PPK Tapos Nyerah, Rekapitulasi Suara Diserahkan ke KPUD Depok

PPK Tapos tak menjelaskan siapa yang melakukan intimidasi tersebut

DEPOK – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tapos melayangkan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok.

Seluruh anggota PPK Tapos tersebut kompak menyatakan tidak sanggup melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan karena dapat intimidasi.

Surat tersebut beredar luas. Dalam surat nomor 49/PP.06.1/327610/2024 Depok tertulis keterangan PPK Tapos menyatakan ketidaksanggupan melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan.

Surat tersebut ditandatangani Jaelani selaku Ketua PPK Tapos. Kemudian, ada empat anggota PPK lainnya.

“Kami atas nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tapos dengan ini menyatakan sikap ketidaksanggupan kami melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan,” kata Jaelani dalam suratnya, Rabu, 6 Maret 2024.

Meski mengaku mendapat intimidasi, tapi PPK Tapos tak menjelaskan siapa yang melakukan intimidasi tersebut. Namun, ia menyebut dugaan intimidasi itu juga menyasar ke keluarga.

“Dikarenakan kondisi wilayah yang sudah tidak kondusif dengan adanya intimidasi kepada anggota PPK bahkan kepada keluarga,” demikian kata Jaelani.

Selain Jaelani, empat anggota PPK Tapos yang diduga dapat intimidasi adalah Riswan Setiawan, Mahfudz, Syahrudin dan Jakaria. Dengan demikian PPK Tapos menyerahkan pelaksanaan rekapitulasi tingkat kota kepada KPU Depok.

BACA JUGA:  Tim Terpadu Tertibkan APK, Ini Penjelasan Camat Cilodong Depok

“Dengan ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Kota Depok untuk melaksanakan rekapitulasi dilaksanakan langsung di tingkat kota,” ujarnya.

Ingin produk, bisnis atau agenda Anda diliput dan tayang di Majalah Ekonomi? Silahkan kontak melalui WhatsApp di 081281731818