PKS Temukan Penggelembungan Suara di Depok dan Bekasi

Depok dan Bekasi masuk dalam satu dapil yakni dapil Jawa Barat VI

Posisi PKS terancam dalam Calon Legislatif (Caleg) untuk DPR RI yakni yakni Mahfud Abdurrahman dan Muhammad Kholid

DEPOK – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menemukan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh oknum PPK/KPUD atau penyelenggara pemilu melalui permainan perubahan dalam aplikasi Sirekap.

PKS merasa terancam posisinya.dengan adanya dugaan pengelembungan suara saat proses rekapitulasi suara Pemilu 2024, yang sampai saat ini masih berlangsung di Hotel Santika Depok, Selasa (05/03/2024).

Posisi PKS terancam dalam Calon Legislatif (Caleg) untuk DPR RI yakni yakni Mahfud Abdurrahman dan Muhammad Kholid.

Tiga kecamatan yang saat ini belum selesai dihitung karena diduga terjadi penggelembungan suara yakni Kecamatan Sawangan, Kecamatan Tapos dan Kecamatan Sukmajaya.

Penundaan pleno dikarenakan ada indikasi 20 tempat pemungutan suara (TPS) di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan terjadi penggelembungan suara untuk tingkat DPR RI.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok, Imam Budi Hartono, menyiapkan data lengkap formulir C1 hasil atau salinan dari semua tempat pemungutan suara (TPS) di daerah ini jika ada pihak yang mencoba mengubah-ubah jumlah suara.

BACA JUGA:  H-2 Lebaran, Pemudik Motor Masih Padati Pelabuhan Ciwandan Banten

Sementara Ketua KPU Kota Depok Wili Sumarlin mengakui adanya temuan dugaan penggelembungan suara.

“Dengan memiliki data lengkap hasil pemilu tersebut, sebagai bukti kuat jika ada pihak yang mencoba mengubah-ubah suara,” kata Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono di Depok, Jawa Barat, Selasa (5/3/2024).

Sementara Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri menyatakan bahwa ada upaya penggelembungan suara untuk DPR RI di Daerah Pemilihan/Dapil Jawa Barat VI, yakni Kota Depok dan Kota Bekasi.

Dia mengungkapkan saksi PKS menemukan beberapa kasus penggelembungan suara yang terjadi di beberapa tempat di Kota Depok.

“Beberapa contoh kasus penggelembungan suara di beberapa kecamatan Kota Depok dan Kota Bekasi berdasar temuan dari Saksi-saksi PPK PKS yang bertugas,” ucap Mabruri melalui keterangan tertulisnya, Rabu (6/3/2024).

“Pertama, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Berdasarkan laporan dari DPC PKS Sukmajaya dan Saksi-saksi PPK PKS yang bertugas, pada 4 Maret 2024 mereka menemukan adanya ketidaksesuaian perolehan suara untuk DPR RI khususnya dari Partai Nasdem yang jumlahnya meningkat dari 7.250 menjadi 9.756 suara atau terjadi penambahan suara 2.506 suara,” jelas dia.

BACA JUGA:  Putri Tokoh GP Ansor, Hj. Fitrianti Caleg PPP Siap Gebrak Saboci Depok

Tidak hanya di Kecamatan Sukmajaya, kejadian serupa terjadi di Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

Berdasarkan laporan dari Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono adanya pengelembungan suara Partai Nasdem untuk DPR RI, di Kelurahan Kedaung 153, Kelurahan Sawangan Baru 177, dan Kelurahan Pengasinan 250 yang diambil dari suara tidak sah.

Penggelembungan suara terjadi di Kota Bekasi tepatnya di Kecamatan Pondok Gede dan Kecamatan Bekasi Barat.

“Berdasarkan laporan dari DPC PKS Pondok Gede dan Saksi-saksi PPK PKS yang bertugas, pada 2 Maret 2024 ditemukan adanya ketidaksesuaian perolehan suara untuk DPR RI khususnya dari PAN yang bertambah hingga 520 suara,” ungkap Mabruri.

“Terdistribusi di beberapa kelurahan, antara lain yakni Kelurahan Jatiwaringin naik 105 suara, Kelurahan Jatibening naik 100 suara, Kelurahan Jatimakmur naik 100 suara, Kelurahan Jatibening Baru naik 115 suara, dan Kelurahan Jati Cempaka naik 100 suara.

Melalui proses advokasi, akhirnya suara kembali sesuai dengan penghitungan semula,” tambah Mabruri. Terkait kasus di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Berdasarkan laporan dari DPC PKS Bekasi Barat dan Saksi-saksi PPK PKS yang bertugas, pada 4 Maret 2024 ditemukan kejanggalan pada proses penghitungan suara DPR RI dari PAN yang melonjak hingga 630 suara.

BACA JUGA:  PKS Unggul di Depok, Bogor dan Bekasi

“Itu terjadi di beberapa kelurahan dengan mengambil suara yang tidak terpakai yang dijadikan tambahan pemilih. Kelurahan Bintara naik 300 suara, Kelurahan Bintara Jaya naik 30 suara, dan Kelurahan Kranji naik 300 suara.

Setelah proses advokasi oleh para Saksi PKS, jumlah suara kembali sesuai dengan semestinya,” ujar Mabruri. Atas rangkaian kasus penggelembungan suara tersebut PKS mendesak kepada pihak penyelenggara Pemilu (KPU-KPUD, Bawaslu, dan PPK) untuk bersikap jujur, adil, dan tidak mencurangi penghitungan suara.

Ingin produk, bisnis atau agenda Anda diliput dan tayang di Majalah Ekonomi? Silahkan kontak melalui WhatsApp di 081281731818