Pembangunan adalah kebutuhan. Mobilitas warga Depok setiap hari menghadapi tantangan yang semakin berat, dan kemacetan Margonda tidak bisa terus dibiarkan. Karena itu, gagasan pembangunan Flyover Margonda adalah ide yang patut dikaji serius.

Namun, sebagai Anggota Komisi C DPRD Kota Depok yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, saya perlu menegaskan bahwa pembangunan harus maju, tetapi kemampuan fiskal daerah juga harus waras. Apalagi jika pembiayaannya menggunakan pinjaman daerah Rp275 miliar.

Sebagai wakil rakyat, tugas kami bukan hanya menyetujui pembangunan, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah yang dipinjam benar-benar berbuah manfaat, tidak menjadi beban, dan tidak mengancam layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, banjir, dan perumahan rakyat.

1. Depok Memang Butuh Infrastruktur Besar, Tapi Sesuai Prioritas

Saya setuju bahwa jalan-jalan utama Depok memerlukan intervensi besar. Tetapi pembangunan flyover harus menjawab pertanyaan kunci:

Apakah ini solusi terbaik dan paling efektif mengurai kemacetan?
Bagaimana analisis lalu lintas dan dampak ekonominya?

Apakah ini prioritas tertinggi dibanding persoalan krusial seperti banjir, sekolah, atau pelayanan dasar lainnya?

Pembangunan besar tidak boleh sekadar berorientasi proyek, tetapi harus berorientasi manfaat jangka panjang.

2. Pinjaman Daerah Harus Dibatasi Secara Cermat

PP 38/2025 memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pinjaman. Tetapi ruang ini bukan cek kosong. DPRD wajib memastikan, rasio utang daerah tetap aman; kemampuan bayar APBD tidak terganggu lima hingga sepuluh tahun ke depan; tidak ada pengurangan anggaran untuk pelayanan dasar demi menutup cicilan pinjaman.

Kita ingin Depok maju, bukan Depok terbelit kewajiban finansial jangka panjang.

3. Transparansi dan Kajian Teknis adalah Harga Mati

Sebelum skema pinjaman ini dibahas lebih jauh, Pemkot Depok perlu membuka:

Feasibility Study (FS) lengkap, rancangan teknis dan desain detail, RAB secara transparan, skema pembebasan lahan, potensi risiko selama pembangunan.

Saya sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Depok akan menelaah seluruh aspek itu dengan sangat ketat.

4. Kami Ingin Depok Maju, Dengan Cara yang Aman

Flyover Margonda bisa menjadi proyek strategis yang baik jika seluruh kajian dan kemampuan fiskal terpenuhi. Tetapi akan berbahaya jika dibangun dengan asumsi tergesa-gesa.

Saya ingin memastikan kepada masyarakat bahwa DPRD Depok, khususnya Komisi C, berdiri di garis yang sama, mendukung pembangunan strategis, tetapi tidak akan memberikan persetujuan tanpa kajian yang matang, transparan, dan bertanggung jawab.

Depok harus terus tumbuh. Tetapi pertumbuhan itu harus ditopang fondasi keuangan yang sehat, prioritas yang benar, dan proses yang transparan.

Jika Flyover Margonda terbukti layak, bermanfaat besar, dan tidak mengancam fiskal kota, maka saya siap mendukung.

Tetapi jika kajian menunjukkan risiko besar atau manfaat yang tidak sebanding dengan beban APBD, maka saya akan berdiri di sisi publik untuk mengatakan, kita harus mencari alternatif solusi yang lebih baik.

Sebagai Anggota Komisi C DPRD Depok, saya berkomitmen menjaga Depok tetap berkembang dan tetap sehat secara fiskal. Itu amanah publik yang harus kami jaga.

Artikel Pinjaman Rp275 M untuk Flyover Margonda, Depok Perlu Maju, Tapi Tetap Harus Waras Secara Fiskal pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Dr.Imam Prasojo (Dosen FISIP UI) , saat menyampaikan materi Kuliah Online Politik, bahwa Dunia sedang menghadapi Tantangan VUCA, terus bergerak cepat dan melangkah melakukan berbagai perubahan-perubahan baik didunia industri, Pendidikan, Politik maupun Pemerintahan, yaitu Industry 4.0, Education 4.0, Democracy 4.0, Governance 4.0, dan lain-lain.

Indonesia yang telah merdeka dan berusia 80 tahun ini sangat layak dan pantas untuk melakukan perubahan-perubahan menuju pengelolaan Negara dan Pemerintahan/Governance 4.0 agar sejajar dengan pengelolaan Pemerintahan di Negara-Negara lainnya di Dunia.

Inspirasi Governance 4.0 pada 80 Tahun Indonesia Merdeka adalah dengan memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi, data, dan inovasi sosial untuk membangun pemerintahan yang adaptif, transparan, efisien, dan berpihak pada rakyat, setara dengan negara-negara maju seperti Singapura, Korea Selatan, dan lainnya.

Kalau kita ibaratkan, Governance 1.0 itu seperti mesin tik, Governance 2.0 seperti komputer tanpa internet, Governance 3.0 seperti komputer terhubung internet, sedangkan Governance 4.0 itu seperti pemerintah dengan “otak digital” yang bekerja cepat, cerdas, dan personal.

Beberapa Inspirasi Governance 4.0, menyongsong 80 Tahun Indonesia Merdeka antara lain:

1. Transformasi Digital Layanan Publik.
Semua layanan warga (KTP, izin usaha, pajak, bantuan sosial) bisa diakses dari satu portal terpadu seperti Singpass di Singapura atau GovTech di Korea Selatan.

2. Pemerintahan Berbasis Data Real-Time.
Pengambilan keputusan berbasis data terkini (big data, AI) bukan hanya laporan tahunan. Misalnya, kebijakan subsidi tepat sasaran karena data warga selalu ter-update.

3. Partisipasi Publik Digital
Warga bisa ikut menyusun kebijakan lewat platform e-participation atau citizen feedback yang langsung mempengaruhi peraturan atau program.

4. Transparansi dan Akuntabilitas Otomatis.
Semua anggaran, proyek, dan progress pembangunan terbuka untuk diakses publik, mirip Open Budget di Korea Selatan.

Inovasi Lintas Sektor, Pemerintah menjadi fasilitator inovasi, mengajak kampus, startup, dan masyarakat membuat solusi bersama.

Perubahan Menuju Pengelolaan Negara 4.0

Agar setara dengan Singapura & Korea Selatan, langkah perubahannya harus terstruktur, meliputi:

1.Digitalisasi Total Proses Pemerintahan
Semua dokumen dan proses birokrasi berpindah dari kertas ke digital. Integrasi single ID nasional yang bisa dipakai untuk semua layanan.

2. Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy)
Pemanfaatan big data analytics untuk memprediksi masalah (banjir, kemiskinan, pengangguran) sebelum terjadi.

3. Pemangkasan Rantai Birokrasi
Reformasi regulasi dan simplification prosedur agar layanan publik bisa selesai dalam hitungan menit, bukan hari.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
ASN dengan skill digital, literasi data, dan kemampuan kolaborasi global. Insentif bagi ASN yang inovatif, bukan sekadar senioritas.

5. Budaya Kerja Agile & Kolaboratif
Pemerintah bergerak cepat, adaptif, dan siap melakukan trial & error untuk inovasi.Kolaborasi lintas kementerian/lembaga tanpa ego sektoral. Ekosistem Regulasi yang Mendukung Inovasi Sandbox regulasi untuk teknologi baru (AI, blockchain, IoT) seperti yang dilakukan Korea Selatan dalam industri 5G dan kendaraan otonom.

Berdampak Positif Jika Indonesia Berhasil melakukan Pelayanan publik setara atau lebih cepat dari Singapura. Kebijakan yang presisi, menurunkan kesenjangan sosial. Korupsi menurun drastis karena semua transparan dan otomatis.

Masyarakat lebih puas dan terlibat dalam pembangunan. Indonesia menjadi pusat inovasi regional, bukan hanya pasar.

Artikel Reformasi Birokrasi dan Governance 4.0 pada 80 Tahun Indonesia Merdeka pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.