Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang memungkinkan pelaksanaan skrining berbasis laboratorium di dua pusat wisata tersibuk tersebut.

“Malioboro dan Keraton merupakan pusat interaksi wisatawan dengan pergerakan hingga 15 juta pengunjung per tahun. Skrining berbasis laboratorium seperti hari ini memiliki dampak strategis terhadap pengendalian penularan,” kata Wamenkes, dalam Rilis Minggu (30/11/2025).

TBC masih menjadi tantangan kesehatan di DIY. Penemuan kasus baru mencapai 65%, dengan 93% pasien memulai pengobatan dan tingkat keberhasilan 79%. Cakupan Terapi Pencegahan TBC (TPT) baru 22%, dan investigasi kontak 53%.

Di Kota Yogyakarta, penemuan kasus telah 100%, dengan 93% memulai pengobatan dan keberhasilan 73%. Cakupan TPT 34%, investigasi kontak 49%.

Kegiatan ini mendukung Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto, terutama percepn penurunan TBC, perluasan layanan kesehatan gratis, dan penguatan jejaring laboratorium.

Pada kesempatan yang sama, Kemenkes meluncurkan Model ACF Tuberkulosis Berbasis Laboratorium, yang dapat direplikasi di daerah lain dengan mobilitas tinggi.

“Saya berharap model ini menjadi contoh praktik baik yang dapat diterapkan di daerah lain, khususnya di kawasan wisata dan wilayah dengan mobilitas tinggi,” tambah Wamenkes.

Kemenkes berkomitmen memperluas skrining aktif, meningkatkan cakupan TPT, memperkuat surveilans komunitas, dan mengintegrasikan layanan TBC dalam transformasi layanan primer. (B. Karmila)

Artikel Kemenkes Skrining TBC Bagi 2000 Pelaku Wisata di Malioboro dan Keraton Yogyakarta pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

“Maju sebagai calon Ketum Partai Bulan Bintang (PBB), saya merasa terpanggil dan prihatin dengan kondisi PBB yang semakin terpuruk”

MAJALAH EKONOMI – Eks Jenderal Kopassus Mayjen TNI Purnawirawan Tatang Zaenudin optimis akan menyabet sebagai Ketua Umum (ketum) Partai Bulan Bintang (PBB). Hal itu dikatakannya melalui konferensi pers di kediamannya, jalan Bukit Pasir Cijantung, Jum’at (10/1/2025).

“Maju sebagai calon Ketum Partai Bulan Bintang (PBB), saya merasa terpanggil dan prihatin dengan kondisi PBB yang semakin terpuruk. Kondisi inilah yang menjadi dasar untuk kembali memegang peran penting di partai berbasis Islam dengan penduduk mayoritas,” kata Tatang Zaenudin.

Seharusnya lanjut dia, partai berlambang bintang dan bulan ini bisa mendulang suara dan atau menjadi partai besar yang bisa bersaing dengan partai Nasionalis lainnya.

“Tujuan saya mencalonkan diri sudah bulat, alasannya pun sangat kuat yakni atas permintaan dari beberapa kader partai, pengurus partai PBB serta ormas-ormas dibawah naungan saya untuk maju sebagai ketua umum PBB periode 2025 -2030,” ucapnya.

Merujuk hasil penjaringan suara tahun 2024 kemaren, Tatang Zaenudin menyebut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin saat memimpin rapat pleno terbuka telah membacakan delapan partai yang lolos ke parlemen untuk periode lima tahun ke depan, yaitu;

1. PDI-P dengan jumlah 110 kursi;
2. Golkar dengan 102 kursi;
3. Gerindra dengan 86 kursi;
4. NasDem dengan 69 kursi;
5. PKB dengan 68 kursi;
6. PKS dengan 53 kursi;
7. PAN dengan 48 kursi, dan;
8. Partai Demokrat dengan 44 kursi.

Ketua KPU juga telah menjelaskan ambang batas 4 persen yang ditetapkan dari total perolehan suara Nasional 151.793.293 sebesar 6.071.731,72.

“Untuk Partai Bulan Bintang (PBB) tahun lalu hanya memperoleh 484.487 suara, hal itulah yang membuat saya miris dan harus melakukan perubahan manajemen partai sekaligus membuka jaringan yang lebih solid kedepan jika suara pemilihan nanti saya terpilih menjadi Ketua Umum Partai PBB,” tegas Tatang Zaenudin.

Dengan take line partai bulan bintang ‘Bangkit Bergerak Menang’ lanjut dia merupakan sebuah tantangan motivasi kuat untuk menjadikan PBB menjadi salah satu partai yang mampu masuk kedalam deretan 8 partai besar ditahun berikutnya sehingga dapat bersaing di parlemen demi menyuarakan suara rakyat Indonesia.

“Saya merasa optimis jika terpilih menjadi ketua umum partai bulan bintang periode 2025 – 2030, karena banyak gagasan dan ide cemerlang yang akan saya realisasikan, salah satunya menjalin kerjasama kepada pihak pemerintah seperti halnya ketika saya menjabat sebagai Kepala Deputi Basarnas dan bukan hanya di pemerintah pusat tetapi juga sampai ketingkat desa,” bebernya.

Eks Jenderal bintang dua TNI AD ini begitu semangat dan optimis untuk memajukan Partai berlambang bulan dan bintang ini. Semangatnya yang tinggi pun diuraikan dalam gagasan cemerlang dengan mengajak seluruh tokoh nasional, tokoh agama, budayawan dan seluruh element masyarakat untuk bersama dirinya membangun partai PBB sesuai visi misinya untuk membawa partai ini meraih 3 sampai 4% perolehan suara.

“Di Muktamar PBB ke VI yang diselenggarakan di Denpasar Bali pada tanggal 13 – 15 Januari 2025, saya berharap terlaksana secara transparan, jujur dan bermartabat,” pungkasnya. []

Artikel Melihat PBB makin Terpuruk, Eks Jendral TNI Tatang Zaenudin Merasa Terpanggil pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Mantan Wakil Ketua DPD RI periode sebelumnya itu terpilih sah setelah meraup 95 suara, mengungguli Mantan Ketua DPD RI periode sebelumnya yakni La Nyalla Mattalitti yang meraup 56 suara.

“Sultan Najamudin ditetapkan sebagai calon Pimpinan DPD RI terpilih,” kata Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.

Adapun pemungutan suara itu diikuti sebanyak 151 Anggota DPD RI yang hadir berdasarkan kartu peserta pemungutan suara. Namun berdasarkan penghitungan, hanya sebanyak 150 suara yang ada dalam kotak suara yang telah tercoblos.

Walaupun demikian, peserta sidang pemilihan itu meminta agar pimpinan sidang langsung melanjutkan penghitungan suara. Penghitungan surat suara pun dibacakan oleh Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.

Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPD RI itu menggunakan sistem paket berdasarkan Tata Tertib DPD RI.

Adapun Sultan terpilih dengan paket pimpinan bersama tiga Wakil Ketua DPD RI yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.

Sedangkan paket pimpinan yang tidak terpilih yakni La Nyalla Mattalitti sebagai calon Ketua DPD RI, serta tiga calon Wakil Ketua DPD RI yakni Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muh Ihsan.

Selanjutnya, Sultan yang telah terpilih itu secara resmi akan mengemban tugas sebagai pimpinan senator. Dalam penyampaian visi dan misinya, Sultan pun mengatakan akan membawa kebaruan dan inklusivitas dalam lembaga DPD RI untuk menyambut Indonesia Emas 2045.

Adapun jalannya awal-awal persidangan itu pun sempat dihujani sejumlah interupsi dari para senator yang hadir. Bahkan Sidang Paripurna itu pun sempat diskors oleh Ketua Sementara DPD RI Ismeth Abdullah karena banyaknya perdebatan mengenai mekanisme pemilihan.

Sebelumnya, sebanyak 580 Anggota DPR RI dan 152 Anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029, dilantik pada Selasa (1/10) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Anggota DPR yang dilantik bertambah dari 575 menjadi 580 orang, sedangkan Anggota DPD RI bertambah dari 136 menjadi 152 orang.

Artikel Sultan Najamudin Terpilih Jadi Ketua DPD RI Kalahkan La Nyalla Mattalitti pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

“Bagi saya pribadi yang jadi persoalan di bawah adalah lapangan kerja. Lapangan kerja ini menjadi persoalan yang serius,” kata Pramono di hadapan masyarakat saat menggelar blusukan ke Jalan Cideng, Gambing, Jakarta Pusat pada Senin, 30 September 2024.

Mantan sekretaris kabinet itu juga berjanji akan menggelar job fair atau pameran karir secara rutin jika dirinya dan Rano Karno memenangkan Pilkada Jakarta. “Ada yang disebut dengan job fair di setiap kecamatan setiap 3 bulan sekali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pramono juga menekankan urgensi balai pelatihan kerja untuk mendukung kebijakan peningkatan lapangan kerja yang dirinya rencanakan.

“Kecamatan harus punya balai latihan kerja supaya orang ada kepastian untuk belajar bekerja dan kemudian ada penyalurannya,” tuturnya.

Tak sampai di situ, Pramono turut meminta restu warga setempat untuk mendukungnya di Pilkada Jakarta dan merealisasikan janji-janjinya. “Mudah-mudahan saya bisa bermanfaat untuk masyarakat yang memang membutuhkan di Jakarta,” ucapnya.

Pramono tiba di Kampung Cideng pukul 12.45 dengan mengenakan kemeja hijau dan celana hitam serta sarung hitam bermotif yang dikalungkan di lehernya. Kedatangannya disambut meriah dengan yel-yel warga sekitar.

Dalam kunjungan itu, Pramono turut masuk ke rumah salah satu penduduk dan ikut masuk ke halaman belakang. Sekitar satu meter dari pintu belakang rumah itu terdapat rel kereta api yang menghubungkan Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Duri.

Adapun kunjungan Pramono ke Cideng baru selesai sekitar pukul 13.30. Dia turut berfoto dan bersalaman dengan warga sekitar sambil menuju mobil yang ditumpanginya.

Artikel Janji Kampanye: Pramono Anung Janjikan Job Fair 3 Bulan Sekali Per Kecamatan pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Salah satunya yakni Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri yang akan dibangun di kawasan Pancoran Mas.

“Kami sudah punya lahan bekas rumah pemotongan bewan (RPH) yang rencananya juga akan dijadikan MTs Negeri Kota Depok,” kata IBH, Ahad (29/9).

IBH menjelaskan, pihaknya akan membangun sekolah negeri di beberapa kecamatan yang lain.

“Insyaallah kita akan bangun sekolah negeri di berbagai tempat ya, ada di wilayah Jatijajar, Curug, di Mampang, Insyaallah ya,” jelasnya.

“Dimana pun warga Depok yang kekurangan SMP Negeri, kalau ada lahannya, Insyaallah akan kita bangunkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, IBH menerangkan, bahwa saat pemerintahan Idris-Imam sudah ada beberapa sekolah negeri yang dibangun.

“Seperti pada pemerintahan Idris-Imam yang membangun beberapa sekolah negeri. Tahun ini saja ada satu sekolah dibangun, SMP Negeri 34 yang dibangun di Pondok Cina,” ungkapnya.

IBH juga menuturkan, bahwa nantinya akan ada sekolah negeri yang tersebar di 63 kelurahan di Kota Depok.

“Setiap kecamatan SMP Negeri sudah ada, cuma kelurahan pun ada yang belum punya SMP Negeri, nanti mudah-mudahan setiap kelurahan itu kita memiliki SMP Negeri,” pungkasnya.

Artikel Janji Kampanye: IBH-Ririn Janji Tambah Sekolah Negeri di 63 Kelurahan pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

“Betul,” kata Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Selain itu, Zulhas juga mengonfirmasi bahwa Anggota DPR RI Pangeran Khairul Saleh ditunjuk menjadi Bendahara Umum DPP PAN.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan dalam waktu dekat susunan kepengurusan DPP PAN periode 2024-2029 akan diumumkan secara resmi. Menurut dia, susunan kepengurusan tersebut berdasarkan hasil Kongres Ke-6 PAN.

Dia pun menilai bahwa penunjukan Eko Patrio sebagai Sekjen PAN adalah pilihan yang rasional dan objektif, karena sosok Eko berpengalaman sebagai Anggota DPR RI selama tiga periode, sejak tahun 2009.

“Interaksi, komunikasi, dan jaringan politiknya semakin bagus dan tidak diragukan lagi,” kata Viva.

Eddy Soeparno selaku Sekjen PAN sebelumnya, mengatakan bahwa penunjukan Eko adalah pergantian yang sifatnya regeneratif. Menurutnya Eko akan menggantikan posisinya yang telah dijabat selama 10 tahun terakhir.

Dengan begitu, dia mengaku akan mengisi salah satu posisi wakil ketua umum yang ada di PAN. Menurutnya tugas-tugas kepadanya akan diumumkan oleh partai.

“Saya rasa semangat yang dibawa Mas Eko juga ada semangat kemudaan, semangat perjuangan PAN yang sudah Mas Eko pahami,” kata Eddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin

Artikel Eko Patrio Ditunjuk jadi Sekjen PAN pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Hal itu disampaikan Ahmad Syaikhu usai melakukan aktivitas jalan santai dan sapa warga pada hari keempat kampanye di Situ Buleud, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Sabtu 28 September 2024.

Menurut dia, janji tersebut merupakan bagian dari 17 program prioritas pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar nomor urut 3, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie (ASIH).

“Puskesmas-puskesmas yang memang sudah layak ditingkatkan jadi rumah sakit tipe D, ya kita akan tingkatkan sehingga bisa memiliki lebih banyak lagi ruang-ruang rawat inap,” ucap Syaikhu.

Ia meyakini dengan banyaknya rumah sakit di daerah, masyarakat tidak lagi harus pergi jauh untuk berobat ke rumah sakit yang ada di kota besar.

Seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHD) di Kota Bandung.

“Sehingga tidak terkonsentrasi harus ke Bandung, ke Hasan Sadikin dan sebagainya, itu di tingkat kecamatan mereka bisa melayani dengan baik,” ungkap dia.

Bukan hanya di Purwakarta, kata Syaikhu, peningkatan fasilitas kesehatan ini juga akan berlaku di seluruh kabupaten/kota di Jabar, khususnya daerah pedesaan.

“Kita akan mengupayakan peningkatan dari sarana prasarana yang ada, misalnya kita lihat di daerah-daerah yang terluar khususnya ya di daerah-daerah pedesaan ini sulit untuk bisa menjangkau ketersediaan rumah sakit,” kata dia.

Selain itu, pasangan ASIH juga akan meningkatkan puskesmas-puskesmas yang ada di desa menjadi PONED alias Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar.

Menurut dia, hal ini sebagai upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

“Kita akan meningkatkan apa yang sudah ada puskesmas-puskesmas bisa jadi akan menjadi PONED, itu bisa melakukan rawat inap khususnya bagi mereka yang akan melahirkan,” jelas Syaikhu.

Artikel Janji Kampanye: Ahmad Syaikhu Janji Ubah Puskesmas di Jabar jadi RS pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

“Salah satu yang memang akan menjadi perhatian adalah bagaimana supaya juga memperbanyak tadi modal transportasi yang terintegrasi,” kata Suswono saat ditemui awak media di stasiun MRT Cipete Raya, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024.

Dia juga menyinggung kaum kelas menengah atas yang menggunakan kendaraan pribadi. Menurutnya, penggunaan kendaraan pribadi tersebut menjadi faktor penyebab kemacetan Jakarta.

Suswono menambahkan, mereka perlu diedukasi untuk mengganti kebiasaan mobilisasinya dengan menggunakan transportasi umum.

“Mungkin yang perlu diedukasi nanti justru kelas menengah ke atas ini. Supaya apa? Mau mencoba MRT seperti ini,” ujar Suswono.

Ia mengatakan, edukasi tersebut dapat berupa testimoni positif penggunaan transportasi umum. “Ternyata kepastian waktunya jelas, lebih pasti. Kemudian juga tidak mengalami stres di jalan dengan mobil pribadi begitu ya,” kata Suswono.

Selain memperbanyak jumlah transportasi umum, Suswono juga menyampaikan keinginannya untuk mengintegrasi transportasi umum dengan kawasan aglomerasi.

“Itu yang harapannya nanti sekalian sampai dari Bogor, dari Bogor atau juga sampai ke Bekasi, sampai ke Banten, nah itu kan di antaranya akan kita lakukan seperti itu, jadi diperpanjang,” kata Suswono.

Ia optimis apabila transportasi umum sudah terintegrasi dengan baik akan membuahkan hasil berupa kebiasaan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sebagai opsi utama mereka dalam bepergian.

“Saya yakin suatu saat kalau integrasinya tadi baik, kemana-mana mudah dengan transportasi umum,” ujarnya.

Artikel Janji Kampanye: Suswono Janjikan Jakarta Bebas Macet pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Rano Karno yang berpasangan dengan Pramono Anung di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta, mendapatkan nomor urut 3 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selaku calon wakil gubernur, dia mengklaim suara para alumni sekolah di Jakarta Selatan akan bermuara ke Pramono-Rano Karno.

“Insyaallah sekolah se-Jakarta Selatan mendukung kami,” ujar Rano Karno, didampingi oleh Pramono Anung, selaku calon gubernurnya.

Pria yang akrab disapa Bang Doel ini mengungkap pula bahwa wacana pembongkaran sekolah pernah bergulir di pemerintah DKI Jakarta. Namun dia memastikan, jika Pramono-Rano Karno memenangi Pilgub, wacana serupa itu tidak akan terjadi.

“Janji pertama saya, kalau memang tidak untuk kepentingan umum, kami tidak akan membongkar sekolah-sekolah yang ada di sini (Jakarta Selatan),” ujar Rano Karno, sembari menyebut, “SMAN 6 Jakarta sudah lama wacananya akan dibongkar. Janji saya, tidak akan pernah kami bongkar.”

Janji kampanye Rano Karno ini disambut oleh tepuk tangan para pendukungnya. Terpantau ada yang bersorak “Pramono-Rano satu putaran” usai janji tersebut diucapkan.

Adapun alasan Rano Karno memilih tidak ingin menggusur sekolah, dipicu oleh permasalahan nostalgia. Dalam pandangannya, selain jadi wadah pendidikan, sekolah juga berperan sebagai pengisi memori anak-anak di masa depan.

“Agar anak kita, cucu kita, punya kebanggaan bahwa ibu, bapak, eyang, kakungnya pernah sekolah di sini,” ucap Rano Karno.

Ihwal Pilgub Jakarta 2024, Pramono-Rano Karno disokong oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Mereka bakal bertarung melawan Ridwan Kamil-Suswono yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus), serta Dharma Pongrekun-Kun Wardana dari jalur independen.

Artikel Janji Kampanye: Rano Karno Janji Tak Akan Gusur Sekolah pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Menang tapi gagal masuk Senayan, Tia diganti oleh Bonnie Triyana, caleg peraih suara terbanyak kedua di dapil Banten 1

JAKARTA – Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029 terpilih dari PDI Perjuangan, Tia Rahmania, baru menerima surat pemecatan dirinya tiga hari setelah Komisi Pemilihan Umum resmi mengganti Tia sebagai caleg terpilih Pemilu 2024 di daerah pemilihan Banten 1.

Tia diganti oleh Bonnie Triyana, caleg peraih suara terbanyak kedua di dapil Banten 1.

“Tia Rahmania baru mengetahui perubahan namanya di KPU pada Senin malam. Sedangkan surat pemecatan fisiknya baru diantarkan ke rumahnya pada hari Kamis,” kata Jupryanto Purba, pengacara Tia Rahmania, lewat keterangan tertulis, Kamis malam, 26 Maret 2024.

Sesuai dengan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1596/KPTS/DPP/IX/2024, partai memberhentikan Tia sebagai anggota karena menolak dan membangkang putusan Mahkamah Partai atas penyelesaian perselisihan internal hasil Pemilu 2024.

PDI Perjuangan menilai pembangkangan itu merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat.

Surat Keputusan Nomor 1596 itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada 13 September 2024.

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum 2024 calon anggota legislatif di dapil Banten 1, Tia memperoleh 37.359 suara sah. Sedangkan Bonnie meraih 36.516 suara. PDIP pun mendapat satu jatah kursi DPR di dapil Banten 1.

Bonnie tidak menerima hasil pemilu tersebut. Ia lantas melaporkan Tia bersama delapan panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Kabupaten Lebak dan Pandeglang ke Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten. Tia dituduh mencuri perolehan suara sah partai.

Putusan Bawaslu Banten atas laporan tersebut terbit pada akhir Mei 2024. Bawaslu menyatakan PPK di dua kabupaten tersebut terbukti melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Meski mereka terbukti bersalah, Bawaslu tidak menangani hasil pemilu karena sudah menjadi obyek perselisihan pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Bonnie tidak mengadukan persoalan dugaan penggelembungan suara Tia ini ke Mahkamah Konstitusi. Ia justru mengadukannya ke Mahkamah PDIP.

Putusan Mahkamah PDIP menyatakan Tia terbukti mengalihkan suara partai menjadi perolehan suaranya, sehingga ia dipecat dari keanggotaan partai.

Jupryanto Purba mengatakan PDIP tidak langsung menyampaikan surat pemecatan tersebut kepada Tia. Sehingga ia menduga ada keinginan untuk menjatuhkan Tia menjelang pelantikan anggota DPR 2024-2029 terpilih pada awal Oktober mendatang

Artikel Tia Rahmania Baru Terima Surat Pemecatan PDIP 3 Hari Setelah Diganti pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.