JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengawal 14 isu prioritas terkait dunia usaha dengan menginisiasi pembentukan Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha, yang berfungsi mengidentifikasi, memetakan secara rinci, mengawal serta memastikan penyelesaian berbagai masalah hingga tuntas.
“Bagi kami, setiap hambatan yang berhasil diselesaikan adalah simpul yang terurai agar kapal kembali berlayar. Karena setiap langkah yang memudahkan dunia usaha akan membuka lebih banyak harapan dan lapangan kerja,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan yang terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, saat ini Apindo mengawal lebih dari 14 isu prioritas dunia usaha, mulai dari kepastian pasokan bahan baku industri, harga gas, logistik, kebijakan nutri-level, tata ruang, kewajiban pelaporan keuangan, RKAB mineral dan batu bara.
Selain itu juga ada sertifikasi halal, pengelolaan sampah/Extended Producer Responsibility (EPR), ekspor komoditas, regulasi yang menghambat sektor pariwisata, hingga penyempurnaan RUU Ketenagakerjaan.
Ia mengatakan bahwa sejumlah masukan dunia usaha telah mulai mendapatkan respons pemerintah sebagai bagian dari upaya memperbaiki iklim usaha nasional.
Menurut dia, urgensi pembenahan sektor riil juga tercermin dari tantangan ketenagakerjaan Indonesia, di mana sekitar 67 persen dari total pengangguran merupakan generasi muda yang didominasi Generasi Z, sementara hampir 60 persen tenaga kerja masih bekerja di sektor informal.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa agenda ekonomi Indonesia bukan hanya tentang menciptakan lebih banyak pekerjaan, tetapi juga memastikan tersedianya pekerjaan yang produktif, berkualitas, formal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, pembenahan iklim usaha harus berjalan beriringan dengan upaya memperluas sumber pertumbuhan ekonomi melalui investasi daerah.
