Banyak yang Belum Tahu! Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP!

Banyak yang Belum Tahu! Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP!

MAJALAH EKONOMI – “HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN” tertulis dengan jelas pada setiap tabung gas LPG 3 kg. Namun, penyelewengan seperti pembelian oleh bisnis atau individu kaya terus terjadi hingga saat ini. Hal ini mengakibatkan kekurangan gas bagi masyarakat yang sangat membutuhkannya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007, Nomor 38 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram, LPG 3 kilogram hanya diberikan kepada rumah tangga miskin dengan pendapatan bulanan di bawah Rp 1,5 juta, Kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM), dan kapal penangkap ikan untuk nelayan dan mesin pompa air untuk petani.

Karena aktivitas memasak yang lebih intens dan mobilitas masyarakat yang tinggi, masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg, dan harga gas di pasaran gelap melonjak tinggi. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan gas LPG 3 kg di berbagai daerah di Indonesia, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Kelangkaan juga dapat terjadi jika pasokan gas LPG 3 kg dari agen ke pengecer tertunda.

BACA JUGA:  7 Bukti Ekonomi RI Sedang Tidak Baik

Para pembeli berharap pemerintah segera mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg dan memastikan ketersediaan gas murah dan mudah diakses. Mereka juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran gas LPG 3 kg untuk memastikan bahwa subsidi diberikan dengan tepat sasaran dan tidak diambil oleh pihak yang tidak berhak.

Dengan demikian, sejak 1 Januari 2024, pemerintah memberlakukan kebijakan baru yang mengharuskan orang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat membeli gas LPG 3 kg. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjamin bahwa gas subsidi diberikan secara tepat sasaran kepada orang-orang yang berhak mendapatkan gas tersebut. Masyarakat diminta untuk mengikuti aturan yang berlaku dan segera mendaftar.

Banyak penjual mendukung kebijakan ini karena diharapkan dapat lebih tepat sasaran menyalurkan gas 3 kg ke masyarakat yang berhak, terutama bagi keluarga prasejahtera yang bergantung pada gas subsidi untuk memasak makanan mereka setiap hari. Penjual dapat dengan mudah mencatat pembeli gas 3 kg dengan KTP. Informasi ini dapat digunakan untuk memantau penyaluran gas 3 kg dan memastikan tidak ada penyelewengan. Kebijakan ini juga dapat membantu mengawasi penjualan gas 3 kg, karena setiap penjual yang tidak bermoral yang mencoba menjual gas 3 kg kepada orang yang tidak berhak akan dikenakan sanksi.

BACA JUGA:  Oleh-oleh Khas Depok Apa Aja Sih?

Namun, beberapa pemilik pangkalan gas LPG 3 Kg juga resah karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut karena para pembeli cenderung menghindari atau memilih untuk membeli barang di tempat lain ketika dimintai KTP. Mereka takut disalahgunakan untuk pinjol.

Masyarakat diminta untuk segera mendaftar jika mereka ingin tetap menikmati subsidi LPG 3 kg. Ini hanya perlu datang ke salah satu pangkalan LPG 3 kg dengan membawa KTP dan/atau Kartu Keluarga.

Pendaftaran dapat dilakukan di mana pun Pangkalan Pertamina. Dengan demikian, konsumen yang terdaftar dapat melakukan pembelian di mana pun Pangkalan dengan menunjukkan KTP atau nomor NIK. Masyarakat juga dapat mengetahui status pendaftaran di alamat subsidi yang tepat. https://mypertamina.id/LPG/CekNIK

Cara Daftar Beli Gas 3 Kg dengan KTP

Bagi masyarakat yang ingin membeli gas 3 kg dengan KTP, caranya adalah sebagai berikut:

  • Datang ke pangkalan LPG 3 kg resmi Pertamina terdekat.
  • Bawa KTP dan Kartu Keluarga (KK).
  • Serahkan KTP dan KK kepada petugas pangkalan.
  • Petugas akan mendata KTP dan KK Anda ke dalam sistem.
BACA JUGA:  Dukung Suplai Irigasi, Brantas Abipraya Bangun Infrastruktur Bendungan Cipanas

Pemerintah perlu lebih giat lagi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pembelian gas LPG 3 kg yang benar dan bahaya penimbunan gas. Untuk itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, agen, pengecer, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini.

Alfia Muna Laili, Universitas Pamulang

Ingin produk, bisnis atau agenda Anda diliput dan tayang di Majalah Ekonomi? Silahkan kontak melalui WhatsApp di 081281731818