Melalui unggahan di media sosialnya pada Senin (25/5), Trump mengaku sudah berbicara dengan pemimpin negara-negara itu.

“Setelah semua upaya yang dilakukan Amerika Serikat mencoba menyatukan teka-teki yang sangat kompleks ini, seharusnya wajib bagi semua negara ini, setidaknya secara bersamaan, untuk menandatangani Perjanjian Abraham (Abraham Accords),” tulis Trump, dikutip AFP.

Negara-negara yang dimaksud Trump adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania, dan Bahrain.

Trump juga mengatakan sebagian besar negara yang dia ajak bicara seharusnya sudah siap dengan kesepakatan tersebut.

“[Mereka harus] siap bersedia, dan mampu menjadikan kesepakatan dengan Iran ini sebagai peristiwa yang jauh lebih bersejarah daripada yang seharusnya,” ujar dia.

Trump menyebut penandatanganan Abraham Accords harus dimulai dari Arab Saudi dan Qatar, agar negara lain juga mengikuti jejak ini. Dia bahkan mengisyaratkan bahwa Iran, musuh bebuyutan Israel, seharusnya ikut menandatangani perjanjian tersebut.

Abraham Accords merupakan perjanjian yang mengatur normalisasi hubungan diplomatik Israel dan negara-negara yang secara historis memusuhinya. Di periode pertama, Trump gencar mempromosikan perjanjian ini terutama ke negara Muslim atau mayoritas Muslim.

Namun, perjanjian itu tak menyinggung apapun soal Palestina yang dijajah.

Artikel Trump Desak Negara Arab Akui Israel Lewat Perjanjian Abraham Accords pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Dalam video yang diunggah di akun X pribadi Ben-Gvir, terlihat petugas menjambak seorang perempuan, sementara puluhan relawan lainnya dalam posisi berlutut bahkan bersujud dengan tangan terikat ke belakang.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור

Welcome to Israel pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC

— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

“Selamat datang di Israel,” tulis Ben Gvir dalam keterangan video. Dia juga tampak tertawa-tawa dan mengibarkan bendera Israel.

Di rekaman itu pula terlihat beberapa relawan ditarik dan diseret secara paksa.

Video tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak termasuk Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar. Dia menilai menteri keamanan itu dengan sengaja merugikan negara dalam pertunjukan yang “memalukan.”

“Anda telah menghancurkan upaya luar biasa, profesional, dan sukses yang sudah dilakukan begitu banyak orang, dari tentara IDF hingga staf Kementerian Luar Negeri dan banyak lain,” kata Sa’ar di X.

Dia lalu berujar, “Tidak, Anda bukanlah wajah Israel.”

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni juga mengecam perlakuan ke para aktivis armada GSF yang ditahan Israel. Dia menyerukan pembebasan segera semua warga negara Italia yang ditahan dan menuntut permintaan maaf dari Israel.

“Tak bisa ditoleransi para pengunjuk rasa ini, yang di antaranya banyak warga negara Italia, diperlakukan seperti ini, yang melanggar martabat manusia,” kata Meloni.

Pasukan Israel menyerang dan mencegat armada kapal GSF di perairan internasional dalam beberapa hari terakhir. Mereka menahan ratusan relawan termasuk sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang ikut berlayar untuk menerobos blokade Israel.

Menurut informasi terakhir saat ini 430 relawan GSF telah ditangkap dan dibawa ke Pelabuhan Ashdod di selatan Israel pada Rabu (20/5).

Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataannya mengatakan menolak operasi GSF, yang dianggap sebagai aksi untuk “melayani gerakan Palestina Hamas”.

“Ke-430 aktivis telah dipindahkan ke kapal-kapal Israel dan sedang menuju Israel, di mana mereka dapat bertemu dengan perwakilan konsuler mereka,” kata seorang juru bicara Kemlu Israel.

Armada GSF berlayar dari Turki pekan lalu, dalam upaya terbaru untuk menembus blokade Israel terhadap Palestina. Sekitar 50 kapal berlayar dari Turki barat daya pada Kamis (14/5).

Saat ini ada sembilan warga negara Indonesia (WNI), yang menjadi bagian dari armada GSF, telah ditangkap oleh Israel. Indonesia mengecam penangkapan itu dan mendesak Israel segera membebaskan semua WNI.

Artikel Biadab! Menteri Israel Pamer Video Aktifis Sumud Flotilla Dipaksa Sujud pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Dalam konferensi pers pada Selasa, 19 Mei 2026, GPCI menyampaikan kekhawatiran serius atas keselamatan relawan Indonesia yang ditahan militer Israel. Pengarah GPCI, Ahmad Juwaini, menyebut pihaknya sudah tidak dapat berkomunikasi dengan para relawan yang ditahan. Ia mengkhawatirkan para relawan berisiko mengalami kekerasan apabila penanganan tidak segera dilakukan, sebagaimana pengalaman penahanan relawan dalam misi kemanusiaan serupa sebelumnya.

Kondisi ini semakin mendesak karena di antara relawan yang ditahan terdapat warga negara Indonesia, aktivis kemanusiaan, dan jurnalis. Mereka bukan kombatan. Mereka tidak membawa senjata. Mereka berada dalam misi sipil untuk membawa bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza.

Sementara itu, Kantor Staf Presiden dalam konferensi pers pada Selasa, 19 Mei 2026, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah koordinasi. Kementerian Luar Negeri RI disebut telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif, termasuk penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) apabila paspor WNI ditahan, serta bantuan medis apabila diperlukan.

Indonesia juga disebut telah bergabung dengan sembilan negara lain dalam mengecam keras tindakan Israel terhadap para relawan kemanusiaan tersebut. Di sisi lain, GPCI telah bertemu pimpinan MPR RI untuk melaporkan penahanan sembilan WNI dalam misi menuju Gaza.

Menanggapi situasi tersebut, Bachtiar Nasir, menyatakan bahwa langkah pemerintah sejauh ini penting, tetapi belum boleh dianggap cukup.

“Koordinasi dengan perwakilan RI di berbagai negara adalah langkah yang benar secara prosedural. Penyiapan SPLP dan bantuan medis juga penting. Tetapi ketika komunikasi dengan relawan terputus dan risiko kekerasan meningkat, diplomasi prosedural harus segera naik menjadi diplomasi krisis,” ujar Bachtiar Nasir di Jakarta.

Menurut Bachtiar, keselamatan WNI tidak boleh menunggu ritme birokrasi normal. Jika sudah lebih dari 24 jam tanpa kepastian, sementara pihak GPCI tidak dapat berkomunikasi dengan relawan, maka negara harus memperlakukan situasi ini sebagai keadaan darurat perlindungan warga negara.

“Setiap jam keterlambatan dapat memperbesar risiko fisik, psikologis, dan politik terhadap para relawan. Negara harus hadir cepat, tegas, dan maksimal,” tegasnya.

Bachtiar menilai Indonesia perlu mengaktifkan tekanan diplomatik berlapis. Tidak cukup hanya melalui jalur konsuler, pemerintah perlu membuka kanal politik tingkat tinggi, mulai dari Presiden, Menteri Luar Negeri, perwakilan RI di negara-negara terkait, organisasi internasional, negara-negara peserta misi, hingga negara yang memiliki pengaruh langsung terhadap Israel.

“Jika Israel hanya mendengar tekanan dari Amerika Serikat, maka usulan agar Presiden Prabowo melobi Presiden Trump perlu dipertimbangkan secara serius. Ini bukan soal politik simbolik. Ini soal nyawa WNI dan kehormatan diplomasi Indonesia,” ujarnya.

Bachtiar juga menegaskan bahwa misi GPCI harus terus dinarasikan secara jelas sebagai misi kemanusiaan legal. Para relawan bukan bagian dari operasi militer, bukan membawa senjata, dan bukan ancaman keamanan.

“Narasi ini penting. Jika tidak ditegaskan terus-menerus, Israel dapat membingkai penahanan ini sebagai urusan keamanan. Padahal yang dihadapi adalah warga sipil, relawan kemanusiaan, dan jurnalis,” kata Bachtiar.

Menurutnya, Indonesia harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Ketika WNI berada dalam wilayah konflik internasional, negara tidak boleh terlambat membaca eskalasi. Apalagi Indonesia telah mengambil posisi dalam kerangka perdamaian internasional. Karena itu, perlindungan terhadap warga Indonesia yang menjalankan misi kemanusiaan harus menjadi ujian nyata bagi diplomasi Indonesia.

Bachtiar Nasir mendorong pemerintah mengambil tiga langkah darurat.

Pertama, membentuk pusat krisis lintas kementerian yang memberikan pembaruan berkala kepada publik. Kedua, menuntut akses konsuler langsung terhadap seluruh WNI yang ditahan. Ketiga, melakukan tekanan diplomatik terbuka kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar pembebasan dilakukan segera dan tanpa syarat.

“Lebih dari 24 jam adalah waktu yang terlalu lama bagi keluarga yang menunggu kabar. Terlalu lama bagi relawan yang tidak jelas nasibnya. Dan terlalu lama bagi negara jika hanya bergerak dalam pola diplomasi biasa,” ujar Bachtiar.

Ia juga menyerukan agar Indonesia menggalang tekanan publik internasional lebih luas. Menurutnya, jika sembilan negara sudah mengecam tindakan Israel, maka tekanan tersebut harus diperluas menjadi gerakan diplomatik kolektif.

“Misi kemanusiaan di perairan internasional tidak boleh dikriminalisasi. Jika hari ini relawan kemanusiaan dapat ditahan tanpa konsekuensi serius, maka besok bantuan sipil ke Gaza akan semakin mudah dibungkam,” tegasnya.

Bachtiar menutup pernyataannya dengan menyerukan agar pemerintah Indonesia bergerak lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih tegas.

“Indonesia sudah mengambil langkah awal. Tetapi situasi ini menuntut lebih dari sekadar koordinasi. Yang dibutuhkan sekarang adalah diplomasi darurat, tekanan tingkat tinggi, dan perlindungan maksimal terhadap setiap WNI yang ditahan. Satu nyawa rakyat Indonesia terlalu berharga untuk menunggu lambatnya meja diplomasi. Dan misi kemanusiaan tidak boleh dibayar dengan kekerasan, penyiksaan, atau kehilangan nyawa,” pungkas Bachtiar Nasir.

Artikel Lebih dari 24 Jam WNI Ditahan Israel, Bachtiar Nasir: Diplomasi Indonesia Harus Naik Level pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

“Update Asad dan Hendro, konfirmasi intersep kapal Kasr-1 Sadabat. Total sembilan WNI diculik Israel,” kata Koordinator Media GPCI Harfin Naqsyabandy kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).

Harfin menjelaskan, kedua WNI adalah Asad Aras Muhammad relawan Spirit of Aqso dan Hendro Prasetyo relawan SMART 71. Arfin menyebut, keduanya diketahui telah ditahan oleh Israel.

“Pantauan command center GSF di Turki,” jelasnya.

Harfin mengatakan, pesan SOS dari Hendro dan Aras sudah keluar. Maka, semua WNI dalam perjalanan misi kemanusiaan Sumud Flotilla 2026 telah diculik.

Berikut 9 WNI yang diculik tentara Israel berdasarkan laporan GPCI:

1. Herman Budianto Sudarsono. (GPCI – Dompet Dhuafa) Kapal Zapyro

2. Ronggo Wirasanu. (GPCI – Dompet Dhuafa) Kapal Zapyro

3. Andi Angga Prasadewa – (GPCI – Rumah Zakat) Kapal Josef

4. Asad Aras Muhammad – (GPCI – Spirit of Aqso) Kapal Kasr-1

5. Hendro Prasetyo. (GPCI – SMART 171) Kapal Kasr-1

6. ⁠Bambang Noroyono. (REPUBLIKA) Kapal BoraLize

7. ⁠Thoudy Badai Rifan Billah (REPUBLIKA) Kapal Ozgurluk

8. ⁠Andre Prasetyo Nugroho – (Tempo) Kapal Ozgurluk

9. Rahendro herubowo (Tim Media GPCI dan iNews) Kapal Ozgurluk

Artikel 2 WNI Rombongan Global Sumud Flotilla Kembali Diculik Israel pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Melihat kondisi tersebut, Koordinator Dewan Pengarah GPCI, Maimon Herawati, mengecam keras tindakan keji tentara Zionis. “Ini menjadi ancaman nyata dari militer zionis yang secara terang-terangan memotong laju kapal berlayar. Di sini, kami mulai mendapat kabar bahwa militer Zionis mulai mencegat kapal-kapal yang berlayar menembus blokade Gaza tersebut. Sekitar jam dua siang tadi, Kapal Tabariyya (Cactus) mendapat intercepted. Ini dapat dikatakan kondisi Siaga 1 bagi para relawan Global Sumud Flotila,” sebut Maimon Herawati.

Sampai saat berita ini ditulis, sebelas kapal dari 61 kapal telah dibajak di laut internasional. Satu kapal dicurigai mungkin dibajak, kapal Joseph yang di dalamnya ada delegasi Indonesia.

Anggota Dewan Pengarah GPCI, Irvan Nugraha menyatakan tindakan Israel menjadi ancaman bagi misi kemanusiaan tersebut. “Ini tindakan yang melanggar hukum humaniter internasional. Mengingat setelah cegatan terhadap Kapal Tarbiyya, tentu juga akan mengancam kapal-kapal lain yang berlayar untuk misi kemanusiaan tersebut,” papar Irvan Nugraha.

Dalam misi tersebut ada beberapa delegasi kemanusiaan dari Indonesia yang tergabung dalam GPCI. Di antaranya gabungan beberapa lembaga kemanusiaan dari Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Spirit of Aqsa, SMART 171, dan juga jurnalis dari Republika, Inews, dan Tempo.

Sebagai langkah antisipasi terhadap situasi darurat yang mungkin terjadi di laut, GPCI juga telah menyiapkan langkah-langkah kontigensi apabila kapal yang membawa delegasi Indonesia mengalami interception atau penyergapan oleh militer Israel. Hal ini disampaikan Ahmad Juwaini, Anggota Dewan Pengarah GPCI.

“Dalam kondisi tersebut, GPCI akan segera berkoordinasi dengan tim KBRI dan KJRI di sejumlah negara yang menjadi jalur diplomasi utama, yakni Yordania, Mesir, dan Turki. GPCI juga meminta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk mengupayakan jaminan perlindungan, keselamatan, serta langkah diplomatik maksimal bagi delegasi Indonesia apabila mengalami penyergapan maupun penahanan secara paksa saat menjalankan misi kemanusiaan tersebut. Karena dunia internasional wajib bertindak untuk menghentikan kejahatan perang yang dilakukan Israel,” tambah Ahmad Juwaini.

Selain upaya diplomatik, GPCI menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan kepada keluarga delegasi Indonesia yang menjadi korban penyergapan atau penculikan. Pendampingan tersebut meliputi dukungan komunikasi, bantuan informasi, hingga layanan pendampingan psikologis bagi keluarga yang terdampak.

“Keselamatan delegasi Indonesia menjadi prioritas utama. Karena itu kami telah menyiapkan jalur koordinasi darurat dan pendampingan menyeluruh apabila terjadi eskalasi situasi di lapangan,” ujar Jajang Nurjaman, command center lead, GPCI.

Artikel Siaga 1, Kapal Delegasi Global Peace Convoy Indonesia Masuki Zona Kuning pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Dalam pernyataan sikapnya, UBN meminta Kementerian Luar Negeri RI bergerak cepat memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju Gaza tersebut.

“Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri RI, agar segera mengambil langkah diplomatik darurat untuk memastikan keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang tergabung dalam armada Global Sumud Flotilla 2.0,” ujar UBN, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, armada tersebut merupakan misi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan dan solidaritas bagi rakyat Gaza, bukan operasi militer. Karena itu, tindakan pengepungan dan intersepsi terhadap kapal dinilai sebagai pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia.

Ia menegaskan para delegasi Indonesia membawa amanah kemanusiaan untuk membela rakyat Palestina yang hidup di bawah blokade dan krisis berkepanjangan.

Selain mendesak pemerintah Indonesia, UBN juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa serta lembaga HAM internasional menekan Israel agar menghentikan intersepsi terhadap kapal sipil dan membebaskan seluruh aktivis yang ditahan.

UBN turut menyerukan masyarakat Indonesia memperkuat solidaritas dan dukungan moral bagi para relawan kemanusiaan yang berada di atas kapal.

“Jangan biarkan para relawan kemanusiaan menghadapi kekuatan militer tanpa suara pembelaan dari dunia,” katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati menyebarkan informasi terkait insiden tersebut dan mengutamakan sumber yang tervalidasi demi keamanan para delegasi.*

Artikel Israel Cegat Armada Sumud Flotilla, UBN Desak RI Tempuh Diplomasi Darurat pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Hal itu disampaikan UBN dalam program Breaking News di tvOne pada Senin (11/5/2026) pagi. Ia menyebut koalisi tersebut digagas oleh Arab Saudi, Pakistan, Turki, dan Mesir sebagai bentuk penguatan pertahanan dan kerja sama strategis dunia Islam.

“Ini sebuah harapan yang digagas oleh Saudi, Pakistan, Turki, dan Mesir. Koalisi pertahanan baru ini paling potensial dan berkembang cepat di 2026,” ujar UBN.

UBN menjelaskan, koalisi yang selama ini telah berjalan secara resmi adalah Islamic Military Counter Terrorism Coalition (IMCTC) yang dibentuk pada Desember 2015 di Riyadh oleh Arab Saudi. Menurut dia, IMCTC beranggotakan 43 negara dari total 57 anggota OKI dengan fokus utama memerangi terorisme dan ekstremisme.

Namun demikian, ia menilai IMCTC belum menjadi pakta pertahanan penuh seperti NATO karena belum memiliki klausul pertahanan kolektif atau mutual defense pact. “Belum ada klausul serangan terhadap satu sama dengan serangan terhadap semua. Tetapi harapannya bisa menuju ke sana,” katanya.

Menurut UBN, kekuatan utama koalisi tersebut terletak pada kombinasi pengaruh politik, militer, ekonomi, dan teknologi dari negara-negara penggagas. Arab Saudi dinilai memiliki kekuatan pendanaan dan pengaruh di kawasan Teluk, Pakistan mempunyai kekuatan nuklir dan militer besar, Turki unggul dalam teknologi pertahanan terutama drone, sedangkan Mesir memiliki militer terbesar di dunia Arab serta kontrol strategis atas Terusan Suez.

Ia juga menyinggung adanya pembahasan Strategic Mutual Defense Agreement antara Arab Saudi dan Pakistan sejak September 2025 yang disebut mulai mengarah pada konsep pertahanan kolektif.

Selain kerja sama pertahanan, UBN menyebut forum tersebut juga membahas industri militer, latihan bersama, hingga kerja sama intelijen. Menurut dia, tujuan utamanya untuk menciptakan keseimbangan baru di kawasan Timur Tengah.

“Koalisi ini diharapkan menjadi penyeimbang pengaruh Iran, Israel, dan Amerika Serikat, sekaligus mengisi kekosongan keamanan regional,” ujarnya.

UBN menilai pembentukan kekuatan baru negara-negara Muslim itu juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan energi kawasan, termasuk terhadap pasokan minyak bagi Indonesia. Ia mengatakan koalisi tersebut diperkirakan akan lebih vokal dalam mendukung perjuangan Palestina dan mendorong gencatan senjata di Gaza.

Dari perspektif Indonesia, UBN memandang situasi tersebut sebagai peluang diplomatik bagi pemerintah untuk mengambil peran strategis di tingkat dunia Islam.

“Indonesia sebagai salah satu anggota OIC terbesar punya peluang ikut serta atau menjadi mediator,” katanya.*

Artikel UBN Sebut Islamic NATO Jadi Penyeimbang Kawasan pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Mengusung tema “Shaping a Future at Peace”, konferensi ini mempertemukan pemerintah, insan pers, pegiat teknologi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat demi masa depan bersama.

Dr. Bambang Herry Purnomo, S.H., M.H., Presiden World Peace Organization, menyatakan: “Di era kecerdasan buatan dan arus informasi yang sangat cepat, jurnalisme tetap menjadi kompas kemanusiaan. Tanggal 4 Mei adalah momentum bagi kita semua untuk memperbarui komitmen terhadap integritas informasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab merupakan mitra perdamaian yang membantu masyarakat mengambil keputusan secara bijak bersama-sama.”

Presiden Bambang Herry Purnomo lebih lanjut menegaskan: “Peace is Action berarti kita memilih kolaborasi, bukan perpecahan. Kebenaran yang disampaikan dengan tanggung jawab dan keberanian adalah jalan pendek menuju damai. Ketika pemerintah, media, dan warga bekerja bergandengan tangan, kepercayaan tumbuh dan perdamaian menjadi berkelanjutan. Peace is a Must.”

Sebagai langkah konkret di tingkat nasional, WPO sebelumnya berkolaborasi dengan Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 2–3 Mei 2026 di Muncar Visarua, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas jurnalis, literasi digital, dan solidaritas antar insan media, selaras dengan semangat konferensi di Lusaka.

WPO menggarisbawahi tiga prioritas bersama pada konferensi Lusaka 2026:

1. Keselamatan melalui Kemitraan: Keselamatan jurnalis adalah tanggung jawab bersama. WPO mendorong dialog dan penyusunan protokol praktis agar jurnalis dapat bekerja dengan rasa aman dan bermartabat.

2. Keberlanjutan melalui Inovasi: Dalam menghadapi tantangan disinformasi berbasis AI, WPO mendukung kolaborasi media dan teknologi untuk memperkuat cek fakta dan kepercayaan publik.

3. Solidaritas melalui Investasi: Jurnalisme lokal yang kuat melayani kepentingan publik. WPO mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung media yang berpihak pada kepentingan publik sebagai investasi bagi kohesi sosial.

Pada 4 Mei, WPO juga memberikan penghormatan pada Hari Pemadam Kebakaran Internasional. “Pemadam kebakaran dan jurnalis sama-sama mengabdi kepada publik dengan keberanian. Yang satu melindungi nyawa dari api, yang lain melindungi masyarakat dengan fakta terverifikasi. Keduanya penting bagi ketangguhan komunitas,” tambah Presiden Bambang Herry Purnomo.

World Peace Organization tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan UNESCO, pemerintah, dan komunitas media global dalam menumbuhkan ekosistem informasi yang mendukung pemahaman, dialog, dan perdamaian dunia.

Selamat Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026. Kepada seluruh jurnalis: WPO berjalan bersama Anda

Artikel WPO Sambut Konferensi Global Hari Kebebasan Pers Sedunia di Lusaka pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

In his official remarks delivered virtually from the European Zone headquarters, Dr. Sadiku expressed his highest appreciation for the dedication shown by FWJI in upholding the dignity and honor of the journalism profession, both nationally and internationally. He emphasized that the role of press organizations is increasingly crucial, especially amidst the challenges of the global spread of disinformation.

Key Message: Ethical Courage

Dr. Rabit Sadiku emphasized that the deepest essence of the journalism profession is not merely delivering news, but is part of a noble humanitarian mission.

“Freedom for a journalist is the courage to convey the truth, packaged in ethical information that can bring peace to the world,” he emphasized.

He further added that in 2026, journalism must be able to become a bridge of peace between nations. Accurate information presented with ethical principles is seen as the most effective instrument for mitigating potential conflict and uniting various narratives for the sake of shared prosperity.

Appreciation from the FWJI Central Executive Board

Meanwhile, FWJI Treasurer, Tri Wulansari, expressed her deepest gratitude and appreciation for the attention and support provided by WPI World and WPO.

“We are deeply honored and proud to receive support and recognition from world-class press organizations such as WPI and WPO. This motivates us to continue improving our performance, maintaining professionalism, and strengthening FWJI’s contribution to the world of press, both domestically and internationally,” said Tri Wulansari in Jakarta, Indonesia.

He hopes that this established synergy can continue to be enhanced, thus creating broader collaboration that benefits the advancement of the journalism profession globally.

International Recognition

This appreciation from the WPO European Zone leadership is concrete evidence of the recognition of FWJI’s existence as a progressive and significantly contributing pillar of press organizations. This support is expected to strengthen the synergy and collaboration between Indonesian journalists and media networks and journalists worldwide, in a joint effort to promote responsible press freedom.

“Once again, congratulations and continued success to FWJI for its dedication and contribution to the commemoration of World Press Day 2026,” concluded Dr. Rabit Sadiku.

About WPO

The World Press Organization is a global journalism organization focused primarily on protecting journalists’ rights, improving professional ethical standards, and developing the capacity and quality of media outlets in various countries.

About FWJI

Forum Wartawan Jaya Indonesia is a press organization in Indonesia that actively advocates for the improvement of professionalism, welfare, and legal protection for journalists in carrying out their journalistic duties and functions.[]

Artikel WPO European Zone Vice President Congratulates FWJI on World Press Freedom Day 2026 pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.

Dalam sambutan resmi yang disampaikan secara virtual dari kantor pusat Zona Eropa, Dr. Sadiku menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi yang ditunjukkan FWJI dalam menjaga marwah dan kehormatan profesi jurnalis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menegaskan bahwa peran organisasi pers saat ini menjadi semakin krusial, terlebih di tengah arus tantangan penyebaran disinformasi yang terjadi secara global.

Pesan Utama: Keberanian Beretika

Dr. Rabit Sadiku menggarisbawahi bahwa esensi terdalam dari profesi jurnalisme bukan hanya sekadar menyampaikan berita, melainkan merupakan bagian dari misi kemanusiaan yang mulia.

“Kebebasan bagi seorang jurnalis adalah keberanian untuk menyampaikan kebenaran, yang dikemas dalam informasi yang beretika dan mampu mendamaikan dunia,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, di tahun 2026 ini jurnalisme harus mampu menjadi jembatan perdamaian antar bangsa. Informasi yang akurat dan disajikan dengan prinsip etika dipandang sebagai instrumen paling efektif untuk meredam potensi konflik serta menyatukan berbagai narasi demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

Apresiasi dari Dewan Pimpinan Pusat FWJI

Sementara itu, Bendahara Umum FWJI, Tri Wulansari, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh WPI Dunia maupun WPO.

“Kami merasa sangat terhormat dan bangga mendapatkan dukungan serta pengakuan dari organisasi pers tingkat dunia seperti WPI dan WPO. Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga profesionalisme, dan memperkuat kontribusi FWJI dalam dunia pers, baik di dalam maupun luar negeri,” ungkap Tri Wulansari di Jakarta, Indonesia.

Ia berharap sinergi yang telah terjalin ini dapat terus ditingkatkan, sehingga tercipta kolaborasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi kemajuan profesi jurnalis secara global.

Pengakuan Internasional

Apresiasi yang diberikan oleh pimpinan WPO Zona Eropa ini menjadi bukti nyata diakuinya eksistensi FWJI sebagai salah satu pilar organisasi pers yang progresif dan berkontribusi signifikan. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara wartawan Indonesia dengan jaringan media dan jurnalis di seluruh dunia, dalam upaya bersama mempromosikan kemerdekaan pers yang tetap bertanggung jawab.

“Sekali lagi, selamat dan sukses selalu untuk FWJI atas dedikasi dan kontribusinya dalam peringatan Hari Pers Sedunia 2026 ini,” tutup Dr. Rabit Sadiku.

Artikel Wakil Presiden WPO Zona Eropa Sampaikan Ucapan Selamat kepada FWJI di Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 pertama kali tampil pada MAJALAH EKONOMI.