Tarif  Trump yang bertujuan melindungi industri dalam negeri, justru memicu lonjakan biaya bagi masyarakat AS

DEPOKPOS, AS – Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini mulai menunjukkan dampaknya justru ke peekonomian lokal di AS sendiri.

Harga konsumen di Amerika Serikat tercatat mengalami kenaikan tertinggi dalam lima bulan terakhir pada Juni 2025, mengindikasikan bahwa tarif-tarif tersebut, yang bertujuan melindungi industri dalam negeri malah memicu lonjakan biaya bagi masyarakat.

Berdasarkan data terbaru dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS, Indeks Harga Konsumen (IHK) melonjak 0,3% pada Juni 2025, setelah hanya naik tipis 0,1% pada bulan sebelumnya.

Secara tahunan, kenaikan IHK mencapai 2,7%, meningkat signifikan dari 2,4% di bulan Mei 2025. Angka-angka ini menjadi sinyal awal dari tekanan inflasi yang lebih besar di masa mendatang.

“Inflasi telah mulai menunjukkan tanda-tanda pertama penerapan tarif,” kata Ellen Zentner, Kepala Strategi Ekonomi di Morgan Stanley Wealth Management dikutip Reuters, Rabu (16/7/2025).

“Meskipun inflasi jasa terus melambat, kemungkinan ini merupakan tanda awal dari tekanan harga lebih besar yang akan datang.” Tambahnya.

Kenaikan harga ini terasa di sejumlah sektor penting. Harga pangan, misalnya, naik 0,3%, setara dengan kenaikan Mei 2025. Di toko bahan makanan, konsumen merasakan dampak langsung dengan kenaikan harga minuman non-alkohol sebesar 1,4% dan lonjakan harga kopi hingga 2,2%, yang diperkirakan akibat bea masuk yang lebih tinggi.

Harga buah dan sayur juga tak luput dari kenaikan, melonjak 0,9%, sementara biaya makanan yang dikonsumsi di luar rumah naik 0,4%. Bahkan, harga daging sapi meroket 2%. Uniknya, harga telur justru turun 7,4% seiring meredanya wabah flu burung.

Meskipun demikian, inflasi inti saat ini masih relatif rendah, sebagian besar disebabkan oleh melemahnya permintaan konsumen terhadap layanan seperti tiket pesawat dan hotel. Namun, para ekonom memperkirakan dampak penuh dari tarif Trump akan lebih jelas terlihat pada laporan IHK bulan Juli dan Agustus 2025. Mereka mengacu pada pengalaman tahun 2018, ketika butuh beberapa bulan setelah Trump mengenakan tarif pada mesin cuci hingga dampaknya terlihat jelas dalam data inflasi.

Menanggapi situasi ini, pasar menanti langkah selanjutnya dari Federal Reserve. “The Fed ingin mempertahankan suku bunganya sambil menunggu data lebih lanjut,” tambah Zentner.

Namun, dalam memorandum terbaru, ada dua negara yang seakan mendapat “perlakuan khusus” dari AS soal kebijakan ini sehingga masih menerima bantuan dari Negeri Paman Sam. Siapakah dua negara itu?

Dalam memorandum yang disebut diterbitkan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio beberapa hari setelah Trump dilantik itu, AS menyatakan menghentikan bantuan ke luar negeri kecuali bantuan militer dan makanan darurat untuk Israel dan Mesir.

Israel memang merupakan sekutu terdekat Amerika dan kerap mendapat dukungan berlimpah tanpa syarat dari Negeri Paman Sam, termasuk selama melancarkan agresi brutal ke Jalur Gaza Palestina sejak 7 Oktober 2023 lalu yang kini sedang gencatan senjata.

Usai dilantik, Trump langsung menerapkan pengetatan bantuan luar negeri demi mengutamakan kepentingan domestik AS yang dikenal sebagai slogan “America First”.

“Tidak ada dana bantuan baru yang wajib diberikan atau perpanjangan bantuan yang telah diberikan sampai setiap permintaan bantuan atau perpanjangan bantuan ditinjau dan disetujui,” tulis memorandum tersebut seperti dilansir AFP.

Pembekuan tersebut dilaporkan turut berlaku terhadap bantuan luar negeri AS kepada Ukraina yang selama ini menerima bantuan militer dari AS dibawah pimpinan Presiden Joe Biden.

Di sisi lain, Marco Rubio juga menyebut pembekuan itu tak berlaku untuk bantuan makanan darurat AS untuk sejumlah negara yang tengah mengalami krisis seperti di Sudan dan Suriah.

Sebelumnya, Trump sudah menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan sementara semua program bantuan luar negeri AS selama 90 hari.

Bantuan luar negeri bakal ditinjau ulang untuk menentukan apakah program tersebut sejalan dengan tujuan kebijakan Trump.

Dana tersebut dari RUU tambahan senilai 14,1 miliar AS dolar (sekitar Rp224,8 triliun) yang disetujui oleh Kongres pada April, tambahnya.

“Pada Kamis, 8 Agustus, Departemen memberitahukan Kongres tentang niat kami untuk mewajibkan 3,5 miliar AS dolar dalam Pendanaan Militer Asing Tahun Anggaran 2024 menggunakan pendanaan yang disediakan Undang-Undang Anggaran Tambahan Keamanan Israel,” kata seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

Hal tersebut pertama kali dilaporkan oleh CNN, mengutip beberapa pejabat yang mengetahui masalah tersebut, yang mengatakan bahwa “bukan hal yang aneh jika butuh waktu untuk mencairkan uang dari paket-paket ini.”

Menurut CNN, pendanaan tersebut dicairkan pekan ini saat Israel dan Timur Tengah bersiap menghadapi kemungkinan langkah pembalasan dari Iran dan Hizbullah setelah Tel Aviv membunuh kepala politik Hamas di Teheran dan seorang komandan senior Hizbullah di Beirut.

AS menghadapi kritik karena memberikan bantuan militer kepada Israel, karena 40 ribu warga Palestina telah tewas di Gaza sejak 7 Oktober 2023 akibat pemboman Israel, yang oleh Presiden AS Joe Biden digambarkan sebagai “tanpa pandang bulu.”

Beberapa kelompok hak asasi manusia dan mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS telah mendesak pemerintahan Biden untuk menangguhkan transfer senjata ke Israel, dengan alasan pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia.

Sebanyak 12 mantan pejabat AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bulan lalu bahwa “kedok diplomatik AS untuk, dan aliran senjata yang terus-menerus ke Israel telah memastikan keterlibatan kita yang tak terbantahkan dalam pembunuhan dan kelaparan paksa penduduk Palestina yang terkepung di Gaza.”

Dua belas mantan pejabat AS itu termasuk mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS Josh Paul, Annelle Sheline, Stacy Gilbert dan Hala Rharrit.

Sebuah laporan yang telah lama ditunggu-tunggu pada Mei mengatakan bahwa “wajar untuk menilai” bahwa Israel menggunakan senjata buatan AS dengan cara yang tidak sesuai dengan atau melanggar hukum kemanusiaan internasional.

Laporan tersebut tidak mencapai kesimpulan pasti dengan mengatakan bahwa isi dari laporan itu tidak memiliki “informasi lengkap.”