Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wasekjen DPP PKS Tomi, Ketua DPD PKS Kota Depok Heridianto, jajaran pengurus BP3, serta seluruh Ketua DPC PKS se-Kota Depok.

Rapat koordinasi berlangsung dalam suasana hangat, penuh semangat kebersamaan, dan menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi serta konsolidasi antar struktur partai.

Ketua BP3 DPD PKS Kota Depok, H. Bambang Sutopo (HBS), menyampaikan bahwa rakor ini merupakan bagian dari upaya membangun soliditas dan kesiapan kerja politik PKS Kota Depok ke depan.

“Alhamdulillah, hari ini BP3 DPD PKS Kota Depok bersama seluruh DPC se-Kota Depok melaksanakan agenda rapat koordinasi sebagai bagian dari upaya memperkuat soliditas, semangat kebersamaan, dan kesiapan kerja politik ke depan,” ujar HBS.

Menurutnya, pertemuan tersebut bukan hanya agenda organisatoris, tetapi juga ruang untuk menyatukan langkah dan memperkuat semangat pelayanan kepada masyarakat.

“Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyatukan langkah, memperkuat komunikasi, serta membangun harmoni dan sinergi antar struktur dalam melayani masyarakat Kota Depok,” lanjutnya.

HBS juga menegaskan bahwa kemenangan dan kepercayaan masyarakat tidak dibangun secara instan, melainkan melalui kerja bersama yang konsisten, kedekatan dengan warga, serta semangat menghadirkan manfaat nyata.

“Kami percaya, kemenangan tidak dibangun secara instan, tetapi melalui kerja bersama, kedekatan dengan masyarakat, dan semangat menghadirkan manfaat untuk warga,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Depok, Heridianto, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya agenda koordinasi tersebut. Ia berharap semangat harmoni dan sinergi antar struktur terus diperkuat sebagai fondasi pelayanan dan perjuangan PKS di tengah masyarakat.

“Kita ingin seluruh struktur terus menjaga kekompakan, memperkuat komunikasi, dan menghadirkan kerja-kerja nyata yang dirasakan masyarakat. Dengan kebersamaan, insyaAllah langkah perjuangan ini akan semakin kuat,” tutur Heridianto.

Kegiatan rakor berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme. Selain menjadi ruang koordinasi, agenda ini juga mempererat ukhuwah antar struktur PKS dari tingkat kota hingga kecamatan.

Melalui rakor tersebut, BP3 PKS Depok berharap seluruh struktur dapat terus bergerak selaras, menjaga semangat pelayanan, serta memperkuat kolaborasi demi menghadirkan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kota Depok.

Artikel BP3 PKS Depok Gelar Rakor Bersama DPC se-Kota Depok, Perkuat Soliditas dan Harmoni Struktur pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Hal itu tampak dalam kegiatan kunjungan bersama Muhammad Kholid Kholid Sekjen PKS (Anggota DPR RI Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi), H. Bambang Sutopo (HBS) dan Ade Firmansyah (Anggota DPRD Kota Depok) dan Ketua DPD PKS Depok Heridianto di Kebun Hidroponik Balai Warga RW 16 Villa Pertiwi Blok H, Sukamaju, Cilodong, Ahad, 3 Mei 2026

Kegiatan ini menghadirkan pesan yang kuat bahwa ketahanan pangan bisa dimulai dari skala rumahan.

“Ketahanan pangan tidak harus dimulai dari skala besar, tetapi justru dari langkah-langkah kecil yang konsisten di tengah masyarakat,” ucap Muhammad Kholid dihadapan warga.

Pada kesempatan tersebut, juga dibagikan bibit pohon alpukat dan benih ikan lele untuk memperkuat ketahanan sekaligus kemandirian pangan warga sekitar.

“Melalui pembagian bibit pohon alpukat dan tebar benih lele, warga diajak untuk terlibat langsung dalam membangun kemandirian pangan dari lingkungan terdekatnya,” tambah Kholid.

Pada kesempatan yang sama, Ade Firmansyah menyebut di tengah tantangan global seperti krisis pangan, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi, keterbatasan lahan bukanlah penghalang.

“Kebun hidroponik yang dikelola warga ini menjadi simbol bahwa keterbatasan lahan bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk berinovasi,” tegasnya.

“Dengan teknologi sederhana dan semangat gotong royong, warga mampu menghadirkan sumber pangan sehat, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi, tambah Ade Firmansyah.

Sementara HBS menyebut, momentum Milad PKS ini juga menegaskan bahwa politik tidak boleh berhenti pada wacana dan kebijakan semata. Politik harus hadir dalam aksi nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Menanam pohon bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan,” jelasnya.

“Demikian pula, menebar benih lele bukan hanya aktivitas simbolik, tetapi langkah konkret memperkuat ketahanan protein keluarga,” tambah HBS.

Kehadiran para wakil rakyat dalam kegiatan ini menjadi penegasan pentingnya kolaborasi antara legislatif, partai politik, dan masyarakat.

Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama yang hanya bisa diwujudkan melalui sinergi, partisipasi, dan keberpihakan pada pemberdayaan rakyat.

Dari RW 16 Villa Pertiwi, kita belajar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari bibit yang ditanam hari ini, akan tumbuh kemandirian di masa depan. Dari benih yang ditebar, akan lahir harapan yang menghidupi.

Milad ke-24 PKS menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Justru di tengah tantangan zaman, kita dipanggil untuk terus menghadirkan solusi, memperkuat ketahanan, dan menumbuhkan harapan-dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.

Artikel Perkuat Ketahanan Pangan, PKS Tebar Bibit Alpukat dan Benih Lele di Cilodong pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Kunjungan HBS bersama Bang Kholid Anggota DPR RI sekaligus Sekjen PKS ke rumah para tokoh penggerak umat di Kampung Sidamukti dan Komplek Tirta Mandala Sukamaju, Cilodong, bukan sekadar agenda silaturahmi biasa.

Menurutnya, pertemuan ini justru membuka satu realitas penting, bahwa denyut perubahan sosial yang nyata seringkali tidak lahir dari ruang-ruang formal kekuasaan, tetapi dari rumah-rumah sederhana yang dipenuhi keikhlasan, keteladanan, dan kerja nyata.

“Di kediaman Ustadz Setyo Budi Laksono melalui Yayasan Griya Kemandirian Masyarakat (GKM), terlihat bagaimana konsep kemandirian tidak berhenti pada jargon, tetapi diwujudkan dalam program nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” ujar HBS.

“Begitu pula di lingkungan Yayasan Adzikra yang didirikan oleh Abah Burhan di kawasan Sentul, kita menyaksikan bagaimana nilai spiritualitas, pendidikan, dan pembinaan akhlak menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban umat,” tambahnya.

Di titik inilah, menurutnya, semua pihak perlu jujur mengakui, pembangunan tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan makro dan alokasi anggaran. Ia membutuhkan ruh, yakni gerakan masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berakar kuat di tengah umat.

“Negara bisa menghadirkan program, tetapi masyarakatlah yang memastikan keberlanjutan dan kebermaknaannya,” tegas HBS.

Menurutnya, kunjungan ini juga memberikan pelajaran penting tentang arah pembangunan ke depan. Bahwa sinergi antara tokoh nasional, ulama, dan penggerak lokal adalah kunci dalam menjawab berbagai tantangan sosial, mulai dari ketahanan ekonomi keluarga, krisis moral generasi muda, hingga ketimpangan akses pendidikan.

“Ketika ketiganya bertemu dalam satu visi, maka yang lahir bukan sekadar program, melainkan gerakan,” jelasnya.

Ia memaparkan lebih jauh, ini adalah pengingat bahwa kekuatan bangsa Indonesia sejatinya terletak pada komunitas-komunitas yang mandiri.

“Kampung-kampung seperti Sidamukti dan Sukamaju bukan sekadar wilayah administratif, tetapi episentrum perubahan jika diberi ruang, dukungan, dan penguatan yang tepat,” ujarnya.

Karena itu, menurutnya, sudah saatnya pendekatan pembangunan kita bergeser, dari sekadar “top-down” menjadi kolaboratif dan berbasis komunitas. Negara hadir sebagai fasilitator, sementara masyarakat menjadi aktor utama.

“Model seperti yang dilakukan oleh GKM dan Adzikra harus dilihat bukan sebagai inisiatif lokal semata, tetapi sebagai prototipe pembangunan sosial yang layak direplikasi,” ujar HBS.

Pada akhirnya, silaturahmi ini menegaskan satu hal mendasar, bahwa membangun umat tidak bisa instan. Ia membutuhkan keteladanan, konsistensi, dan kolaborasi.

“Dan dari rumah-rumah sederhana di Cilodong ini, kita belajar, bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama,” pungkasnya

Artikel Perkuat Silaturahmi, HBS dan Kholid Kunjungi Tokoh Penggerak Umat pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Usia ke-27 bagi sebuah kota seharusnya menjadi fase kedewasaan—bukan sekadar bertambah umur, tetapi bertambah kualitas. Kota Depok hari ini berdiri sebagai kota besar dengan lebih dari 3 juta jiwa dan APBD yang telah menembus Rp4,3 triliun.

Angka-angka ini terlihat impresif. Namun pertanyaannya sederhana: apakah pertumbuhan ini benar-benar menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya?

Mari kita jujur. Di tengah geliat pembangunan, Depok masih bergulat dengan persoalan klasik yang tak kunjung tuntas. Banjir yang terus berulang setiap musim hujan, kemacetan yang semakin melumpuhkan produktivitas, longsor di sejumlah titik rawan, hingga persoalan sampah yang telah masuk kategori darurat.

Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah cermin dari arah kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Selama ini, kita terlalu nyaman dengan narasi “Depok terus berkembang”. Padahal yang terjadi seringkali hanyalah pembesaran kota tanpa penataan yang matang. Permukiman tumbuh, tetapi drainase tertinggal. Kendaraan bertambah, tetapi sistem transportasi stagnan. Produksi sampah meningkat, tetapi sistem pengelolaannya masih konvensional.

Pertumbuhan tanpa kendali adalah awal dari krisis yang terstruktur.

Momentum HUT ke-27 ini seharusnya menjadi titik balik. Kita tidak bisa lagi menjalankan pola lama—mengelola kota dengan pendekatan reaktif, menunggu masalah viral baru bergerak, dan menyelesaikan persoalan secara parsial.
Depok membutuhkan keberanian politik dalam kebijakan publik.

Pertama, kita harus berani mengakui bahwa persoalan banjir dan tata ruang adalah masalah struktural. Dibutuhkan penataan ulang yang serius, termasuk pengendalian pembangunan dan penegakan aturan yang konsisten—tanpa kompromi.

Kedua, kemacetan tidak bisa lagi diatasi dengan solusi tambal sulam. Dibutuhkan integrasi sistem transportasi yang modern, berbasis konektivitas, bukan sekadar pelebaran jalan.

Ketiga, persoalan sampah harus keluar dari pendekatan lama. Kita memerlukan transformasi menuju sistem pengelolaan yang berbasis teknologi, sirkular ekonomi, dan partisipasi masyarakat secara masif. Jika tidak, krisis ini hanya akan menjadi bom waktu ekologis.

Keempat, yang tidak kalah penting adalah perubahan cara kerja birokrasi. Tidak boleh lagi ada pola “No Viral, No Action”. Pemerintah harus hadir sebelum masalah membesar, bukan setelah tekanan publik memuncak.

Di sinilah peran kepemimpinan diuji. Bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, namun benar untuk masa depan kota.

Depok tidak kekurangan potensi. Letaknya strategis, masyarakatnya dinamis, dan kapasitas fiskalnya cukup kuat. Yang dibutuhkan adalah arah yang jelas, keberanian bertindak, dan konsistensi dalam eksekusi.

HUT ke-27 ini bukan hanya seremoni. Ini adalah momen refleksi sekaligus peringatan bahwa kota ini tidak bisa terus berjalan dengan cara yang sama, jika kita menginginkan hasil yang berbeda.

Depok harus memilih: menjadi kota besar yang berkualitas, atau sekadar kota yang terus membesar dengan masalah yang ikut membesar.

Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kita memiliki tanggung jawab yang sama—memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

Mari kita jadikan usia ke-27 ini sebagai momentum perubahan nyata dan Kuncinya adalah Kolaborasi. Bukan hanya membangun kota, tetapi membangun peradaban kota.

Selamat Ulang Tahun ke-27 Kota Depok.
Saatnya berbenah, saatnya melompat lebih jauh.

Artikel 27 Tahun Kota Depok, Saatnya Berbenah dan Melompat Lebih Jauh pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Kepala Dinkes Kota Depok, Devi Maryori, mengungkapkan bahwa dari total 189 SPPG yang telah beroperasi, baru 43 yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Data tersebut menunjukkan bahwa proses pemenuhan standar masih terus berjalan dan membutuhkan percepatan di lapangan.

“Dinas terkait sebelumnya telah melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) dan memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan,” ujarnya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPG Bedahan 3, Sawangan, Minggu (19/04/26) malam, dilansir situs resmi Pemkot Depok.

Namun demikian, implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya optimal.

“Namun, hingga saat ini, sebagian besar rekomendasi tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pihak pengelola,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan standar tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencakup seluruh rantai proses pengolahan makanan.

Dia menambahkan pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan pihak mitra guna memastikan percepatan pemenuhan standar di seluruh SPPG.

Dengan pengawasan yang terus diperketat dan pembenahan yang berjalan bertahap, diharapkan seluruh SPPG dapat segera memenuhi standar dan mendukung keberhasilan program MBG secara optimal.

“Seluruh aspek tersebut tercakup dalam persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang menjadi acuan utama dalam operasional SPPG,” jelasnya.

Sementara itu, pihak pengelola SPPG Bedahan 3, Haidar Alaydrus menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pembenahan meskipun menghadapi keterbatasan.

“Kami telah berusaha semaksimal mungkin dengan kondisi yang ada, namun masih terdapat sejumlah keterbatasan,” ujarnya.

Keterbatasan tersebut terutama berkaitan dengan penyediaan sarana seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan fasilitas pendukung lainnya.

“Masih terdapat keterbatasan, khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan fasilitas pendukung lainnya,” jelasnya.

Pengelola juga menyebut bahwa sebagian kewenangan berada pada pihak manajemen atau yayasan.

“Sebagian kewenangan terkait pengadaan fasilitas berada di tingkat manajemen atau pemilik,” tambahnya

Artikel 146 dari 189 SPPG di Depok Belum Bersertifikat SLHS pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Hal tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok dan Dishub DKI Jakarta. Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Depok Aan Syurahman mengatakan kebijakan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas transportasi umum bagi masyarakat Depok yang beraktivitas ke wilayah Jakarta.

“Ini merupakan bentuk kolaborasi antara Dishub Depok dan Dishub DKI Jakarta untuk mempermudah mobilitas warga, khususnya yang menuju Pasar Minggu,” ujar Aan seperti dilihat di situs Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Senin (13/4/2026).

Dia menjelaskan sebelumnya rute 9H melayani perjalanan dari Cipedak ke Pasar Minggu. Namun, kini rute tersebut diperpanjang dengan titik awal (headway) berada di bawah flyover Tugu Tanah Baru, Depok.

“Perubahan ini juga diikuti dengan pemindahan titik keberangkatan yang sebelumnya berada di Universitas Pancasila, sekarang dipusatkan di kawasan Tugu Tanah Baru,” jelasnya.

Aan menambahkan terdapat penyesuaian jalur untuk arah Tanah Baru menuju Pasar Minggu. Setelah sebelumnya tidak melalui Jalan Mohammad Kahfi 2, kini rute tersebut dialihkan melewati jalan tersebut guna meningkatkan efisiensi perjalanan.

“Sementara untuk arah sebaliknya, dari Pasar Minggu ke Depok, rutenya tetap sama melewati Jalan Mohammad Kahfi 2, hanya saja kini diperpanjang hingga flyover Tugu Tanah Baru,” katanya.

Menurut Aan, uji coba rute sudah dilakukan dan layanan ini akan segera beroperasi dalam waktu dekat.

“Dengan adanya perpanjangan rute ini, diharapkan masyarakat Depok memiliki alternatif transportasi publik yang lebih mudah, terjangkau, serta terintegrasi dengan jaringan TransJakarta di DKI Jakarta,” tutupnya.

Artikel TransJakarta Buka Rute Tanah Baru – Pasar Minggu pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

KHGT merupakan sistem kalender hijriah yang dirancang untuk menyatukan penentuan awal bulan Islam secara global. Dalam sistem ini, bumi dipandang sebagai satu kesatuan matlak sehingga awal bulan berlaku serentak bagi seluruh dunia. Dengan pendekatan tersebut, awal bulan tidak lagi bergantung pada batas wilayah tertentu, melainkan pada terpenuhinya parameter astronomis di salah satu tempat di dunia.

Dalam KHGT terdapat beberapa kriteria utama. Pertama, seluruh dunia dianggap sebagai satu kesatuan matlak sehingga bulan baru dimulai secara bersamaan. Kedua, bulan baru dimulai apabila sebelum pukul 24.00 UTC di suatu tempat di dunia telah terpenuhi parameter elongasi minimal 8 derajat dan tinggi hilal minimal 5 derajat pada saat matahari terbenam.

Ketiga, apabila kriteria tersebut baru terpenuhi setelah pukul 24.00 UTC, maka bulan baru tetap dimulai dengan syarat parameter tersebut terjadi di daratan Benua Amerika dan peristiwa ijtimak berlangsung sebelum fajar di Selandia Baru.

Penetapan ini berlaku secara global sesuai prinsip Kalender Hijriah Global Tunggal yang menjadikan seluruh dunia sebagai satu sistem kalender hijriah. Keputusan ini juga menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dalam pelaksanaan shalat Idul Fitri 1447 H secara serentak di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti keputusan tersebut, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Depok telah merilis 29 titik lokasi shalat Idul Fitri 1447 H beserta khatib dan penyelenggaranya.

Berikut daftar lengkapnya:

1. PCM Beji

2. PCM  Sawangan

3. PCM Depok Barat

4. PCM  Sukmajaya – Cilodong

5. PCM Limo- Cinere

6. PCM Bojongsari

Artikel Muhammadiyah Depok Siapkan 29 Tempat Shalat Idul Fitri 20 Maret pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Acara ini menjadi program perdana Gerakan Ayo Peduli Sesama pada Ramadhan 2026, sekaligus bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap anak-anak yatim dan dhuafa. Para peserta berasal dari beberapa lembaga sosial, di antaranya Panti Asuhan Cahaya Madina, Panti Asuhan Sakinah Depok, Rumah Yatim Mizan, serta Mizan Amanah Krukut.

Kegiatan ini terselenggara melalui kolaborasi berbagai komunitas dan lembaga sosial, yakni Gerakan Ayo Peduli Sesama, Pesantren Leadership Daarut Tarqiyah Primago, serta komunitas Pecinta Anak Yatim dan Dhuafa Indonesia Tercinta (PAY & DoIT). Selain itu, kegiatan juga mendapat dukungan dari sejumlah sponsor seperti Bimbel Primago, PKBM Primago Indonesia, Primago Umroh & Haji, Primago TV, Primago Consulting, Primago Mart, Primagen, PabrikBlockBeton.com, Primago Studio, TAF Multi Global, Rumah Hijabers, Dompet Dhuafa, CV Dirgantara Sejahtera Bersama, dan Konsultan Pendidikan Sekolah Islam (KPSI).

Ketua Panitia Bukber Ayo Peduli Sesama (BAPS), M. Farhan Hidayat, mengatakan kegiatan ini bertujuan menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian sosial di bulan Ramadhan.

“Ramadhan adalah momentum terbaik untuk berbagi. Kami berharap kegiatan ini bisa menghadirkan kebahagiaan bagi adik-adik yatim sekaligus mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat kepedulian terhadap sesama,” ujar Farhan.

Acara berlangsung meriah dengan berbagai rangkaian kegiatan edukatif dan hiburan yang melibatkan santri dari Pesantren Leadership Daarut Tarqiyah Primago. Penampilan santri putri menampilkan opening tiga bahasa, pidato tiga bahasa, tahfidz Al-Qur’an, semaphore dance, dan tari saman.

Sementara itu, santri putra turut memeriahkan acara dengan marawis, tilawah Al-Qur’an dari QS Ali Imran ayat 190–194, pidato tiga bahasa, campursari, serta atraksi silat.

Keceriaan anak-anak semakin terasa dengan hadirnya guest star Birdshow Magic oleh Kak Dimsandojan, yang menampilkan pertunjukan edukatif dan interaktif.

Selain hiburan, kegiatan ini juga diisi dengan tausiyah Ramadhan, doa bersama, buka puasa bersama, serta sholat Ashar dan Maghrib berjamaah.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, panitia juga menyalurkan santunan serta paket perlengkapan sekolah kepada anak-anak yatim yang hadir.

Salah satu relawan kegiatan, Aji Akbar Robiantoro, mengatakan keterlibatan relawan dalam kegiatan sosial seperti ini memberikan pengalaman berharga sekaligus memperkuat rasa empati.

“Menjadi relawan di kegiatan ini memberikan pengalaman yang sangat berharga. Melihat kebahagiaan anak-anak adalah kebahagiaan bagi kami semua,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu penerima manfaat, Kumaira Al Asiyah dari Panti Asuhan Sakinah Depok, mengaku senang bisa mengikuti kegiatan tersebut.

“Aku senang sekali bisa ikut acara ini. Banyak teman baru, ada hiburan, dan bisa buka puasa bersama,” kata Kumaira dengan penuh antusias.

Kegiatan Bukber Ayo Peduli Sesama 2026 ini melibatkan sekitar 100 relawan, dengan 47 relawan hadir langsung di lokasi kegiatan untuk membantu pelaksanaan acara.

Melalui kegiatan ini, Gerakan Ayo Peduli Sesama berharap dapat terus menumbuhkan budaya kepedulian sosial serta memperkuat semangat berbagi di tengah masyarakat, khususnya dalam membantu anak-anak yatim dan dhuafa.

Ramadhan diharapkan menjadi momentum untuk memperluas gerakan kebaikan agar semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Artikel Gerakan Ayo Peduli Sesama Adakan Bukber dan Santuni Anak Yatim di Bulan Ramadhan pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Akses masuk menuju Zamzam tower ini dapat dilalui dari sebelah Kantor Cabang Bank BJB Depok.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras, menjelaskan bahwa pemindahan lokasi layanan ini dilakukan karena gedung utama Polres Metro Depok sedang dalam tahap renovasi besar-besaran.

Pembangunan ini diperkirakan memakan waktu hingga awal 2027.

“Jadi untuk masyarakat terkhusus Kota Depok yang memerlukan pelayanan kepolisian di Polres Metro Dipok untuk pelayanan kami sementara berpindah di Tower Zamzam ini,” kata Waras saat menggelar acara syukuran penempatan kantor, Rabu (11/2/2026).

“Ini sebagai informasi juga, dan hari ini kita doa bersama, selametan, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan,” sambungnya.

Layanan Tersedia

Masyarakat yang ingin mengakses layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) maupun Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dapat datang langsung ke Zamzam Tower.

Sedangkan, untuk layanan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Depok masih menggunakan gedung lama.

“Untuk pelayanan lalu lintas sementara masih on proses, kemudahan nanti menyusul juga,” ujarnya.

Waras menambahkan, untuk fasilitas tahanan ditempatkan di tiap-tiap Polsek yang berada di wilayah hukumnya.

Artikel Kantor Polres Depok Pindah Sementara ke Zamzam Tower pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) 2027 oleh Komisi C DPRD Kota Depok bersama dinas mitra bidang infrastruktur dan pembangunan pada 9–11 Februari 2026 seharusnya menjadi ruang strategis untuk memastikan bahwa arah kebijakan anggaran daerah benar-benar selaras dengan kebutuhan mendasar warga.

Namun di tengah fokus besar pada pembangunan fisik, muncul kenyataan yang sulit diabaikan, berupa layanan dasar kesehatan masyarakat justru terpinggirkan oleh kebijakan anggaran yang ada.

Keputusan Pemerintah Kota Depok menghapus Program Universal Health Coverage (UHC) serta Santunan Kematian menjadi indikator nyata adanya pergeseran orientasi prioritas belanja daerah.

Dua program ini mungkin tidak besar secara nominal dalam struktur APBD, tetapi memiliki dampak sosial yang sangat besar, terutama bagi masyarakat miskin, lansia, dan kelompok rentan.

Di tengah masyarakat, berkembang sebuah ungkapan yang menyakitkan: “Orang miskin dilarang sakit.” Kalimat ini memang terdengar keras, tetapi ia lahir dari realitas yang dirasakan langsung oleh warga yang sebelumnya sangat bergantung pada keberadaan UHC.

UHC: Jaminan Kesehatan yang Dicabut

Selama berjalan, UHC di Kota Depok telah menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin akses kesehatan tanpa hambatan administratif. Warga cukup menunjukkan KTP Depok untuk memperoleh layanan kesehatan dasar, terutama bagi mereka yang kesulitan menjaga kepesertaan BPJS akibat keterbatasan ekonomi.

Ketika program ini dihapus dengan alasan keterbatasan anggaran, persoalannya bukan sekadar soal fiskal, melainkan soal prioritas kebijakan publik. Sebab kesehatan bukan pilihan program, tetapi hak dasar warga negara yang wajib dijamin pemerintah.

Tanpa UHC, banyak warga kini berada dalam posisi rentan: menunda pengobatan, menanggung biaya sendiri, atau bahkan membiarkan penyakit tanpa penanganan medis.

Santunan Kematian: Simbol Solidaritas yang Hilang

Penghapusan Santunan Kematian memperkuat kesan bahwa kebijakan anggaran semakin menjauh dari kebutuhan sosial warga. Nilainya mungkin kecil, namun maknanya sangat besar sebagai simbol empati dan kehadiran pemerintah saat keluarga menghadapi duka.

Kini, keluarga kurang mampu harus menanggung sendiri seluruh biaya pemakaman tanpa bantuan apapun. Di titik ini, warga mulai merasakan bahwa kebijakan publik tak lagi menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dasar.

Distorsi Orientasi Anggaran

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, dan fasilitas publik tentu penting. Namun ketika pembangunan fisik tersebut berjalan dengan mengorbankan perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat, maka telah terjadi distorsi orientasi anggaran.

Pemerintah tampak lebih menekankan pada pembangunan yang terlihat secara kasat mata, sementara kebutuhan yang tidak terlihat “rasa aman sosial warga” justru terabaikan.

Pertanyaan publikpun menjadi sangat wajar.

Mengapa program layanan kesehatan dasar tidak dapat dipertahankan melalui penyesuaian anggaran?

Mengapa tidak dicari alternatif pembiayaan atau skema kolaboratif?

Mengapa yang dikorbankan justru program yang menyentuh warga paling rentan?

Perubahan Lanskap Hukum Kesehatan Nasional

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan terjadi pergeseran paradigma besar dalam tata kelola kesehatan di Indonesia.

Pendekatan lama berbasis klaim layanan (claim based health service) berubah menjadi pendekatan berbasis populasi (population based health service) yang meliputi:

• Promotif – menjaga masyarakat tetap sehat
• Preventif – mencegah masyarakat jatuh sakit
• Kuratif – mengobati saat sakit
  Rehabilitatif – memulihkan pasca sakit

Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab kondisi kesehatan seluruh populasi wilayahnya, bukan sekadar pembayar klaim layanan individu.

Implikasi Yuridis bagi Pemerintah Daerah

Dengan paradigma baru ini, pemerintah daerah tidak lagi cukup hanya:

• Mengandalkan skema BPJS,
• Menunggu klaim pelayanan dari fasilitas kesehatan.

Pemerintah daerah wajib menjamin seluruh penduduknya memiliki akses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif maupun finansial.

Artinya keberadaan UHC yang dibiayai APBD menjadi keniscayaan hukum, bukan pilihan kebijakan.

Jika UHC dihapus, maka pemerintah daerah justru:

• Bertentangan dengan arah kebijakan nasional terbaru,
• Tidak menjalankan mandat UU Kesehatan yang baru,
• Berpotensi mengabaikan kewajiban konstitusionalnya.

Mengembalikan Arah Kebijakan pada Keadilan Sosial

Momentum penyusunan Renja 2027 dan pembahasan APBD berikutnya harus menjadi titik evaluasi mendalam bagi Pemerintah Kota Depok dan DPRD. Kebijakan anggaran tidak boleh hanya diukur dari besarnya proyek fisik, tetapi dari sejauh mana ia menjamin hak dasar warga.

Kesehatan dan perlindungan sosial bukan beban anggaran, melainkan investasi kemanusiaan. Sebab pada akhirnya, kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari infrastruktur yang dibangun, tetapi dari berapa banyak warganya yang merasa terlindungi ketika mereka sakit, lemah, dan berduka.

Wallahualam bissawab.

Artikel Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Dikalahkan Kebijakan Anggaran pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.