Usai viral di media sosial dan menjadi pemberitaan media nasional, barulah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji akan melakukan pengerukan agar jalan penghubung itu bisa terbebas dari banjir.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Depok Supian Suri yang menyampaikan permohonan maaf karena banjir yang terjadi di jalan penghubung Cipayung-Pasir Putih selama lima bulan terakhir telah mengganggu aktivitas warga. Pihaknya telah menyiapkan langkah untuk mengatasi banjir akibat luapan air dari Kali Pesanggrahan itu.

Pemkot Depok baru akan mengambil langkah awal usai lima bulan terendam banjir

“Pertama, kami mohon maaf kepada masyarakat yang ter­ganggu dengan kondisi ini. Langkah awal yang akan kami ambil, melakukan penyelesaian sementara, dengan melakukan pengerukan sampah dan mem­perlebar kali yang mengecil akibat longsoran sampah,” ujar Supian dalam keterangan resmi di situs Pemkot Depok, Jumat (3/5/2024).

Lima bulan sudah terendam banjir dan pemerintahnya baru berjanji melakukan perbaikan, baru sebatas janji.

Ia juga berjanji akan menu­runkan alat berat untuk mengop­timalkan pengerukan sampah. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan melakukan kajian untuk merumuskan cara penanganan secara permanen.

“Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) juga akan meninggi­kan akses jalan. Dengan begitu, ketika air meluap, akses tersebut tidak terendam lagi dan masih bisa dilewati,” kata Supian.

Ramai di media sosial

Di media sosial X, netizen ramai membicarakan banjir yang memutus jalan penghubung Cipayung-Pasir Putih.

“Kalau benar sudah terjadi selama 5 bulan, berarti terjadi pembiaran. Bisa-bisanya deh Pemerintah Depok. Nggak kebayang penderitaan war­ga di sana seandainya ini nggak viral,” ujar akun @KadarrusmanIyus.

“Lagian yang diurusin Margonda mulu sih sama Wali dan Wakil Wali Kota, ampun dah. Salam dari warga Cimanggis,” timpal akun @bundafatihnaura.

Akun @bung_madin mengatakan, banjir yang terjadi di wilayah Bulak Barat bisa dipre­diksi jauh-jauh hari. Ironisnya, Pemkot justru melakukan pem­biaran, bukan melakukan penan­ganan tepat dan capat.

“Sebagai catatan, Kelurahan Sawangan & Cipayung, selama ini menjadi salah satu titik rawan banjir di Kota Depok. Tiap musim penghujan, 2 daerah ini selalu mudah tergenang,” tegasnya.

Akun @bung_madin me­nambahkan, pernyataan yang dia sampaikan bukan ‘pepesan kosong’, tapi didasarkan pada hasil penelitian dari Universitas Indonesia (UI).

“Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Geograf Indonesia 2019 menyebutkan, faktor utama ban­jir di Kota 1.000 Majelis adalah luapan sungai,” cuitnya sambil melampirkan artikel ilmiah UI.

Parpol di Depok Desak Wali Kota Tak Cawe-Cawe

Lambatnya penanganan banjir yang memutus akses jalan penghubung Cipayung-Pasir Putih, selama lima bulan terakhir menjadi pekerjaab rumah serius bagi pemangku jabatan di Kota Depok.

Seperti diketahui, Kota Depok akan segera menggelar Pilkada dan bermunculan beberapa nama sebagai kandidat bakal calon Wali Kota Depok. Salah satunya nama Sekda Kota Depok Supian Suri, keponakan Wali Kota Depok, yang baru saja berjanji akan melakukan perbaikan setelah lima bulan warganya terendam banjir.

Nama lain yang muncul adalah Imam Budi Hartono (IBH), wakil Wali Kota Depok saat ini, yang telah resmi diusung PKS untuk maju menjadi Calon Wali Kota Depok.

Sementara DPRD Kota Depok, yang selama ini terkesan tutup mata dan enggan menyinggung masalah banjir lima bulan teraksir tersebut, sama disibukkan persolana politik dan Pilkada.

Seperti diketahui, sejumlah partai politik mendesak Wali Kota Depok Muhammad Idris tak cawe-cawe dan tak menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan calon tertentu di Pilkada 2024.

Desakan itu dicetuskan sejumlah pimpinan partai politik, salah satunya Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Depok yang sekaligus Ketua Komisi C DPRD Kota Depok Edy Sitorus, Kamis (2/5).

Menurut Edy Sitorus, cawe-cawe Wali Kota Idris terhadap pilkada sangat dikhawatirkan dan dapat menghadirkan pergesekan antar partai politik. Bahkan antar pendukung bakal calon kepala daerah.

“Kami mengingatkan Wali Kota Idris tidak mengintervensi penyelenggaraan pilkada. Meski secara pribadi memiliki hak politik, tetapi jangan sampai cawe-cawe dalam pilkada 2024. Dimana cawe-cawe tersebut bakal berujung pada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan tertentu, ” kata Edy Sitorus.

Wali Kota itu, Edy Sitorus mengatakan untuk mengayomi semua warga Kota Depok, dan semua kelompok termasuk kelompok yang mungkin berbeda organisasi atau orientasi politiknya dengan wali kota.

“Sikap cawe-cawe dengan memihak (meng-endorse) dan memfasilitasi kepada kelompok politik dan bakal calon wali kota tertentu saja dengan mengabaikan yang lain, mudah dinilai sebagai tidak memenuhi prinsip keadilan apalagi yang seadil-adilnya sebagaimana yang diucapkan dalam sumpah jabatan ketika saat dilantik,” ujarnya.

Tampaknya, kita sebagai waga Depok masih harus lebih banyak bersabar dan mengelus dada, menanti kinerja Pemerintah Daerah dan wakil rakyat untuk lebih serius bekerja untuk masyarakat Depok, bukan untuk partai politik dan pencitraan semata.

Muhammad Iksan
Ketua FWJ Indonesia Korwil Depok

“Dua beko cuma nongkrong aja di TKP dari dulu, buang-buang anggaran aja, dikerjainnya nggak,” ujarnya.

DEPOK – Banjir merendam sebagian wilayah Kampung Bulak Barat, Kelurahan Cipayung, Depok, Jawa Barat, sejak tujuh bulan lalu. Akibatnya, akses jalan yang menghubungkan Kampung Bulak Barat dan Kelurahan Pasir Putih, Sawangan, terputus.

Rumah warga yang terendam banjir itu berada di RT 03 dan RT 04 RW 08. Ada enam keluarga yang akhirnya memilih mengungsi.

Salah seorang warga bernama Budiarto, kepada Depokpos mengatakan dirinya hampir lima bulan terakhir harus mengambil jalan memutar yang jaraknya cukup jauh setiap kali berangkat dan pulang kerja karena banjir tersebut.

Ia juga menyebut ada dua beko di lokasi, tapi tak ada aktifitas.

“Dua beko cuma nongkrong aja di TKP dari dulu, buang-buang anggaran aja, dikerjainnya nggak,” ujarnya.

Sementara Ketua RT 04 Naserih menduga, banjir dikarenakan tumpukan sampah yang tidak pernah dibersihkan.

“Intinya bukan yang lain-lain tapi enggak ada pengerjaan di ujung jalan sana terkait sampah itu. Seandainya sampah ada pengerjaan, ya dalam artian diperluas jalur airnya,” ungkap Naserih dilansir Kompas.com.

Sampah dari TPA Cipayung kian menumpuk terutama di area dekat jembatan akses penghubung Cipayung dan Sawangan.

“Jadi sampah itu istilah sunda-nya turun ‘ngagalosor’, karena kalau sampah kan enggak punya pegangan ke bawahnya, kebanyakan plastik kan. Kalau tanah mungkin bisa memadat ke bawah, kalau sampah ya ikutin arus terus,” jelas Naserih.

Setelah dilanda banjir berbulan-bulan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana akan membangun turap untuk mengatasi banjir di Bulak Barat-Pasir Putih, Cipayung, Kota Depok, Jumat (3/5/2024).

“Langkah permanennya, kami akan berkomunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BWSCC) untuk mengurap (membangun turap) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Supian Suri, Jumat (3/5/2024).

Turap tersebut bisa mencegah terjadinya kembali longsoran sampah yang menyumbat saluran air dan menumpuk di sekitar jembatan penghubung Bulak Barat dan Pasir Putih.

“Yang kedua, kami akan mencoba mengubah lahan yang terbendung itu menjadi semacam penampungan air,” tutur Supian.

Karena letak geografisnya yang sangat rendah, area yang terdampak banjir selama empat bulan itu harus dikosongkan. Area tersebut dianggap tak layak lagi dijadikan lahan permukiman.

“Konsekuensinya ya kami harus lakukan pembebasan lahan terhadap rumah-rumah warga yang saat ini terendam,” jelas Supian.

Penanggulangan banjir tersebut diperkirakan baru selesai sekitar satu hingga dua tahun.

“Untuk penanganan jangka panjang kan memang membutuhkan waktu yang panjang. Karena ya tadi, kondisi di lapangan tidak mudah, lumayan membutuhkan dana yang besar dan waktu yang cukup panjang,” ujar Supian.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Depok, Mohammad Idris saat meninjau langsung lokasi banjir di RT 04 RW 08 Kelurahan/Kecamatan Cipayung, Kamis (02/05/24).

Idris mengatakan, bahwa Pemkot Depok sudah membuat kajian untuk menanggulangi banjir di lokasi tersebut. Diperkirakan penanggulangan masalah itu sampai menelan angka triliunan rupiah.

“Waktu itu saja diperkirakan sudah sampai triliunan pembiayaannya, maka harus pemerintah pusat, cuma belum kita ajukan lagi hasil kajian terakhir kita,” katanya disela-sela tinjauannya.

Dikarenakan kondisi darurat ini, Pemkot Depok mengambil langkah konkret dengan melakukan pengajuan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk penataan Kali Pesanggrahan dari Hulu sampai Hilir batas Kota Depok.

“Lalu simultan kita akan kaji tadi bersama PUPR, Bappeda dan Rumkim untuk kita ukur bidang bidang tanah,” tambahnya.

Idris menuturkan, pada proses awal, pihaknya akan melakukan pengumpulan sertifikat yang ada.

“Berapa bidang tanah, kita hitung fiskal kita, kalau mungkin cukup kita akan bebaskan di Anggaran Belanja Tambahan (ABT), sebab di ABT juga banyak kebutuhan lahan ya, lahan sekolah, kantor dan lain sebagainya, nanti kita liat prioritasnya,” tuturnya.

“Kalau ini sudah darurat, sebenarnya bisa pakai dana belanja tidak terduga (BTT), cuma BTT enggak cukup harus di APBD-kan,” terangnya.

“Kalau APBD beli tanah diukur dan sebagainya, itu tidak seperti beli barjas (barang dan jasa), yang jelas appraisal-nya harus cepat, itu solusi alternatif,” ungkap Idris.

Lebih lanjut Idris menjelaskan, jika berorientasi pada pembelian lahan, apabila fiskal cukup di ABT itu bisa dibelanjakan. Nanti Rancang Bangun Rinci atau Detail Engineering Design (DED)-nya direncanakan pada 2025.

“Jadi masyarakat yang terendam sudah kita beli cash (tunai), mereka bisa pindah ke lokasi yang aman, itu yg paling krusial bagaimana mereka dibebaskan,” jelasnya.

“Kalau ini Pasir Putih lebih dulu, dikontrakkan (masyarakatnya) pakai APBD, sekarang APBD sudah enggak ada anggaran buat kontrakan, jadi di ABT,” lanjutnya.

“kalau sudah selesai kajiannya, saya bilang ngapain pake kontrak lagi langsung saja kita beli lahannya,” ujarnya.

Maka dari itu, bangunan terdampak di sekitar lokasi banjir ini akan didata lebih dulu, pemiliknya memiliki sertifikat bangunan atau tidak, bila belum bersertifikasi, minimal girik.

“Belum lagi permasalahan yang longsor, kalau sudah longsor hilang (rumahnya), itu enggak bisa dibeli,” tegasnya.

“Itu harus ada keputusan Pengadilan, menggugat pemerintah untu minta bayaran, keputusan Kejaksaan,” tandas Idris.

Banjir yang merendam jembatan penghubung Bulak Barat Cipayung dan Pasir Putih mulai mengganggu akses jalan sejak September 2023. Namun saat itu banjir masih surut dan jalan dapat kembali dilalui, berbeda dengan sekarang yang airnya tidak kunjung surut.

Jalur alternatif yang menghubungkan Bulak Barat dan Pasir Putih tidak bisa dilewati secara permanen sejak akhir 2023. Kini, ketinggian banjir mencapai 1,5 meter dari permukiman.

Salah seorang warga di lokasi, Naserih, mengaku telah menghubungi berbagai pihak untuk menyampaikan keluhan dan laporannya. Namun hingga saat ini belum ada penanganan lebih lanjut dari pihak terkait.

“Segala upaya sudah dilakukan mulai dari lapor ke Kelurahan, Kecamatan, bahkan sampai ke Wali Kota Depok. Jadi tinggal penyelesaiannya saja yang belum ada tindakan,” ucap Naserih dilansir detikcom.

Ia menjelaskan alasan wilayahnya masih direndam banjir sejak 5 bulan lalu. Dia menduga banjir tak surut lantaran penumpukan sampah.

“Penyebab banjir karena ada penyempitan badan Kali Pasanggrahan. Sampah dari pembuangan itu nggak bisa padat, terus turun ke badan Kali Pasanggrahan jadi air tidak ada celah air buat ngalir,” ujarnya.

Sampah yang terus turun dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung semakin menumpuk, terutama di area jembatan. Badan Kali Pasanggrahan yang menyempit membuat air meluap ke area pemukiman warga.

“Sebelumnya Kali Pasanggrahan itu lebarnya 4-5 meter, saat ini cuma 1 meter karena penyempitan oleh sampah. Dua rumah warga terendam banjir dan pabrik tahu juga berhenti beroperasi karena banjir,” kata Naserih.

Tak hanya bangunan, banjir juga merendam pemakaman warga di sekitar Bulak Barat Cipayung. Kebanyakan merupakan makam keluarga.