembina Posyandu DKI Jakarta, Endang Nugrahani Pramono Anung, menekankan pentingnya menjaga kesehatan mata, khususnya bagi para lansia yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan operasi katarak.

“Melalui kegiatan bakti kesehatan ini, kita menegaskan bahwa perhatian kepada para ibu juga berarti perhatian kepada kesehatan keluarga dan kualitas hidup masyarakat. Salah satu aspek penting terhadap kualitas hidup adalah kesehatan mata,” ujarnya.

Wakil Kepala Dinkes DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menyampaikan sebanyak 110 pasien mengikuti operasi katarak gratis. Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan 3.400 kacamata gratis, masing-masing untuk 1.700 murid sekolah dan 1.700 masyarakat usia di atas 40 tahun, yang mayoritas membutuhkan kacamata baca.

“Sebagian pasien menjalani operasi pada hari ini, dan sisanya akan dikoordinasikan bersama Persatuan Dokter Ahli Mata Indonesia (Perdami), yang akan melaksanakan kegiatan serupa dalam beberapa minggu mendatang,” ungkapnya.

Pemeriksaan kesehatan gratis digelar serentak di seluruh wilayah kota/kabupaten di Jakarta. Persiapan operasi katarak telah dilakukan sejak beberapa minggu sebelumnya, mulai dari pendaftaran hingga skrining administrasi dan kesehatan. Seluruh peserta merupakan warga yang tinggal di Jakarta, baik ber-KTP DKI maupun berdomisili di Jakarta.

“Kami menargetkan setiap wilayah dapat melayani minimal 1.000 peserta, termasuk anggota TP PKK dan berbagai komunitas,” jelasnya.

Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Suswati Tito Karnavian, mengapresiasi Pemprov DKI. Ia menjelaskan operasi katarak memerlukan rangkaian pemeriksaan untuk memastikan kondisi pasien benar-benar siap. Menurutnya, layanan ini sangat penting terhadap kualitas hidup, terutama bagi para lansia.

“Jika melalui BPJS, waktu tunggu bisa sangat panjang. Sementara jika berbayar, biayanya tinggi. Melalui bakti sosial ini, kita membantu masyarakat mendapatkan kembali penglihatan tanpa beban biaya,” imbuhnya.

Salah satu peserta operasi katarak, Wahidin (41) dari Tanah Abang, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang terlibat. “Acara ini sangat baik. Saya sangat berterima kasih kepada penyelenggara karena saya bisa mendapatkan operasi katarak gratis,” ucapnya. (B. Karmila)

Artikel Sambut Hari Ibu ke-97, Pemprov DKI Bantu 110 Pasien Operasi Katarak dan Bagikan 3400 Kacamata Gratis pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Setelah dilakukan verifikasi dan koordinasi dengan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Cempaka Putih dan Pulogadung, Dinas Kesehatan DKI Jakarta memastikan dugaan tersebut tidak terbukti.

“Setelah kami lakukan verifikasi lapangan dan berkoordinasi langsung dengan pihak rumah sakit, hasilnya menunjukkan bahwa klaim penolakan tersebut tidak benar,” ujar Ani di Jakarta, pada Kamis (13/11/2025).

Menurut Ani, Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan beberapa rumah sakit, antara lain Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih, RS Yarsi, RS Rojak, RS Evasari, dan RSUD Cempaka Putih.

Dalam keterangan persnya, Jumat (14/11/2025) berdasarkan pemeriksaan catatan administrasi serta hasil konfirmasi dengan manajemen, tidak ditemukan adanya data pasien dengan identitas sebagaimana diberitakan.

Manajemen RSIJ Cempaka Putih juga telah menyampaikan pernyataan resmi bahwa tidak pernah merawat pasien tersebut. Tidak ada pasien atas nama Repan yang tercatat menerima layanan.

RSIJ Cempaka Putih juga menegaskan komitmen rumah sakit untuk memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Lebih lanjut, Ani menjelaskan bahwa hasil penelusuran menunjukkan pasien yang dimaksud telah mendapatkan penanganan awal di RS St. Carolus dan kemudian mendapat pelayanan lanjutan di RS Ukrida, Jakarta Barat.

“Dugaan adanya penolakan muncul karena setelah penanganan luka awal, pasien diarahkan untuk melapor ke kepolisian guna keperluan visum. Prosedur ini merupakan bagian dari tata laksana standar pada kasus dugaan kekerasan, agar dokumentasi medis dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum,” terang Ani.

Dinas Kesehatan juga telah menerima rekaman CCTV yang memperlihatkan proses pemberian layanan medis kepada pasien. Bukti visual tersebut memperkuat hasil verifikasi dan menggambarkan pelayanan yang diberikan.

Dalam kasus dugaan kekerasan, alur pelayanan medis dilakukan dengan menstabilkan kondisi pasien, mencatat serta mendokumentasikan luka secara lengkap, dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian bila dibutuhkan untuk proses visum.

“Kami mengimbau masyarakat dan media agar selalu memverifikasi kebenaran informasi melalui saluran resmi, serta memanfaatkan mekanisme pengaduan Dinas Kesehatan jika menemukan dugaan pelanggaran layanan,”

“Kami memastikan seluruh fasilitas kesehatan di Jakarta terbuka bagi siapa pun. Bila ada dugaan pelanggaran, kami akan menindaklanjutinya dengan cepat dan transparan,” tegasnya. (B. Karmila)

Artikel Dinkes Klarifikasi Atas Dugaan Penolakan Pasien Warga Baduy Dipastikan tidak Ada Diskriminasi pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

“Pada hari ini, kita meresmikan dua reservoir komunal, yaitu di Rusun Tambora dan Gandaria Utara, sekaligus memberikan Kartu Air Sehat. Dua reservoir ini melayani 2.367 keluarga. Saya yakin reservoir ini sangat bermanfaat bagi warga Jakarta,” paparnya.

Pembangunan reservoir komunal di Rusun Tambora dan Gandaria Utara merupakan salah satu inovasi dan solusi untuk merealisasikan target PAM Jaya, yakni layanan air minum perpipaan mencapai 100 persen pada 2030 di seluruh wilayah Jakarta. Namun, Gubernur Pramono menginstruksikan agar target ini dapat terealisasi lebih cepat, yakni pada 2029, serta menjadi bagian dari sinergi 100 hari program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Reservoir komunal adalah inovasi yang dirancang untuk menampung air PAM sehingga ketersediaan air merata hingga ke wilayah layanan yang terjauh dari sumber produksi. Secara bersamaan, dibangun pula booster pump atau pompa untuk mengalirkan air PAM ke rumah-rumah pelanggan dengan tekanan optimal.

Gubernur Pramono mengatakan, reservoir komunal di Tambora akan menyuplai 970 sambungan rumah di 4 RW yang terdiri atas 32 RT di Kelurahan Angke, Jakarta Barat. Sementara itu, reservoir komunal di Gandaria Utara akan menyuplai 1.397 sambungan rumah di 10 RW di Kelurahan Gandaria Utara dan 1 RW di Kelurahan Kramat Pela, Jakarta Selatan. “Dengan begitu, semakin banyak warga yang bisa menikmati air PAM berkualitas,” terangnya.

Gubernur Pramono juga membagikan Kartu Air Sehat kepada warga sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pelayanan. Kartu Air Sehat ini diperuntukkan bagi kelompok pelanggan 2A1 (Rumah Tangga Sangat Sederhana) dan 2A2 (Rumah Tangga Sederhana). Manfaat utama Kartu Air Sehat bagi pelanggan rumah tangga 2A1 dan 2A2 antara lain mendapatkan tarif bantuan khusus, layanan prioritas pengiriman mobil tangki, serta kompensasi apabila terjadi gangguan suplai berupa air mati dalam periode tertentu.

Inovasi dan pengembangan infrastruktur lain yang dilakukan PAM Jaya mencakup pemberian tandon air gratis bagi warga Jakarta, inovasi teknologi water purifier ramah lingkungan sebagai penyediaan air PAM siap minum, serta sinergi antara PAM Jaya dan PAL Jaya dalam program Sanitasi Prima.

“Dengan inovasi dan pelayanan PAM Jaya yang terus berkembang serta memiliki keterkaitan dengan pola hidup kita—baik dari segi kesehatan, kualitas hidup, maupun produktivitas kerja yang berkelanjutan—gunakanlah layanan air PAM yang sudah disediakan dengan pemanfaatan yang maksimal,” tutur Gubernur Pramono.

Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasruddin, mengatakan, reservoir komunal yang diresmikan ini merupakan yang kesembilan. Ia menjelaskan, Jakarta membutuhkan reservoir komunal karena booster perpipaan air minum (PAM) berada di titik terjauh dari permukiman warga, sehingga belum mampu memberikan dorongan yang maksimal ke rumah warga. Ditambah lagi, usia perpipaan yang bervariasi membutuhkan penyesuaian tekanan air agar tidak merusak pipa.

“Kami membangun reservoir komunal di daerah low supply yang berada di kawasan terpencil. Biasanya, masyarakat menggunakan air secara bersamaan pada jam yang sama. Agar tidak berebutan, kami membuat reservoir komunal. Saat ini, tekanan air ke masyarakat sudah cukup baik,” ungkap Arief.

Dalam kesempatan ini, PAM Jaya juga membagikan Kartu Air Sehat untuk 300 ribu pelanggan dan 1.000 toren bagi 1.000 kepala keluarga (KK) yang berada di daerah low supply. Selain itu, Arief menyebut, PAM Jaya bekerja sama dengan PAL Jaya juga memberikan program penyedotan septic tank gratis kepada masyarakat

Artikel Jamin Ketersediaan Air Merata, Pramono Resmikan Reservoir Komunal pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

“Kerja sama yang baik terus terjalin antara Pemerintah Jakarta dengan Pemerintah Inggris. Selama ini, kerja sama yang dilakukan mencakup bidang infrastruktur dan beasiswa pendidikan. Misalnya, mahasiswa penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Chevening yang berkuliah di Inggris. Saat ini, Inggris merupakan salah satu tujuan belajar utama bagi siswa di Indonesia,” ungkapnya.

Gubernur Pramono menuturkan, hubungan diplomatik antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Inggris telah terjalin sejak lama dan berjalan dengan baik. Ia menambahkan, Inggris banyak membantu Jakarta dalam berbagai sektor, termasuk transportasi, seperti elektrifikasi TransJakarta, desain LRT Jakarta, dan potensi pendanaan MRT Jakarta.

“Mereka ikut terlibat dalam memperbaiki banyak hal. Kami membuka diri untuk bekerja sama, bahkan di bidang ekonomi digital, karena salah satu kekuatan Inggris ada di sektor itu. Kami juga mendorong pelajar Indonesia untuk belajar ke sana,” jelas Gubernur Pramono.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, H.E. Dominic Jermey, mengaku senang bisa berdiskusi dan meningkatkan kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Ia menyebut, Pemerintah Inggris akan mendukung Pemerintah Jakarta dengan berinvestasi di bidang pembangunan sumber daya manusia.

“Ada beberapa institusi Inggris yang telah hadir di sini, seperti LSI, The Welding Institute, dan British Council. Kami berharap, pada masa mendatang, semakin banyak institusi dari Inggris yang datang ke Jakarta. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak mahasiswa dari Jakarta yang belajar di Inggris,” pungkasnya.

Artikel Pramono Temui Dubes Inggris, Bahas Kerja Sama Infrastruktur, Transportasi, hingga Pendidikan pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Dalam Kepgub tersebut, diberlakukan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp2 miliar atau rumah susun (rusun) dengan NJOP hingga Rp650 juta.

“Saya kemarin sudah menandatangani, rumah tapak dengan NJOP hingga Rp2 miliar atau rumah susun dengan NJOP hingga Rp650 juta di Jakarta, maka PBB-nya digratiskan. Dengan demikian, hampir sebagian besar PBB warga Jakarta, kecuali untuk orang-orang mampu, kami gratiskan,” terang Gubernur Pramono di Rusun Tambora, Jakarta Barat, pada Rabu (26/3).

Ia berharap kebijakan ini memberikan manfaat secara berkelanjutan. Menurutnya, prioritas program Pemprov DKI saat ini adalah mengutamakan kesejahteraan seluruh warga, terutama masyarakat menengah ke bawah.

“Tetapi yang jelas, ini akan membawa manfaat yang signifikan. Kami sudah melihat secara keseluruhan kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta. Saya ingin mengelolanya dengan baik. Jika ada kegiatan atau program yang saya utamakan, itu adalah untuk masyarakat menengah ke bawah,” lanjut Gubernur Pramono.

Ia menambahkan, setiap wajib pajak diberikan pembebasan pokok untuk satu objek PBB-P2. Jika memiliki lebih dari satu, maka pembebasan pokok diberikan untuk satu objek pajak dengan NJOP terbesar berdasarkan data pada sistem perpajakan daerah per 1 Januari 2025.

“Jadi, NJOP pada bangunan pertama dibebaskan penuh. Untuk NJOP rumah kedua, pembebasannya 50%, sedangkan rumah ketiga dan seterusnya dikenakan pajak penuh karena dianggap mampu,” tambahnya.

Artikel Pemprov DKI Bebaskan PBB untuk Rumah Kategori Tertentu pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, program mudik gratis diadakan untuk mengakomodir warga Jakarta yang akan merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

“Sebagaimana diketahui permintaan warga yang ikut program mudik gratis tahun 2024 cukup tinggi sehingga banyak masyarakat yang belum terlayani. Tahun ini, kami akan menggelar kegiatan serupa dengan menambah armada bus untuk mengangkut pemudik,” ujar Syafrin Liputo, saat acara Jakarta Update edisi ketiga di Ruang Serbaguna MH Thamrin, Grha Ali Sadikin, Balai Kota Jakarta, Senin (17/2).

Ia mengungkapkan, sebanyak 293 armada bus disiapkan untuk mengangkut sebanyak 22.400 warga Jakarta yang akan mudik ke kampung halaman pada Lebaran tahun 2025.

“Sebanyak 293 bus mudik akan menuju enam provinsi dan 20 kota/kabupaten meliputi Kota Palembang, Sumatera Selatan; Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung; Kota/kabupaten Kuningan dan Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat; 10 kota/kabupaten di Jawa Tengah di antaranya Tegal, Pekalongan, satu kota di Provinsi DI Yogyakarta dan lima kota di Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya.

Pemprov DKI, lanjut Syafrin, juga akan menyediakan angkutan balik Lebaran tahun 2025 dengan rute serupa yakni dua provinsi dan 20 kota.

“Kami menyiapkan sebanyak 228 armada bus angkutan balik Lebaran 2025. Total sebanyak 22.400 penumpang akan diangkut pada program mudik gratis 2025,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menyiapkan sebanyak 10 armada truk untuk mengangkut sekitar 600 unit sepeda motor milik warga yang berangkat mudik dan pulang kembali usai merayakan Lebaran di kampung halaman.

“Kami mengalokasikan anggaran sekitar Rp 16 miliar untuk penyelenggaraan program Mudik Gratis 2025,” tandasnya.

Artikel Mudik Gratis 2025, Pemprov DKI Siapkan 293 Bus pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Salah satu upayanya adalah masyarakat bisa menyiapkan tas darurat yang berisi barang-barang penting untuk diselamatkan saat bencana

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau masyarakat Jakarta selalu waspada dan menyiapkan diri terkait potensi terjadinya gempa bumi berkekuatan besar atau megathrust.

Salah satu upayanya adalah masyarakat bisa menyiapkan tas darurat yang berisi barang-barang penting untuk diselamatkan saat bencana.

“Misalnya untuk kejadian ‘range’-nya 3 hari sampai seminggu. Itu kebutuhan-kebutuhan dasar tentunya seperti pakaian, obat-obatan, lalu surat-surat penting bisa disiapkan di ‘emergency bag’,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan pemindaian (scan) pada surat-surat penting tersebut dan menyimpan datanya di ponsel agar apabila terjadi bencana surat-surat tersebut pun tetap tersimpan dengan aman.

Tak kalah penting, Yohan juga mengimbau agar masyarakat menyiapkan uang tunai dalam tas darurat tersebut. Sebab pada saat bencana, mungkin saja jaringan telekomunikasi hilang sehingga transaksi perbankan seperti transfer atau penggunaan QRIS tidak dapat dilakukan.

“Contohnya, kayak kemarin bencana di China. Ada satu kota itu semuanya sudah ‘cashless’. Ternyata ‘blank out’, banjir. Jadi ketika mereka mau beli kebutuhan dasar nggak bisa. Karena semua mengandalkan QRIS dan transfer,” kata Yohan.

BPBD DKI Jakarta juga telah mempersiapkan banyak hal untuk menghadapi megathrust. Misalnya saja mengkaji informasi dan data yang ada.

“Kita dapat informasi ya, bahkan BMKG sendiri kan naruh alat di BPBD. Itu namanya TEWS (Tsunami Early Warning System). Satu paket jadinya, jadi itu meng-‘cover’ seluruh wilayah di Indonesia. Dan itu setiap ada gempa, itu pasti akan notifikasi, akan bunyi,” kata Yohan.

Yohan pun mengatakan pihaknya kini juga fokus terus memantau wilayah-wilayah yang diprakirakan akan terdampak megathrust.

Artikel BPBD DKI Imbau Warga Persiapkan Diri Hadapi Gempa Megathrust pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Uji coba pada tahap pertama akan dilakukan dalam waktu dekat dengan tiga unit armada mikrotrans

JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menyatakan kesiapan untuk uji coba angkutan kota (angkot) bertenaga listrik untuk pertama kali.

Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta Ayu Wardhani menyampaikan uji coba pada tahap pertama akan dilakukan dalam waktu dekat dengan tiga unit armada mikrotrans.

Dia belum bersedia merinci ketiga unit armada ini akan melayani rute mana saja dan waktu tepat uji coba dilaksanakan.

Ayu mengatakan ketiga unit armada mikrotrans listrik dilengkapi dengan pendingin udara (air conditioner/AC) dan memiliki kapasitas pelanggan sebanyak 11 orang penumpang.

Ayu menyebutkan, angkot itu memiliki kapasitas baterai 42 kWh dengan daya tempuh 300 km sekali cas dengan pengisian daya cepat selama 2,5 jam.

Dia mengklaim pihaknya terus berinovasi guna menghadirkan layanan mikrotrans terbaik bagi seluruh pelanggan.

TransJakarta hingga saat ini sudah mengoperasikan 100 unit bus listrik dan hingga akhir tahun ini akan menambah bus listrik 200 unit sehingga total akan menjadi 300 unit.

“Ini bagian dari upaya mewujudkan target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni 100 persen armada TransJakarta bus listrik pada 2030 sekaligus menuju elektrifikasi transportasi publik masa depan,” kata Ayu dalam keterangan di Jakarta, Jumat, dikutip dari Antara.

Uji coba itu setelah pihaknya menandatangani nota kesepahaman dengan Adapun kerja sama ini dilakukan dengan PT Sokofindo Automobile (DFSK) selaku agen tunggal pemegang merek DFSK di Indonesia, Kamis (12/9).

DFSK adalah salah satu merek produsen mobil asal China yang sudah punya pabrik perakitan di Cikande, Banten.

Artikel DKI Akan Uji Coba Angkot Listrik Pertama pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.